semakin memanas kota padang...., ... -----------------------------
Sabtu, 30 November 2013 01:29 *LBH MINTA KEJAKSAAN USUT ISU SUAP* Meski didemo, DPRD Kota Padang menyatakan tak gentar dan bersikukuh tidak akan mencabut rekomendasi investasi RS Siloam. Sementara LBH Padang mendesak Kejati Sumbar mengusut dugaan suap dalam rekomendasi tersebut. *PADANG, HALUAN —* Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang tak gentar dengan ancaman Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ormas Islam yang mengancam akan menurunkan massa dua kali lipat lebih besar, bila dalam kurun waktu satu minggu DPRD Padang tak juga mencabut rekomendasi/persetujuan terhadap investasi RS Siloam dan Lippo Superblock. Ketua Fraksi Hanura DPRD Kota Padang Yendril, mengatakan ormas Islam tidak bisa berpandangan bahwa investasi Siloam melakukan kristenisasi. Karena, harus diselidiki dulu dan tidak semudah itu mengatakan kristenisasi, sebab harus ada buktinya dulu. “Setiap pembangunan, tentu ada kendalanya. Untuk investasi Siloam, jika nanti ada yang melanggar aturan dan catatan yang telah ditetapkan DPRD Padang, maka bisa segera dibatalkan investasi Siloam tersebut,” kata Yendril melalui sambungan telepon, Jumat (29/11). Yendril menjelaskan, catatan yang diberikan DPRD seperti, tidak boleh memakai simbol-simbol agama, karyawan yang bekerja RS Siloam dan Lippo Superblock tidak dilarang memakai jilbab dan harus ada mushalla. Yendril menyesalkan aksi unjuk rasa yang dilakukan pada Kamis (28/11) di DPRD Padang sebagian massanya berasal dari luar Kota Padang. Dia menganggap massa Ormas Islam yang datang dari berbagai kota/kabupaten di Sumatera Barat tersebut menghalang-halangi pembangunan Kota Padang dan tidak ingin kota bengkuang ini manjadi kota yang maju. “Kami tidak takut dengan ancaman ormas Islam tersebut. Meskipun dua kali lipat dan mendatangi rumah pribadi. Sebab, jika mereka melakukan aksi unjuk rasa hingga ke rumah pribadi, melanggar HAM dan bisa kami ancam kembali,” kata Yendril. Sedangkan, mengenai surat pencabutan rekomendasi investasi Siloam dari Fraksi PKS, tidak membuat Fraksi Hanura gentar bahkan tetap konsisten dan memberikan rekomendasi kepada investasi RS Siloam dan Lippo Superblock. Sementara itu Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Padang Jhoni Ismed mengatakan, surat masuk dari Fraksi PKS ke Fraksi PAN agar mencabut rekomendasi Investasi Siloam, tidak membuat Fraksi PAN goyah bahkan tetap bertahan dengan sikapnya. “Harusnya, Fraksi PKS koreksi diri sebelum menolak. Karena, yang meresmikan peletakan batu pertama Siloam itu adalah Ketua Dewan Syuro PKS Hilmi Aminuddin, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno yang merupakan kader PKS,” katanya. Bahkan, juga dihadiri tokoh dan sesepuh minang. Padahal, Ketua Dewan Syuro PKS Hilmi Aminuddin sewaktu peletakkan batu pertama dipanggil oleh KPK. Namun, Hilmi lebih memilih menghadiri peletakkan batu pertama investasi RS Siloam dan Lippo Superblock. Menurut Jhoni Ismed semestinya persoalan investasi dan agama jangan dicampur-baurkan. Apalagi, pengangguran di Kota Padang yang cukup tinggi. Jadi, dengan adanya investasi Lippo Group akan mengurangi pengangguran tersebut. “Kalau terjadi pemurtadan, seharusnya telah terjadi sejak zaman Belanda. Keyakinan itu, tergantung pribadi seseorang seberapa kuat ia dengan agamanya. Tapi, jika keyakinannya kuat maka tidak akan tergoyahkan,” katanya. Mengenai Ormas Islam, akan melakukan aksi unjuk rasa dua kali lipat bahkan sampai ke rumah pribadi dewan. “Hal itu pikiran kerdil Ormas Islam, dan merupakan tindakan kekerasan yang seharusnya tidak boleh terjadi,” ujarnya. Sedangkan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Padang Erison mengatakan, negara ini adalah negara demokrasi, siapapun bisa berpendapat termasuk Ormas Islam. “Meskipun, Fraksi PKS telah mengirim surat pencabutan rekomendasi investasi Siloam. Namun, Demokrat tetap bertahan dengan sikapnya sejak diparpurnakan dulu. Tentang akan adanya aksi unjuk rasa yang massanya dua kali lipat lebih banyak silakan saja, tandanya negara demokrasi,” katanya. Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Padang Jumadi mengatakan, Partai Golkar tidak memberikan rekomendasi hanya menyampaikan pandangan fraksi terhadap investasi dan tidak hanya RS Siloam/Lippo Superblock saja, tapi investasi secara umum. “Jadi, apa yang mau dicabut. Karena, kami hanya memberikan pandangan fraksi saja serta memberikan pandangan kepada Pemko Padang terhadap investasi Siloam. Agar tidak menggunakan simbol agama, menaati aturan daerah serta mengedepankan warga lokal,” katanya, sembari menyatakan kalau mau unjuk rasa seharusnya ke Kantor Walikota Padang, bukannya ke DPRD Padang. Ketua Fraksi PPBB DPRD Kota Padang Arpendi mengatakan, sikap yang diambil Ormas Islam merupakan hal yang wajar dan tidak ada yang salah. “Kalau kami, berpendapat hanya secara umum saja soal investasi dan tidak mengkhususkan Siloam,” sebutnya. Informasi yang dihimpun *Haluan* seluruh komisi di DPRD Kota Padang sedang melaksanakan kunjungan kerja di berbagai daerah di Indonesia. Komisi I ke Bali, Komisi II ke Tangerang, Komisi III ke Jakarta dan Komisi IV ke Yogyakarta dan Surakarta. *USUT ISU SUAP* Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang mendesak, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Barat mengusut isu dugaan suap di DPRD Kota Padang terkait dengan rekomendasi/persetujuan anggota DPRD Padang atas investasi RS Siloam dan Lippo Superblock. “Kami minta Kejaksaan segera merespon, isu suap DPRD yang telah tersebar di tengah masyarakat. Bahkan, lebih cepat lebih baik,” kata Vino Oktavia dari LBH kepada *Haluan*, Jumat (29/11). Ia juga mengatakan, kejaksaan hendaknya segera mengusut kedua belah pihak, baik dari DPRD dan investasi Siloam. Sehingga, jelas dan transparan apakah memang terjadi suap ataukah tidak. Jika, kejaksaan segera merespon tandanya kejaksaan komitmen dalam pemberantasan korupsi dan suap-menyuap. Kalau, tidak juga direspon oleh kejaksaan tandanya kejaksaan tidak tanggap terhadap korupsi yang merajalela di gedung wakil rakyat itu. “Apalagi, saat ini tahun politik. Di mana, mereka sangat membutuhkan anggaran yang cukup banyak untuk kampanye. Akhirnya, berbagai cara ditempuh meskipun korupsi ataukah menerima suap,” ujarnya. Sementara itu, Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Padang Surya Djufri Bitel ketika dihubungi, HP nya non aktif. *(h/ade)* *http://harianhaluan.com/index.php/berita/haluan-padang/28088-dprd-padang-tak-gentar* *http://rantaunet.biz/index.php/kaba-ranah/249-dprd-padang-tak-gentar* -- . * Posting yg berasal dari Palanta RantauNet, dipublikasikan di tempat lain wajib mencantumkan sumber: ~dari Palanta R@ntauNet~ * Isi email, menjadi tanggung jawab pengirim email. =========================================================== UNTUK DIPERHATIKAN, yang melanggar akan dimoderasi: * DILARANG: 1. Email besar dari 200KB; 2. Email attachment, tawarkan & kirim melalui jalur pribadi; 3. Email One Liner. * Anggota WAJIB mematuhi peraturan (lihat di http://goo.gl/MScz7) serta mengirimkan biodata! * Tulis Nama, Umur & Lokasi disetiap posting * Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dlm melakukan reply * Untuk topik/subjek baru buat email baru, tdk mereply email lama & mengganti subjeknya. =========================================================== Berhenti, bergabung kembali, mengubah konfigurasi/setting keanggotaan di: http://groups.google.com/group/RantauNet/ --- Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "RantauNet" dari Grup Google. Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim email ke rantaunet+berhenti berlangga...@googlegroups.com . Untuk opsi lainnya, kunjungi https://groups.google.com/groups/opt_out.
