Para sanak sa palanta, Sejak tanggal 16 Mei 2013, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa hutan adat yang menurut UU Nomor 41/1999 adalah hutan Negara yang berada di Wilayah masyarakat hukum adat, secara hukum merupakan hutan tersendiri, tidak termasuk hutan Negara, dengan demikian lepas dari penguasaan Pemerintah. Putusan Mahkamah Konstitusi ini dikeluarkan terhadap uji materi yang diajukan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ( AMAN ) beberapa bulan yang lalu.( secara kebetulan saya mendukung uji materi tersebut sebagai Saksi Ahli ). Saya persilakan para sanak yang terkait dengan masalah ini untuk memanfaatkannya lebih lanjut.
Wassalam, SB. Sent from my iPad -- . * Posting yg berasal dari Palanta RantauNet, dipublikasikan di tempat lain wajib mencantumkan sumber: ~dari Palanta R@ntauNet~ * Isi email, menjadi tanggung jawab pengirim email. =========================================================== UNTUK DIPERHATIKAN, melanggar akan dimoderasi: - DILARANG: 1. E-mail besar dari 200KB; 2. E-mail attachment, tawarkan & kirim melalui jalur pribadi; 3. One Liner. - Anggota WAJIB mematuhi peraturan serta mengirim biodata! Lihat di: http://rantaunet.wordpress.com/2011/01/01/tata-tertib-adat-salingka-palanta-rntaunet/ - Tulis Nama, Umur & Lokasi disetiap posting - Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dlm melakukan reply - Untuk topik/subjek baru buat email baru, tdk mereply email lama & mengganti subjeknya. =========================================================== Berhenti, bergabung kembali, mengubah konfigurasi/setting keanggotaan di: http://groups.google.com/group/RantauNet/ --- Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "RantauNet" dari Grup Google. Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim email ke rantaunet+berhenti berlangga...@googlegroups.com . Untuk opsi lainnya, kunjungi https://groups.google.com/groups/opt_out.
