Sdr. Adiwan, mungkin bisa baca Peraturan Pemerintah (PP) 129/2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, yang sudah diganti dengan PP 78/2007. Kedua PP itu insyaAllah bisa di-search di internet. Good Luck dan selamat belajar. Salam - 2ny
--- On Fri, 8/28/09, Adiwan Fahlan <[email protected]> wrote: From: Adiwan Fahlan <[email protected]> Subject: [referensi] Tanya tentang proses pengambilan kebijakan di Indonesia To: [email protected] Date: Friday, August 28, 2009, 9:37 PM All, Perkenalkan saya Adiwan, alumni PL ITB yang sedang studi di Inggris. Saat ini saya sedang riset mengenai proses pengambilan kebijakan di Indonesia, apakah bapak-ibu ada yang punya pengalaman atau adakah buku/tulisan yang bisa direkomendasikan? Tidak perlu hal yang spesifik, cukup hal general saja karena untuk dasar pemikiran saja. Sebagai contoh, bagaimana proses pengambilan keputusan dengan pemekaran daerah? apakah hanya melibatkan pemerintah pusat (dep dagri, menko polhukam), pemerintah propinsi dan pemuka daerah saja, atau juga melibatkan akademis dan NGO? bagaimana tingkat "power" masing2 aktor tersebut, apakah punya daya tawar yang sama atau berbeda? Terima kasih Salam, Adiwan Fahlan
