Mailister Ysh, Apapun namanya/alasannya eksploitasi SDA (dari tahun 1970 an s.d saat ini), baru akan dapat menguntungkan negara dan mensejahterakan masyarakat, jika unsur birokrasi (termasuk legislatif) yang mengatur/menjalankan peraturan perundang-undangannya, kebijakannya (berbagai sistem kerjasama & bagi hasil) s/d pelaksanaan dan pengawasannya (termasuk sistem audit priodik, dan hasilnya diumumkan ke publik) benar atau mendekati kebenaranlah. Seharusnya mereka termasuk saya harus lebih banyak bekerja dengan nurani. Teori sudah tidak cukup di negeri ini. Ngono ya ngono, tetapi. ojo .........
Salam hormat cut ----- Original Message ---- From: abimanyu takdir alamsyah <[EMAIL PROTECTED]> To: [email protected] Sent: Friday, August 15, 2008 2:44:55 AM Subject: Re: [referensi] Siaran Pers JATAM & WALHI: Tutup Paksa & Ambil Alih Perusahaan Tambang Penunggak Royalti Dear mailister, Memang strategi pembangunan melalui eksploitasi sumber daya alam kita, seperti pengurasan dan penjualan barang tambang, perlu ditata ulang. Dari visi pembangunan, pertanyaannya adalah: 1. Berapa besar tanggung jawab share pengusaha pertambangan dan pemerintah pemberi ijin untuk melakukan rehabilitasi semua dampak lingkungan (alam dan manusia) yang diakibatkan kegiatan pengurasan sumber daya alam tersebut (dalam kontrak formal maupun sistem terkait). Dan sebaliknya ; 2. Berapa besar manfaat (dampak diijinkannya) pengusahaan tambang tersebut terhadap peningkatan kualitas lingkungan alam setempat serta peningkatan kesejahteraan masyarakat yang terkena dampak dan bagi generasi berikut setempat? Salam, Abimanyu On Tue, Aug 12, 2008 at 6:05 PM, Luluk Uliyah <[EMAIL PROTECTED] org> wrote: Siaran Pers JATAM & WALHI, 12 Agustus 2008 Tutup Paksa & Ambil Alih Perusahaan Tambang Penunggak Royalti Lagi-lagi buruknya pengurusan sektor pertambangan membuat negara ini disandera korporasi. Itu ditunjukkan tarik ulur dan kurang tegasnya pemerintah memaksa perusahaan tambang membayar tunggakan royalty batubaranya hingga 7 tahun lebih. Indonesia, sang pemilik batubara terkesan tak berdaya dengan ulah pengusaha penyandera tunggakan. Padahal tidak sulit memaksa perusahaan pembangkang ini menghentikan kegiatannya. Sudah terlalu banyak kemewahan diberikan negara ini terhadap pelaku pertambangan asing. Salah satunya perlakuan Lex Spesialis, yang disebut-sebut perusahaan tercantum dalam PKP2B, yang ditandatangani bersama pemerintah Indonesia. Gara-gara ini, jika ada peraturan yang merugikan mereka karena bertentangan dengan Kontrak Karya, maka negara harus membatalkannya atau mengganti "kerugian" yang muncul. Itulah alasan yang dipakai dengan keluarnya PP No 144 tahun 2000 tentang jenis barang dan jasa yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai. Dan alasan itu, enam perusahaan tambang asing semena-mena tak mau membayar royalti batubaranya selama lebih 7 tahun. Ini akumulasi salah urus sektor tambang, yang memperlakukan batubara hanya komoditas dagang. Beberapa pelajaran penting dari kasus ini, harus segera diurus pemerintah. Pertama, tak ada istilah rugi untuk perusahaan batubara yang berproduksi di Indonesia. Mereka hanya serakah dan tak mau menurun labanya. Keenam perusahaan telah menangguk keuntungan luar biasa karena menguasai 60 persen lebih produksi batubara Indonesia, yang sebagian besar diekspor. Tahun lalu, produksi batubara mencapai 207,5 juta ton. Belum lagi windfall profit dalam tujuh tahun terakhir bersama naiknya harga batubara dunia. Bisa dibayangkan berapa tambahan keuntungan yang mereka raup, jika tahun 2006 harga batubara mencapai USD 50 per ton, tahun ini mencapai USD 120 per ton. Kedua, Perusahaan tambang batubara di Indonesia mendapat subsidi publik. Melalui peraturan pertambangan dan lingkungan yang buruk di negara ini, mereka tak perlu membayar biaya-biaya daya rusak pertambangan. Mulai menurunnya kualitas hidup warga sekitar pertambangan – akibat penggusuran lahan, kerusakan hutan, krisis air, gangguan kesehatan, rusaknya jalan umum, konflik sosial di sekitar pertambangan, hingga lubang-lubang yang akan ditinggalkan begitu saja saat mereka tutup. Semua itu ditanggung oleh warga sekitar pertambangan. Di sekitar tambang PT Adaro dan PT Arutmin, sumber-sumber air warga rusak karena pengerukan dan mengalami krisis air. Warga sekitar Kideco Jaya Agung, tak hanya mengalami krisis air, beberapa kampung harus pindah akibat banjir dan rusaknya sungai. Kejadian-kejadian ini ditemukan di hampir semua lokasi pertambangan skala besar di Indonesia. Ketiga, Bentuk Kontrak Karya Pertambangan baik KKB dan PKP2B, menempatkan pemerintahan pada posisi "dilematis". Kontraktor menjadi sederajat kedudukannya dengan Pemerintah selaku Prinsipal dalam kontrak. Dengan demikian kontrol negara atas kegiatan pertambangan menjadi sangat lemah. Perusahaan selalu menggunakan kontrak sebagai tameng, sekaligus alat gertak, jika mereka ditekan karena kelakuan buruknya. Salah satu gertakan empuk adalah memperkarakan negara ke peradilan internasional karena tidak menghormati kontrak. Demi keuntungan mereka, cara- cara di atas diterapkan pada kasus lainnya mulai kasus larangan penambangan di hutan lindung, pencemaran Teluk Buyat oleh PT Newmont Minahasa Raya, divestasi oleh PT Newmont Nusa Tenggara dan banyak lagi. Disamping model Kontrak Karya yang merugikan negara, sikap pemerintah yang tidak tegas dan menghamba pada investor, membuat cara di atas efektif menekan pemerintah. Keempat, Patut dipertanyakan Presiden SBY – yang saat itu menjabat Menteri Pertambangan dan Energi di masa presiden Gus Dur, mengeluarkan PP No 144 tahun 2000 yang merugikan negara di sektor pertambangan. Akhirnya mencuat PP ini secara khusus memasukkan barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya, tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Ini meliputi minyak mentah (crude oil), gas bumi, panas bumi, pasir dan kerikil, batubara, bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, dan bijih perak serta bijih bauksit. PP ini jelas menguntungkan pebisnis dan negara tujuan ekspor, karena pembelian bahan-bahan tambang - yang tidak terbarukan ini menjadi bebas pajak, apalagi Indonesia mengekspor sebagian besar dalam bentuk bahan mentah. Entah sengaja atau lalai, presiden membiarkan PP ini terus berlaku hingga mencuat kasusnya dan dipakai tameng oleh pelaku pertambangan menyandera royalty batubara. Kelima, Purnomo Yusgiantoro yang menjadi Menteri Pertambangan dan Energi menggantikan SBY kemudian, hingga tiga periode kepresidenan berikutnya dengan sengaja membiarkan PP No 144 tahun 2000 dan keenam perusahaan menunggak royalty batubara hingga tujuh tahun lebih. Ia dan para pejabat Departemen ESDM malah menyurati Menteri Keuangan agar membayar PPN perusahaan batubara dimaksud (Tempo,11/08/ 08) Menimbang berbagai hal di atas, terlihat buruknya pengurusan sektor tambang, khususnya tambang batubara. Sumber daya energi ini malah menjadi komoditas dagang yang sejak lama merugikan negara - dengan berbagai cara. Mulai lewat bentuk perjanjian Kontrak Karya – berupa KKB dan PKP2B, keluarnya peraturan macam PP No 144 tahun 2000, surat-surat Menteri ESDM dan para pejabatnya. Dan celaka dua belas, pemerintah membiarkan hal itu terus berlangsung. Akibatnya buruk, korporasi tambang sudah tak malu-malu lagi menyandera bagian negara, disaat keuntungan yang mereka dapat berlipat. Sementara Indonesia, dengan pendapatan ala kadarnya dari pengerukan batubara, tak berdaya ditekan begitu rupa. Sudah waktunya mengembalikan kedaulatan negara mengurus bahan tambangnya. Sangatlah mengelikan, jika pemerintah hanya berani mencekal 14 pimpinan perusahaan yang menyandera royalty. Juga KPK berani memeriksa pejabat negara dan perusahaan yang terkait dengan kasus penunggakan royalti ini. Harusnya pemerintah mengerahkan aparatnya untuk menutup dan menghentikan kegiatan perusahaan. Selanjutnya mengambil alih kegiatan perusahaan dan dikelola oleh perusahaan negara dengan cara yang lebih menguntungkan negara, adil, menjamin pasokan domestik dan keselamatan rakyat sekitarnya. Kontak Media : Luluk Uliyah, 0815 9480 246
