Pak Nuzul ysh, maaf terlambat balas…. Pada studi kasus Morotai…. ttg PSO (Public Service Obligation)……setidaknya jasa-jasa pos, pelayaran dan PLN ada terdpt disana….. hanya jasa penerbangan saja yg absen… Utk PSO penerbangan… sepertinya sampai 2003 msh terdapat flight route Merpati Ternate-Galela-Morotai….. tapi Merpati itu sungguh kasihan betul nasibnya krn terlalu berat bebannya (kabar terakhir konon perlu disuntik dana 1.6 triliun rp. dan China marah2 karena dari pesanan 15 pesawat ke China …… baru 2 (dua) buah yg dikirim dan selebihnya Merpati seperti nggak nanyain lagi… krn kondisi keuangan yg memburuk….. Dari sekian banyak rutenya sepertinya sepersekiannya adalah setengah ‘rute bunuh diri’…. ia harus melayani 56 rute perintis dan 100 rute wajib…. walau utk tahun 2006 mendapat 67.5 milyar rp. utk kompensasi jasa PSOnya….. Walau terdapat subsidi….tetapi sepertinya PSO penerbangan (Merpati, Trigana, DAS) juga harus pandai2 menyiasati ekonomisasi operasi rute2 terbangnya….jangan asal… agar kerugian2 tak terlampau parah… mentang2 disubsidi…….. Saya kira lack of air services di Morotai bukanlah ‘kegagalan pasar’…. tetapi memang bermula dari demand semula ‘tidak ada’/ terlampau rendah sekali…. karenanya justru diperlukan analisis berbagai upaya kerjasama multisektoral agar dpt dikembangkan perekonomian Morotai yg ‘layak’…… dimana salah satunya diperlukan awalan jadwal penerbangan reguler… yg nantinya dpt menjadi sarana mobilitas yg tinggi…. dan sebagai bagian infrastruktur dasar dari leading activities disana....... Kalau semula Merpati pernah singgahi Morotai dalam rute Ternate-Galela-Morotai …… mungkin krn alasan di Morotai sudah terdapat 7 airstripes…. yg akhirnya ‘tewas’…. Walau itu memang dimaksudkan sebagai ‘penerbangan perintis’… namun dari sisi ‘demand’ potensi permintaan angkutan udara kawasan ini memang ‘payah’ sekali… utamanya krn kondisi Morotai yg masih terlampau ‘rural’ dan posisinya terpencil diseberang Halmahera sbg ‘dead end destination’…. belum terdapat leading activities yg berarti… selain juga faktor ‘kerusuhan’ th 2000 tentu sampai 2003 msh berdampak buruk (tapi skrg tidak).... Kiranya banyak sekali kawasan/ kota kecil dgn sedikit penduduk dikawasan terpencil …. termasuk juga di NTT misalnya… yg banyak sekali dilayani rute penerbangan oleh Merpati harus dipelajari kembali ekonomisasi rute2nya…… seperti misalnya saja rute Kupang –Bima (kota ‘besar’ dari/ke ‘kota kecil’).... sementara orang Bima juga menginginkan rute Bima-Makassar (kota ‘kecil’ dari/ke kota ‘besar’)… barangkali airlines bisa pertimbangkan ekonomisasi rute seperti jangan perlakukan kota kecil terpencil sebagai ‘dead end destination’ tapi jadikanlah sbg transit town antara sebuah regular route yg sudah berjalan baik antara 2 kota ‘besar’ … spt lalukan perpanjangan routenya menjadi Kupang-Bima-Makassar v/v. (kota ‘besar’---kota ’kecil’—kota’besar’)…. Masih dengan model jatah seats….analog : Kupang-Ende-Mks.. Kupang Maumere-Mks… lalu mungkin perlu ‘local feeder route’ antar kota2 kecil menuju transit town tsb… spt. misalnya rute ‘pan-flores aiways’ dari pantai barat Labuanbajo/ Ruteng-Bajawa/Ende/ Maumere/ Larantuka sampai Alor (Kalabahi)..… dgn 8 seaters misalnya.. dsb. … ekonomisasi dan load factornya brgkali juga bisa lebih baik…… Saya pahami smntara kebosanan dan kesebelan yg muncul krn ulasan tak ada habis2nya dengan kawasan ini…… utk itu tak ada yg dpt saya lakukan kecuali anjurkan bagi yg tak berminat utk silahkan menutup atau mendelete saja posting ini…dan tak usah malu hanya krn tak punya cukup apresiasi pada kws tertinggal.... tapi ini memang serba salah…. bicara suatu hipotesa tapi kalau tak dikaitkan dengan lokasi riil tentu akan dikomplain pula dan dibilang mimpi/ ide gentayangan juga ….. Negeri kita luas, kawasan tertinggal kita luas (90%)… keberhasilan pembangunan wilayah tertinggal kita rendah… maka aneh juga kalau apresiasi wacana pembangunan regional lalu rendah juga….. padahal belum terdpt model ‘kisah sukses’ pengembangan kws. tertinggal tanpa modal andalan daerah yg besar…. Sekali lagi …. Morotai hanyalah a looking for model of developing a depressed region/ island ….. dari belasan ribu pulau kawasan terpencil kita….. yg bila batu ujian yg rumit ini berhasil… tentu dapat dikembangkan replikasinya dibanyak tempat lain dgn cara lbh mudah, lbh cepat dan buah hasil yg menggembirakan….… Setengah alasan lainnya adlh telah terdapat ‘planning kenegaraan’ bahkan juga sosialisasinya (secara kenegaraan pula) atas kwsn ini…. yg sesungguhnya itu membawa konsekwensi serius…. sama juga artinya itu dgn ‘mempertaruhkan’ kredibilitas sains perencanaan…. apakah benar ia adalah bagian dari alat strategis pembangunan…. Sbg sains perencanaan yg mampu operationally guiding dan bisa ‘breakthrough’…… hingga utk ini PU/DJPR juga kiranya perlu lakukan 'breaktrough’ percontohan… terlebih karena fungsinya menjadi ‘pelaksana harian BKTRN' … sebab siapa lagi harus lakukan operation plan menyangkut ‘ruang’ .... 'aktivitas'... dan 'mobilitas'… Resikonya kalau tidak… ya jangan kecewa kalau oleh masyarakat dan lintas disipliner lainnya ia hanyalah dipandang sekedar tak lebih dari sebuah cabang sains enjinering ‘mimpi indah perencanaan’ belaka……. Salam, aby Re: [referensi] Re: Morotai Lagi (8) Sunday, November 16, 2008 6:30 PM From: "Nuzul Achjar" <[EMAIL PROTECTED]> To: [email protected] Pak Aby dan Milister Ysh, Aby: "Rasa2nya keduanya saling ogah utk konyol mulai duluan….. Jadi kesimpulannya kedua pihak harus janjian muncul barengan….. karena bgmn passengers mau datang kalau tak jelas airlinernya…. . sebaliknya airliner (kecuali BUMN perintis, gak takut rugi) ngapain singgahi sebuah bandara… kalau tak jelas pasengersnya… . krn bisa rugi….. " NA: Statement pak Aby adalah contoh konkrit kegagalan pasar (marke failure) sehingga perlu campur tangan pemerintah. Kalau tidak begitu banyak kegagalan pasar di negeri ini, tak perlulah ada Kementrian Perencanaan/ Bappenas di negeri ini, cukup ditempelkan saja di Kantor Kementrian Daerah Tertinggalnya Pa Aunur misalnya... he he he .. . Lah wong Masyakat Eropa saja PSO masih ada koq. Ferry untuk melayani daerah terpencil di Norwegia masih jalan, padahal income per kapita negara Skandinavia termasuk tinggi di dunia. Tapi inilah keanehan di negeri Pak Aby ini, perencanaan sebagai bagian dari tugas utama pemerintah untuk mengatasi kegagalan pasar ini, kebijakan public service obligation (PSO) tidak sepenuh hati, kemajuan Universal Service Obligation (USO) untuk telekomunikasi pedesaan pun masih tersendat. Dulu Merpati disubsidi untuk melayani daerah frontier, tetapi sekarang? lihatlah nasibnya.... Tapi mungkin alasannya klasik sekali, APBN tidak cukup untuk memberi subsidi karena habis untuk subsidi listrik, pupuk, dan lain-lain. Di Eropa PSO masih jalan untuk memberi subsidi kepada daerah. Apakah ini akibat Washington Concensus kali ya... Wassalam, Nuzul Achjar
