Dinda IJP
(ambo panggia 'Dinda', karano ambo 'anak' kaduo tatuo SMA 2 Pariaman)
Ambo kutip kato2 Adinda: "Developmentalisme demokratis adalah rezim yang tidak
menggadaikan diri kepada korporasi internasional atau trans-nasional yang hanya
mengejar kenaikan grafik atas nilai investasi."
Rasonyo iyo agak sulik mancari negara di duya ko kini nan indak kanai imbas
korporasi internasional ko (abaiak ateh namo swasta ataupun negara). Timor
Leste sajo nan umuanyo baru sataun jaguang lah sajak lamo dicukia2 sumua
minyaknyo dek urang putiah nan tinggal di 'Terra Incognita' tu. Chavez di
Venezuela indak manarimo perusahaan Minyak Amerika, tapi kapatang nyo di Moscow
bapalun2 jo Putin untuak manandotangani kerjasama ekplorasi minyak dan
pembelian senjata jo Rusia. Bungkuih e sajo nan babeda, isinyo samo sajo.
Bedanyo cuma: ado nan punyo bargaining position nan kuaik, dek ado nan
diandalkan, umpamokanlah industri pertanian nan lah rancak, industri pariwisata
nan lah tertata, dlsb.
Kalau kito, BANGSA GILO PAMAKAI dan PEMBOROS ko (iko bukan mamburuak2an bangso
kito, dek ambo lah cukuik jauah juo bajalan, lah banyak juo nan diliek) apo nan
bisa kito arokkan? Apokoh kito punyo semacam 'modal' dasar sekedar
untuk meng-counter serbuan korporasi2 asiang tu? Mereka tau kelemahan kito:
BOROS dan GILO PAMAKAI. Mancaliak contoh ka nan sudah. Kito indak bisa
manuduah rezim sajo. REZIM YANG MEMERINTAH SEBUAH NEGARA ADALAH REPRESENTASI
MASYARAKATNYA.
Labiah dari sekedar itu, manuruik ambo nan daif, rezim "Developmentalisme
demokratis"--maminjam istilah Dinda--hanyo mungkin dibantuak apobilo ideologi
kapilatisme global ko bisa dipatah'an pucuaknyo. Kalau indak, iyo agak pesimis
ambo. Tapi tumbuah pertanyaan: apokoh ado ideologi global alterantif kini?
Sajak ideologi komunisme taban, ideologi kapitalsime ko makin manjadi2
parangainyo. Yo...dek lawan nan saimbang indak ado lai.
Iko sekedar pandapek ambo nan daif. Labiah elok batanyo awak ka urang pandai di
lapau ko.
Salam,
Suryadi
----- Pesan Asli ----
Dari: Indra Jaya Piliang <[EMAIL PROTECTED]>
Kepada: RantauNet@googlegroups.com
Terkirim: Jumat, 25 Juli, 2008 04:59:37
Topik: [EMAIL PROTECTED] Rezim Developmentalisme Demokratis
Rezim Developmentalisme Demokratis
PadangEkspres, Jumat, 25 Juli 2008
Oleh :Indra J Piliang, The Indonesian Institute, CSIS dan Alumnus SMA 2 Pariaman
Pertanyaan terpenting selama 10 tahun terakhir ini adalah apakah demokrasi di
Indonesia sudah tumbuh subur? Banyak yang menjawab sudah dengan begitu
banyaknya partai politik nasional, ditambah dengan parpol lokal di Aceh. Calon
perseorangan juga sudah maju dalam pilkada. Kalangan intelektual bisa maju ke
dunia politik, sebagaimana dicoba oleh almarhum Nurcholish Madjid dalam pemilu
2004. Sementara, kalangan politikus juga berhasil menjadi akademisi, seperti
yang diraih oleh Akbar Tandjung.
Demokrasi menempatkan Indonesia sebagai barometer baru dalam mengendalikan
sebuah negara yang dihuni oleh beragam jenis suku, agama, keyakinan, aliran
politik, sampai bentuk-bentuk pemikiran di bidang sosial, politik, ekonomi dan
budaya. Indonesia adalah negara yang memang membayar cukup mahal bagi kehadiran
demokrasi, seperti sejumlah konflik vertikal dan horizontal sejak 1998. Dalam
kondisi tertatih itu, Indonesia mampu menyatukan salah satu pihak yang paling
trengginas dalam sejarah perlawanan, Gerakan Aceh Merdeka, sekalipun juga atas
nama referendum merelakan Timor Timur menjadi negara Timor Leste.
Tetapi, apa yang kurang dalam sepuluh tahun ini? Kesejahteraan. Satu kata itu
memang semakin sulit diraih. Demokrasi hanya menyenangkan batin dan pikiran,
sementara kebutuhan material menjadi semakin sulit diraih. Kesejahteraan seakan
menjauh, ketika demokrasi berdiri gagah dan perkasa. Anak-anak muda kini dengan
muka tegak mengiklankan diri untuk membawa harapan baru bagi generasi baru.
Mengapa kesejahteraan gagal diraih? Persoalannya adalah ketika demokrasi sedang
mengharu biru, pertumbuhan ekonomi sedang sulit. Banyak pemerintahan yang
berubah menjadi anti-demokrasi ketika masyarakat kesulitan pangan, sebagaimana
terjadi di negara-negara Afrika atau Asia Tengah. Ketergantungan yang tinggi
kepada pemerintah menyebabkan rakyat lebih mudah ditundukkan.
Kita bersyukur, Indonesia tidak mengalami itu. Demokrasi mampu meniti buih pada
saat rakyat antri mendapatkan minyak tanah.
Tentara tidak lagi berhadapan dengan kaum demonstran. Polisi juga semakin
kewalahan karena disoroti lampu kamera ketika mengeluarkan senjata atau
pentungan menghalau demonstran. Saya sungguh tidak bisa membayangkan apabila
demokrasi menjadi hilang, ketika krisis ekonomi melanda. Bisa-bisa negara oleh
dikuasai para bandit yang menggunakan seragam resmi.
Karena kesejahteraan sedang jauh, maka upaya yang paling realistis adalah
bagaimana mengawinkan antara demokrasi dengan kesejahteraan. Rezim
developmentalisme adalah satu pilihan yang tersedia. Namun, developmentalisme
yang berbeda dengan era sebelumnya yang atas nama developmentalisme melakukan
represi atas warga negara dan membelenggu kebebasan. Banyak kaum aktivis dan
pemikir yang lahir, ketika rezim developmentalisme represif ini begitu kuat.
Developmentalisme demokratis ini adalah rezim yang membangun jembatan ketika
musyawarah di kalangan rakyat menghendaki jembatan. Developmentalisme
demokratis adalah rezim yang tidak menggadaikan diri kepada korporasi
internasional atau trans-nasional yang hanya mengejar kenaikan grafik atas
nilai investasi.
Developmentalisme demokratis adalah rezim yang bernegosiasi dalam waktu lama
dan panjang guna kebutuhan-kebutuhan rakyat, ketimbang hanya tampil baik dan
santun demi kepentingan stabilitas semu semata.
Karena kepentingan atas rezim developmentalisme demokratis ini, maka kehadiran
partai-partai politik dan pemilu menjadi bagian tidak terpisahkan. Akar dan
tulang punggung demokrasi Indonesia sudah digerakkan oleh partai-partai
politik. Menjadi aneh kalau semangat anti parpol hinggap dalam diri kaum
intelektual.
Kalau sinisme dan apatisme terhadap parpol hadir di hati rakyat, sebagaimana
muncul dalam sejumlah jajak pendapat, hal itu semata-mata karena parpol memang
gagal dan gagap dalam menjelaskan makna kehadirannya. Tetapi juga keliru kalau
kesimpulannya adalah rakyat anti terhadap demokrasi. Survei Indo Barometer
menunjukkan bahwa rakyat siap menerima siapapun parpol yang memenangkan pemilu.
Semakin tipisnya konflik ideologis di kalangan parpol menunjukkan bahwa masalah
ideologi sudah hampir selesai. Bukan tidak ada, tetapi disimpan untuk
menghadapi momentum-momentum penting nanti, seperti amandemen konstitusi.
Karena itu pula, parpol punya kesempatan untuk menawarkan alternatif
kesejahteraan ketika demokrasi berlangsung.
Gerakan revisionis terhadap kegagalan-kegagalan atas pembangunan yang
dijalankan selama ini memerlukan tempat yang serius. Sebagai revisi, tidak
perlu ada penggantian yang bersifat menyeluruh, tetapi hanya menggantikan
kebijakan atau pemikiran yang terbukti tidak sesuai dengan kebutuhan zaman.
Dari sisi kepartaian, Partai Golkar berpengalaman dalam melakukan dan
menggerakkan rezim developmentalisme, sejak pemilu 1971. Hanya saja, partai ini
kelihatan lebih banyak menikmati pertarungan jangka pendek untuk merebut
kekuasaan semata. Partai lain, seperti PDI Perjuangan, terus mencoba untuk
menegaskan diri sebagai parpol oposisi, seolah oposisi adalah sebuah pilihan
ideologis. Padahal tidak. Baik memerintah atau menjadi oposisi hanyalah bagian
dari strategi dan taktik perjuangan politik, bukan substansi dari perjuangan
politik itu sendiri.
Mumpung kampanye berlangsung lama, selayaknya debat substantif sudah dimulai
oleh para penggerak masing-masing parpol. Kampanye yang panjang adalah bagian
dari proses pendidikan politik. “Laga parlementer” harus benar-benar terjadi,
terutama lewat kampanye tertutup dan kampanye media yang sekarang berjalan.
Sangat amat disayangkan kalau yang ditayangkan hanyalah slogan-slogan yang
mengarah kepada upaya menepuk dada sendiri, tanpa lewat penjabaran yang lebar
dan dalam.
Kegagalan pemerintahan hasil pemilu 2009 akan langsung terasa, ketika dalam
kampanye yang digelar sekarang tidak berhasil merumuskan dengan baik apa yang
akan dilakukan ketika memerintah. Era virtual di bidang politik selayaknya
dihadapi dengan cara semakin menggiatkan proses perumusan atas
kebijakan-kebijakan yang diambil nantinya itu dalam komunikasi antara parpol
dengan pemilih.
Kalau tidak, lagi-lagi kita akan melihat demokrasi hanya sekadar prosedur,
bukan substansi yang serius untuk menggapai tujuan-tujuan berbangsa. Kehadiran
rezim developmentalisme demokratis adalah pencapaian yang penting dalam
mengambil yang baik di masa lalu, sembari memperkuat yang terbaik di masa kini.
***
___________________________________________________________________________
Yahoo! Toolbar kini dilengkapi dengan Search Assist. Download sekarang juga..
http://id.toolbar.yahoo.com/
--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
===============================================================
UNTUK DIPERHATIKAN:
- Wajib mematuhi Peraturan Palanta RantauNet, mohon dibaca & dipahami! Lihat di
http://groups.google.com/group/RantauNet/web/peraturan-rantaunet
- Tulis Nama, Umur & Lokasi anda pada setiap posting
- Dilarang mengirim email attachment! Tawarkan kepada yg berminat & kirim
melalui jalur pribadi
- Dilarang posting email besar dari >200KB. Jika melanggar akan dimoderasi atau
dibanned
- Hapus footer & bagian tdk perlu dalam melakukan reply
- Jangan menggunakan reply utk topik/subjek baru
===============================================================
Berhenti, kirim email kosong ke: [EMAIL PROTECTED]
Daftarkan email anda yg terdaftar pada Google Account di:
https://www.google.com/accounts/NewAccount?hl=id
Untuk dpt melakukan konfigurasi keanggotaan di:
http://groups.google.com/group/RantauNet/subscribe
===============================================================
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---
