Assalamualaikum w.w. para sanak sa palanta,
Dari perspektif politik, sesungguhnya adalah wajar-wajar saja jika SBY dan JK 
mengangkat kasus LNG Tangguh di Papua ini. Bukan saja karena harga jualnya 
begitu menyolok murahnya dibandingkan dengan harga pasar dunia sehingga 
berpotensi merugikan Negara, tetapi juga karena keterlibatan pribadi  TK -- 
suami Presiden Megawati, seorang swasta yang bukan pejabat negara  -- dalam 
'deal-deal' dengan China. Lagi pula, menjelang Pemilu dan Pilpres kan 
wajar-wajar saja kalau kompetitor mengangkat kelemahan lawannya. Megawati 
sendiri kan juga sudah melancarkan serangan demikian kepada SBY dan JK. Kalau 
tak mau dikritik lawan politik, jangan berpolitik. bak kata pepatah: "kalau 
takut dilamun ombak, jangan berumah di tepi pantai.". 
        Secara pribadi saya berpendapat bahwa 'saling telanjang menelanjangi' 
di antara para politisi ada manfaatnya bagi Rakyat banyak. Kan itu yang 
merupakan dobrakan KPK sehingga kita tahu persis betapa busuknya 'Mafia 
Senayan' selama ini.
        Yang 'missing' dari semua wacana ini adalah tenggang rasa terhadap hati 
masyarakat Papua. Lapangan Tangguh itu letaknya di Papua, seperti juga PT 
Freeport. Sesuai dengan UU Nomor 21/2001 mereka telah diberi otonomi khusus, 
seperti juga dengan Acheh. Mengapa tidak tampil hal itu dalam pembicaraan 
masalah LNG Tangguh ini ? Mengapa mereka tak diajak bicara ?

Wassalam,
Saafroedin Bahar
(L, masuk 72 th, Jakarta)
Alternate e-mail address: [EMAIL PROTECTED]

Detik.com, Senin, 01/09/2008 08:15 WIB
PDIP Jangan Kebakaran Jenggot Soal Isu LNG Tangguh
Laurencius Simanjuntak - detikNews


 
Jakarta - PDIP menganggap isu lemahnya kontrak LNG tangguh saat era 
kepemimpinan Megawati adalah cara lawan-lawan politiknya untuk mendeskreditkan 
putri proklamator RI tersebut. Namun demikian, PDIP diminta jangan dulu 
kebakaran jenggot karena masalah tersebut.

"Harus dijelaskan dulu dong, kenapa dianggap mendiskreditkan, jangan kebakaran 
jenggot dulu," ungkap pengamat politik Arbi Sanit saat dihubungi detikcom, 
Senin (1/9/2008).

Menurut Arbi, PDIP seharusnya tidak terlalu khawatir isu tersebut dimanfaatkan 
oleh lawan-lawan politik Mega.

"Tidak perlu khawatir dianggap merugikan rakyat, SBY juga telah merugikan 
rakyat dengan kebijakan kenaikan harga BBM-nya. Jadi jangan menganggap lebih 
baik dari yang lain," ungkap politisi yang kerap menguncir rambutnya ini.

Dosen UI ini juga meminta permasalahan ini tidak dijadikan bola liar oleh 
partai-partai politik menjelang Pemilu 2009. 

"Hendaknya ini dikembalikan pada kepentingan rakyat, apa yang harus dilakukan 
untuk kepentingan rakyat," tutur Arbi.

"Harus ditunjukan sikap negarawan, jangan jadi 1000 persen politisi (untuk 
kepentingan politik) terus," tandasnya.(lrn/ndr)


      
--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
=============================================================== 
UNTUK DIPERHATIKAN:
- Wajib mematuhi Peraturan Palanta RantauNet, mohon dibaca & dipahami! Lihat di 
http://groups.google.com/group/RantauNet/web/peraturan-rantaunet
- Tulis Nama, Umur & Lokasi anda pada setiap posting
- Dilarang mengirim email attachment! Tawarkan kepada yg berminat & kirim 
melalui jalur pribadi
- Dilarang posting email besar dari >200KB. Jika melanggar akan dimoderasi atau 
dibanned
- Hapus footer & bagian tdk perlu dalam melakukan reply
- Jangan menggunakan reply utk topik/subjek baru
=============================================================== 
Berhenti, kirim email kosong ke: [EMAIL PROTECTED] 
Daftarkan email anda yg terdaftar pada Google Account di: 
https://www.google.com/accounts/NewAccount?hl=id
Untuk dpt melakukan konfigurasi keanggotaan di:
http://groups.google.com/group/RantauNet/subscribe
===============================================================
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

Kirim email ke