Assalamualikum ww
Memanage bisnis perminyakan terutama yang core business nya Explorasi dan Produksi membutuhkan interdisiplin ilmu dari SDM yang senior dalam penguasaan ilmu2 Scientist Earth seperti Geologist, geophisicist, geodesi dan ilmu2 teknik sejak dari civil, petroleum, mechanical, pertambangan, electrical & electronic, kimia, IT dan ditunjang oleh kemampuan tinggi dibidang ilmu2 ekonomi dan financial terutama disiplin ilmu Petroleum Finance dan Accountancy & Budgeting terlebih kemampuan dibidang kapitalisasi terutama konsistensi dalam pengelolaan CEB (capital expenditure budget) dan OEB (operating expenditure budget)
Management Team tidak memiliki pengalaman dibidang perminyakan walaupun memiliki latar belakang Ilmu2 Sosial ditunjang oleh pekerja2 yang fresh graduate dari universitas tak ternama, jelas2 akan menghancurkan bisnis yang seharusnya mengalirkan petrodolar setiap harinya
wasalam
mak malin
Berikut berita dari koran Riau Pos terbit hari ini:
Produksi CPP Menurun Drastis
DPRD Segera Panggil PT BSP dan
Pertamina
oleh redaksi
Kamis, 27-Februari-2003, 14:30:33 WIB
52 klik
Hal itu disampaikan Chaidir kepada Riau Pos, Rabu (26/2) di DPRD Riau menyusul komentar dari Kepala BP Migas Rachmat Sudibyo di Jakarta tentang turunnya produksi Blok CPP secara drastis.
Seperti dilansir hari ini, Rabu (26/2), Rachmat melontarkan komentar, produksi Blok CPP drastis anjlok dari 50-70 ribu barel per hari (bph) menjadi 28-30 ribu bph. Angka 70 ribu bph ini kata Rachmat masih bisa diproduksi sewaktu Blok CPP masih di bawah pengelolaan PT CPI.
Namun setelah berpindah dan dikelola oleh perusahaan lokal PT BSP yang bekerjasama dengan Pertamina, produksi Blok CPP mendadak turun menjadi 50 hingga 30 ribu bph. Bahkan akhir-akhir ini kata dia, mencapai 28-30 ribu bph.
‘’Kalau benar data yang disampaikan BP Migas ini, kita cukup prihatin. Sebab ini, kan aset daerah dan keinginan awal kita dulu mengelola Blok CPP ini, agar bisa menguntungkan daerah. Ternyata setelah berjalan produksinya malah menurun,’’ ungkap Chaidir lagi.
Dia menyebutkan, investasi baru yang dilakukan bertujuan untuk mencari sumur-sumur minyak yang baru. Dengan adanya sumur-sumur ini, tentunya nilai produksi di ladang Blok CPP bisa tetap dipertahankan. Bahkan kemungkinan naiknya produksi masih tetap ada.
Disamping melakukan pencarian sumur-sumur baru, sumur-sumur minyak yang ada tentunya juga tetap selalu dijaga. ‘’Kita sadar bahwa nilai investasi di bidang perminyakan itu tidak sedikit. Makanya disamping investasi untuk mencari sumur baru, sumur yang ada juga mesti tetap dipelihara,’’ paparnya.
Ditambahkan, meskipun yang menjalankan proses produksi itu adalah perusahaan daerah, namun kemungkinan untuk dibantu melalui APBD merupakan sesuaut yang mustahil. ‘’Saya kira sulit, ya untuk dimasukkan ke APBD. Investasi di bidang perminyakan itu tak tanggung-tanggung besarnya. Mana mungkin kita anggarkan di APBD,’’ katanya.
Maka dari itu lanjutnya, perusahaan yang terlibat dari proses produksi mesti mengambil langkah-langkah konkret untuk menuntaskan masalah ini. Di samping juga kata dia, DPRD Riau khususnya Komisi IV nanti akan diminta mengundang konsorsium PT BSP dan Pertamina untuk mendapat penjelasan tentang ini.
‘’Ya, kita akan undanglah nanti konsorsium PT BSP dan Pertamina itu. Saya akan minta Komisi IV untuk segera menyurati pihak tersebut dan meminta penjelasan. Ini, kan aset kebanggan Riau. Kalau dibiarkan begitu saja, bisa-bisa nama Riau juga akan jelek nantinya,’’ kata Chaidir.
IPAMSA Kecewa pada Dirut PT BSP
Sementara itu Ikatan Pemuda/i Melayu Se-Kecamatan Sungai Apit (IPAMSA) merasa kecewa terhadap kepemimpinan Direktur Utama (Dirut) PT Bumi Siak Pusako (BSP) Azaly Djohan. Pasalnya, hampir satu semester memimpin perusahaan minyak itu, banyak asumsi negatif yang muncul.
Salah satunya, dalam proses perekrutan karyawan BSP yang masih berjalan sampai saat ini, dinilai banyak terjadi penyimpangan. Tak hanya itu, produksi minyak di ladang Blok CPP pun sudah mulai turun dari sebelumnya.
Demikian pernyataan pers yang dikirimkan ke IPAMSA, Rabu (26/2) ke redaksi Riau Pos. Dalam pernyataan persnya IPAMSA menyatakan, sebagai salah satu komponen masyarakat ikut prihatin akan hal ini. Keprihatinan IPAMSA tersebut mengingat sumber daya alam (SDA) adalah milik bersama yang dalam pengelolaannya diperuntukkan untuk masyarakat banyak dan bukan untuk sekelompok orang dengan berbagai kepentingan.
Pernyataan ini secara resmi langsung disampaikan Tim IPAMSA Syamsurizal SAg dan kawan-kawan. Jauh sebelumnya, keprihatinan ini telah pun disampaikan IPAMSA berbentuk pernyataan sikap ke PT BSP pada Bulan September 2002. Namun tidak ditanggapi oleh PT BSP. Akhirnya Pemda diminta untuk menjadi fasilitator untuk mempertemukan IPAMSA dengan pihak PT BSP.
Pertemuan pertama yang dilangsungkan di Pekanbaru beberapa waktu lalu, dihadiri Wakil Direktur Soeratno AD, staf ahli BSP dan Mustafa Yatim. Karena komplitnya permasalahan PT BSP tidak dapat memutuskannya dan akan diadakan pertemuan ulang.
Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, Pemkab Siak kembali mengundang IPAMSA tanggal 22 Februari lalu di Zamrud. Pertemuan inilah yang sangat dikecewakan di IPAMSA. Dalam kesempatan ini IPAMSA sedikitpun tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya.
Pertemuan ini dihadiri oleh Sekdakab Siak, Kadisnaker Siak Bustami Thalib, Dirut PT BSP Azaly Djohan dan jajaran Direksi PT BSP serta perwakilan masyarakat Siak. Pertemuan tersebut tidak menghasilkan apa-apa. Namun sikap Pemkab Siak selaku moderator dan sikap Dirut BSP sangat mengecewakan. Terlebih lagi pertemuan ini pun tidak membuahkan hasil.
LHMR Sampaikan Empat Pernyataan Sikap
Terkait terjadinya gangguan terhadap sejumlah sumur minyak PT Bumi Siak Pusako (BSP) serta adanya usaha-usaha mendiskreditkan manajemen PT Bumi Siak Pusako, Laskar Hulubalang Melayu Riau (LHMR) menyampaikan empat pernyataan sikap.
Empat pernyataan sikap yang ditanda-tangani Ketua LHMR Ribuan Juana disampaikan kepada redaksi Riau Pos, malam tadi. ‘’Kami tidak ingin BSP dalam operasinya diganggu. Karena perusahaan ini adalah lambang marwah daerah Riau,’’ ungkap Ribuan Juana didampingi sejumlah rekannya.
Empat pernyataan sikap yang disampaikan adalah pertama mendukung sepenuhnya operasional PT BSP di daerah Riau, yang merupakan kebanggaan dan marwah masyarakat Riau. Dua, kritikan san saran yang disampaikan kepada PT BSP hendaknya bersifat konstruktif, tidak berbentuk tuduhan, hujatan, anacaman atau fitnah, yang bertujuan untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu atau kepentingan pribadi.
Ketiga, apabila dalam pelaksanaan operasional PT BSP terdapat gangguan yang dapat menghambat operasional PT BSP, maka akan berhadapan dengan laskar-laskar yang tergabung dalam LHMR, yang siap berada di barisan terdepan membela perusahaan yang menjadi marwah rakyat Riau.
Keempat, LHMR mensinyalir adanya usaha-usaha perorangan atau kelompok untuk mendiskreditkan personil dan manajemen PT BSP dengan maksud menguasai PT BSP atau CPP Blok. Kelompok-kelompok yang mendiskreditkan ini bila terus melakukan aksinya, maka akan berhadapan dengan LHMR.
