"dengan uang gratifikasi/terima kasih, setiap pemilih Satu Milyar/kepala"
wow, bener nih pak? ga' tau saya kalau modalnya sampai segitu besarnya Memperkaya anggota DPRD, atau bagi2 buat rakyat kecil dalam pesta demokrasi. kalau ambo sebagai rakyat disuruh milih ya mending memperkaya diri ambo (rakyat) ambiah pitih no cucuak nan lain, tapi mau bagaimana lagi, lah alasan pak menterinya dilihat dari sisi anggaran pemerintah sih, kalau begitu pengembalian mandat ke DPRD akan menyenangkan bagi wakie awak nan duduak di dprd ko mah, setelah periode lalu tidak dapat pemasukan ekstra dari pemilihan gubernur dan bagi pengusaha yg bergerak di bidang percetakan mereka tidak akan menikmati penjualan spt tahun2 sebelumnya karena yg tersisa hanya pilbup/pilwalkot ________________________________ From: Bakhtiar Muin <bmsa...@gmail.com> To: rantaunet@googlegroups.com Cc: bmsa...@gmail.com Sent: Fri, November 13, 2009 9:55:50 AM Subject: [...@ntau-net] Re: DPR Dukung Gubernur Dipilih DPRD Ass.wr.wb. harman st.Idris-koto-37+ “Misalnya biaya pilkada gubernur sekitar Rp50 miliar, padahal gaji gubernur hanya Rp8 juta per bulan.Apa itu bisa menjamin clean governance?” Sepertinya wacana Mendagri awak ko akan mendekati kenyataan. Selain itu, ongkos politik bagi si cagub juga relatif kecil, tidak perlu bikin spanduk dan kaos secara massal juga kampanye terbuka dan yg tak kalah penting, monopolnya juga terbatas di anggota DPRD dan bbro pengurus partai di pusat dan daerah bandingkan jika pilgub langsung he...he..... BakhtiarM: Diadakannya pilkada langsung menghindari money politic di DPRD. Kalau anggota DPRD bervariari antara 55-100 orang. Untuk Menang jadi Gubernur dapat suara 50% dari jumlah anggota DPRD, dengan uang gratifikasi/terima kasih, setiap pemilih Satu Milyar/kepala. Biaya yg ditanggung calon sekitar 50 Milyard juga. Makin kaya satu propinsi, makin tinggi uang gratifikasinya. Propinsi yg APBDnya sekitar 20 Trillun pertahun, uang gratifikasi bisa mencapai 10 milyar/kepala, jadinya Gubernur terpilih mengeluarkan paling sedikit satu Trilliun, belum lagi biaya untuk tim suskes, dan tim pemulus, agar tidak ketangkap KPK. Kalau pemilihan langsung yg menikmati uang gratifikasi, berupa koas, makan siang, uang transport, berkisar seratus ribu sampai dua ratus ribu perkepala adalah kelompok yg paling rendah pendapatannya, kalau lewat DPRD yg menikmati hanya 55-100 anggota dewan, ditambah broker penghubung. Pilih mana? Memperkaya anggota DPRD, atau bagi2 buat rakyat kecil dalam pesta demokrasi. Wass BakhtiarM --~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~ . Posting yg berasal dari Palanta RantauNet ini, jika dipublikasikan ditempat lain wajib mencantumkan sumbernya: ~dari Palanta r...@ntaunet http://groups.google.com/group/RantauNet/~ =========================================================== UNTUK DIPERHATIKAN, melanggar akan dimoderasi: - DILARANG: 1. Email besar dari 200KB; 2. Email attachment, tawarkan disini & kirim melalui jalur pribadi; 3. One Liner. - Anggota WAJIB mematuhi peraturan serta mengirim biodata! Lihat di: http://groups.google.com/group/RantauNet/web/peraturan-rantaunet - Tulis Nama, Umur & Lokasi pada setiap posting - Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dalam melakukan reply - Untuk topik/subjek baru buat email baru, tidak dengan mereply email lama =========================================================== Berhenti, kirim email kosong ke: rantaunet-unsubscr...@googlegroups.com Untuk melakukan konfigurasi keanggotaan di: http://groups.google.com/group/RantauNet/subscribe -~----------~----~----~----~------~----~------~--~---