Menonton saja “Koin untuk Prita” Aksi mengumpulkan koin untuk Prita kini semakin meluas dilakukan berbagai komponen masyarakat. Tidak terkecuali, kalangan anak-anak sekolah juga turut bersimpati untuk melakukan aksi yang sama. Bukanlah tujuan mereka untuk benar-benar mengumpulkan uang dua ratus juta lebih sebagaimana tuntutan ganti rugi kepada Prita. Namun aksi ini adalah wujud protes yang bisa dilakukan masyarakat dari semua golongan: ibu-ibu, karyawan/wati, para pekerja, hingga anak-anak sekolah. Itulah yang bisa mereka lakukan, meskipun tidak berdaya berhadapan dengan aparat hukum, mereka tetap mendukung Prita. Meskipun terlihat sepele, tidak ada yang bisa memastikan, bahwa aksi solidaritas koin untuk Prita bisa saja terus menggelembung, bahkan melebihi nilai tuntutan RS Omni dan Pengadilan! Lalu apa artinya ini? Akankah pemerintah dan aparat penegak hukum hanya menonton menyaksikan aksi masyarakat ini? Tidak adakah sedikit kecerdasan mereka untuk memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi? Mungkin beberapa kalangan terkait sudah berusaha memikirkan ini. Bagaimana ya jalan keluarnya? Kok tampaknya serba salah. Jika ingin menangani jangan-jangan nanti dituduh mengintervensi hukum. Jika sebelumnya Prita pernah dibebaskan dan jaksa penuntut ditindak, tampak sekali itu hanya tipu muslihat politik pencitraan. Tidak ada kalangan yang rela dikesan sebagai penzalim pada musim kampanye. Namun sesudah terpilih? Prita kembali dikuyo-kuyo sistem hukum kita. Jadilah mereka penonton yang asyik menyaksikan aksi-aksi kencleng solidaritas “koin untuk Prita”. Lebih menakjubkan lagi, ada pulak di antara para pejabat publik yang ikut-ikutan menyumbang koin. Mereka sama sekali tidak berdaya berbuat apapun selain membebek aksi para ibu-ibu dan anak-anak sekolah yang memang tidak berdaya di hadapan hukum. Isu Awal adalah Buruknya Pelayanan Kesehatan Daripada kita ikut berlarut-larut dengan kelambanan pemerintah yang lebih ingin menjaga citranya, lebih baiklah kita berpikir lebih cerdas untuk menelisik biang masalahnya. Pada dasarnya, ini bukanlah masalah hukum pencemaran nama baik. Bukan pula kesengajaan menyebarkan informasi yang tidak benar. Unsur kejadiannya semula adalah kecerobohan atau bahkan kesalahan pelayanan kesehatan. Kejadian inilah yang membuat Prita mengirim email untuk curhat ke teman-temannya. Namun mengapa pemerintah tidak segera menindaklanjuti keluhan Prita tersebut? Sungguh mengherankan, mengapa Dinas Kesehatan Tangerang atau Banten dan Departemen Kesehatan tidak terdengar tindakannya yang segera dan tegas? Justru elemen pemerintah lainnya pula, yaitu yang diistilahkan sebagai buaya dan godzila, yang segera bertindak. Kelambanan pemerintah atau pemda untuk memperhatikan keluhan Prita inilah yang mengakibatkan akar masalahnya tertutup oleh gugatan rs omni atas pencemaran nama baik. Defisiensi Makna dan Peran Publik Lalu, ke mana kasus ini akan bermuara? Tidak ada yang bisa memberi jawaban. Inilah yang terjadi, semua pihak hanya bisa menonton. Para capres yang dulu peduli kini sudah lupa, dan para politisi sudah tidak peduli lagi, karena masa kampanye sudah lewat. Pemerintah pun hanya bertindak sebagai penonton, pura-pura tidak tahu. Bahkan seorang anggota DPR yang memiliki kuwasa dan pengaruh pun, hanya bisa membebek para ibu dan anak kecil, ikut-ikutan menyumbang koin. Apa yang terjadi adalah terbitnya ketidakpastian pelayanan publik. Bukan ketidakpastian hukum, tapi ketidakjelasan tanggungjawab pemerintah terhadap pelayanan publik. Tidak kalah parahnya! Jika pihak kejaksaan dan kepolisian menunjukkan aksi seperti godzila dan buaya yang ganas, Dinas Kesehatan Tangerang, Dinas Kesehatan Provinsi Banten dan Departemen Kesehatan, semuanya buang badan dan menghilang. Seakan-akan isu buruknya pelayanan kesehatan yang dikeluhkan terhadap rumah sakit swasta bukanlah masalah yang jadi urusan mereka. Fragmentasi sikap pemerintah inilah, ada yang menonton, ada yang buas, dan ada yang buang badan purak-purak tidak tahu, yang sangat memprihatinkan. Mengapa memprihatinkan? Karena semuanya beselemak, yang mana buruknya pelayanan publik, yang mana masalah pencemaran nama baik, semuanya menjadi tidak jelas. Pada dasarnya pelayanan kesehatan merupakan pelayanan publik atau pelayanan umum yang menjadi tanggungjawab pemerintah untuk menyelenggarakannya. Adapun peran serta swasta untuk ikut menyediakan pelayanan kesehatan publik sama sekali tidak mengurangi tanggung jawab negara dan pemerintah. Justru pemerintah melalui Departemen Kesehatan atau Dinas Kesehatan harus senantiasa mengawasi setiap praktek rumah sakit yang diadakan oleh swasta. Jika ada keluhan dari pasien terhadap buruknya pelayanan kesehatan dari rumah sakit swasta, pemerintah harus segera bertindak. Ijin praktek yang diberikan menjadi instrumen pengendalinya, yang sewaktu-waktu dapat ditinjau. Prita dan para pasien lain yang mengeluhkan pelayanan RS Omni, mereka mewakili kepentingan umum yang harus didengar dan segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah (Depkes dan Dinkes). Ketidak jelasan peran pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan publik inilah yang mengalami defisiensi. Oleh karena itu harus dituntut untuk dipulihkan dan ditingkatkan. Kepentingan nama baik Rumah Sakit Omni ada di bawah kepentingan umum yang diembannya, yaitu pelayanan kesehatan yang banyak dikeluhkan masyarakat. Butir-butir Pancasila dasar negara kita menyatakan bahwa kepentingan umum harus diutamakan di atas kepentingan pribadi dan golongan. Pelayanan kesehatan umumlah yang harus diutamakan. Nama baik semua penyelenggara kepentingan publik menjadi tidak penting, ketika terjadi keraguan terhadap pelayanan yang diberikan. Ini yang harus dicatat oleh mereka yang mudah sekali tersinggung dan merasa tercemar nama baiknya manakala dikritik. Harus disadari, eling, tahu diri dan sadar dirilah, bahwa mereka penyelenggara kepentingan publik bukanlah sedang berada di arena yang disediakan dan diwariskan oleh bapak dan nenek buyutnya! Mereka sedang berada di arena publik yang diamanahkan oleh seluruh rakyat! Adanya beragam keluhan dari masyarakat adalah masukan yang harus dihargai. Sikap masyarakat yang berbeda-beda dalam mengungkapkan aspirasinya justru adalah pra-kondisi untuk menuju masyarakat madani yang lebih beradab. Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum Kita sering mendengar istilah ini, Fasos dan Fasum. Rumah sakit termasuk fasilitas sosial yang menjadi tanggung-jawab pemerintah untuk menyediakannya. Namun pemerintah kita masih belum mampu menyediakannya. Sebenarnya bukan belum mampu, tapi pemerintah belum berniat untuk mengalokasikan anggaran uang rakyat untuk bersungguh-sungguh memenuhi pelayanan kesehatan, yaitu dengan membangun rumah-rumah sakit yang berkualitas. Ketidaksungguhan pemerintah di bidang kesehatan inilah yang masih harus dimaklumi oleh Prita dan warga masyarakat. Salah satu strategi untuk mengatasi ketidakmampuan, dan kiat untuk menutupi ketidak-sungguhan pemerintah, adalah dengan mewajibkan para developer swasta untuk membangun fasos dan fasum dari setiap perijinan lokasi yang diberikan untuk mengembangkan bisnis perumahan. Namun apa hasilnya? Upaya yang tidak kreatif dan seperti pemalakan ini tentu tak ada hasilnya. Hasilnya adalah tunggakan ratusan milyar rupiah para pengembang di Jabodetabek karena belum memenuhi kewajiban membangun fasos dan fasum! Parahnya, tidak ada niat pemerintah untuk menagihnya. Sudahlah tidak mampu menyediakan pelayanan kesehatan, lalu memalak developer swasta untuk membangun fasos fasum, eh, giliran belum dibangun developer, juga tidak ditagih. Bah! Macam makelar saja pun jadinya! Inilah kebijakan dan strategi yang lebih parah lagi. Setelah tidak mampu menyediakan dan memaksa developer, akhirnya pemerintah memberikan ijin kepada pihak swasta untuk turut menyediakan pelayanan kesehatan. Ijin inilah yang diberikan kepada pihak rumah sakit omni, sebagai wujud ketidakberdayaan pemerintah. Oleh karena itu, pihak rs omni harus sadar diri, ijin seperti apa yang mereka kantungi. RS omni harus sadar bahwa mereka juga termasuk pihak penyelenggara pelayanan publik. Ijin kepada pihak swasta untuk mendirikan rumah sakit bukanlah ijin berbisnis, dimana nama baik sangat dihargai. Ini ijin untuk turut serta dalam pelayanan publik di bidang kesehatan yang lebih mengutamakan mutu pelayanan, keterjangkauan rakyat dan lebih menghargai keluhan dan masukan dari para pasiennya. Tidak ada itu pencemaran nama baik dalam hal keluhan terhadap pelayan publik! RS Omni ada karena adanya ijin dari Dinkes dan Depkes. Karena itu Dinkes dan Depkes harus tampil bertanggung jawab! Jika apa yang dikeluhkan Prita benar, bahkan jika sebagian saja benar, segera lakukan kaji ulang terhadap perijinan RS Omni! Lebih jauh, pemerintah dan pemda hendaknya menjadikan kasus Prita ini sebagai ajang introspeksi pelayanan kesehatan umum yang tidak kunjung mampu diwujudkan! Beragam pilihan kebijakan dan strategi harus segera dikaji ulang untuk diperbaiki. Janganlah jadikan kasus Prita ini semata sebagai tontonan aksi para buaya dan godzila yang bertindak salah kaprah. Peran pemerintah yang berlepas tangan terhadap mutu pelayanan publik, membiarkan yang besar memakan yang kecil, dan menonton sesama rakyat bertarung di pengadilan, hanya menjadikannya tidak lebih sebagai makelar. Pemerintah makelar tidak pantas mengemban amanat reformasi di republik ini! Segeralah bertindak dan lakukan perbaikan pelayanan publik. Jangan beralasan anggaran tidak cukup dan alasan basi lainnya. Karena yang masih sedang terjadi adalah korupsi kebijakan publik, korupsi kelembagaan publik, ketidakpantasan dan penyimpangan alokasi anggaran publik. Ganti saja oknum dan aparat yang mudah tersinggung dan tidak mampu mengemban amanat publik! (M. Jehansyah Siregar, Ph.D, dosen ITB, [email protected], Desember 2009)
