Jumat, 08 January 2010 Rp2,4 Triliun untuk Rumah Rusak Berat RP237 MILIAR APBD BAGI PASAR RAYA PADANG
PADANG - SINGGALANG Pemerintah telah menganggarkan Rp6,4 triliun dana rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa di Sumbar. Sebanyak Rp2,4 triliun di antaranya untuk rumah rusak. Uang itu akan sampai pada korban melalui kelompok masyarakat (pokmas) di masing-masing kecamatan. Ya, kira-kira Rp2,4 triliun untuk rumah rakyat, tapi dicairkan bertahap, kata Sekda Sumbar, Firdaus.K., tadi malam. Korban gempa, dipersilahkan memulai memperbaiki rumahnya dan jangan takut, bantuan takkan sampai. Data yang ada di Singgalang menunjukkan, rumah rusak berat 119.005, sedang 73.733 dan rusak ringan 78.802 unit. Bantuan untuk rumah rusak berat sebesar Rp15 juta/unit, Rp10 juta untuk rumah rusak sedang dan Rp1 juta untuk rusak ringan. Rumah rusak berat dan rusak sedang dananya dianggarkan dari BNPB. Untuk rumah rusak ringan harus dianggarkan oleh masing-masing kabupaten/kota yang terkena gempa. Karena itu sudah tertuang dalam aturan dari pusat, dana RR berasal dari APBD, APBD dan bantuan luar negeri. Jadi tidak ada alasan bagi kepala daerah, untuk tidak menganggarkan bantuan rusak ringan bagi warganya, jelas Ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Syamsul Maarif dalam rapat koordinasi BNPB dengan Gubernur Sumbar, Marlis Rahman bersama unsur SKPD dan Tim Rehab-Rekon Sumbar, di gubernuran, Kamis (7/1). Dana Rp2,4 triliun itu, pencairannya: Rp115 miliar anggaran 2009, kini sudah sampai di rekening provinsi. Dana ini, untuk 7.000 unit rumah rusak berat dan sedang. Pada 2010 ini, ada uang Rp1 triliun, gunanya untuk bantuan rumah rusak berat dan sedang. Pada 2011 akan cair lagi dana untuk keperluan yang sama. Agar aktif Syamsul Maarif mengingatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sumbar lebih aktif mencek dana rehabilitasi dan rekonstruksi ke departemen masing-masing. Sedangkan Gubernur Sumbar, Marlis Rahman, meminta pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan bantuan rumah rusak ringan bagi warga di daerahnya. Jangan hanya ingat rakyat saat akan pemilu saja, katanya. SKPD itu harus bergerak cepat, jangan hanya menunggu saja. Mereka mestinya lebih aktif mencek dana RR ke departemen terkait, kata Syamsul Maarif, Disebutkannnya, total dana rehab dan rekon untuk Sumbar pada 2010 ini sebesar Rp3,5 triliun, dari jumlah itu sebesar Rp1 triliun dikhususkan untuk pembangunan rumah warga yang rusak dari kelebihan sisa perbaikan rumah 2009. Dana Rp1 triliun cairnya disesuaikan dengan prosedur yang ada. Sedangkan untuk 2011 mendatang dana yang dianggarkan sebesar Rp2,8 triliun. Untuk 2009 rehab-rekon sebesar Rp313 miliar, Rp115 miliar dikhususkan untuk pembangunan rumah sekitar 7.000 unit. Sedangkan total dana yang dibutuhkan sebesar Rp6,47 triliun. Dana RR 2009 terbesar untuk perumahan, nilainya Rp115 miliar. Ini dana dana hibah jadi bisa penggunaannya bisa pada 2010 ini. Dana perumahan memang mesti didahulukan karena ini menyangkut hajat orang banyak, kata Syamsul Maarif. Gubernur Sumbar, Marlis Rahman, juga mengungkapkan hal yang sama, sebab menurutnya sudah sepantasnya masing-masing kepala daerah menganggarkan bantuan untuk rumah rusak ringan. Karena itu sebagai wujud partisipasi dari kepala daerah kepada warganya. Kita dari provinsi bukannya tidak mau menganggarkan dana untuk rumah yang rusak ringan, tapi di mana lagi kewenangan kepala daerah untuk warganya. Jangan ingat warga ketika pemilihan saja, saya kecewa dengan kepala daerah tersebut, papar Marlis. Untuk SKPD sendiri, mulai hari ini Marlis berharap bekerja lebih aktif, dengan membuat data lengkap tentang berbagai kebutuhan. Mulai dari rancangan bangunan, dana yang dibutuhkan dan lainnya. Data yang dikirimkan oleh masing-masing SKPD dan kepala daerah itu mesti lengkap dengan penjelasannya, sehingga memudahkan proses-proses berikutnya. Jangan sampai data yang dikirimkan tidak jelas, ini akan mempersulit situasi, sebut Marlis. Selain itu gubernur juga mengingatkan masing-masing SKPD dan kepala daerah untuk membuat kebutuhan dana disesuaikan dengan kebutuhan. Jangan sampai hal-hal yang tidak berkaitan dengan gempa dikait-kaitkan dengan bencana gempa, hanya karena ingin mendapatkan bantuan dari pemerintah. Pasar Raya Walikota Padang, Fauzi Bahar yang turut hadir dalam rapat itu mengatakan belum bisa menganggarkan dana bagi rumah rusak ringan, karena harus mengeluarkan dana untuk pembangunan Pasar Raya Padang sebesar Rp237 miliar. Dana tersebut merupakan dana pendamping untuk mendapatkan bantuan dari pusat, guna pembangunan kembali Pasar Raya. Kalau kita anggarkan untuk rumah rusak ringan, dari mana lagi anggaran untuk Pasar Raya. Tapi kita akan carikan solusi lainnya, jelas Fauzi. Pada kesempatan itu, Ketua BNPB Syamsul Maarif juga mengingatkan masing-masing kepala daerah untuk tidak melewati gubernur dalam prosedur penanganan gempa. Karena aturannya juga sudah ada, seluruh proses penanganan disesuaikan dengan jelas. Yakni dari kabupaten/kota ke gubernur dan ke BNPB. Selain itu dia juga mempertegas untuk status bencana Sumbar adalah bencana daerah, karena saat gempa fungsi pemerintah tidak lumpuh total seperti bencana Aceh 2004 lalu. (*) http://www.hariansinggalang.co.id/index.php?mod=detail_berita.php&id=4445 From: rantaunet@googlegroups.com [mailto:rantau...@googlegroups.com] On Behalf Of Muzirman -- Sent: Friday, January 08, 2010 1:53 AM To: muzir...@gmail.com; rantaunet; MuzIrman Subject: [...@ntau-net] iNILAH PROSEDUR PENCAiRAN DANA PERBAIKAN RUMAH KORBAN GEMPA. Inilah Prosedur Pencairan Dana Perbaikan Rumah Korban Gempa (KOMEMNTAR: sayang nya kita belum jelas mengenai jadwal waktu nya, tiap2 steps pelaksanaan tugas, mis; setelah Form A1 diberikan kpd walinegari, maka dalam 4 hari dan boleh di pertanyakan kembali apakah Form A1 itu telah lengkap atau perlu di perlengkap. Dan sebaliknya kalau belum lengkap akan dikembalikan dlm 4 hari. dan brp lama Tim teknis verifikasi menyatakan bhw draft /design rumah ini sdh cocok tahan gempa dll.) Sebagai tambahan informasi, di Aceh yg sdh 4 tahun akibat Tsunami, ada sekitar 200 orang yg belum bisa dibangun rumahnya, dan mereka mengirim surat ke PBB. Kama kapalo ka di suruak kan, jaan sampai tajadi di ranah awak. Sanak2 yg sanak nya kena korban gempa segera dan cepatkan mengisi formulirnya, minta tanda terima, dan pertanyakan lagi kapan kami akan bisa mempertanyakannya, desak terus panitia, sbg perlu kita intropeksi diri dan camkan dlm artikel/berita Kompas : Indonesia Negara Lamban). Antalah sanak. Wass. Muzirman Tanjung
-- . Posting yg berasal dari Palanta RantauNet ini, jika dipublikasikan ditempat lain wajib mencantumkan sumbernya: ~dari Palanta r...@ntaunet http://groups.google.com/group/RantauNet/~ =========================================================== UNTUK DIPERHATIKAN, melanggar akan dimoderasi: - DILARANG: 1. Email besar dari 200KB; 2. Email attachment, tawarkan disini & kirim melalui jalur pribadi; 3. One Liner. - Anggota WAJIB mematuhi peraturan serta mengirim biodata! Lihat di: http://groups.google.com/group/RantauNet/web/peraturan-rantaunet - Tulis Nama, Umur & Lokasi pada setiap posting - Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dalam melakukan reply - Untuk topik/subjek baru buat email baru, tidak dengan mereply email lama =========================================================== Berhenti, bergabung kembali serta ingin merubah konfigurasi/settingan keanggotaan di: http://groups.google.com/group/RantauNet/subscribe
