Dari Kompas, 15 April 2009..
http://us.mc01g.mail.yahoo.com/mc/welcome?.gx=1&.rand=3t236i7ip2bci#_pg=compose&&.rand=916311039&clean&hash=f7ccc99eafe8c65d8c71392acea4d699&.jsrand=5
Saya melihatnya sebagai: Para petualang politik Indonesia mencari kambing hitam
dari ketidak-diterimaan rakyat Indonesia kepada mereka, ha... ha... ha....
Tidak ingin mengatakan bahwa Pemilu 2009 tanpa cela.... Tapi sebagian besar
dari mereka ini nggak mau lihat kenyataan bahwa ternyata mereka nggak populer
ha... ha... ha...
Beberapa yang lainnya, masuk ke dalam perangkap akal bulus mereka untuk bisa
ditunggangi... (he... he... he..., "ditunggangi". ini terminologi rezim orde
baru untuk memberangus siapa saja yang tak sepaham dengan penguasa pada waktu
itu.. Jadi pertanyaannya, apakah saya termasuk orang yang terpengaruh rezim
orde baru, ha... ha... ha...)
Tapi ngomong-ngomong, kalau bola panas ini bergulir tak tentu rimbanya...,
kasihan rakyat Indonesia... Sudah disuruh bayar biaya pemilu 2009 yang sangat
besar.. tapi hal itu akan percuma hanya sekedar jadi permainan para advonturir
politik.....
Mohon pendapat dari rekan referensiers pemerhati politik....
Salam,
Fadjar
Pemilu 2009 Terancam
Pemerintah dan KPU Dinilai Tak Netral
function Big(me)
{
me.width *= 1.700; me.height *= 1.700;
}
function Small(me)
{
me.width /= 1.700; me.height /= 1.700;
}
KOMPAS/YUNIADHI AGUNG
Tokoh-tokoh politik, (baris depan dari kiri) calon anggota DPR dari Partai
Gerindra, Halida Hatta; calon presiden dari Partai Indonesia Sejahtera,
Sutiyoso; Ketua Umum Partai Bintang Reformasi Bursah Zarnubi; Ketua Badan
Pemenangan Pemilu Partai Amanat Nasional Totok Daryanto; Ketua DPP Partai
Persatuan Pembangunan Rusdi Hanafi; Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo
Subianto; Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri; Ketua Umum Partai Hanura
Wiranto; mantan Presiden Abdurrahman Wahid; calon presiden dari Partai Nasional
Benteng Kerakyatan Indonesia dan Partai Bintang Reformasi, Rizal Ramli; Ketua
Umum Partai Peduli Rakyat Nasional Amelia Yani; serta calon anggota DPR dari
PDI-P, Puan Maharani; mengangkat tangan setelah menyampaikan pernyataan sikap
di kediaman Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Jakarta, Selasa (14/4).
Tokoh lintas partai tersebut menyatakan Pemilu Legislatif 2009 adalah pemilu
terburuk sepanjang sejarah bangsa .
Rabu, 15 April 2009 | 03:03 WIB
Jakarta, Kompas - Legitimasi pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan pada 9
April 2009 terancam. Sejumlah partai politik dan tokoh politik menilai, pemilu
kali ini adalah pemilu terburuk sejak reformasi dan pelaksanaannya jauh dari
sikap yang jujur, bermartabat, adil, dan demokratis.
Banyaknya masalah, terutama daftar pemilih tetap (DPT), mengakibatkan jutaan
warga kehilangan hak konstitusi untuk memilih wakil rakyat. Padahal, hak
memilih adalah hak asasi manusia yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945.
Pengabaian atas hak memilih berarti melanggar konstitusi. Pelaksanaan pemilu
juga diwarnai kecurangan dan kesalahan administrasi serta substansi yang
sistemik sehingga mengakibatkan kualitasnya buruk.
Pernyataan sikap partai politik dan tokoh masyarakat terhadap pelaksanaan
Pemilu 2009 itu dibacakan Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat Jenderal (Purn)
Wiranto di kediaman Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati
Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta, Selasa (14/4). ”Pemerintah, Komisi
Pemilihan Umum, maupun Komisi Pemilihan Umum Daerah bersikap tidak netral dalam
pelaksanaan pemilu legislatif,” kata Wiranto.
Pernyataan sikap ini bisa berimplikasi serius karena belum pernah terjadi dalam
pemilu sebelumnya pada era reformasi, baik Pemilu 1999 pada era pemerintahan BJ
Habibie maupun Pemilu 2004 pada era pemerintahan Megawati.
Pernyataan itu ditandatangani 14 dari 38 pemimpin partai peserta pemilu, selain
sejumlah tokoh. Mereka antara lain Megawati, Wiranto, Abdurrahman Wahid (Ketua
Umum Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa), Rizal Ramli, Sutiyoso, Ferry B
Regar (Partai Damai Sejahtera), Bursah Zarnubi (Partai Bintang Reformasi),
Idham Cholied (Partai Kebangkitan Nasional Ulama), Yusril Ihza Mahendra (Partai
Bulan Bintang), Totok Daryanto (Partai Amanat Nasional), Syahrir MS (Partai
Republika Nusantara), Zulfan Lindan (Partai Nasional Benteng Kerakyatan
Indonesia), Amelia A Yani (Partai Peduli Rakyat Nasional), Rusdi Hanafi (Partai
Persatuan Pembangunan), Prabowo Subianto (Partai Gerakan Indonesia Raya), dan
Ryaas Rasyid (Partai Demokrasi Kebangsaan).
Sultan Hamengku Buwono X juga menemui Megawati. Namun, ia tak menandatangani
deklarasi itu. Menurut Sekretaris Jenderal PDI-P Pramono Anung, Sultan tidak
diminta menandatangani pernyataan itu karena ia sebagai Dewan Pembina Partai
Golkar. Ketua Umum PBB MS Kaban dan Wakil Ketua Umum PBB Hamdan Zoelva serta
mantan Kepala Badan Intelijen Negara Hendropriyono juga datang.
Demokrasi membenarkan
Secara terpisah, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai, gerakan politik,
protes, dan tuntutan atas hasil pemilu dibenarkan dalam demokrasi. Terhadap
semua gerakan itu, ia berharap semua disalurkan sesuai dengan peraturan yang
berlaku.
”Cegah supaya tidak keluar dari aturan perundang-undangan yang berlaku. Ikuti
aturan main dan mekanisme yang ada. Cegah anarkisme dan kekerasan,” papar
Yudhoyono kepada anggota Kabinet Indonesia Bersatu, Selasa.
Adanya ancaman lewat gerakan politik tidak membuat cacat proses demokrasi yang
dikawal bersama. Untuk mencegah cacat itu, Yudhoyono minta aturan main dan
mekanisme dipatuhi.
Penyelesaian hukum
Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan pimpinan parpol dan tokoh itu, akan
dilakukan gugatan secara hukum. Namun, berdasarkan informasi yang diperoleh,
dalam diskusi tertutup beberapa pemimpin partai sempat melontarkan usulan
ekstrem, seperti boikot pemilu atau pemilu ulang.
Wiranto menegaskan, proses hukum akan ditempuh untuk menyelesaikan berbagai
permasalahan dalam pemilu. Gugatan pun akan diajukan secepatnya.
”Tidak ada satu kasus pun di negeri ini yang tidak bisa diselesaikan secara
hukum,” ucapnya.
Penanda tangan deklarasi menilai, dalam Pemilu 2009 terjadi kecurangan yang
sistemik. Menurut Rizal Ramli, bila semua desa dipetakan, akan terlihat ada
korelasi positif antara desa yang banyak menerima bantuan langsung tunai dan
peta kemenangan Partai Demokrat. Sebaliknya, di daerah di mana Partai Demokrat
berpotensi kalah, terutama di kota besar, banyak warga yang tak masuk DPT.
”Ini tak bisa hanya KPU yang disalahkan, tetapi juga jadi tanggung jawab
Presiden. Dua pemilu lalu, pada waktu Pak Habibie dan Mbak Mega, berlangsung
jujur, adil, dan fair. Kali ini justru pemilu legislatif yang amburadul,” ujar
Rizal.
Menurut Hamdan Zoelva, banyak daerah yang merupakan basis PBB mengalami
penggembosan luar biasa. Ia mencontohkan, 500 orang di Desa Jia, Kecamatan
Sape, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, tidak ada dalam DPT.
Secara terpisah, Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera Tifatul Sembiring juga
menyesalkan amburadulnya pelaksanaan Pemilu 2009. Apalagi, susah mencari orang
atau lembaga yang bertanggung jawab atas ketidakberesan pelaksanaan pemilu
ini.(sut/dwa/mam/inu)
function fbs_click()
{u=location.href;t=document.title;window.open('http://www.facebook.com/sharer.php?u='+encodeURIComponent(u)+'&t='+encodeURIComponent(t),'sharer','toolbar=0,status=0,width=626,height=436');return
false;}
html .fb_share_link { padding:0px 0 0 20px; margin-top:5px; height:16px;
background:url(http://static.ak.fbcdn.net/images/share/facebook_share_icon.gif?2:26981)
no-repeat top left; font:normal 11px arial; }
Share on
--- On Wed, 4/15/09, [email protected] <[email protected]> wrote:
From: [email protected] <[email protected]>
Subject: Re: [referensi] outlook 2009-2014...
To: [email protected]
Date: Wednesday, April 15, 2009, 12:09 PM
Mas Andi ysh,
BERkaitan dengan posting panjenengan yang terakhir dengan sikap PKS semakin
memperkuat dugaan saya. Saya hanya melihat bahwa saat ini SBY akan firm tidak
mengambil posisi yang menerima permintaan PKS begitu saja. Ada beberapa alasan
disitu. PKS memang organisasi yang ter solid, tetapi disana ada potensial
threat yang bisa dimainkan yaitu kelompok Muhammadiah (baca :PAN) dan NU (baca
: PKB) yang saat ini bisa berubah berhadapan dengan PKS secara head to head.
Artinya dalam posisi terakhir, PKS harus berhitung benar bila dia ingin
memegang kendali di 2014 dia harus masuk dalam kapal tersebut. Ini sinyal yang
secara jelas disampaikan oleh PKB. Untuk PAN saya melihat masih mendua. Hal ini
muncul misalnya dari pertemuan kemarin ada utusan PAN yang kebetulan ketua
BAPILU PAN ikut mensepakati gerakan blok M.
Nah pemilahan SBY menjadi semakin mudah.
Begitu tanggapan saya
Salam
bambang sp
