Saya sependapat dengan anda mas Risfan ysh, Namun demikian, di negeri NKRI yang tercinta maha luas dan kaya SDA & SDM ini ternyata proses menuju yang didambakan oleh UUPR 26/2008 dn UU terkait lainnya, sepertinya memang masih butuh waktu yang panjaaang. Mungkin untuk terobosan, kalau boleh saya usul, dalam 'Kabinet Baru' di awal 2010 hasil Pemilu 2009 nanti, alangkah baiknya kalau semua Kegiatan kelembagaan operasional Penataan Ruang yang sifatnya multi-sektor ini dan ujung-ujungnya membuat 'kebijakan', disatukan saja di satu 'Kementrian Baru'. Tentunya harus lebih efisien dan efektif, dalam arti lebih ramping dengan menggabungkan saja misalnya dengan Kementrian LH, juga BPN dan Direktorat-2 terkait Penataan Ruang yang ada/tersebar di Kementrian lain. Secara hierarkis kelembagaan di tingkat Propinsi/Kabupaten/Kota, mungkin dapat diatur lebih lanjut, sehingga tidak rancu wewenang dalam pelaksanaannya. Usulan ini kalau tidak salah sudah pernah dulu muncul di tahun 1985 dan 2005, namun tidak terdengar gaungnya lagi, mungkin karena akan banyak 'pejabat' yang harus dilengserkan untuk perampingan organisasi ? Bagaimana peran & fungsi organisasi 'Kementrian Baru' tersebut, mungkin dapat dijadikan bahan kampanye untuk para calon pemimpin baru negeri tercinta ini. Semoga wacana 'Kementrian Baru' ini dapat bergaung kembali dan terealisasi. Wassalam, Onnos
To: [EMAIL PROTECTED]: [EMAIL PROTECTED]: Sun, 29 Jun 2008 13:51:23 +0000Subject: [referensi] Khitah sebagai Sarjana Planologi ? Re: Paradigma? Ya nggak gitu lah Pak,Saya cuma menyarankan supaya click sebentar kurikulum sekolah planologi. Supaya ingat bekal-bekal yang pernah dipelajari, dan kemungkinan-kemungkinan aplikasi yang bisa dikembangkan. Paling tidak memperluas perhatian, dari aspek perencanaan kepada aspek "pengelolaan pemanfaatan" dan "pengendalian" sesuai amanat UUPR. Dengan konsekuensi mesti lebih menyentuh aspek manajemen pembangunan, dan memahami proses-proses ekonomi, sosial, kelambagaan dan politik (pembangunan) yang berkembang di kota/wilayah. Perencanaan pun, di lapangan saat ini yang banyak ditangani adalah sejenis RPJMD, yang mencakup bidang sosial, ekonomi, fisik, budaya, dengan rekomendasi yang multi-sektor juga. Begitu gawat dan kompleksnya masalah perkotaan/wilayah, begitu lengkapnya bekal kuliah semasa sekolah, masak sih terus-menerus tutup mata dengan alasan tugasku 'cuma zoning dan ngapling'. Jangan meredusir profesi menjadi sekedar 'tukang zoning dan kapling'. Sarjana adalah intelektual, bukan tukang. Terima kasih atas tanggapannya. Salam,Risfan Munir --- In [email protected], Sugiono Ronodihardjo <[EMAIL PROTECTED]> wrote:>> Rekan milisters ysh,> Waduh kok sepertinya pada kehilangan pegangan ya ? Hidup ini cuman 'mampir' yang di isi proses pembelajaran terus menerus sampai kita di 'kubur' alias 'dut'. Sepertinya profesi 'planner' dapat ditarik-ulur kayak karet, bisa jadi sangat luas tetapi juga dapat sempit, tergantung kemana focus kita.> Terlampir ada 'jamu' untuk menguatkan stamina, semoga bermanfaat.> Wassalam,> Onnos > > > To: [EMAIL PROTECTED]: [EMAIL PROTECTED]: Thu, 26 Jun 2008 16:58:43 +0000Subject: [referensi] Khitah sebagai Sarjana Planologi ? Re: Paradigma?> > > > > > Terima kasih atas tanggapannya, _________________________________________________________________ Manage multiple email accounts with Windows Live Mail effortlessly. http://www.get.live.com/wl/all
