Mas Risfan ysh., Terima kasih atas 5W+H-nya dan saya mohon maaf baru bisa "mencuri waktu" untuk menanggapi tulisan Mas Risfan hari ini.
Ini butir-butir "MoU" kita: - WHAT: "Regional inequalities exist." - WHERE: "In short, between Jabodetabek and Non-Jabodetabek." - WHEN: "Sejak zaman kolonial hingga sekarang. Sebagai tambahan, sewaktu kerajaan-kerajaan masih ada, mereka mempunyai 'pusat-pusat' sendiri. Contoh: Vasco da Gama (Portugis) berburu rempah-rempah di Maluku. VOC memiliki misi dagang di Sumatera dan Maluku. Dan ditemukan pula gudang rempah-rempah berusia hampir tiga abad di Pasar Ikan, Batavia/Jakarta." - WHO: Swasta lebih banyak berperan. Pusat *bisa* "mengawasi keseimbangan" misalnya dengan suatu regulasi agar tidak semua numpuk lagi di Jakarta. Saya perhatikan, beberapa kali yang seharusnya jadi urusan Pemda Jabodetabek bisa cepat tertangani karena Pusat ikut "bersuara". Misalnya, Jakarta baru sehari-dua mati lampu, Wapres sudah "bicara". Lha, kita yang di Sumbagut yang dulu sudah bertahun-tahun pemadaman bergilir, kok Pusat diam aja? Bandara Polonia Medan sejak 1991 sudah hendak dipindahkan karena lokasinya sangat berbahaya. Ada dua kali musibah pesawat, yakni tahun 1997 dan 2005 -- yang sebenarnya tidak perlu terjadi bila Polonia berlokasi "dekat dengan Monas" mungkin? ;-) - WHY: "Sudah dari sononya begitu" -- which raises a question: Can we change it? - HOW: Banyak cara yang bisa didiskusikan mengenai bagaimana mencegah ketidakseimbangan regional ini di samping Otda yang sudah dilakukan. Contoh: Membangkitkan counter-magnet cities selain Jakarta. Regulasi supaya "segala pusat" tidak numpuk di Jakarta seperti yang saya sebut di atas. Relokasi Pusat Pemerintahan, seperti yang pernah diteliti oleh Center for Indonesian Regional and Urban Studies (CIRUS): "Memindahkan Pusat Pemerintahan, Lalu Memindahkan Ibu Kota" (http://cirus.or.id) Atau oleh Center for Strategic Management Studies, ("Ibukota di Luar Pulau Jawa, Mungkinkah?" , http://strategic-manage.com/?p=14). Ide-ide yang lebih "memacu jantung" mungkin adalah "negara federal" -- dan patut dipertimbangkan sudahkah kita perlu untuk "operasi by-pass" atau cukup dengan meminum "obat jantung"? Demikian, Mas. Salam, Andri 2008/10/25 risfano <[EMAIL PROTECTED]>: > Cak...kalah cacak menang cacak, saya ikut nimbrung. > > Kenapa MRT dari Jepang? lha kalok dari Suroboyo kan namanya "sepur > klutok" Cak. > > Saya pikir persoalan mengatasi regional inequality bukan soal alokasi > dana pusat-daerahlagi. Karena dengan desentralisasi keuangan, ada > regional transfer berupa DAU, DAK, bagi hasil, dst. Dan, pemerintah > pusat sudah mengecil bagiannya. Cukup untuk "tur-bin-was" saja, bukan > investasi. Soalnya justru bagaimana mengatasi ketimpangan tingkat > Iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi). Bagaimana difusi inovasi > mengalir atau terjadi di banyak daerah. > > Menanggapi "ping-pong Liga Djarum" ini, saya ingin melihatnya dari > kerangka 5WH. > > WHAT - regional inequaility. > WHERE - Jabodetabek vs daerah lain. Atau Jawa vs daerah tertinggal? > Saya kira kalau kasusnya ketimpangan fiskal, contoh Aceh tidak kena. > Karena alokasi dana ke Aceh dari dulu kan relatif besar. Soalnya dulu > kan politik. > > WHEN - dari jaman kolonial. Waktu merdeka sudah begitu. Jadi waktu > mulai membangun, dana terbatas, yang bisa dibangun ya yang mendesak, > quick-yield, yang padat, penduduk banyak. Waktu Orba banyak upaya > membangun di luar "pusat" juga baik prasarana, kota, transmigrasi. > Tapi pola sudah terlanjur timpang. Sekarang dengan otonomi daerah, > disana sini banyak juga yang mulai tumbuh pesat. > > WHO - iya siapa yang dianggap subyek dari diskusi ini. Di era otonomi > daerah, Pusat cuma "tur-bin-was". Anggaran mengecil. > Investasi prasarana mengharap swasta. Dan swasta tentu pakai B/C > ratio. Istilahnya Pemerintah sebetulnya tidak mengalokasi dana di > Jabodetabek dan Jawa. Swasta yang banyak peran. > > Kalau Pemda Jabodetabek membangun daerahnya sendiri ya gak salah toh. > Mengatasi masalah permukiman dan transportasi warganya. Bisa saja > mereka do nothing, biar orang gak krasan. Tapi pasti diomeli juga. > > WHY - jelas diuraikan di atas. Jawa untuk tanaman pangan memang dari > sononya paling subur. Warisan sarana pendidikan, warisan infrastuktur > banyak di pulau ini. Pemerintah mampu-nya ya membangun secara > incremental. > Soal enclave di luar Jawa (seperti kasus PN Timah dengan warga ala > Lasykar Pelangi) memang itu kenyataan tipikal. Ada gap iptek antara > corporate vs warga. Baru sekarang ada CSR, dulu setoran perusahaan > seperti itu ya bocor ke oknum saja. > > HOW - mungkin percuma ya berputar-putar di masalah yang sudah warisan. > Nyatanya begitu. Fenomena "utara-selatan", ketimpangan dimana-mana. > Jadi kalau bicara ketimpangan regional gak usah pakai "ehem-ehem". Itu > kenyataan. Seperti kenyataan juga ada Sun Plaza di Medan, Panakukang > Mal di Makassar. Mereka juga maju kok. Jangan ekstrem Jakarta > (segitiga emas) dibanding desa nelayan di pulau kecil. Kalau jalan ke > pinggiran Jakarta banyak juga banyak kampung tradisional miskin. Gak > usah pakai statistik juga kelihatan luas dan jumlahnya. > > Bukan pemerintah yang mengumpulkan uang ke Jabodetabek. Sistem > ekonominya membuat begitu. Di dunia ini kalau bicara pusat sisrkulasi > ya pasti NY, London, Hongkong, Tokyo dan satelit2nya. Pemerintah sudah > tak punya uang banyak, makanya rajin nerbitin SUN (surat utang > negara). > > Itu realita dan tantangannya. Tinggal bagaimana memperbaikinya? Jangka > panjang, menengah, pendek. Satu peluang yang perlu dicermati adalah > implikasi otonomi daerah. Misalnya, > kalau sudah sepakat dengan otonomi, apa yang planner bisa lakukan > untuk membantu daerah, supaya bisa mengefektifkan manajemen > pembangunan, mengelola SDA. Mereka jelas butuh sumbangan pikiran. > > Sekali lagi, kalau alokasi dana ke daerah luar Jabodetabek atau Jawa, > itu sudah dilaksanakan dengan desentralisasi fiskal, transfer DAU, > DAK, bagi hasil, dst. Yang soal justru ketimpangan Iptek, bagaimana > mendorong difusi inovasi tersebut. TV membuat impian tinggi, keinginan > banyak, tapi skill terbatas, modal terbatas. Peluang kerja menyempit. > Ini meningkatkan push dan pull factors untuk migrasi ke kota besar. > > Salam, > Risfan Munir > > --- In [email protected], "Mohammad Andri Budiman" > > <[EMAIL PROTECTED]> wrote: >> >> Cak Eko yang sangat baik (saya ikut-ikutan manggil Cak, thanks to > Mas >> Aby yang sangat baik:-), >> >> Sabtu pagi ini kok kayaknya saya kepingin komentar singkat saja > karena >> sebentar lagi sudah masuk mengajar: "It's not what we don't know > that >> gets us into troubles. It's what we know for sure... that just ain't >> so." (Mark Twain) ;-) >> >> Salam, >> (Cak) Andri
