Halo pak Risfano hehe...bener juga nih ya yang dipikirkan oleh p.Risfano ini. Saya jadi terpikir untuk revisi lagi tuh organisasi DJPR. Harusnya sudah mulai berpikir masing2 direktorat wilayah itu tupoksi nya adalah pelaksanaan dan pemanfaatan dan pengendalian RTRWN di masing2 provinsi, kabupaten/ kota. Supaya RTRWN itu benar2 membumi (siapa nih yang digantung kalau dikuti ternyata salah/ngaco?). Jadi ga ada tuh DJPR yang kerjanya bikin perencanaan tata ruang di Provinsi/Kabupaten/Kota lagi....apalagi cuma bikin rencana ruang terbuka hijau di perkotaan....... atau sekedar sosialisasi tanpa pengendalian terhadap penyimpangan. DJPR harus rajin memelototi RTR mana yang ga sesuai dengan RTRWN. Kalo perlu bawa pulisi penyidik kenapa itu menyimpang......hehe ada ga ya pos biaya utk itu? DJPR harus sedikir galak punya prinsip dan tentu saja ada wibawa dong....harus ada biayanya ya?! Bagaimana meluruskan kalau ada kewenangan otonomi daerah (baca kepentingan strategis provinsi/kabupaten/kota) saling tabrakan dengan kewenangan di kawasan strategis nasional misalnya lho. Salam - 2ny
--- On Sat, 11/1/08, risfano <[EMAIL PROTECTED]> wrote: From: risfano <[EMAIL PROTECTED]> Subject: [referensi] Re: Ibukota di Luar P. Jawa, Mungkinkah? To: [email protected] Date: Saturday, November 1, 2008, 5:51 PM Ref Ibukota ke2 Sinyalemen Bung Aunur perlu dipertimbangkan. Kok diskusi ini selalu berujung ke "pusat kedua" dan "ibukota" baru di luar Jawa. Apa betul dua pusat menjawab masalah ribuan pulau. Pusat kedua berarti masalah perkotaan baru. Kenapa tidak "tiga puluh pusat" atau "empat ratus pusat" - yang sudah punya otonomi daerah itu. Kalau mau realistis, melihat pertumbuhan Surabaya, Makassar, Medan, trend untuk menjadi counter bagi Jabodetabek sudah nyata kelihatan. Positif dan negatifnya. Sudah ada otonomi daerah, yang diikuti deregulasi "kepelabuhan" an, berbagai prasarana. Saya pikir yang bisa dilakukan pemerintah (pusat) sudah dilakukan, tinggal Daerah nya mau berinovasi dan membawanya kemana. Harus diakui, yag membangun (ekonomi) adalah swasta (besar dan UMKM), pemerintah daerah hanya bisa mengundang atau menumbuhkan mereka dengan memfasilitasi adanya iklim yang kondusif. Jalan tol, pelabuhan, pembangkit listrik, telekomunikasi, kawasan produksi, sebagian besar sudah mulai dibangun oleh kemitraan pemerintah-swasta, atau swasta murni. Tidak ada yang bisa memaksa mereka berinvestasi dimana. Planner harus berpikir long-term pula dalam menganalisis dan mengantisipasi perubahan kelembagaan pembangunan setelah "otonomi daerah". Apakah masih ada pemusatan "perencana" di masa depan. Apa bukan kerangka dasar atau struktur ruang makro saja dari pusat, selebihnya oleh daerah sendiri. Perubahan kultur birokrasi juga perlu dikaji. Cara Pemda menghadapi 'orang pusat' saat ini, jauh beda dengan sebelum otonomi daerah. Ini tentu punya implikasi juga pada penyebaran locus pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Ilmu dan pendekatan perencanaan pun juga berkembang dari tahun ke tahun. Banyak event internasional yang saat ini sudah tidak dilaksanakan di, atau dimotori oleh Jakarta lagi. Seperti pertemuan internasional urban heritage yang dilaksanakan di Solo minggu lalu, yang diikuti dengan ethnic music festival. Juga festival Tomohon, Jember, Salatiga. Pertemuan gubernur se Asia-Pacific di Medan, dst. Perubahan telah terjadi, yang diperlukan oleh planner adalah kemampuan melihat tanda-tanda perubahan yang berdampak pada jangka menengah dan panjang. Beberapa faktor seperti otonomi daerah, demokratisasi proses perencanaan dan pembangunan, keterbatasan anggaran (cicilan utang + bunga besar), resesi global, climate change, ketergantungan pada energi fosil yang harus diakhiri, konflik tanaman pangan vs biofuels, dst. Resesi di negara tetangga menyebabkan TKI banyak yang dipulangkan. Pengaruhnya besar dalam pengembangan wilayah dan pemerataan pembangunan. Percuma kan diskusi pemindahan ibukota, kalau peran ibukota juga semakin tidak signifikan. Para pencari kerja dari desa saja lebih memilih Kuala Lumpur, Singapura dan Hong Kong, bukan Jakarta. Salam, Risfan Munir --- In [EMAIL PROTECTED] ps.com, Aunur rofiq <aunurrofiqhadi@ ...> wrote: > > Memang di referensi ini kalau sudah mentok diskusi "regional inequality", > selalu berbuntut pada memindahkan ibukota keluar jawa. Saya setuju sama mas > eko dan mas BTS tentang kesenjangan regional ini yang penting adalah > bagaimana bisa memberi kesempatan yang sama pada penduduk Indonesia untuk > bisa meraih kesejahteraan. Kalau kita ingin mengambil contoh bahwa pemindahan > ibukota tidak sama dengan pemerataan pembangunan sangat banyak sekali, karena > itu lupakan jika pemindahan tersebut untuk tujuan mengurangi kesenjangan. > > Mas Aby, > Senang ya Morotai jadi Kabupaten... .....kita lihat beberapa tahun yang akan > datang..... ada perubahan? > > Salam > Aunur Rofiq > > > > ----- Original Message ---- > From: Mohammad Andri Budiman <[EMAIL PROTECTED] > > To: [EMAIL PROTECTED] ps.com > Sent: Thursday, October 30, 2008 11:38:28 AM > Subject: Re: [referensi] Ibukota di Luar P. Jawa, Mungkinkah? > > 2008/10/30 Bambang Tata Samiadji <btsamiadji@ ...>: > > > Pindah di Palangkaraya? Ke sananya saja susah. Tidak ada pelabuhan. Yang ada > > cuma sungai besar yang dangkal. Dukungan tanah juga tidak memungkinkan untuk > > bangunan tinggi. Belum lagi sumber air baku untuk PDAM. Apalagi listriknya > > yang masih ditransmisikan dari Banjarmasin. > > Sebenarnya poinnya di situ, Pak. Memang di luar daerah Jakarta tidak > ada fasilitas yang mendukung untuk dijadikan ibukota, bila > dibandingkan dengan Jakarta. Dan sebentar lagi tentu akan semakin > banyak fasilitas di Jakarta bila MRT gol. Dengan demikian, > inequalities akan semakin besar -- meskipun Bapak bersikukuh bahwa ini > tidak penting. > > Salam, > Andri > > ------------ --------- --------- ------ > > Komunitas Referensi > http://groups. yahoo.com/ group/referensi/ Yahoo! Groups Links >
