Dear pak BTS dan rekans, Ide yang bagus pak. Sebenarnya sampe sekarang masih ada Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal. Tapi seperti saya sampaikan tadi permasalahan koordinasi dan sumber daya manusia jadi kendala. Kaukus KTI juga menarik jika meliat kendala utamanya adalah politik...Hanya saja harus lebih comprehensive karena kita tdak bolh berhenti di level menyelesaikan barrier politik. Karena pada level teknis nanti planners berhadapan dengan kenyataan sosial dan budaya yang kadang kala membuat kita frustasi. Butuh juga kita para tokoh2 bawah agar mendukung program tsb. Saya ambil contoh, karena pernah menjadi paper ilmiah saya soal pembangunan suku Badui. (melenceng ya bukan di Timur).. Ternyata kepercayaan, budaya, dan misinformasi menjadi barrier lain yang harus di selesaikan dalam fase teknis. Contoh lain adalah budaya setempat. Sya pernah mendapat cerita dari teman yang mengelola proyek meski skalanya kecil. Di suatu daerah untuk membangun sebuah jalan saja, bisa satu petak tanah yang mengakui sebagai pemilik bisa 5 orang dari ayah,anak, paman dll. (datanya sengaja disamarkan bukan berarti tidak valid tetapi karena menyangkut daerah tertentu). Jadi Kaukus seperti Pak BTS usulkan juga harus di sertai dengan pelibatan tokoh2 lokal. Tapi step pertama mungkin harus segera di susun Grand Design Pembangunannya. Thanks,KUS
--- On Sun, 4/11/10, Bambang Tata Samiadji <[email protected]> wrote: From: Bambang Tata Samiadji <[email protected]> Subject: Re: Pulih :-) [referensi] Re: Pembangunan Wilayah To: [email protected] Date: Sunday, April 11, 2010, 9:46 AM Dulu, jaman Kabinet Gotong Royong (Megawati) pernah dibentuk Kementerian Negara Percepatan Pembangunan KIT (Menterinya Manuel Kaisiepo), ..toh juga nggak jalan. Apalagi koq cuma dibentuk dewan (yang umumnya hanya bertugas memberi nasehat),.. saya kira tak akan efektif. Yang mungkin bisa dibentuk adalah Kaukus Kawasan Indonesia Timur yang terdiri atas anggota-anggota DPD KIT, anggota-anggota DPR dengan konstituen KIT, Kadin, Pakar-pakar KIT, dan pemangku kepentingan lainnya untuk KIT. Kaukus ini bisa punya daya tekan politik dan juga komitmen membangun dan marketing sendiri. Thanks. CU. BTS. --- Pada Ming, 11/4/10, Jehan Siregar <jehansiregar@ yahoo.com> menulis: Dari: Jehan Siregar <jehansiregar@ yahoo.com> Judul: Re: Pulih :-) [referensi] Re: Pembangunan Wilayah Kepada: refere...@yahoogrou ps.com Tanggal: Minggu, 11 April, 2010, 9:15 AM SAlam, Identifkasi masalah yang mengena, Pak Kus. Namun di bagian akhir tawaran solusi, saya pikir yang diperlukan itu adalah inisiatif yang lebih lintas bidang. Sehingga judul Dewan Tata Ruang rasanya masih seperti baju yang kesempitan. Berdasarkan visi yang lebih makro bisa diusulkan seperti Dewan Pembangunan KTI, atau Dewan Pembangunan Berkelanjutan, dll. Hingga kini pemahaman tata ruang masih dimaknai sebagai kegiatan yg portofolionya adalah Rencana Tata Ruang. Sedangkan masalahnya adalah portofolio yang fragmented antar instansi yagn berkontribusi dalam pembangunan kawasan... MJS --- On Sun, 4/11/10, Wanto None <kus_...@yahoo. com> wrote: From: Wanto None <kus_...@yahoo. com> Subject: Re: Pulih :-) [referensi] Re: Pembangunan Wilayah To: refere...@yahoogrou ps.com Date: Sunday, April 11, 2010, 4:30 PM Pemikirannya tentang fallacy yang brilliant. Ak mau menambahkan current problem yang mungkin dihadapi. Kalo dulu waktu sentralisasi masalah pembangunan KTI adalah korupsi. Kalo sekarang setelah desentralisasi masalahnya nambah tidak hanya korupsi tetapi juga koordinasi dan ,politik dan sumber daya manusia. Pemerintah daerha di beri keleleuasaan penuh untuk membangun infrastrukturnya tetapi uangnya darimana? Pinjam ke luar negeri kan harus melalui pemerintah pusat, dan kadang kala terjadi miskoordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah sehingga proyek terkatung2. masalah politik, kecenderungan karena sudah pilkada, daerah tidak punya grand design tata ruang untuk jangka 20 - 30 tahun ke depan dan lebih menggunakan pragmatisme karena jabatan politik yang hanya terbatas 5 tahun. Itu tantangan besar tidak hanya di Timur tapi juga di Barat. Masalah sumber daya manusia itu masalah klasik. Bukan tidak ada tenaga ahli ditimur, tetapi faktor sistem birokrasinya yang membuat para tenaga ahli dan profesional mending lari ke jakarta ato ke luar negeri.Sedangkan di lingkungan kab/kota (PNS) lebih senang mengurusi yang rutin2 saja, dan PU/Bappenas yang munkin banyak ahli perencanaannya dengan otonomi daerah sulit untuk menerapkan proyek2 nasionalnya. Harus ada semacam Dewan Tata Ruang kayanya di tiap2 daerah yang lepas dari pengaruh politik dan berisi kader2 handal di bidang tata ruang dan infrastruktur. KUS --- On Fri, 4/9/10, hengky abiyoso <watashi...@yahoo. com> wrote: From: hengky abiyoso <watashi...@yahoo. com> Subject: Re: Pulih :-) [referensi] Re: Pembangunan Wilayah To: "referensi" <refere...@yahoogrou ps.com> Date: Friday, April 9, 2010, 4:52 AM ____________ _________ _________ _________ _________ __ Apakah Anda Yahoo!? Lelah menerima spam? Surat Yahoo! memiliki perlindungan terbaik terhadap spam http://id.mail. yahoo.com
