Pak Eko, Pak BTS, dan Pak Risfan ysh. Hal ini jadi perhatian saya juga, khususnya untuk lingkup penelitian dan perumusan kebijakan. Ada kata kunci dari Pak Djarot dari disertasinya yaitu "tatanan spatial" (spatial order), yang seharusnya ini menjadikan domain kajian keruangan tidak masuk ke dalam relativisme. Kalau dibablaskan dalam penelitian/pemikiran murni maka kajian keruangan akan menjadi relatif atau tanpa nilai, seperti hasil observasi singkat Pak Risfan kemarin di Bandung.
Ada beberapa tipikal yang saya peroleh selama ini dari pengajaran guru-guru, seperti: fatsoen planning adalah mengikuti proses evolusi, dengan ciri-ciri: perubahan yang konsisten dan hanya satu arah, secara berkesinambungan semakin kompleks, transformasi yang tetap dari kecil ke besar, dst. Tetapi juga ada varian ortogenesis, yaitu kesalahpahaman dasar tentang evolusi yang mengasumsikan ada kekuatan yang dapat mengarahkan perubahan, menjadi lebih baik, menjadi lebih cerdas, menjadi lebih sempurna. Padahal dalam khazanah evolusi biologi juga ditemukan perubahan ke lebih kecil dan lebih sederhana. Tetapi secara umum perencana berpemikiran evolusi. Selanjutnya dengan pendekatan komprehensif dan memikirkan banyak variabel, perencana sebenarnya dituntut berpikir struktur. Jadi perencana sebenarnya adalah strukturalist. Selanjutnya yang terpenting adalah pemikiran konstruktif dan berorientasi tujuan, ini sungguh sangat tipikal. Kemampuan pemikiran konstruktif sebenarnya tidak ada duanya dalam profesi; walau sekarang sudah terkalahkan oleh ahli dan praktisi politik, dan hukum. Kita perlu bergiat mengembangkan sebanyak mungkin teori dan landasan ilmiah, supaya tidak terjebak dalam relativisme, sebagaimana saran Pak ATA dan Pak Djarot. Salam, -ekadj --- In [email protected], Eko B K <ekobu...@...> wrote: > > Pak BTS, > > memecahkan masalah pembangunan wilayah bukan masalah riset, tapi masalah kebijakan (walau bisa jg masalah riset terbatas pd applied science)... mengetahui bagaimana wilayah bisa terbangun/tumbuh, dan penyebabnya lah yg menjadi masalah riset... > > analisis kesenjangan wilayah jg tdk terbatas pd pattern dan level, dianalisis juga relationship antara faktor2 pnyebabnya dan causality... menjawab pertanyaan: mengapa ada wilayah yg tumbuh cepat dan ada yg tidak... kalau kita mengetahui jawabannya, akan jadi masukan yg bermanfaat utk pengambilan kebijakan... > > Bapak kurang tepat menyimpulkan tulisan saya... saya tidak mengatakan bahwa HDI yg rendah disebabkan oleh kesenjangan wilayah... tapi kesenjangan wilayah adalah perwujudan dari adanya wilayah2 yg rata2 HDI penduduknya rendah dan tinggi... nah manfaat dari studi kesenjangan wilayah antara lain mengidentifikasi di mana saja wilayah yg HDI nya rendah, dan mengapa bisa rendah... bukankah ini juga masukan utk kebijakan? > > Jadi mohon kalimat "kesenjangan wilayah terkait dgn masalah kemiskinan" tidak sekedar diterjemahkan sebagai "kesenjangan wilayah menyebabkan kemiskinan"... tapi bahwa kemiskinan di beberapa wilayah yg lebih tinggi dr wil lain adalah bentuk kesenjangan wilayah... > > tapi mari kita bahas juga apakah "kesenjangan wilayah menyebabkan kemiskinan"? Bisa jadi ya. Ini masalah dominasi, masalah hubungan antara wil maju dan wil miskin... hubungan tdk hanya dlm konteks hub dagang atau input-output, tapi juga power struggle...dominasi power yg bermain... Jakarta bukan wilayah kaya SDA, tapi kaya, karena di sanalah berlokasi kelas pemegang power tertinggi di republik ini.. ketika pemegang power mengatakan tidak ada desentralisasi maka daerah miskin akan tetap miskin walaupun kaya minyak sekalipun... > > kesenjangan wilayah bisa juga berarti perbedaan antara kawasan urban yg makmur dan kawasan perdesaan... ini sebentuk dominasi juga, dominasi kapital... sudah diketahui sejak lama bahwa urban menghisap desa, menjadikan desa bisa tetap miskin... > > salam.. > > > > > > > --- On Thu, 12/17/09, Bambang Tata Samiadji btsamia...@... wrote: > > From: Bambang Tata Samiadji btsamia...@... > Subject: RE: [referensi] regional inequality & capitalism > To: [email protected] > Date: Thursday, December 17, 2009, 9:17 AM > > Terima kasih Pak Eko,....cuma sepertinya analisis kesenjangan antar wilayah hanya sekedar tahu, sekedar pembandingan, sekedar gambaran,... tapi tidak effect ke sasaran pengembangan wilayah. >  > HDI yang rendah, tingginya kematian ibu dan anak, kurang gizi, rendahnya pelayanan umum dsb,.... apakah itu disebabkan oleh kesenjangan wilayah? Bukankah itu disebabkan oleh keterbelakangan. .. bukan kesenjangannya .... kecuali bila interdependensi antar wilayah di Indonesia itu sangat tinggi... Tapi Indonesia yang kepualauan ini...interdependen si antar wilayah itu tidak tinggi. >  > Mungkin Pak Eko punya data bahwa interdependensi antar wilayah di In doensia itu sangat tinggi. >  > Thanks Pak atas pencerahannyta. >  > CU. BTS >  > --- On Thu, 12/17/09, Eko B K ekobu...@yahoo. com> wrote: > > > From: Eko B K ekobu...@yahoo. com> > Subject: RE: [referensi] regional inequality & capitalism > To: refere...@yahoogrou ps.com > Date: Thursday, December 17, 2009, 7:53 AM > > >  > > > > > > Pak BTS, > > Terimakasih pak. Kesenjangan wilayah dpt diukur dgn beberapa variabel, tentu yg menunjukan tingkat kesejahteraan bisa menggunakan HDI, bukan hanya income/capita. .. kesenjangan wilayah juga tdk sekedar dilihat levelnya dgn Gini misalkan, tapi juga dilihat pattern nya, mana saja kawasan2 yg memiliki HDI rendah...dari sini analisis kesenjangan wilayah bisa menjadi petunjuk awal di lokasi mana sajakah yg memiliki HDI rendah... > > Sekali lagi, hanya petunjuk awal, karena di setiap tempat yg dihuni sekelompok masyarakat selalu ada kelas sosial, di NTT yg HDI nya rendah pasti ada kelas sosial atas yg HDI nya tinggi... > > Tapi petunjuk awal ini bisa berguna utk pengambilan kebijakan, misalnya bila HDI nya rendah akibat tingkat kematian yg tinggi, perlu diselidiki kenapa. Apabila penyebabnya kematian ibu dan bayi akibat fasilitas kesehatan dan transportasi desa yg kurang (seperti cerita mas Dwiagus utk NTB/NTT) tentu perlu > dicarikan jalan keluarnya... tentu definisi kemiskinan yg saya gunakan adalah definisi yg luas, bukan sekedar berpenghasilan di bawah 1 atau 2 USD per hari...:) > > mekanisme transfer antar wilayah juga memerlukan studi kesenjangan wilayah, bagaimana kita bisa tau mana wilayah yg maju dan tidak maju, seberapa besar perbedaannya, dan apa saja yg berbeda, kalau kita tidak melakukan studi kesenjangan wilayah? :) > > semoga bisa menjawab pertanyaan bapak.. > > salam.. > > > > --- On Thu, 12/17/09, Bambang Tata Samiadji btsamia...@yahoo. com> wrote: > > > From: Bambang Tata Samiadji btsamia...@yahoo. com> > Subject: RE: [referensi] regional inequality & capitalism > To: refere...@yahoogrou ps.com > Date: Thursday, December 17, 2009, 8:29 AM > > Pak Eko wrote : > "...utk dunia ketiga, saya kira problem kesenjangan wilayah ini sgt terkait dgn pengentasan kemiskinan, karena umumnya penduduk di wilayah miskin mendapatkan public services yg kurang... " > ............ ......... . > Pak Eko mengatakan adanya keterkaitan antara kesenjangan dan pengentasan kemiskinan, dalam hal ini adalah public services. Menurut saya, statement ini hanya perbandingan bahwa wilayah terbelakang itu public service-nya kurang sementara wilayah maju public service-nya lebih baik. Tapi keterkaitannya tidak ada... kecuali kalau memang ada mekanisme transfer kesejahteraan dari wilayah maju ke wilayah terbelakang sehingga kesenjangan itu berkurang. Padahal mekanisme ini tak pernah ada kecuali melalui mekanisme fiskal. Jadi apa manfaat analisis  kesenjangan kalau hanya sekedar pembandingan .... nggak terkait dengan sasaran kesejahteraan? >  > Mohon pencerahan.. ... >  > Thanks. CU. BTS >  > > > --- On Thu, 12/17/09, Eko B K ekobu...@yahoo. com> wrote: > > > From: Eko B K ekobu...@yahoo. com> > Subject: RE: [referensi] regional inequality & capitalism (was jalur sepeda, leisure time & kapitalisme) > To: refere...@yahoogrou ps.com > Date: Thursday, December 17, 2009, 6:33 AM > > Betul pak Risfan, sebetulnya dependency theory tsb yg saya kaitkan dgn kelompok Marxist (Paul Baran, Wallerstein, Andre Gunder Frank) yg propose social revolution atau menutup/memutus diri dr dunia kapitalis... > > Bapak juga betul, bahwa konteks poverty reduction sudah lama berkembang.. . yg saya maksud, ketika kita mengatakan bahwa poverty reduction itu "lebih penting" dari regional inequality maka kita memasuki wilayah ethics... karena utk problem riset ya keduanya sama2 penting utk diinvestigasi. .. utk dunia ketiga, saya kira problem kesenjangan wilayah ini sgt terkait dgn pengentasan kemiskinan, karena umumnya penduduk di wilayah miskin mendapatkan public services yg kurang... ini berbeda dgn konteks negara maju di mana standar minimum public services sudah cukup maju bahkan di wilayah paling miskin... > > salam.. > > --- On Wed, 12/16/09, Risfan Munir risf...@yahoo. com> wrote: > > > From: Risfan Munir risf...@yahoo. com> > Subject: RE: [referensi] regional inequality & capitalism (was jalur sepeda, leisure time & kapitalisme) > To: refere...@yahoogrou ps.com > Date: Wednesday, December 16, 2009, 11:34 PM > > >  > > Pak Eko, BTS, rekans ysh, > > Terima kasih diingatkan beda tentang ketidak merataan penyebaran kegiatan ekonomi (secara geografis) vs ketidak-merataan income distribution. > > Diakitkan degan latar ideologi, barangkali dependency theory yang populer awal 70an juga menguatkan dugaan bahwa distribusi (lokasi) kegiatan ekonomi, selaras dengan ketimpangan income, di negara 'kapitalis pinggiran' yang selalu jadi sapi perah bagi induknya di pusat kapital sana. > > Namun yang disebut 'murtadin' dalam debat/peta teori pembangunan era 70an kan sudah berkembang juga. Poverty alleviation, juga "Basic Need". Dan keduanya banyak digunakan sebagai dasar kebijakan hingga saat ini. Sehingga walau ada policy desentralisasi yang memberikan keleluasaan pada tiap daerah, tapi soal Kemiskinan, Pelayanan Pendidikan, Kesehatan masih dijaga terus oleh Pemerintah. > Penyebaran kegiatan, > pemerataan pendapatan boleh gagal, tapi kemiskinan harus diatasi, pelayanan minimal kesehatan, pendidikan harus terpenuhi. Ini yang dipegang penganut jalus ini. Yang saat ini juga sering berhadapan dengan penganut desentralisasi penuh. Begitukah? > > Salam, > Risfan Munir
