Seruan Copenhagen : Ubah Arah Pembangunan yang Mendewakan pertumbuhan
Ekonomi
Siaran Pers CSF, 8 Desember 2009
(Copenhagen, 8/12/09) Pembukaan Pertemuan Para Pihak COP 15 United
Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) resmi digelar
di Bella Center, Copenhagen, Denmark, Senin (7/12). Dalam pernyataan
media pembukanya Yvo de Boer Sekretaris Eksekutif UNFCCC menegaskan
pentingnya kesepakatan Copenhagen, bahkan diperlukan koreksi atas
arah pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Pernyataan ini merupakan
koreksi model pembangunan negara industri yang salah, tapi terus
menjadi panutan negara berkembang, termasuk Indonesia.
Dihadiri lebih 15 ribu delegasi dari 110 negara, pebisnis, industri,
organisasi lingkungn, dan lembaga peneliti di dunia, COP 15 bakal
berlangsung selama dua pekan, diprediksi akan berjalan a lot. Salah-
satu indikasi adalah rendahnya komitmen-negara-negara industri yang
hanya akan menurunkan emisinya dengan kisaran 13% hingga 23% pada
2020. Angka yang jauh dari tuntutan negara-negara berkembang, minimal
40% pada 2020. Amerika Serikat dan Uni Eropa malah mendorong Kyoto
Protokol yang bersifat mengikat (legally binding) mati dengan
sendirinya, dan segera menggantinya dengan perjanjian-perjanjian
bilateral tidak mengikat, yang menciptakan peluang bisnis baru, macam
perdagangan karbon, hingga biodiversity offset.
Alotnya perundingan diamini Rachmat Witoelar, sekjen Dewan Nasional
Perubahan Iklim Indonesia (DNPI), sekaligus Ketua harian delegasi
Indonesia dalam konferensi pers (07/12) di Copenhagen. Ia
menyebutkan, ada jarak antara opini negara maju dengan negara
berkembang dalam hal mitigasi. Meski begitu, pertemuan didorong untuk
menghasilkan komitmen kuat dengan ekspektasi tinggi, sebagaimana
dilaporkan IPCC, yakni tercapainya emisi global pada 2015 tetap di
bawah 2 derajad Celcius. Dalam konferensi pers ini Indonesia kembali
mengumumkan akan menurunkan emisi nasionalnya 26% hingga 41% pada
2020. Indonesia juga berkomitmen melakukan model pembangunan yang
rendah emisi.
Baca selengkapnya di www.jatam.org dan www.csoforum.net
------------------------------------
Civil Society Forum on Climate Justice (CSF) merupakan forum jaringan
nasional yang beranggotakan organisasi masyarakat sipil, yaitu AMAN,
FWI, Huma, ICEL, IERS, IHSA, IPPHTI, KpSHK, IYF, JANGKAR, Kehati,
Kemala, Pelangi, DTE, JATAM, KIARA, KRKP, Latin, Nastari, Raca
Institute, Sawit Watch, Satu Dunia, SBIB, Soliper, Telapak, TI-
Indonesia, dan WALHI.
Forum ini bertujuan menjawab tantangan-tantangan masyarakat dalam
menghadapi perubahan iklim. CSF percaya permasalahan perubahan iklim
tidak terlepas dari persoalan keselamatan manusia (*Human security*),
hutang ekologis (*Ecological debt*), hak atas lahan (*Land right*)
dan produksi-konsumsi (*Production-consumption*) -- disingkat
H.E.L.P, yang belum sepenuhnya dijamin negara.
====================================
Dukung perluasan informasi dan kemudahan akses informasi, khususnya
warga di lokasi-lokasi terpencil yang terancam industri tambang, juga
pubik secara umum. Dukung WE ARE CONNECTED
Kunjungi terus website JATAM di www.jatam.org agar anda menjadi yang
pertama yang mengetahui informasi terkait daya rusak pertambangan.
Dan apabila anda ingin mendapatkan informasi terbaru dari website
JATAM secara berkala, daftarkan segera email anda di JATAM RSS yang
ada di website JATAM www.jatam.org
===================================
