Sanak-sanak di Palanta yth. Keputusan SBY untuk menggandeng Boediono sbg cawapres pada pilpres yg lalu dan terpilih, disadarinya atau tidak kelihatannya telah membuat kebijakan pemerintahannya menjadi Java Centris, atau berfokus ke Jawa. Ini telah terjadi pada era Soekarno (PM Ali Sastroamidjojo dan Djuanda) yg berakibat pemberontakan PRRI/Permesta, dan era Soeharto(wapres Soedharmono dan Try Soetrisno) yg menimbulkan GAM dan OPM.
Padahal kita menyaksikan bahwa wapres Yusuf Kalla, orang luar Jawa, yg telah berperan besar menyelesaikan masalah GAM secara damai. Lalu, kenapa SBY memilih Boediono dan tidak meneruskan duetnya yg sukses dg YK? Barangkali ada yg menebak bahwa itu ditujukan untuk kepentingan nasional, agar pembangunan ekonomi lebih meningkat, mengingat track record Boediono sbg Gubernur BI dan Menko Ekuin. Tapi kenyataannya tidak ada terobosan besar dalam bidang ekonomi. Bahkan yg diangkat jadi Menko Ekuin adalah Hatta Rajasa (loyalis SBY dan kemudian jadi besan) yg berpendidikan S1 ITB bidang Teknik Perminyakan. Seharusnya orangnya Boediono. Kelihatannya pertimbangan SBY lebih pada mengamankan proses suksesi, agar dia bisa lebih leluasa menentukan capres penerusnya. Boediono yang teknokrat, ramah, dan tidak berambisi politik cocok bagi kemungkinan tujuan SBY itu. Walaupun SBY telah merekrut menteri2nya dari berbagai daerah, kelihatannya penekanannya lebih pada keBhinnekaan dari pada kemampuan profesional. Misalnya yg jadi Menteri Perhubungan sekarang, mantan Menteri PAN dan gubernur Sulut, pernah mengaku pd awal jabatannya bahwa dia tidak tahu apa2 soal perhubungan. Kebijakan pemerintah bidang migas yg diprotes oleh para gubernur Kalimantan dibuat oleh Menteri ESDM orang Bali yg lulusan S1. Teknik Mesin ITB dan mantan Menteri Pariwisata dan Kebudayaan. Kalau kesultanan Jogyakarta Hadiningrat mengancam mau memisahkan diri, itu lebih kepada mempertahankan jabatan sultan yg seumur hidup dan turun temurun yg digandengkan dg jabatan sbg gubernur propinsi DI Jogyakarta. Belakangan ada usaha pemerintah untuk mmbatasi masa jabatan gubernur DIJ hanya 2 masa jabatan saja, spt halnya presiden, gubernur di propinsi lain, bupati, dan walikota. Salam, Fashridjal M. Noor Sidin L 64 Bdg Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...! -- . * Posting yg berasal dari Palanta RantauNet, dipublikasikan di tempat lain wajib mencantumkan sumber: ~dari Palanta R@ntauNet http://groups.google.com/group/RantauNet/~ * Isi email, menjadi tanggung jawab pengirim email. =========================================================== UNTUK DIPERHATIKAN, melanggar akan dimoderasi: - DILARANG: 1. E-mail besar dari 200KB; 2. E-mail attachment, tawarkan di sini & kirim melalui jalur pribadi; 3. One Liner. - Anggota WAJIB mematuhi peraturan serta mengirim biodata! Lihat di: http://forum.rantaunet.org/showthread.php?tid=1 - Tulis Nama, Umur & Lokasi disetiap posting - Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dlm melakukan reply - Untuk topik/subjek baru buat email baru, tdk mereply email lama & mengganti subjeknya. =========================================================== Berhenti, bergabung kembali, mengubah konfigurasi/setting keanggotaan di: http://groups.google.com/group/RantauNet/
