Dear refferencer, Menjawab Pak Harya Setyaka, saya membatasi demokrasi di jogja dalam batasan perlu pemilihan langsung atau tidak..jadi tidak melebar dalam makna demokrasi yang multiinterpret. Kemudian menjawab keistimewaan Jogjakarta, dan mengapa saya kurang sependapat dengan refferendum keistimewaan Jogja (dlam artian belum setuju). Namun dengan sebuah kesadaran tinggi untuk menerima perbedaan dan bukan mencari kemenangan berpendapat begini argumen saya. 1. Secara teori berdemokrasi yang "dari, oleh dan untuk rakyat" sekilas bahwa Jogjakarta tidak demokrasi karena menutup hak seseorang untuk di pilih sebagai Gubernur dengan otomatis di jabat Sultan. Namun demokrasi sebenarnya sudah di laksanakan di Jogjakarta. Ini yang saya sebut demokrasi punya daya jangkau dan tempo terbatas. Tidak semua demokrasi langsung yang di produsir barat compatibel dengan kondisi sosial budaya setempat. Fakta2 berikut bisa menggambarkan hal tersebut.-berita okenewz Jum'at, 29 Februari 2008 - 12:48 wib tentang demo menuntut keistimewaan jogja-berita Tempo Jum'at, 04 September 2009 | 15:58 WIB tentang demo menuntut keistimewaan DIY-berita Tempo Senin, 31 Maret 2008 | 15:08 WIB PKL menuntut penetapan Sultan sebagai GubYang mengherankan saya itu mereka datang tanpa di biayai dari Sultan tapi kesadaran sendiri..bahkan saya mendengar ada rapat rakyat Saya mencoba mengumpulkan fakta lain yang menunjukkan bahwa ada kelompok yang menolak keistimewaan Jogjakarta ..tapi tidak pernah ketemu ada sekelompok demo menolaknya..Kesimpulan saya adalah itulah "demokrasi bagi masyarakat jogjakarta" itu yang harus kita hormati. Jangan kita memaksakan demokrasi barat di tempat yang gak compatible malah menimbulkan kerusuhan semata. 2. Alasan kedua saya adalah mengenai dana. Dana PILKADA untuk kabupaten Sleman 13.5M (sumber berbagai media); Bantul 2010 nanti 9M (berbagai media), Gn Kidul 2010 nanti 12.8 M, berapa untuk referendum bisa kita bayangkan. Biaya politik yang terlalu tinggi untuk jogjakarta. Sedangkan tahun 2008 saja dengan kenaikan gaji PNS sesuai PP 10/2008 APBD DIY defisit 13 M saat ini saya tidak tahu dan tidak mengikuti? which one kita pilih untuk referendum ato untuk biaya pelayanan publik. Jogjakarta termasuk salah satu daerah di Indonesia yang setia banget dengan Dana Alokasi Umum. Cukup di lakukan survey saja dulu. 3. Referendum belum urgen karena tidak ada kebuntuan yang harus di selesaikan dan tidak ada perpecahan pendapat yang signifikan antara masyarakat di jogjakarta yang mengancam persatuan serta menimbulkan keresahan. Referedum adalah keputusan politik untuk itu, bukan hal yang menimbulkan perpecahan. 4. Alasan lain saya mendukung Sultan tetap sebgai Gubernur adalah belum menemukan fakta yang menunjukkan bahwa pembangunan terhambat dan menurun serta tidak efektif. Sya mempunyai data presentasi dari UGM tentang Seminar Nasional Evaluasi Pembangunan DIY di hotel Santika tanggal 18 -20 November 2009 yang menunjukkan trend positif pembangunan Jogja saya attached berikut. Untuk validasi data mungkin ada yang punya lebih valid silakan di bagikan. Kesimpulannya kenapa kita meributkan sesuatu yang tidak substance? Kecuali memang Sultan telah melakukan korupsi dan tindakan amoral yang harus kita luruskan dan pertimbangkan ulang kekuasaannya. Saya akan setuju dengan referendum ketika Pemerintah Nasional mengesampingkan fakta2 dan ingin menghilangkan keistimewaan Jogjakarta melalui Undang2 yang sedang di bahas. Disitu lah nanti akan bertarung kekuatan rakyat dengan elit.
Best Regard,KUSWANTO --- On Sat, 1/23/10, Djarot Purbadi <[email protected]> wrote: From: Djarot Purbadi <[email protected]> Subject: Re: FW: [referensi] Jangan Ada Referendum Keistimewaan Yogyakarta To: [email protected] Date: Saturday, January 23, 2010, 11:10 PM Demokrasi dalam arti tertentu bisa terjebak menjadi mode dan bangsa kita adalah bangsa yang memiliki latahisme tinggi tanpa berpikir mendalam dan kritis. Keistimewaannya terletak pada maknanya, bukan sekedar ungkapan visual dan rasionalitasnya. Oleh karenanya, supaya jangan terjebak narsis dan modis sesaat, ya kita coba gali apanya sih yang ingin dilestarikan ? Jangan latah ingin berganti makan apel jika kita bisa sehat beratus-ratus tahun dengan makan singkong atau sagu hanya demi sebuah "kebaruan semu", yang menjebak kia sendiri. Salam, Djarot Purbadi http://realmwk. wordpress. com [Blog Resmi MWK] http://forumriset. wordpress. com [Blog Resmi APRF] http://fenomenologi arsitektur. wordpress. com --- On Sun, 1/24/10, Harya Setyaka <harya.setyaka@ gmail.com> wrote: From: Harya Setyaka <harya.setyaka@ gmail.com> Subject: Re: FW: [referensi] Jangan Ada Referendum Keistimewaan Yogyakarta To: refere...@yahoogrou ps.com Date: Sunday, January 24, 2010, 1:19 AM Kalau semua itu ada batasnya, alias tidak kekal.. Apa dan dmana batas suatu Monarki? Mengapa situ yakin demokrasi ada batasnya, sosialisme ada batasnya, namun giliran Monarki - Yogyakarta lain opini.. Mungkin dengan referendum ini kita bisa menguji: apakah monarki sudah melampaui masanya? Di Yogyakarta; siapa yg istimewa? Rakyatnya atau Sultannya? Seseorang menjadi istimewa bukan karena dibelenggu keterpaksaan dan ketiadaan pilihan.. Justru orang yg istimewa adalah yang berdaya karena punya pilihan. Mengenai apa yg ia pilih nantinya persoalan lain. Sultan HBX bisa memilih untuk ikut menjadi Kader Golkar (partai politik yg hanya kontekstual dalam demokrasi) dan mencalonkan diri jadi Presiden (lagi2 demokrasi). Mengapa rakyat Yogyakarta tidak boleh memilih apakah sudah saatnya Gubernur dipilih melalui Pilkada atau tidak? Juga sangat lucu kalau lantas kediktatoran (sbg negasi dari demokrasi) dibenarkan atas nama kemakmuran yg diukur dengan multi-indikator sekalipun. Tidak ada seorang pun yg bisa menjadi makmur (atau tidak makmur) di DIY tanpa berada di dalam Kota Yogyakarta, Kab. Sleman, Kab. Kulon Progo, Kab. Bantul, Kab. Gn. Kidul... Tapi Bupati ternyata melalui pilkada.. Having said that; apa gunanya DPRD DIY? Jangan2 cuma rubber stamp nya Sultan HBX (yg kader Golkar). Makanya lebih baik refrendum untuk menuntaskan semua ini.. Kalau memang toh yg dipilih adalah kembali ke Monarki artinya memang Monarki DIY adalah Monarki yg tahan dan teruji oleh waktu.. Salam, -K- Pedal Powered BikeBerry From: Wanto None <kus_...@yahoo. com> Date: Fri, 22 Jan 2010 23:09:48 -0800 (PST)To: <refere...@yahoogrou ps.com>Subject: Re: FW: [referensi] Jangan Ada Referendum Keistimewaan Yogyakarta Dear temens, Dear temans, Saya kok kurang sejalan dengan meributkan demokrasi. Demokrasi hanyalah sebuah propaganda, thesis besar untuk menuju sebuah negara ideal. Sama dengan thesis tentang sosialisme oleh Karl Max yang mempunyai daya jangkau dan tempo terbatas. artinya bahwa tidak bisa di terapkan di setiap tempat ato di sepanjang waktu kehidupan. Kita bangsa Indonesia hendaknya menggali sendiri sistem ideal merencanakan pembangunan kita sendiri. Kalo saya lebih condong kita meributkan cara2 pemda menangani pelayanan publik. karena bicara planning ujungnya pelayanan publik. Kalau memang kediktaktoran ternyata lebih memakmurkan kenapa kita hindari. Kenapa harus ada pemilihan gubernur jogja kalo memang masyarakat sebenarnya sudah merasa aman dan tenteram dengan rajanya sekaligus sebagai gubernur? Namun kemakmuran adalah bahasa yang sulit di ukur, toh meski pendapat perkapita meningkat belum tentu masy merasa makmur. Jalan tiada ujung ini kita isi dengan usaha kecil yang manfaat buat sekitar kita. Sekian,KUSWANTO --- On Sat, 1/23/10, Sugiono Ronodihardjo <sugion...@hotmail. com> wrote: From: Sugiono Ronodihardjo <sugion...@hotmail. com> Subject: FW: [referensi] Jangan Ada Referendum Keistimewaan Yogyakarta To: "refere...@yahoogro ups.com" <refere...@yahoogrou ps.com> Date: Saturday, January 23, 2010, 6:05 AM From: sugion...@hotmail. com To: refere...@yahoogrou ps.com Subject: RE: [referensi] Jangan Ada Referendum Keistimewaan Yogyakarta Date: Sat, 23 Jan 2010 03:51:53 +0000 Pak Kuswanto yang sedang jauh menuntut ilmu dan rekan-2 ysh; Terima kasih atas urun rembugnya, sepertinya kita di negeri seribu pulau ini memang sedang pada bingung mencari jati diri dalam ber'demokrasi' . Mungkin karena itu budaya dari luar sehingga kita butuh waktu untuk ber-akulturasi dengan 'bhineka tunggal ika'. Orang 'Amrik' kalau tidak salah juga bekas jajahan United Kingdom alias Kerajaan Inggris, mungkin mereka juga terus mencari model demokrasi Republik bukan Kerajaan. Apa NKRI mungkin bisa belajar dari proses berdemokrasi model Amrik ? Mungkin masih perlu waktu panjang untuk proses akulturasi berdemokrasi (bukan demo-crasy lho..), memang butuh kesabaran. Saya jadi ingat penggalan sajak 'Deru campur debu' nya alm. Chairil Anwar : Aku (baca: NKRI) ingin hidup seribu tahun lagi..., sepertinya waktu masih panjaaaang. Wassalam, Onnos To: refere...@yahoogrou ps.com From: kus_...@yahoo. com Date: Fri, 22 Jan 2010 02:06:47 -0800 Subject: RE: [referensi] Jangan Ada Referendum Keistimewaan Yogyakarta Pak Bambang, Pak Onos, Pak Risfan ysh, Lama tidak urun rembug. Maklum mahasiswa tugsnya ya melototi buku2 dan mendengarkan dosen. Selama 5 bulan di US ada banyak yang ak tangkap soal demokrasi dalam perencanaan. Ini hanya pendapat ya mohon penyempurnaan. Kesimpulan dari pengamatan saya selama ini adalah Amerika sendiri tidak demokratis dalam perencanaan wilayahnya. Proses demokrasi sendiri dalam perencanaan tidak seperti yang kita bayangkan, bahkan para penganut Post Modernist di US mengkategorikan urban planning disini belum demokratis. Para planner seperti Hoch, Hokins, jacob mengkritisi sistem perencanaan di sini. Bahkan sebuah survey menyebutkan bahwa fungsi zoning dan regulating mencapai 44% dan 40% sedangkan fungsi advokasi dan kolaborasi hanya 5% terbalik dengan standard demokrasi dalam perencanaan yang regulating dan zoning seharusnya cuma 5%. Proses perencanaan saat ini hanya berada pada level consultasi dengan masyarakat bukan tahap partisipasi sebenarnya. Fakta lain bahwa demokrasi perencanaan tidak absolut di US adalah bahwa tahun 1930 negara punya power besar dalam perencanaan wilayah termasuk tata ruang dengan adanya Urban Renewal Program. Dengan alasan menghapus slum area, negara memisahkan keluarga para kaum kulit hitam dari kota2 dan terjadi diskriminasi luar biasa yang mendorong Marthin Luther King Jr. menyerukan perjuangan hak kaum kulit hitam pada tahun 1960-an. Sampe saat ini zoning yang di gunakan serta prosedur2 kebijakannya masih jauh dari demokratis. Masalah lain yang mungkin perlu di perhatikan bahwa di sini juga terjadi fragmentasi politik yang menghambat koordinasi antar city, state, and federal government. Belajar dari situ naif apabila kita mengagungkan demokrasi dalam segala hal. Untuk menuju kepada negara yang maju dengan masyarakat makmur, fokus sekarang adalah revolusi birokrasi secara besar2an. Urban Planning itu adalah mata politik, dan politik adalah badannya sedang birokrasi adalah kakinya. Kondisi masyarakat yang sdah jenuh dengan kondisi yang ada, frustasi, misguide, loss character adalah di sebabkan oleh kegagalan reformasi dan desentralisasi/ democratisasi untuk memenuhi harapan tinggi masyarakat waktu itu. (maaf ini hipotesis tanpa data, bagi para sosiolog boleh mengomentari dan meluruskan yang ini). Politik boleh sudah berganti rezim tapi ternyata birokrasi masih sama. kaki2 itu berat melangkah kepada apa yang di perintahkan oleh mata. Politik malah terkontaminasi dengn birokrasi, dan kita akhirnya begini2 saja. China tahun 1960an membangun ekonomi dengan merevolusi birokrasinya. Insya Allah kita bisa dalam 10 tahun menikmati keberhasilan pembangunan dengan konsisten pada revolusi birokrasi. Ide yang sulit di laksanakan tanpa kepemimpinan yang tegas dan berani serta jujur. Terima Kasih. --- On Thu, 1/21/10, Sugiono Ronodihardjo <sugion...@hotmail. com> wrote: From: Sugiono Ronodihardjo <sugion...@hotmail. com> Subject: RE: [referensi] Jangan Ada Referendum Keistimewaan Yogyakarta To: "refere...@yahoogro ups.com" <refere...@yahoogrou ps.com> Date: Thursday, January 21, 2010, 1:40 PM Pak Bambang SP, Mas Risfan M. ysh. Nuwunsewu, wah senang juga dapat ikutan urun rembuk tentang fenomena demokrasi dalam proses penataan ruang. Maksudnya mungkin buat konsep (makro s/d mikro) untuk menghadapi perkembangan demokrasi (atau 'demo-crazy' ) yang semakin marak di negeri seribu pulau ini. Sebetulnya sudah pernah dibuat PP (th ?) tentang 'Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penataan Ruang', tetapi kok sepertinya tidak jalan. Apa mungkin PP tsb. tidak cocok dengan 'sikon' masyarakat kita atau belum mengantisipasi perkembangan era-reformasi dan otonomi daerah ? Ada anggapan bahwa masyarakat kita memang gampang marah (dalam kamus disebut 'amok'), apa mungkin karena kita hidup didaerah yang beriklim tropis yang berhawa panas, tetapi sepertinya lebih panas di Mekah yang banyak bebatuan dan gurun pasirnya lho.. Kita seharusnya mensyukuri dapat hidup diwilayah Nusantara yang alamnya indah permai & subur. Apalagi kalau ruang kita hidup ini dapat di tata dengan baik, sehingga tidak 'amburadul' dan masyarakatnya masih lebih suka ber'demo-crazy' ? Saya sepakat dengan pendapat Pak BSP, bahwa dibutuhkan beberapa dekade lagi untuk bisa mengikuti 'suasana demokrasi yang baik', namun alangkah baiknya kalau mulai dari sekarang dicari konsep 'budaya demokrasi' model Indonesia ? Wassalam, Onnos To: refere...@yahoogrou ps.com From: bspr...@indosat. net.id Date: Thu, 21 Jan 2010 16:35:00 +0700 Subject: Re: [referensi] Jangan Ada Referendum Keistimewaan Yogyakarta Mas Risfan ysh, Waduh saya kira apa yang diharapkan mas Onnos itu memang bagus untuk dibahas. Yang mau kita bahas ini adalah konsep ataukah mencari cara menghadapi apa yang terjadi saat ini. Bila demokrasi yang hendak didorong dalam sistem perencanaan. Wuaduh, bukannya saya pesimis, kayaknya masih butuh beberapa dekade lagi. Hal ini karena struktur politik kita yang belum favourabel untuk terciptanya demokrasi tersebut. Bahkan kata demokrasi itu sendiri sekarang saya harus sepakat dengan penganut leftist kelas dunia bahwa yang terjadi adalah demokrasi dengan value milik pemilik kapital. Artinya tidak ada sebenarnya kata vox populi vox dei .... mungkin yang ada vox populi vox dui...t. Sangat satiris dan sangat ironis. Namun dampaknya adalah masyarakat saat ini yang terkena akibat dari kata demokrasi ini adalah menggunakan pendekatan pembangkangan. Ini dilakukan disemua level. Saya jadi teringat pendapat Prof Tibout tentang ciri-ciri masyarakat tropis ... dulu sempat marah saya dengan pendapat itu. Dia mengatakan bahwa masyarakat pada wilayah tropis mempunyai kecenderungan untuk bersifat menyerahkan semuanya pada kekuatan luar .... namun pada saat dia mengalami tekanan maka akan melakukan sikap yang frontal dan destruktif. Ini persis juga dengan idiom ngalah-ngalih- ngamuk. Saat ini masyarakat pada level ngamuk. Ini berbeda dengan masyarakat subtropis ... mereka cenderung melakukan perencanaan dengan baik juga berusaha untuk kontroling terhadap lingkungan dlsb. Ini yang mengakibatkan warna demokrasi kita menjadi sangat aneh ... Ada sebuah "keluwehan" namun pada saatnya akan dengan cepat dia ngamuk. Apakah ini bisa kita tangkap dengan mode demokrasi versi subtropikal tersebut. Salam bambang sp. Windows Live Hotmail: Your friends can get your Facebook updates, right from Hotmail®. Windows Live Hotmail: Your friends can get your Facebook updates, right from Hotmail®. New Windows 7: Find the right PC for you. Learn more.
