Milisters ysh, 
Bhw terlihat disini keinginan walikota Jokowi utk ingin lbh meraih sukses 
pemerintahan lbh besar  lagi ........ditambah dgn cerita contoh dari rekan  
Djarot ttg manajemen RSUD Bantul yg menunjukkan praktek ttg good governance 
disuatu wilayah  yg  terlihat berjalan semakin baik dan hasilnya memperlihatkan 
kepuasan  masyarakat  .........namun perlu diingat bhw bagi masyarakat 
.....bila misalnya saja  ada 2 pilihan antara (1) miskin dan sempit lapangan 
kerja dan ada terdpt pelayanan good goernance spt biaya rumah sakit yg murah 
dan baik ......atau (2) banyak kesempatan kerja dan trdpt sistem upah yg baik 
dan segala sesuatunya harus bayar ........belum tentu bhw masyarakat akan 
memilih no (1) atau keadaan yg pertama diatas  .......dimana banyak diketahui 
dan dialami bhw yg namanya gratis atau murah itu tak selamanya nyaman, 
memuaskan dan terhormat .........utk konteks tertentu/ dibbrp  tempat  lain ada 
saja model pelayanan gratis spt jankesmas/
 pengobatan gratis .......namun dikeluhkan bahwa  yg sekedar  namanya tempat 
duduk sajapun tidak disediakan ........jadi semenjak mengantri sampai 
memperoleh pelayanan ....masyarakat terpaksa terus-menerus berdiri ......blm 
lagi bhw bisa saja obat yg didapat adalah serba sederhana/ ala kadarnya  
........krn itu janganlah kita mengira bhw pemda/ pemerintah yg terlalu banyak 
berpikir bhw pemerintah/ pemda   adalah ‘segalanya’ dan atau adalah  tempat  
‘pusat kehidupan/ pusat kegiatan’ yg terhebat sekali dan luar biasa (saya tak 
katakan  pak Jokowi gitu lho) ...........bukan tak mungkin itu  malahan akan 
menciptakan bias baru dari  visi lama .......ialah (mengajak masyarakat luas) 
menganggap bhw  apa yg dikerjakan oleh pihak pmerintah adalah  selalu serba 
paling the best dan  ‘segalanya’ ......dan tanpa sadar  masyarakat  malahan spt 
diajak menjauh dari pemahaman ttg “mekanisme pasar bebas”  (laissez-faire) yg 
sebenarnya itu
 lbh merupakan  mekanisme liku2 kehidupan dan transaksi  yg riil/ nyata dan 
paling fair dimasyarakat  dn itu justru bukanlah sesuatu yg jahat dan tak 
adil..........
Tak harus memakai  segala data dan sistem yg serba njlimet 
dipemda........asalkan segala sesuatu yg serba akan mendatangkan  investasi dan 
peluang2 kesempatan kerja baru terus saja dikembangkan ......dgn sendirinya 
pastilah masyarakat  akan otomatis  lbh sejahtera hidupnya .........faktanya di 
Solo sendiri cukup banyak rencana investasi pembangunan fisik yg dampak 
gandanya kpd perluasan kesempatan kerja maupun kpd geliat perkembangan  dari 
multisektor yg lain sudahlah pasti .......salam, aby
 
 
From: "Walikota Joko Widodo" 
Date: Fri, 19 Feb 2010 10:28:26 +0000
 
Click here for English version
 
Rekan Yth, 
 
Sebagai walikota dari sebuah kota berpenduduk 700,000 di daerah Jawa Tengah , 
saya terus berupaya agar masyarakat lebih dekat berinteraksi dengan pemerintah 
daerah,  dan meningkatkan kesadaran mereka akan isu perkotaan dan 
berpastisipasi aktif di dalam keiatan pembangunan perkotaan.
Untuk itu, saya ingin belajar dari pengalaman kota lain yang telah berhasil 
melibatkan warganya dan aparat kelurahan dalam melakukan pengumpulan dan 
pengintegrasian data sosial-ekonomi ke dalam proses perencanaan, dan 
berkontribusi dalam penyusunan insiiatif pembangunan yang lebih efektif. 
Dengan ini, saya ingin bertanya kepada anggota komunitas “Urban Development” 
untuk berbagi pendapat mengenai hal sebagai berikut:
·         Berdasarkan pengalaman anda; apakah data yang akurat akan membuat 
proses monitoring permasalahan,  pelayanan dan upaya peningkatan kinerja lebih 
efektif? 
·         Berdasarkan pengalaman anda, bagaimanakah cara menyusun data sosial 
ekonomi sehingga lebih mudah dimengerti dan aksesible bagi warga dan aparat 
kelurahan dalam proses penyusunan kebijakan? 
·         Apakah ada sistem data yang inovatif yang didesain untuk memungkinkan 
walikota untuk berkooordinasi dengan lebih baik dengan kepala teknis di setiap 
departemen? Jika ada, mohon informasinya mengenai sistem ini. 
Di akhir query ini, saya juga mencari contoh pengalaman dan cerita sukses 
mengenai investasi lokal yang mampu menghasilkan metode pengumpulan data di 
tingkat komunitas yang dapat dipercaya oleh warga
Terima kasih sebelumnya atas saran dan perhatian anda untuk mendukung upaya 
kami meningkatkan tata pemerintahan lokal dan meningkatkan partisipasi warga. 
Salam,
Walikota Joko Widodo
City of Solo Government, Solo

--- On Mon, 2/22/10, Djarot Purbadi <[email protected]> wrote:


From: Djarot Purbadi <[email protected]>
Subject: Re: [referensi] Re: dr Pak JokoWi (Walkot Solo) FW: [se-urdv-id] 
QUERY: Collecting and Interpreting Local Socio-Economic Data - Advice; 
Experiences./Pertanyaan: Mengumpulkan dan Mengintegrasikan data sosial-ekonomi. 
Reply by 4 March 2010. [SEC=PERSONAL]
To: [email protected]
Date: Monday, February 22, 2010, 5:39 PM


  







Pak Dwi Agus, nimbrung nih ya, tetapi pada skala yang sangat kecil.

Di RSUD Panembahan Senopati, Bantul, manejemen pelayanan dikelola dengan TI dan 
kayaknya sangat menarik. Setiap transaksi yang masuk dapat dipantau dengan 
seksama, sampai setiap karyawan bisa melihat "jasa medis" yang akan mereka 
terima setiap harinya (dengan password). Dari yang saya dengar, sistem 
pemantauan "realtime" ini telah menjadi bagian dari budaya kerja para karyawan, 
sehingga mereka bisa dengan mudah merencanakan pola keuangan mereka. Saya 
dengan juga sistem pengelolaan layanan dengan TI ini, yang transparan semacam 
itu tadi, baru ada di Bantul. Sekarang RSUD Bantul semakin maju karena telah 
ada di hati setiap warga Bantul, masyarakat puas dengan layanan dan karyawan 
puas dengan penggajian yang transparan. 

Jika sistem semacam ini bisa dikembangkan di setiap layanan publik, alangkah 
bagusnya ya....meskipun proses untuk mencapai kondisi semacam itu tidak 
gampang... pada titik "pembagian rejeki" tentu selalu ada dialog - tarik-ulur 
berbagai kepentingan, yang hendaknya dilandasi prinsip keadilan substansial. 

Dalam kondisi semacam itu, manusia memang dikendalikan sistem dan angka-angka, 
tetapi jika itu semua merupakan bagian dari proses memperjuangkan keadilan dan 
hormat pada profesi serta menjunjung tinggi etika, rasanya ekselen juga !!!

Salam,

Djarot Purbadi

http://realmwk. wordpress. com [Blog Resmi MWK]
http://forumriset. wordpress. com [Blog Resmi APRF]
http://fenomenologi arsitektur. wordpress. com

--- On Tue, 2/23/10, Benedictus Dwiagus Stepantoro <bdwia...@gmail. com> wrote:


From: Benedictus Dwiagus Stepantoro <bdwia...@gmail. com>
Subject: [referensi] Re: dr Pak JokoWi (Walkot Solo) FW: [se-urdv-id] QUERY: 
Collecting and Interpreting Local Socio-Economic Data - Advice; Experiences. 
/Pertanyaan: Mengumpulkan dan Mengintegrasikan data sosial-ekonomi. Reply by 4 
March 2010. [SEC=PERSONAL]
To: refere...@yahoogrou ps.com
Date: Tuesday, February 23, 2010, 8:27 AM


  

Pak Aby yang baik,... 

saya ingin mbantu pak jokowi pak,... kirain pak Aby menyarankan saya untuk 
mengawini putri solo,.... wah, kalau ini saya nunggu ketok palu RUU Perkawinan 
dulu pak ,.. huehehehehee

Yang saya tau itu di sektor kesehatan, pemanfaatan sistem informasi untuk 
koordinasi, sampai policy making itu, adalah sangat memungkinkan, ... contoh 
yang saya tau Kab.Ngawi. Di mana ada sistem informasi kesehatan yang linked 
(secara online kalau gak salah) dari tingkat fasilitas sampai ke Dinas 
Kesehatannya, .. jadi kepala dinasnya bisa memonitoring perkembangan pelayanan 
puskesmas dan pelayanan kesehatan lainnya di tingkat kecamatan,.. ... dan bisa 
mengkoordinasinya pula secara online,.... 

salam, 
dwiagus

--- In refere...@yahoogrou ps.com, hengky abiyoso <watashiaby@ ...> wrote:
>
> Halo mas Dwi yg baik,
> Walau pertanyaan pak Jokowi itu sebenarnya lbh mengharapkan jawaban dari 
> Solution Exchange-UN ....namun pandangan berikut ini justru berasal dari 
> mitos yg banyak dipercaya kebenarannya baik oleh  orang solo sendiri maupun 
>   oleh orang bukan asli Solo  lho.........
> Denger2 sih ada mitos .. kalau mau berkarier sukses ....katanya sih syaratnya 
> KAWINI-lah dulu putri Solo.......Kalo gak percaya silahken nanya sendiri kpd 
> yg udh pada  mempraktekken. ....Soeharto misalnya .. semenjak mengawini ibu 
> Tien (puti Solo keturunan Mangkunegaran) kariernya  lalu melesat dan bahkan 
> sempat jadi presiden sampai 32 tahun dan itupun ada yang bilang ..gara2 
> ditinggal Ibu Tien maka semenjak itu bintangnya redup dan lengser..... . lalu 
> Akbar Tanjungpun ikut2an cari putri Solo dan hasilnya?... . ia menjadi 
> menteri termuda (usia 36 tahun) bahkan kemudian menjadi ketua DPR dan malah 
> skrg meraih gelar doktor dari UGM....... Amien Rais, Jendral Djoko Santoso 
> dan pak Djoko Kirmanto (Menteri PU) apalagi ........selain pada mengawini 
> putri Solo mereka sendirioun konon juga asli Solo ......jadi maka gak usah 
> ditanya lagilah bgmn hasil kariernya... ....
> Jadi kalau mas Dwi bener mau nolongin pak walikota Solo itu ......silahken 
> anda nanya .....pak Djokowi itu sudah mengawini putri Solo ato belum....... 
> kalau belum ya  kalo memang bener ingin sukses ya gimanalah gitu caranya 
> ......biar kariernya sbg walikota bisa sukses besar gitu lho ......salam,
> aby
> 
>  
> 










      

Kirim email ke