hehe pak BTS, kalo pengen tau jadi makin ga keruan, itu kenyataannya. Dalam proses nya secara sahibul hikayat terkisahlah penghuni di rusun samping kiri itu ingin menambah bangunannya ke belakang rumah yang ada tanah kosong (ssst....ini sudah banyak juga lho dilakukan oleh penghuni lain dibeberapa unit rusun ps jumat itu.....yang kalau diberesin jadi membengkak urusan penertibannya). Nah oleh kantor (ga tau unit mana di Dep.PU) denger2 dilarang dan ybs kelihatannya nurut ga meneruskan lagi pembangunan rumah itu, tapi juga ga mau lagi keluar uang buat membongkarnya...lama2 ya kayak rumah buat uka-uka....tau khan itu acara beruji nyali yang dulu populer di beberapa TV. Nah tahun yang lalu denger2 lagi itu rusun dapat proyek dari DJCK untuk bikin pagar (tapi ya ga ada dong biaya khusus buat membongkar bangunan uka-uka itu), ga tau pimpronya sangat patuh pada PO ya bikin sajalah pagar menembus bangunan itu...... ini contoh kerja robot sok patuh aturan proyek tapi hasilnya menggelikan...eh memalukan ya....soalnya PUnya itu lho !! Secara tujuan membangun pagar itu juga ga tau kenapa baru sekarang inget bikin pagar secara bertahun-tahun dibiarkan tanpa pagar....apa supaya ga ada yang membangun dibelakang rusun itu...entahlah, saya ga baca apa isi DIPA pagar itu, wallahu alam... Ya begitulah kisahnya......mudah2an ga ada yang tersinggung saya kirim foto itu, soalnya sudah lama saya jepret (Feb 2008 yl) dan ga tau mesti dilaporkan kepada siapa biar agak sedikit patut itu lingkungan komplek PU gheto lhoooo.....sampai sekarang masih demikian. Secara ilmu PU ya saya malu berkantor di pusdiklat yang bertetangga dengan pusbinlatjakon yang tempatnya belajar ilmu PU tapi langsung bisa lihat hasilnya yang ngaco itu, yang siapapun yang akan ke kantor2 tersebut bisa lihat situasi itu. Hik hik hiks..... Sekian. Eh bangunan dan pagar itu menurut pak BTS bisa kena UU Pornografi yang baru itu kayaknya ya hahaha...... Salam - 2ny
--- On Sun, 11/2/08, Bambang Tata Samiadji <[EMAIL PROTECTED]> wrote: From: Bambang Tata Samiadji <[EMAIL PROTECTED]> Subject: RE: [referensi] Re: Ibukota...Pagar dan Bangunan Mesra. To: [email protected] Date: Sunday, November 2, 2008, 7:11 PM Bu Reny, gambar yang dikirimkan sangat lucu. Siapa sih yang duluan? Pagarnya yang duluan dibangun, atau bangunannya dulu yang dibangun? Ah... mungkin itu bangunan perempuan sama pagar laki-laki. Thanks. CU. BTS. --- On Mon, 11/3/08, Reny ansih <[EMAIL PROTECTED] com> wrote: From: Reny ansih <[EMAIL PROTECTED] com> Subject: RE: [referensi] Re: Ibukota di Luar P. Jawa, Mungkinkah? To: [EMAIL PROTECTED] ps.com Date: Monday, November 3, 2008, 2:44 AM Yes, yes, yes.....betul itu p. Dwi. Saya ga tau sudah sejauh mana urusan pulisi taru itu diproses. Saya merasa itu adalah jabatan fungsional baru untuk taru. Dan harus diingatkan agar jabfungnya itu jangan hanya berhenti lagi pada level menengah sebagaimana halnya pada jabfung penataan ruang yang ada itu. Saya tertarik ingin tau urusan pulisi taru itu, rasanya gemes lihat situasi yang ga ada pengendalian itu. Mosok di komplek PU ada pagar dibangun memotong bangunan hehehe (lihat foto terlampir ya). Pertanyaannya adalah ini urusan siapa ya.... Secara instansi kayaknya urusan kecil gitu aja kok repot... Secara otonomi daerah kayaknya harusnya pemda DKI yang menertibkan tapi denger2 pemda ga mau masuk menertibkan komplek PU karena itu instansi embahnya urusan penertiban bangunan hehehe mosok harus dikasitau, takut kualat mungkin ya? .....huuuu capek de..... Soal malu permalukan ini sebenarnya ga perlu ada kalau memang masih punya rasa malu. Kalau ga punya ya percuma dipermalukan juga ga terasa tuh..... Malah yang malu itu yang ga terlibat atau yang ga berdaya, ..... gimana nih ?!! Salam - 2ny --- On Sun, 11/2/08, Benedictus Dwiagus S. <[EMAIL PROTECTED] com> wrote: From: Benedictus Dwiagus S. <[EMAIL PROTECTED] com> Subject: RE: [referensi] Re: Ibukota di Luar P. Jawa, Mungkinkah? To: [EMAIL PROTECTED] ps.com Date: Sunday, November 2, 2008, 5:08 PM Bu Reny, dan Pak Aunur,..dan rekan milist sekalian Mengingat desentralisasi, .. apakah polisi tata ruang ala bu reny itu bisa diterapkan,… ? Kadang kit alupa bahwa fungsi tur bin was itu gak berhenti di situ saja,….. Mungkin fungsi tur bin was itu dilanjutkan dengan mekanisme feedback … Bagaimana hasil tur bin was itu,…… disampaikan ke publik, ke pemerintah daerah bersangkutan,… Buat ranking, mana daerah yang paling jeblok dankenapa,… buat mana daerah yang best performance,… . Kalau desentralisasi membuat ‘tangan intervensi untuk tur bin was’ terhalang,.. maka mekanisme public expose itu penting saya rasa,…. Biar pemda bersangkutan malu atau mendapat pressure khusus,.. juga biar masyarakat setempat juga tahu, bahwa kualitas ruang mereka buruk yah karena gak perform-nya penataan ruang daerah mereka, sehingga mereka bisa protes, appeal,.. atau melakukan ‘revolusi’…… Best Regards, Benedictus Dwiagus S. bdwiagus.blogspot. com "The most difficult thing in the world is to know how to do a thing and to watch somebody else doing it wrong, without comment." - T. H. White :::... Indo-MONEV ...::: Indo-MONEV is a mailing list to build a network of Indonesian People anywhere in the world who are interested, dedicated, and profesionalised to the work on monitoring and evaluation and other related development issues including development aid works, particularly in Indonesia. Join in by sending an email to: indo-monev-subscrib [EMAIL PROTECTED] com From: [EMAIL PROTECTED] ps.com [mailto:referensi@ yahoogroups. com] On Behalf Of Aunur rofiq Sent: 02 November 2008 10:13 To: [EMAIL PROTECTED] ps.com Subject: Re: [referensi] Re: Ibukota di Luar P. Jawa, Mungkinkah? Bu reny, mohon maaf kalau saya salah, DJPR memang kwajibannya adalah Tur Bin Was, bukan membuat Perencanaan Tata Ruang Prov/Kab/Kot, tapi kenyataannya saat ini masih ada tuh konsultan yang mengerjakan rencana tata ruang meskipun dibungkus dengan "tata ruang pulau", "sinkronisasi tata ruang prov/kab/kot" , "tata ruang kawasan strategis" dll. Saya setuju usulannya bu reny kembalikan pada tupoksi sesuai UU. Salam Aunur Rofiq From: Reny ansih <[EMAIL PROTECTED] com> To: [EMAIL PROTECTED] ps.com Sent: Sunday, November 2, 2008 8:52:06 AM Subject: Re: [referensi] Re: Ibukota di Luar P. Jawa, Mungkinkah? Halo pak Risfano hehe...bener juga nih ya yang dipikirkan oleh p.Risfano ini. Saya jadi terpikir untuk revisi lagi tuh organisasi DJPR. Harusnya sudah mulai berpikir masing2 direktorat wilayah itu tupoksi nya adalah pelaksanaan dan pemanfaatan dan pengendalian RTRWN di masing2 provinsi, kabupaten/ kota. Supaya RTRWN itu benar2 membumi (siapa nih yang digantung kalau dikuti ternyata salah/ngaco? ). Jadi ga ada tuh DJPR yang kerjanya bikin perencanaan tata ruang di Provinsi/Kabupaten/ Kota lagi....apalagi cuma bikin rencana ruang terbuka hijau di perkotaan... .... atau sekedar sosialisasi tanpa pengendalian terhadap penyimpangan. DJPR harus rajin memelototi RTR mana yang ga sesuai dengan RTRWN. Kalo perlu bawa pulisi penyidik kenapa itu menyimpang.. ....hehe ada ga ya pos biaya utk itu? DJPR harus sedikir galak punya prinsip dan tentu saja ada wibawa dong....harus ada biayanya ya?! Bagaimana meluruskan kalau ada kewenangan otonomi daerah (baca kepentingan strategis provinsi/kabupaten/ kota) saling tabrakan dengan kewenangan di kawasan strategis nasional misalnya lho. Salam - 2ny --- On Sat, 11/1/08, risfano <[EMAIL PROTECTED] com> wrote: From: risfano <[EMAIL PROTECTED] com> Subject: [referensi] Re: Ibukota di Luar P. Jawa, Mungkinkah? To: [EMAIL PROTECTED] ps.com Date: Saturday, November 1, 2008, 5:51 PM Ref Ibukota ke2 Sinyalemen Bung Aunur perlu dipertimbangkan. Kok diskusi ini selalu berujung ke "pusat kedua" dan "ibukota" baru di luar Jawa. Apa betul dua pusat menjawab masalah ribuan pulau. Pusat kedua berarti masalah perkotaan baru. Kenapa tidak "tiga puluh pusat" atau "empat ratus pusat" - yang sudah punya otonomi daerah itu. Kalau mau realistis, melihat pertumbuhan Surabaya, Makassar, Medan, trend untuk menjadi counter bagi Jabodetabek sudah nyata kelihatan. Positif dan negatifnya. Sudah ada otonomi daerah, yang diikuti deregulasi "kepelabuhan" an, berbagai prasarana. Saya pikir yang bisa dilakukan pemerintah (pusat) sudah dilakukan, tinggal Daerah nya mau berinovasi dan membawanya kemana. Harus diakui, yag membangun (ekonomi) adalah swasta (besar dan UMKM), pemerintah daerah hanya bisa mengundang atau menumbuhkan mereka dengan memfasilitasi adanya iklim yang kondusif. Jalan tol, pelabuhan, pembangkit listrik, telekomunikasi, kawasan produksi, sebagian besar sudah mulai dibangun oleh kemitraan pemerintah-swasta, atau swasta murni. Tidak ada yang bisa memaksa mereka berinvestasi dimana. Planner harus berpikir long-term pula dalam menganalisis dan mengantisipasi perubahan kelembagaan pembangunan setelah "otonomi daerah". Apakah masih ada pemusatan "perencana" di masa depan.. Apa bukan kerangka dasar atau struktur ruang makro saja dari pusat, selebihnya oleh daerah sendiri. Perubahan kultur birokrasi juga perlu dikaji. Cara Pemda menghadapi 'orang pusat' saat ini, jauh beda dengan sebelum otonomi daerah. Ini tentu punya implikasi juga pada penyebaran locus pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Ilmu dan pendekatan perencanaan pun juga berkembang dari tahun ke tahun. Banyak event internasional yang saat ini sudah tidak dilaksanakan di, atau dimotori oleh Jakarta lagi. Seperti pertemuan internasional urban heritage yang dilaksanakan di Solo minggu lalu, yang diikuti dengan ethnic music festival. Juga festival Tomohon, Jember, Salatiga. Pertemuan gubernur se Asia-Pacific di Medan, dst. Perubahan telah terjadi, yang diperlukan oleh planner adalah kemampuan melihat tanda-tanda perubahan yang berdampak pada jangka menengah dan panjang. Beberapa faktor seperti otonomi daerah, demokratisasi proses perencanaan dan pembangunan, keterbatasan anggaran (cicilan utang + bunga besar), resesi global, climate change, ketergantungan pada energi fosil yang harus diakhiri, konflik tanaman pangan vs biofuels, dst. Resesi di negara tetangga menyebabkan TKI banyak yang dipulangkan. Pengaruhnya besar dalam pengembangan wilayah dan pemerataan pembangunan. Percuma kan diskusi pemindahan ibukota, kalau peran ibukota juga semakin tidak signifikan. Para pencari kerja dari desa saja lebih memilih Kuala Lumpur, Singapura dan Hong Kong, bukan Jakarta. Salam, Risfan Munir --- In [EMAIL PROTECTED] ps.com, Aunur rofiq <aunurrofiqhadi@ ...> wrote: > > Memang di referensi ini kalau sudah mentok diskusi "regional inequality", > selalu berbuntut pada memindahkan ibukota keluar jawa. Saya setuju sama mas > eko dan mas BTS tentang kesenjangan regional ini yang penting adalah > bagaimana bisa memberi kesempatan yang sama pada penduduk Indonesia untuk > bisa meraih kesejahteraan. Kalau kita ingin mengambil contoh bahwa pemindahan > ibukota tidak sama dengan pemerataan pembangunan sangat banyak sekali, karena > itu lupakan jika pemindahan tersebut untuk tujuan mengurangi kesenjangan. > > Mas Aby, > Senang ya Morotai jadi Kabupaten... .....kita lihat beberapa tahun yang akan > datang..... ada perubahan? > > Salam > Aunur Rofiq > > > > ----- Original Message ---- > From: Mohammad Andri Budiman <[EMAIL PROTECTED] > > To: [EMAIL PROTECTED] ps.com > Sent: Thursday, October 30, 2008 11:38:28 AM > Subject: Re: [referensi] Ibukota di Luar P. Jawa, Mungkinkah? > > 2008/10/30 Bambang Tata Samiadji <btsamiadji@ ...>: > > > Pindah di Palangkaraya? Ke sananya saja susah. Tidak ada pelabuhan. Yang ada > > cuma sungai besar yang dangkal. Dukungan tanah juga tidak memungkinkan untuk > > bangunan tinggi. Belum lagi sumber air baku untuk PDAM. Apalagi listriknya > > yang masih ditransmisikan dari Banjarmasin. > > Sebenarnya poinnya di situ, Pak. Memang di luar daerah Jakarta tidak > ada fasilitas yang mendukung untuk dijadikan ibukota, bila > dibandingkan dengan Jakarta. Dan sebentar lagi tentu akan semakin > banyak fasilitas di Jakarta bila MRT gol. Dengan demikian, > inequalities akan semakin besar -- meskipun Bapak bersikukuh bahwa ini > tidak penting. > > Salam, > Andri > > ------------ --------- --------- ------ > > Komunitas Referensi > http://groups. yahoo.com/ group/referensi/ Yahoo! Groups Links >
