Milisters ysh, Jika Sukarno menggelorakan sentimen nasionalisme dengan sesatu yang ”mengangkat” martabat bangsa, dan dengan progresif mengisi karakter nasionalisme Indonesia…….sementara itu strategi integrasi nasional gaya Suharto adalah justru mengencangkan kendali birokrasi dan militer sebagai agen nasionalisme……….. Bahkan jauh lebih buruk….sengaja atau tidak…..orde baru melakukan politik homogenisasi dengan Jawa sebagai pusat….. sesuatu yg tentu itu mengkhianati nasionalisme sebagai ’proyek bersama’…….. Ketidakpuasan atas elit politik non-Jawa di daerah-daerah mencapai puncaknya pada era kediktatoran ini……menurut catatan Patria, pada 1980 dari seluruh 12 Kodam yang ada pada waktu di luar Jawa, semua berada di tangan komandan militer dari Jawa…….dominasi etnik Jawa bahkan terlihat dari komposisi kepemimpinan tentara… 89 persen dari petinggi militer saat itu… jika bukan Jawa (80%) ya adalah Sunda (9%)……. Selain menggunakan Golkar sebagai alat politik orde baru…..militer juga mendominasi parlemen yang memiliki 100 kursi di DPR (dari 460 kursi), yg dipilih tanpa pemilu tapi ditunjuk lsg oleh presiden……... Dgn begitu…nasionalisme orde baru yg militeristik adlh sesuatu yg diabdikan untuk mengamankan teritorial…yg mengambil klaim kebenarannya lewat mistifikasi UUD 1945, dengan asumsi batas wilayah adalah ’suci’…….. Teritorialisme itu lalu meminggirkan semua urusan tentang ’hak demokratis warga’……dan mementingkan ’tanah’ dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan bukan ’manusia’ atau ’warga’ di atasnya……... Struktur teritorial itu membayangi struktur politik sipil sampai di tingkat pedesaan……trmsk jg fungsi militer memeriksa orientasi politik dan mengendalikan organisasi sosial, seperti pers, lembaga agama dan badan pendidikan…….. Sekelompok orang yang menentang rezim dengan sendirinya dianggap ”tidak nasionalis”……atau lebih parah lagi ”komunis” atau ”separatis”…….dgn stempel cap kedua kata itu adalah jg berarti anda bukan lagi bagian warga ’nation’ dalam versi rezim orde baru itu…….. Para keluarga eks-PKI, misalnya, telah dikeluarkan dari ’proyek bersama’, dan menempatkan mereka sebagai warga pariah tanpa hak politik……... Kegilaan tasfir nasionalisme seperti itu sebenarnya justru tdk terjadi pada orde sebelumnya……. Misalnya di Aceh…..pergolakan Daud Beureueh dengan DI/TII di tahun 1953-1960 masih membuka kesempatan memperbincangkan kembali ’proyek bersama’ itu…..tetapi ruang itu tertutup pada masa orde baru….. Ketika Hasan di Tiro menggugat dgn Gerakan Aceh Merdeka pada 1976…..maka daerah itu pun menjadi ajang operasi militer yang masif dan represif…..yg menggasak warga sipil tak berdosa dengan membabi-buta……..sama halnya dengan Timor Timur yg dalam rekaman lembaga HAM Internasional tlh kehilangan 200 ribu warga selama militer rezim orde baru ’menertibkan’ daerah itu pada 1970an…..tak kurang kisah yg sama tragisnya terjadi di Papua……… Maka ketika rezim orde baru dijatuhkan oleh gerakan pro demokrasi…..kepercayaan daerah-daerah bergolak itu atas ’proyek bersama’ yang bernama Indonesia malah sudah pupus lebih awal sebagai reaksi atas politik kekerasan orde baru….. Lepasnya Timor Timur, yang kini menjadi Timor Leste mungkin satu perkecualian, karena aneksasi yang dilakukan rezim orde baru ke wilayah itu adalah satu kecelakaan sejarah dari skenario Perang Dingin AS ……tetapi, gejolak di Aceh dan Papua, adalah ujian berat pada masa reformasi…… Salam,
