Halo Pak Indra dan rekans milister, Sebenarnya tidak ada yang salah dengan uang dan kalangan monetaris, karena memang uang dibuat untuk mempermudah transaksi. Uang menjadi sangat berkuasa hanya jika kelembagaan publik sangat lemah dalam mengembangkan proses modernisasi yang seiring dengan berkembangnya sistem moneter tsb. Kelembagaan publik yang mampu mengelola common pool (Ostrom) dengan baik, menghormati tradisi dan nilai2 lokal (persaudaraan, kekerabatan, dsb) dan mentransformasikannya dalam bentuk tata kelola urusan publik, itulah yang dapat mengimbangi dominasi kapital.
Dua kejadian memalukan hari ini, kasus tanah Cina Benteng dan Makam Mbah Priok menunjukkan kelemahan lembaga2 publik. Bagaimana bisa Pemda DKI hanya mengacu putusan Pengadilan ttg HPL tanah tsb dipegang oleh PT Pelindo, atau Pemko Tangerang mengacu itu tanah negara, sedangkan pada saat yang sama pemerintah bertanggung jawab dalam perumahan warganya? Pemda cukup hanya mengatakan tak mampu merelokasi dan ganti rugi? Bagaimana pengadilan bisa memutuskan HPL itu milik Pelindo kalau tidak menyelidiki bagaimana riwayat dulu pemberian HPL tesebut? Harusnya sudah beres, tidak ada masalah dan penghunian (clean and clear) sebelum HPL keluar. Bagaimana BPN bisa keluarkan HPL kalau tanahnya masih belum beres masalahnya? Belum lagi kalau dipakai asas domain terbalik (pada kasus tanah cina benteng). Bayangkan jika Jakarta sudah punya otoritas sekaliber HDB dan URA di Singapore, pastilah kawasan makam mbah Priok sudah sejak dulu direvitalisasi dan dikembangkan. Berbagai masalah hunian diselesaikan, resettlement, relokasi, new area, dsb. Kejadian memalukan ini nyaris menghabiskan stok modal kelembagaan kita dalam bernegara, mengelola kota, mengelola perumahan dan permukiman. Sehingga kita harus korek-korek lagi hingga ke modal paling mendasar UUD 1945: ... dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa... Tinggal ini yang tersisa... plus seliweran kapital yang bisa meremote dan membeli siapa dan apa saja: bukan hanya tanah, pengadilan, polisi dan tentara pun bisa dibeli! Jadi tanpa modal kelembagaan publik yang baik, tentu saja sistem uang dan kalangan pemegang kapital bisa menjadi sangat dominan dan berkuasa. Tabik, Jehan --- On Wed, 4/14/10, Indra Budiman Syamwil <[email protected]> wrote: From: Indra Budiman Syamwil <[email protected]> Subject: Re: [referensi] Re: uang To: [email protected] Date: Wednesday, April 14, 2010, 9:11 AM Pak Eka dan rekan referesier Ysh, Ilmu ekonomi yang asli tidak membicarakan uang, bisa dibaca dari tulisan Sir Arthur Lewis, Joan Robinson (Cambridge School of Economics), Nursk dllsb. Bahkan Adam Smith dan Marx berbicara soal ''value'' bukan uang. Bisa juga dibaca buku Charles Lindblom berjudul 'Market'', yang berbicara pada dasarnya market adalah forum social exchange baik informasi (knowledge) dan barang. Transaksi dengan uang datang belakangan. Misalnya disertasi Pak Emil Salim tentang Transmigrasi, jadi menyatu antara sosial dan ekonomi. Perkembangan sistem ekonomi feudal, merchantilist sampai sekarang yang dominan adalah kaum monetarist. Kaum monetaris adalah gejala baru sejak diperkenalkannya uang sebagai representasi emas sebagai alat tukar utama (New Economic Order). Mungkin bisa disimak buku-buku Arturo Escobar, memperlihatkan politik uang ini merajai perekonomian dunia sesudah Perang Dunia II. Disini juga letak perbedaan pandangan Hernando de Soto dan pendekatan Muhammad Yunus dengan grameen bank nya. Dulu orang Yahudi dan orang kaya dunia menyimpan kekayaannya dalam bentuk lukisan-lukisan, benda seni bukan uang atau tanah. Sekarang orang menyimpan kekayaan lewat uang, surat-surat tanah, obligasi. Kalaulah uang telah mencabut network sosial dan menggantikannya dengan kekuasaan perbankan dan pemusatan kekuasaan itulah realita yang terjadi di dunia perekonomian kontemporer. Pada tataran di perdesaan saya melihat sendiri bagaimana perubahan perekonomian social exchange ini berubah menjadi ''pecuniar' economy yang mencerabutkan fungsi pasar sebagai social exchange (ajang interaksi sosial). Dan uang menjadi modus kekuasaan yang baru. Konflik nyata saya lihat ketika suatu kabupaten baru membangun ibukotanya. Tetua adat Dayak memberikan tanah ulayat mereka untuk ibukota (tidak dijual dengan uang). Transmigran menjual tanah sertifikat mereka kepada pemerintah. Tetua adat heran karena mereka tidak pernah memperdagangkan tanah (dengan uang) bagi mereka penyerahan tanah adalah suatu exchange sosial sebagai rasa persaudaraan mereka dengan para transmigran, bukan menyerahkan secara monetari value. Mereka anggap penyerahan tanah ulayat kepada kaum transmigran adalah merupakan bentuk penggunaan bersama atas dasar rasa persaudaraan (collective use). Disini terjadi pertentangan nilai monetarist dan kultural terhadap suatu resource. Monetaris menganggap tanah sebagai aset yang bisa di ''uang'' kan, sedangkan secara tradisional resources adalah ''common pool'' kepemilikan publik. Bahkan ''labor'' yang dimonetise oleh kaum kapitalis di masyarakat Dayak merupakan ''common pool'' sehingga gotong royong itu suatu exchange yang tidak bisa dinilai dengan uang. Mungkin disini letak penjelasan bagaimana uang telah menjadi alat kekuasaan dengan sistim kelembagaan ekonomi saat ini. Salam hangat, Indra B Syamwil
