Alhamdulillah, pak Iman memang ikutan dan Pembicara juga di Seminar itu. Soal sinkron itu yang kayaknya masih jauh ya... Sinkronisasi RTRWN vs RTRWP vs RTRWK/K itu yang repot juga kan kalau mau memberikan rekomendasi dalam penetapan Perda ? Belum sinkronisasi berbagai RENCANA SEKTOR dalam memanfaatkan RUANG seperti yang diharapkan berbagai daerah itu. Bagaimana LEMBAGA yang mengurus semua itu bekerja? Bagaimana hubungan kerja BKPRN dengan BKPRD di Provinsi atau K/K ? Bukan hal yang mudah. Sayangnya kemaren itu tidak ada yang menyampaikan Perpres 54/2008 Jabodetabekpunjur itu sejak RTRW Kw. Strategis Nasionalnya itu sampai proses sinkronisasi Perda atau Raperda ke Provinsi2 dan Kab/Kota terkait, sampai juga pada Lembaga perizinan yang harus menerbitkan izin, termasuk mekanisme kerja Lembaga yang harus mengendalikan yang tentu tidak berhenti di Kabupaten atau Kota saja, maksud saya apa aparat/SDM yang harus bekerja dengan moral profesional (yang diharapkan p. Emil itu) memang sudah siap.
Saya baru saja jadi fasilitator Diklat Penataan dan Pengendalian Lahan di Kabupaten Bogor, yang jadi Peserta 30 orang terdiri dari 24 orang aparat Kecamatan (24 dari 40 Kecamatan di Kab. Bogor dan semuanya adalah Kasi Pembangunan) juga 6 orang aparat Kabupaten ( 2 org dari Dis TB & Perkim, 2 org dari Dis BM & SDA dan 2 org dari TR&Pertanahan), semua mereka TIDAK TAHU apa isi RTRW Kab. Bogor yang sudah Perda no 19/2008, yang katanya sudah sinkron dengan RTRKws Jabodetabekpunjur, tetapi belum bisa disinkronkan dengan RTRWP Jabar karena belum diubah dengan adanya UUPR 26/2007. Mereka mengerti bahwa misalnya di sekitar Puncak (Kec. Cisarua Kab. Bogor) banyak penyimpangan, tetapi TIDAK TAHU dan TIDAK BERANI lapor dan TIDAK TAHU HARUS BERBUAT apa karena juga TIDAK TAHU APA ADA IZIN atau tidak ?! Saya rasa walaupun sejak tahun 1963 ada Kepres yang telah beberapa kali diganti untuk PUNJUR, rasanya belum banyak menyelamatkan lingkungan dan banjir di hilir. Bagaimana misalnya DKI perlu memberi insentif untuk wilayah Puncak yang harus punya banyak hutan yang sudah makin berkurang ? Rasanya cukup mengerikan ya lingkungan Jabotabek kalau aparat yang paling harus berbuat TIDAK TAU APA YANG HARUS DILAKUKAN dengan Perpres 54/2008 itu ? Mereka malah TIDAK TAHU BAHWA RTRW TERBUKA UNTUK UMUM, ...entah ya kalau pura-pura tidak tahu ....mudah2an memang saya sudah bertemu dengan aparat yang memang bukan tugasnya disitu.....tetapi untuk diketahui, MEREKA SERIUS INGIN TAHU DAN BERSYUKUR MENGIKUTI DIKLAT itu.....dari jam 7.30 - 22.00 mereka disiplin tidak ada yang tidak masuk !! Saya SALUT untuk disiplinnya ini, sayang mereka seperti punya senjata tetapi tidak tahu bagaimana menggunakannya dan untuk apa senjata itu, malah tidak tahu dimana bisa ambil dan minta senjata itu. Ini termasuk Diklat yang berbeda dengan Diklat PR yang selama ini saya ditugaskan untuk jadi WI. Apa yang disampaikan pak Emil seperti disebut pak Iman mungkin memang "semua orang juga tahu", tetapi apakah orang2 yang tahu itu telah melakukannya seperti yang direncanakan ? Hehehe seperti Fatwa ROKOK aja ya, semua orang juga tahu, tetapi tidak banyak yang ...... OK Semoga negeri ini bisa lebih baik, ...amiiin. 2ny --- On Sun, 5/2/10, [email protected] <[email protected]> wrote: From: [email protected] <[email protected]> Subject: Re: [referensi] Re: Spatial justice.. To: [email protected] Date: Sunday, May 2, 2010, 6:22 AM Bu Reni dan pa Eka. Kalau menurut saya, apa yg disampaikan oleh pak Emil, semua juga orang tahu. Masalah Jakarta yg hight growth tapi pengangguran banyak, maslah Maluku yg tdk disupport pada pelayanan askes antar moda dsb, sbg disampaikan Bu Reni. Anggota DPR sering teriak2 bangun lah kearah Timur,dsb. Yg terjadi adalah ketidak konsistenan, atau memang hanya bisa berbuat itu pd saat pemrograman atau penganggaran. Kita butuh anggaran 100 tapi cuma punya 60. Kembali akhirnya kita takut momentum growth kalau sebagian di alokasikan ke daerah Timur atau Miskin. Kembali akhirnya prioritas ke Jawa dan Sumatera lagi. Pa Emil kritik ngapain bangun Jembatan Selat Sunda, kan lebih bagus bangun infrastruktur di Timur. Kembali pertanyaan saya, Jembatan Selat Sunda duit darimana? Mudah2an tertangkap pesan saya. Tk.Powered by Telkomsel BlackBerry®From: "ffekadj" <4ek...@gmail. com> Date: Sun, 02 May 2010 12:54:40 -0000To: <refere...@yahoogrou ps.com>Subject: [referensi] Re: Spatial justice.. Terima kasih Ibu Reny, mudah-mudahan catatan ibu ini bisa menjadi contoh bagi rekan-rekan yang kebetulan ikutan seminar, diskusi, dst. Saya kurang tahu siapa yang ikutan perhelatan itu, namun saya sempat mengikuti seminar yang di Bappenas bulan lalu mengenai global climate change. Dalam acara itu Pak Emil juga menyampaikan pidato singkat, kurang lebih seperti yang ibu sampaikan, juga ada integrated sectoral programs yang disarankan ditindaklanjuti menjadi inter-sectoral program, dst. Serta suatu kritik terhadap masa tugas/jabatan yang tidak mengiringi format RPJM, dst. Pandangannya aksiomatik, sistemik, dan struktural-fungsion al. Hemat saya, pandangan struktural-fungsion al dan sistem yang terpolakan di kalangan birokrat sejak Orde Baru, sama saja dengan membuat matriks besar (comprehensive approach), dan tinggal mengisi mana-mana bagian yang kosong. Padahal mungkin ada kolom-kolom yang mungkin tidak perlu dipikirkan. Saya kira ini yang dipersepsikan sebagai 'justice' dalam penyelenggaraan negara selama ini. Namun untuk 'teori kritik', pandangan ini sangat umum digunakan dan argumentasinya meyakinkan. Walaupun paradigmanya masih terkesan lama, namun pandangan Pak Emil masih enak didengar, khususnya pada diskusi lintas-institusi. Terima kasih bu. Salam. -ekadj --- In refere...@yahoogrou ps.com, Reny ansih <renyan...@. ..> wrote: > > Halo p. Eka dan referensier semua, ikut nimbrung ya... > mau nanya, ada ga yang ikutan hari jumat kemaren acara PERHELATAN PERWAKU (baru tahu kalau ada organisasi ini, singkatan dari PERHIMPUNAN CENDEKIAWAN LINGKUNGAN HIDUP), khususnya untuk Seminar Nasional "Pertimbangan Lingkungan untuk Penataan Ruang" ? > Pada acara penutupan seminar itu Bp. Emil Salim yang harusnya menyampaikan BAHAN nya diawal sebelum pembicara lain, tetapi karena beliau dipanggil Presiden, akhirnya beliau jadi penutup. > Saya kebetulan mendengarkan Paparan beliau (dan saya tunggu beliau), kalau ada yang punya kayaknya saya mau minta ....ketua panitia penyelenggara bu Yennel. > Sepertinya apa yang ditetapkan dalam Inpres no 3 / 2010 tentang Pembangunan Berkeadilan itu adalah hal-hal yang disampaikan pak Emil itu sebagai Naskah Akademis nya. Beliau menyampaikan dalam bentuk Pertanyaan2 dan Analisa Jawabannya. > > Beberapa yang sempat saya catat sbb: > I. Hubungan GROWTH dengan KEMISKINAN misalnya: > * Mengapa PDRB tinggi - kemiskinan tinggi pula ? Dimana ini terjadi ? > Analisanya ternyata bisa dilihat hal ini terjadi di daerah PERTAMBANGAN yang dibangun sebagai kawasan tertutup. Apa ini salah ? Tidak juga karena mereka yang bekerja di pertambangan itu memang membutuhkan sesuatu sebagai hal yang membuat mereka bekerja dengan baik, karena itu sampai sayur mayur, telur dsbnya kalau perlu diimport dari luar negeri dan sesuai standar internasional. > Hal ini yang perlu disikapi Pemda. Mengapa masyarakat di Daerah tidak mampu memenuhinya, ini karena buruknya pendidikan. > * Mengapa PDRB rendah - kemiskinan rendah ? Dimana ini terjadi ? > Analisa nya misalnya di Maluku sebagai Provinsi Seribu Pulau, mengapa kita tidak berpikir praktis, bahwa Maluku tidak sama dengan Jawa, Sumatera atau Kalimantan yang umumnya banyak aktivitas darat, di Maluku itu HARUS digunakan pendekatan MARITIM. Bagaimana akan menghasilkan produk kalau TIDAK TAHU APA ANGKUTAN yang akan digunakan ? Kita bicara NEGARA KESATUAN, tetapi mengapa kita lebih banyak bicara JALAN TOL di JAWA, mengapa kita tidak bicara DERMAGA seperti apa yang kita perlukan di KTI ? > > II. Hubungan GROWTH dengan PENGANGGURAN (JOB) > Mengapa terjadi PDRB tinggi tetapi Pengangguran juga tinggi ? > Dimana saja terjadi secara provinsi? > Ternyata masih banyak provinsi di Sumatera yang mengalaminya dan malah di DKI itu angka pengangguran paling tinggi, dan hal ini malah dimanfaatkan sebagai tenaga2 untuk berbagai demo di ibukota. Di DKI itu sektor formal berkembang pesat tetapi sektor informal tidak berkembang dan bisa dibayar untuk demonstrasi. > Ada 4 kombinasi antara GROWTH dan PENGANGGURAN ini dan yang terbaik adalah GROWTH tinggi - PENGANGGURAN rendah....ini terjadi di Bali. Di Bali itu society baik, masyarakat homogen, dan konektifitas ekonomi sosial juga baik. > > III. Hubungan LEADERSHIP dengan BALITA KURANG GIZI > Secara nasional jumlah Balita kurang Gizi itu sekitar 18,4% dan tingkat kematian Bayi itu 34 per 1000 kelahiran. > Apa yang terjadi dengan "kepemimpinan" dinegeri ini? > 1. Leadership lokal cenderung memilih mencari "proyek gunting pita", dan tentu saja untuk proyek mengatasi masalah bayi kurang gizi atau penurunan tingkat kematian bayi ini TIDAK PRIORITAS !! > 2. Pembangunan SOSIAL BELUM BERJALAN SEIRING dengan PENTINGNYA pembangunan EKONOMI. > 3. Anggaran bersifat "PROJECT ORIENTED" dan KURANG UTAMAKAN DIMENSI BAYI dan IBU. > 4. Hal ini sangat dipengaruhi oleh KEPEMIMPINAN LOKAL yang ada sekarang. > > KESAN DAN KESIMPULAN > PENATAAN RUANG itu UNTUK APA ? > Perlu diingat bahwa: > 1. Kebijakan PRO-GROWTH tidak otomatis melahirkan hasil PRO-POOR dan PRO-JOB. > 2. Sasaran PRO-POOR dan PRO-JOB harus DICIPTAKAN SEJALAN dengan PRO-GROWTH. > 3. Hambatannya: > a. infrastruktur untuk aksesibilitas, konektifitas > b. pengembangan SDM > c. peniadaan kerusakan Sumber Daya Alam untuk menaikkan nilai tambahnya. > d. PENATAAN RUANG untuk SINKRONISASI ANTAR SEKTOR. > > Pengalaman ke Daerah selalu minta bagaimana cara sinkronisasi berbagai RENCANA SEKTOR yang MEMANFAATKAN RUANG. --> "DON'T PUSH THE BUG !!" > Kembangkan intensitas TANGGUNG JAWAB MORAL secara PROFESIONAL. > > Demikian sedikit catatan saya dari apa yang disampaikan oleh pak Emil Salim. > Ini tantangan luar biasa buat para planners dimanapun anda berada. > Saya jadi teringat apa yang pernah kami kerjakan lebih dari 30 tahun yang lalu pada waktu Dep. PU (baca DTKD-Ditjen CK) mendapat "grant" dari UNICEF untuk sesuatu tugas merumuskan program projek Sosial Pengembangan Area dan Kota (bu Ida Gumelar tahu persis hal ini). Yang pada waktu itu dianggap sangat bermanfaat oleh daerah2 dan sektor2 yang terlibat (a. l Deptan, DepSos, Dep.Kes, Dep. P&K, juga non sektor seperti DDN, Bappenas), dan akhirnya bantuan ini harus dihilangkan dari Dep. PU karena suatu pendapat " DEP.PU KOK NGURUSIN PROYEK SOSIAL ya ?!" > > Wallahu alam bisawab....mudah2an apa yang disampaikan pak Emil ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan saya masih akan mencari bahan lengkapnya ke panitia. Insya Allah. > Wass - 2ny
