"Dalam keadaan normal, proyek di atas Rp100 juta harus ditender. Karena ini, recovery dan agar pengusaha lokal tak menjadi penonton ‘pesta proyek’ saja, maka diminta sikap tegas pemerintah" ASSwRWb , WAH SIGAP/cepat NYA KADIN Sumbar me lobby &, menyisiati masalah pembangunan pasca Gempa, mungkin utk mempercepat pembangunan serta sekaligus mempercepat roda perputaran ekonomi dan kegiatan harian lainnya. Apakah memang demikian? Sejogyanya dan paling baik adalah setiap pembagunan yg bernilai milliaran di diskusikan terbuka /di perdebatkan dgn rakyat badarai, sehingga legitimate pembanguanan tsb ada seutuhnya. :'lamak dek awak katuju dek inyo, urang kampuang dipatengangkan" KRN MEngUnAKAN DANA APBN/D. BISAKAH RAKYAT BADARAI ambil bagian dalam prses pengambilan keputusan dan menghendki nya spt keinginan mereka bersama? kelihatanya jauh panggang dari api. Atau Atau apakah kita terima kata para ahli, "demokrasi pembangunan itu mahal, semahal bgmn menegakkan nilai2 demokrasi tsb, "demokrasi akan tercapai pd tingkat pendidikan rakyat yg lbh memadai". Rakyat yg mengerti akan2 hak dan kewajbannya. Apakah memang begitu? Atau sebaliknya para pakar, intelektual dan orang pintar/mengerti lainya yg mengetahui nilai demokrasi itu dan hanya diam saja. Wass. Muzirman Tanjung. --------------------------------------------------------------------------------------
Selasa, 26 January 2010 Proyek Rp10 Miliar Tunjuk Langsung Saja *Pemulihan Pascagempa * *Padang, Singgalang* Kadin Sumbar mendesak pemerintah pusat agar proyek recovery (pemulihan) gemppa Sumbar senilai Rp10 miliar ke bawah, dilakukan saja penunjukkan langsung. Organisasi yang sama juga meminta, perbankan untuk melakukan restrukturisasi kredit. Ketua Kadin Sumbar, Asnawi Bahar dari Jakarta, Senin (25/1) malam menyatakan, Kadin sudah bertemu dengan Menko Kesra Agung Laksono. Pertemuan antara Kadin dan Menko Kesra segera ditindaklanjuti di DPRRI dan Menko Ekuin. Menurut Asnawi ‘Ucok’, Agung menanggapi positif usulan pengusaha Sumbar tersebut. Menteri menugaskan deputi I Menko kesra untuk mengawasi anggaran recovery gempa Sumbar tersebut. Namun menyangkut dua usulan pengusaha Sumbar, Menko akan berkoordinasi hari ini (Rabu) dengan Menko Ekuin dan pihak terkait. Dua usulan itu; penunjukkan langsung proyek bernilai di bawah Rp10 miliar dan justru Kadin meminta proyek senilai Rp10 miliar ke bawah, agar diberikan wewenang kepada gubernur untuk melakukan penunjukkan langsung (PL). Dalam keadaan normal, proyek di atas Rp100 juta harus ditender. Karena ini, recovery dan agar pengusaha lokal tak menjadi penonton ‘pesta proyek’ saja, maka diminta sikap tegas pemerintah. Kemudian soal restrukturisasi kredit, Meko kesra belum memutuskannya. Bisa jadi, Agung hanya sekedar ‘menghibur’ pengusaha Padang yang sudah berpayah-payah datang ke Jakarta. Niat baik untuk menolong pengusaha pascagempa, memang belum terlihat dengan jelas. Kadin, kata Ucok meminta agar pengusaha yang menjadi korban gempa atau seluruh pengusaha di Sumbar, direstrukturisasi kredit banknya. “Banyak pengusaha yang gulung tikar, terkulai layu, mati tegak,”kata Ucok pula. Hadir dalam pertemuan dengan Menko kesra itu, hampir seluruh anggota DPR wilayah pemilihan Sumbar, enam orang utusan Kadin Sumbar. Mereka Ucok, Yogan Askan, Irwandi Yusuf, Rinaldo, Rahmat Saleh dan Alkudri. Kemudian juga hadir Sekdaprov Firdaus.K., ketua komisi I dan III DPRD Sumbar dan anggota DPRD Sumbar lainnya. Recovery Pemerintah memang segera melakukan apa yang disebut dengan tahap recovery (pemulihan/perbaikan) rumah rusak akibat gempa 30 September 2099 silam. Untuk tahap awal dikucurkan uang Rp115,18 miliar dari total Rp313 miliar. PT Semen Padang, saat masa tanggap darurat dulu menjanjikan akan mendrop semen harga khusus kalau waktu recovery telah datang. Kadin berharap, ada regulasi khusus untuk kontraktor lokal dalam menangani proyek recovery. Menurut catatan, akibat gempa 30 September 2009, rumah yang rusak berat mencapai 114.797 unit tersebar pada 12 kabupaten/kota dan rumah rusak sedang 67,198 unit yang tersebar pada 11 kab/kota. Korban jiwa 1.197 orang. Bantuan rekonstruksi dan rehabilitasi rumah warga yang rusak berat senilai Rp15 juta, dan rusak sedang Rp10 juta, yang bersumber APBN, sedangkan untuk rumah rusak ringan Rp1 juta bersumber dari APBD Sumbar. “Gubernur bersama bupati/wali kota yang daerahnya terkena dampak gempa akan membahas pencairan dana rehabilitasi dan rekonstruksi rumah korban gempa pada 27 Januari 2010,” kata Marlis Rahman di Padang Minggu pada Antara. Gubernur menjelaskan, penentuan rumah warga korban gempa yang akan diperbaiki terlebih dulu perlu penting dibicarakan dengan bupati dan wali kota sebab dana sebesar itu belum mencukupi untuk merehab seluruh rumah yang rusak berat dan sedang sehingga harus ada prioritas. “Kami membutuhkan gambaran dari bupati/wali kota tentang rumah warga yang rusak berat yang perlu dibangun lebih dulu. Rumah rusak berat ada yang roboh dan ada yang setengah roboh,” kata Marlis. Selain itu, pada instansi terkait dan SKPD, seperti Dinas Prasarana dan Permukiman akan memperbaiki jalam utama yang menghubungkan Padang Pariaman-Agam karena rusak akibat gempa 2009. Dari dana senilai Rp313 miliar yang kini sudah masuk ke KAS provinsi itu, sebesar Rp5,8 miliar dialokasikan untuk penimbunan lahan pembangunan gudang. Selain itu, infrastruktur seperti rehab jalan, jembatan dan pipa PDAM sebesar Rp55,38 miliar lebih, dan sosial Rp25,36 miliar lebih. Selanjutnya untuk sektor pendidikan Rp2,6 miliar, bidang kesehatan Rp22,76 miliar lebih dan bidang ekonomi produktif Rp81,38 miliar. Kemudian alokasi di sektor pertanian yakni untuk perbaikan jaringan irigasi, lahan, bibit dan pupuk sebesar Rp35,87 miliar. Bidang Perikanan sebesar Rp2,16 miliar, Peternakan senilai Rp1,18 miliar serta sektor perkebunan Rp225 juta, dan bidang perdagangan Rp10 miliar. Ke rekening pokmas Sebagaimana diberitakan Singgalang edisi Sabtu (23/1) dana bantuan bagi korban gempa 2009 akan dikucurkan bulan depan. Penyerahannya akan disetorkan langsung ke rekening masing-masing kelompok masyarakat korban gempa di setiap daerah bencana. Untuk tahap awal, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) baru membantu sebagian korban, yakni sebanyak 7.300 korban. Sehingga, baru sekitar 300 kelompok masyarakat yang tersebar di delapan kabupaten/kota. “Pada tahap pertama ini, kita baru bisa membantu sebagian jumlah korban. Mereka itupun belum mendapatkan dana bantuan secara penuh, melainkan dibayarkan 50 persen dulu,” sebut Ir Sungeng Santono dari Tim Teknis dan Infrastruktur BNPB di Padang, Jumat (22/1). Ia mengatakan, dana tahap awal itu diperuntukkan bagi korban gempa yang menderita kerusakan rumah berat dan sedang. Masing-masing korban akan mendapatkan Rp7,5 juta bagi korban rumah rusak berat dan Rp5 juta bagi rusak sedang. Sementara itu, tambah Sugeng, untuk mengetahui pola pembangunan dan pengawasan, BNPB akan mengundang kepala daerah dari delapan daerah yang terkena dampak gempa. Pertemuan itu dijadwalkan ber langsung pada Senin (24/1) mendatang. (107/307/003) Dalam keadaan normal, proyek di atas Rp100 juta harus ditender. Karena ini, recovery dan agar pengusaha lokal tak menjadi penonton ‘pesta proyek’ saja, maka diminta sikap tegas pemerintah -- . Posting yg berasal dari Palanta RantauNet ini, jika dipublikasikan ditempat lain wajib mencantumkan sumbernya: ~dari Palanta r...@ntaunet http://groups.google.com/group/RantauNet/~ =========================================================== UNTUK DIPERHATIKAN, melanggar akan dimoderasi: - DILARANG: 1. Email besar dari 200KB; 2. Email attachment, tawarkan disini & kirim melalui jalur pribadi; 3. One Liner. - Anggota WAJIB mematuhi peraturan serta mengirim biodata! Lihat di: http://groups.google.com/group/RantauNet/web/peraturan-rantaunet - Tulis Nama, Umur & Lokasi pada setiap posting - Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dalam melakukan reply - Untuk topik/subjek baru buat email baru, tidak dengan mereply email lama =========================================================== Berhenti, bergabung kembali serta ingin merubah konfigurasi/settingan keanggotaan di: http://groups.google.com/group/RantauNet/subscribe
