aSSwRwb, Saya kutip sbg laporan Republika (jelas di bawah), "Fahmi menilai masuknya kepala daerah berstatus PNS dalam tim sukses Pilpres sebagai melanggar UU.Fahmi berasa kasihan kepada kepala daerah yang memaksakan diri masuk dalam tim kampanye agar dilihat Susilo Bambang Yudhoyono, padahal Yudhoyono tidak menyukai orang-orang yang melanggar peraturan."
Wah melanggar hukum? kan kami lagi cuti yg boleh dong sbg individu dan hak setiap warga negara, ha ha,.. Halo sanak2 dan rekan2 , LSM, dll ajukan proposal ke pak Fahmi, utk membawa PNS tsb yg berpihak ke satu calon PILpres, kepengadilan, siap kan juga datanya seandainya mereka mengunakan fasilitas Pmrth. Bhw birorat Pmrth adalah netral dalam suatu pemilihan. Tujuan nya utk memperadilan mereka penjabat tsb adalah uytk memberikan pembelajaran politik kpd masyarakat ramai, dusanak awak sekalaian. Lihat sbg contoh, waktu Gamawan Fauzi ke Bandung, sdh di gembor kan lagi cuti... Wass. MuzirmanTanjung. ------------------------------------------------- *Pilpres* ยป *Partai* JK-WIN Larang Kepala Daerah Jadi Tim Sukses By Republika Contributor Selasa, 09 Juni 2009 pukul 01:12:00 [image: JK-WIN Larang Kepala Daerah Jadi Tim Sukses] PADANG -- Tim Kampanye Capres-Cawapres Jusuf Kalla-Wiranto (JK-Win) tidak membenarkan kepala daerah berstatus PNS (gubernur, bupati, walikota atau wakilnya) masuk dalam tim kampanye JK-Win."Selama saya menjadi ketua tim kampanye JK-Win, saya tidak membenarkan itu. Kasihan mereka, jika suatu saat digugat orang bagaimana?" kata Ketua Tim Kampanye Jusuf Kalla-Wiranto (JK-Win) tingkat nasional, Fahmi Idris di Padang, Senin. Fahmi menilai masuknya kepala daerah berstatus PNS dalam tim sukses Pilpres sebagai melanggar UU.Fahmi berasa kasihan kepada kepala daerah yang memaksakan diri masuk dalam tim kampanye agar dilihat Susilo Bambang Yudhoyono, padahal Yudhoyono tidak menyukai orang-orang yang melanggar peraturan. Ia menyoroti tim kampanye Capres/Cawapres Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono daerah Sumbar yang didalamnya terdapat 17 pejabat negara seperti gubernur, bupati, walikota atau wakilnya.Selain itu, sembilan orang Wakil Bupati/Walikota di Sumbar juga masuk dalam tim tersebut sebagaimana dibacakan dalam pelantikan tim kampanye SBY-Boedino daerah Sumbar di Gedung Pustaka Proklamator RI, Bung Hatta di Bukittinggi, Minggu. Gubernur bersama 15 Bupati/Walikota dan sembilan Wakil Bupati/Walikota itu tercatat dalam Dewan Pakar tim kampanye SBY-Boediono Sumbar.Nama para pejabat negara itu masuk dalam Surat Keputusan (SK) Tim Kampanye SBY-Boediono Tingkat Nasional Nomor : 03/SK/TIMKAMNAS.SBY-BUDIONO/V/2009 tanggal 31 Mei 2009, ditanda tangani Ketua Tim, M Hatta Rajasa dan Sekretaris, H Marzuki Alie, SE, MM. Dalam SK itu disebutkan, Gubernur Sumbar Gamawan Fauzi menempati jabatan Wakil Ketua Dewan Pakar tim kampanye SBY-Boedino Sumbar, sedangkan 15 Bupati/Walikota dan sembilan Wakil Bupati/Walikota tercatat sebagai anggota Dewan Pakar.Bupati dalam tim ini adalah Bupati Padang Pariaman Muslim Kasim, Bupati 50 Kota Amri Darwis, Bupati Solok Gusmal, Bupati Pasaman Yusuf Lubis, Bupati Pesisir Selatan Nasrul Abit, Bupati Solok Selatan Syafrizal J, Bupati Sijunjung Darius Apan, Bupati Dharmasraya Marlon dan Bupati Pasaman Barat Syahiran. Kemudian, Walikota Padang Fauzi Bahar, Walikota Sawahlunto Amran Nur, Walikota Padang Panjang Suir Syam, Walikota Payakumbuh Yoserizal, Walikota Pariaman Mukhlis R dan Walikota Solok Syamsu Rahim.Wakil Bupati (Wabup) masuk dalam tim kampanye SBY-Boediono adalah Wakil Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni, Wabup 50 Kota Irfendi Arbi, Wabup Pasaman Hamdy Burhan, Wabup Pesisir Selatan Syafrizal, Wabup Kepulauan Mentawai Yudas Sabaggalet dan Wabup Solok Selatan Nurfirmanwansyah Selanjutnya, Wakil Walikota Padang Mahyeldi Ansyarullah, Wakil Walikota Padang Panjang Edwin, Wakil Walikota Payakumbuh Syamsul Bahri dan Wakil Walikota Pariaman Helmi Darlis. Sementara itu, Walikota Bukittinggi Jufri tercatat sebagai Ketua Dewan Pengarah tim kampanye SBY-Boedino Sumbar. Terkait banyaknya kepala daerah dan wakil kepala daerah masuk tim kampanye SBY-Boedino Sumbar, Koordinator tim kampanye SBY-Boediono tingkat nasional untuk wilayah Sumbar, Dasrul Djabar mengatakan, bahwa pejabat negara tersebut bersedia bergabung atas kesadaran sendiri. "Ini kan pemilihan presiden, maka setiap pilihan berdasarkan kesadaran termasuk bagi para kepala daerah di Sumbar itu yang dengan kesadaran sendiri masuk tim kampanye SBY-Boediono," katanya.Ia menyatakan, tidak ada perintah dari Presiden SBY, agar para kepala daerah itu bergabung dalam tim kampanye SBY-Boediono. Selain itu sejumlah kepala daerah tersebut juga berasal dari partai politik yang berkoalisai dengan Partai Demokrat untuk mencalonkan SBY-Boediono pada Pemilihan Presiden 2009, tambahnya. ant/kpo --~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~ . Posting yg berasal dari Palanta RantauNet ini, jika dipublikasikan ditempat lain harap mencantumkan sumbernya: ~dari Palanta r...@ntaunet http://groups.google.com/group/RantauNet/~ =========================================================== UNTUK DIPERHATIKAN, melanggar akan dimoderasi/dibanned: - Anggota WAJIB mematuhi peraturan serta mengirim biodata! Lihat di: http://groups.google.com/group/RantauNet/web/peraturan-rantaunet - Tulis Nama, Umur & Lokasi pada setiap posting - Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dalam melakukan reply - Untuk topik/subjek baru buat email baru, tidak dengan mereply email lama - DILARANG: 1. Email attachment, tawarkan disini & kirim melalui jalur pribadi; 2. Posting email besar dari 200KB; 3. One Liner =========================================================== Berhenti, kirim email kosong ke: rantaunet-unsubscr...@googlegroups.com Untuk melakukan konfigurasi keanggotaan di: http://groups.google.com/group/RantauNet/subscribe -~----------~----~----~----~------~----~------~--~---
