Denpasar, Kompas - Kementerian Negara Lingkungan Hidup mengidentifikasi 10 danau yang mendesak direhabilitasi karena dalam kondisi rusak parah. Jika rehabilitasi tidak segera dilakukan, danau-danau itu terancam berubah fungsi dan tidak dapat dimanfaatkan lagi.
Sepuluh danau itu adalah Limboto (Gorontalo), Toba (Sumatera Utara), Tempe (Sulawesi Selatan), Tondano (Sulawesi Utara), Maninjau dan Singkarak (Sumatera Barat), Poso (Sulawesi Tengah), Matano (Sulawesi Selatan), Rawa Pening (Jawa Tengah), dan Batur (Bali).
Kondisi itu terungkap dalam Rapat Koordinasi Penyelamatan Danau Regional Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi yang digelar di Denpasar, Bali, Jumat (14/11). Hadir dalam acara itu Asisten Deputi Pengendalian Sungai dan Danau Kementerian Negara Lingkungan Hidup Untung Deddy Radiansyah, Kepala Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Bali Sudirman, serta perwakilan penanggung jawab danau dan atau sungai di Bali, Nusa Tenggara serta Sulawesi.
Untung mengungkapkan, peran ekosistem danau cukup besar untuk sejumlah daerah di Indonesia. Indonesia mempunyai lebih dari 500 danau dengan luas total 5.000 kilometer persegi atau sekitar 0,25 persen dari luas daratan negeri ini.
Semua danau itu mengandung sekitar 500 kilometer kubik sumber air. Ketika kondisinya makin memprihatinkan, semua pihak, terutama warga di sekitar danau dan maupun di pulau tertentu, hingga negara secara nasional akan sangat rugi.
”Pengelolaan danau harus disesuaikan dengan batas ekosistem masing-masing. Sayangnya, ekosistem danau di negeri ini kecenderungannya semakin rusak akibat aktivitas manusia yang berlebihan,” kata Untung.
Aktivitas berlebihan
Sepuluh danau yang diidentifikasi rusak parah itu masing-masing dan secara beragam menjadi tempat manusia melakukan aktivitas berlebihan.
”Di Danau Batur, misalnya, akumulasi limbah penduduk semakin besar, sementara danau itu tidak memiliki saluran pembuangan seperti sungai atau anak sungai. Kondisi sama terjadi di Limboto dan diduga menyebabkan punahnya ikan endemik setempat,” kata Sudirman.
Pertemuan itu berhasil menyusun rencana aksi sekaligus usulan pedoman penyelamatan danau. Dua hal itu diharapkan menjadi acuan pengelolaan ekosistem danau untuk instansi pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan pemanfaatan, perlindungan, serta pelestarian danau secara terpadu. Selama ini sejumlah instansi berjalan sendiri-sendiri dalam pelaksanaan program terkait penyelamatan danau.
Rencana aksi tersebut antara lain penataan batas terluar dan sempadan danau, sertifikasi kepemilikan danau, serta pembentukan kelembagaan pengelolaan danau. (ben)
