Kalau ada kepedulian, ada kemauan dan jujur. Pasti ada jalan. Yang pasti bupati itu langka.
On 6/9/11, Darwin Chalidi <dchal...@gmail.com> wrote: > http://nasional.kompas.com/read/2011/06/06/04231398/Kabupaten-Termiskin-Menggratiskan-Pendidikan > > Kabupaten Termiskin Menggratiskan Pendidikan > Senin, 6 Juni 2011 | 04:23 WIB > > Kebodohan telah melanggengkan kemelaratan dan kekuasaan kolonial Belanda. > Pendidikan kemudian menjadi tema sentral dalam pergerakan nasional. Inilah > yang mendorong Tan Malaka, Bung Karno, Sjahrir, Ki Hajar Dewantara, dan > tokoh-tokoh lainnya mendirikan sekolah dan ikut > mengajar. > > Bertolak dari perjalanan sejarah yang pahit, para pendiri > Republik bercita-cita bahwa kemerdekaan akan mengantar rakyat Indonesia > menjadi bangsa yang cerdas. Agar hal ini tidak dilupakan generasi > penerus, ihwal mencerdaskan bangsa dicantumkan dalam pembukaan UUD 1945. > > Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berusaha melaksanakan amanat itu. Anggaran > sektor pendidikan digenjot, terbesar dibandingkan sektor > lainnya. Pemerintah kemudian mengumumkan wajib belajar 9 tahun > bagi anak-anak Indonesia. > > Akan tetapi, dalam pelaksanaannya program mencerdaskan bangsa justru menjadi > lahan baru untuk memperkaya diri kalangan pejabat. Aneka > tafsir kemudian muncul. Ada yang berpendapat, wajib belajar bukan berarti > sekolah gratis. Karena itu, berbagai pungutan tetap marak. > > Ada pula yang berpendapat, program itu hanya berlaku bagi siswa > dari keluarga miskin. Yang dibebaskan pun hanya sumbangan > menyelenggaraan pendidikan (SPP). Selebihnya harus tetap membayar, seperti > uang masuk sekolah, seragam, uang buku, dan sumbangan investasi > pembangunan gedung. > > Alhasil, banyak anak yang putus sekolah karena orangtuanya tidak mampu. Lalu > terjadi banyak kasus pelajar yang nekat melakukan percobaan bunuh diri > bahkan bunuh diri karena orangtuanya tak mampu membayar tunggakan SPP. > > Lantas, apa sesungguhnya yang terjadi pada pendidikan kita? > > *Kabupaten termiskin* > > Di Kalimantan Barat, Pemerintah Kabupaten Kayong Utara melangkah > lebih progresif. Sejak terbentuknya kabupaten ini tahun 2007, > sebagai pecahan Kabupaten Ketapang, wajib belajar dilaksanakan secara > absolut dan tidak hanya 9 tahun, tetapi 12 tahun. Selain itu, Pemkab > juga menyiapkan pelayanan kesehatan 24 jam berikut tenaga dokter, > secara gratis. > > Berbeda dengan konsep wajib belajar 9 tahun yang sasarannya lebih kepada > keluarga tidak mampu, Pemkab Kayong Utara menetapkan semua murid > sekolah—negeri maupun swasta, TK hingga SLTA—tidak dikenakan SPP dan > pungutan lainnya. > > Pemkab juga menyediakan dua setel seragam, termasuk batik, dan buku-buku > pelajaran secara gratis. ”Dengan demikian, tidak ada alasan orangtua > melarang anaknya sekolah. Dan pemerintah sudah melaksanakan kewajibannya > dalam mencerdaskan bangsa,’’ kata Hildi Hamid, Bupati Kayong Utara. > > Kayong Utara merupakan kabupaten termiskin di Kalbar. Mayoritas penduduknya > adalah petani gurem dan nelayan tradisional, kecuali di Pulau Karimata dan > pulau-pulau lain yang telah menggunakan alat tangkap modern. > > Data Bappeda setempat tahun 2010 menunjukkan, kepadatan penduduk Kayong > Utara berkisar 20 jiwa per kilometer persegi. Namun, dari 95.605 jiwa > penduduk, sebanyak 39.408 jiwa dikategorikan miskin (sekitar 41 persen). > > Menurut Hildi, akibat kemiskinan, angka putus sekolah sangat tinggi pada > masa lalu. Bangku sekolah banyak yang kosong. Orangtua melihat anaknya lebih > bermanfaat membantu di ladang atau menangkap ikan di laut. Sebagian lagi > membiarkan anaknya berkeliaran. Data tahun 2009 menunjukkan, jumlah anak > telantar 149 orang > > ”Setelah sekolah digratiskan, jumlah yang mendaftar membeludak.Bahkan, ada > yang usianya di atas 15 tahun mendaftar di SLTP. Ini menunjukkan > meningkatnya minat belajar,’’ kata Hildi. > > Di kabupaten ini terdapat 13 TK, 101 SD dan 7 sekolah agama setingkat SD, 32 > SLTP dan 4 sekolah agama setingkatnya, 7 SLTA dan 2 sekolah agama setingkat, > serta 3 SMK. > > Menurut Hildi, pada awalnya Pemkab kesulitan mendatangkan tenaga pengajar. > Mereka menganggap Kayong Utara sebagai daerah terpencil dan terbelakang. > Namun, setelah Pemkab memutuskan mengutamakan guru dalam penerimaan calon > pegawai negeri baru, yang mendaftar membeludak. Bahkan, ada yang dari Aceh. > > Pelayanan kesehatan gratis > > Bertolak dari gawatnya kemiskinan di Kayong Utara, Pemkab juga menggratiskan > pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Memang, di daerah ini belum ada rumah > sakit karena memang belum dirasakan mendesak, sementara biaya operasional > rumah sakit cukup besar. > > Sejauh ini puskesmas yang ada dimodifikasi dan dilengkapi > peralatan kedokteran, ruang rawat inap, dan dokter jaga 24 jam. Dokter > spesialis juga didatangkan pada hari tertentu. > > Di daerah lain, seusai jam kerja di puskesmas, dokter umumnya > membuka praktik di rumah dinasnya dengan tarif yang berlaku umum. Di > Kayong Utara, agar pasien tidak dipungut bayaran, Pemkab memberi > insentif kepada dokter sebesar Rp 100.000 per pasien yang datang ke rumahnya > di luar jam kerja. > > Insentif bagi dokter kapal puskesmas jumlahnya lebih besar, Rp 2 juta untuk > sekali perjalanan. Kapal puskesmas ini dilengkapi peralatan kedokteran untuk > melayani penduduk di pulau-pulau. Sekali perjalanan membutuhkan waktu 7 > hari. > > ”Walaupun saat ini hanya puskesmas, jika dokter berpendapat pasien harus > dirujuk ke rumah sakit di kabupaten lain, Pemkab akan menanggung biaya > ambulans dan rumah sakitnya. Jika dokter di rumah sakit mengatakan pasien > harus dirujuk ke rumah sakit di Jakarta, Pemkab akan menanggung semua > biayanya,’’ kata Hildi. > > Kayong Utara jelas bukan daerah penghasil minyak bumi, melainkan kabupaten > termiskin dan terbelakang di Kalbar. Lantas, bagaimana Pemkab membiayai > semua pelayanan gratis tersebut? > > Hanya beberapa miliar > > Hildi terperanjat ketika ditanyakan hal itu. Ia mengatakan, pemerintah telah > menyiapkan bantuan operasional sekolah (BOS) dan BOS daerah. Untuk kesehatan > ada jamkesmas, askes, dan lain-lain. Pemkab hanya menambah beberapa miliar > untuk menggratiskan pendidikan dan pelayanan kesehatan. > > ”APBD Kayong Utara ratusan miliar setiap tahun. Apalah artinya jika Rp 5 > miliar atau Rp 10 miliar dialokasikan untuk menggratiskan pendidikan dan > kesehatan,’’ kata Hildi. > > Dengan menggratiskan pendidikan, masyarakat menjadi bergairah > kembali.Anak-anak mereka tidak lagi memegang cangkul di ladang, menangkap > ikan di laut, atau berkeliaran di pasar, tetapi kini duduk di bangku sekolah > tanpa merasa rendah diri, membaca buku yang sama dan belajar bersama. > > Agar progam pendidikan dan kesehatan gratis tersebut > berkesinambungan, direncanakan akan ditetapkan dalam perda. Selama ini hanya > berdasarkan keputusan bupati. > > Bupati Hildi mengaku mendapat banyak masukan dari pamannya, > pengusaha nasional Oesman Sapta, yang juga lahir dan besar di Kayong > Utara, terutama agar mendahulukan kepentingan rakyat dan tidak membebaninya. > > Terlepas dari semua itu, Kayong Utara layak menjadi contoh bahwa pendidikan > dan pelayan kesehatan gratis bukanlah masalah yang membutuhkan dana besar. > (Maruli Tobing) > > -- > . > * Posting yg berasal dari Palanta RantauNet, dipublikasikan di tempat lain > wajib mencantumkan sumber: ~dari Palanta R@ntauNet > http://groups.google.com/group/RantauNet/~ > * Isi email, menjadi tanggung jawab pengirim email. > =========================================================== > UNTUK DIPERHATIKAN, melanggar akan dimoderasi: > - DILARANG: > 1. E-mail besar dari 200KB; > 2. E-mail attachment, tawarkan di sini & kirim melalui jalur pribadi; > 3. One Liner. > - Anggota WAJIB mematuhi peraturan serta mengirim biodata! Lihat di: > http://forum.rantaunet.org/showthread.php?tid=1 > - Tulis Nama, Umur & Lokasi disetiap posting > - Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dlm melakukan reply > - Untuk topik/subjek baru buat email baru, tdk mereply email lama & > mengganti subjeknya. > =========================================================== > Berhenti, bergabung kembali, mengubah konfigurasi/setting keanggotaan di: > http://groups.google.com/group/RantauNet/ > -- Sent from my mobile device Wassalaamu'alaikum Dutamardin Umar (aka. Ajo Duta), gelar Bagindo, suku Mandahiliang, lahir 17 Agustus 1947. di Nagari Gasan Gadang, Kab. Pariaman. rantau: Deli dan Jakarta, kini Sterling, Virginia-USA ------------------------------------------------------------ "Kepedulian sanak terhadap anak-anak nagari ditunggu. Mari sisihkan rejeki kita Rp.250.000 untuk satu paket baju seragam bagi anak-anak yang tak bersekolah, hanya karena tak sanggup beli baju seragam". Transfer infaq sanak ke rek YPRN No. 0221919932 Bank BNI -- . * Posting yg berasal dari Palanta RantauNet, dipublikasikan di tempat lain wajib mencantumkan sumber: ~dari Palanta R@ntauNet http://groups.google.com/group/RantauNet/~ * Isi email, menjadi tanggung jawab pengirim email. =========================================================== UNTUK DIPERHATIKAN, melanggar akan dimoderasi: - DILARANG: 1. E-mail besar dari 200KB; 2. E-mail attachment, tawarkan di sini & kirim melalui jalur pribadi; 3. One Liner. - Anggota WAJIB mematuhi peraturan serta mengirim biodata! Lihat di: http://forum.rantaunet.org/showthread.php?tid=1 - Tulis Nama, Umur & Lokasi disetiap posting - Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dlm melakukan reply - Untuk topik/subjek baru buat email baru, tdk mereply email lama & mengganti subjeknya. =========================================================== Berhenti, bergabung kembali, mengubah konfigurasi/setting keanggotaan di: http://groups.google.com/group/RantauNet/
