Rekans ysh, Setuju, kalau bicara sistem politik ya tentu ada beda sistem satu dan yang lain. Tapi apakah Indonesia satu-satunya yang menerapkan sistem seperti ini. Banyak negara campuran seperti ini. Kembali mengenai "kawasan ekonomi" yang punya kewenangan penuh dan sukses, contohnya ada di negara komunis, di negara kapitalis, di kerajaan. Indonesia sistem pemerintahannya kan juga tidak aneh-aneh amat. Tapi manajemen koordinasinya yang perlu dibenahi. Kalau bisa sih, idealnya otonomi daerah saja dilaksanakan sesuai UU32/2004 secara murni dan konsekuen. Lalu perhatian betul-betul difokuskan pada perbaikan manajemen operasi, sistem dan prosedur, sehingga semua urusan jelas jalur, persyaratan dan waktunya. Tapi kalau sulit, butuh waktu lama, padahal untuk mendorong ekonomi perlu kawasan sebagai "mesin ekonomi", ya pilih lalu beri kewenangan penuh. Kepala kawasan khusus bisa ditunjuk oleh kepala negara dengan persetujuan dewan, tapi dibawahnya ada CEO yang murni beroperasi secara bisnis. CEO seperti pimpinan perusahaan. Ini dalam batas tertentu telah diterapkan pada pengelolaan jalan tol, kawasan industri, juga kawasan pelabuhan. Seperti juga pengelolaan kawasan/kota petrokimia yang besar. Tinggal diperluas kepada skala kawasan. Operatornya bisa dilelang untuk mendapatkan yang terbaik dan berskala dunia. Kan di dunia ini ada network antar kawsan ekonomi yang jelas, semua itu ada link-nya. Pelabuhan misalnya kan juga seperti hotel, kalau manajemennya tidak terkait jaringan pengelola skala global, ya pengguna tidak mampir atau invest disitu. Di atas bicara "kawasan ekonomi khusus" secara umum ya, tapi kalau KEK (spesifik policy Menko), kayaknya daerah ordinary tapi diberi keistimewaan tertentu seperti tax holiday dst, kelihatannya tetap harus ada jaminan urusan "pertanahan, perizinan, kepelabuhanan, kepemerintahan" harus didesentralisasikan betul-betul. Kalau tidak, ya kuatirnya maslah klasik seperti konflik peraturan, prosedur panjang, kebijakan pertanahan untuk orang asing, kewenangan pelabuhan yang masih 'terpusat', dst. akan jadi hambatan kalau tidak dibenahi secara khusus. Mudah-mudahan Menko betul-betul fokus soal ini. Salam, Risfan Munir
--- On Tue, 6/29/10, [email protected] <[email protected]> wrote: From: [email protected] <[email protected]> Subject: Re: [referensi] Vietnam Southern Key Economic Zone To: [email protected] Date: Tuesday, June 29, 2010, 4:06 AM P Risfan referensier ysh, di bawah bendera politik sistem pemerintahan itu aspek rela/ tdk rela menjadi beda implementasinya. Banyak kasus menunjuk pada kondisi dimana kwenangan sdh ada ditangan pimpinan daerah yg kemudian diteruskan pada pimpinan dinas/lembaga teknis, tapi tidak dapat efektif, karena banyak kendala birokrasi yg tdk pas. Fakta dari sistem politik indonesia skarang sedang banyak dipertanyakan. Presidensiil- Parlementer ?. Demokrasi liberal-demokrasi sosial? Dll Salam Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss... ! From: Risfan M <risf...@yahoo. com> Sender: refere...@yahoogrou ps.com Date: Tue, 29 Jun 2010 16:41:41 +0800 (SGT) To: <refere...@yahoogrou ps.com> ReplyTo: refere...@yahoogrou ps.com Subject: Re: [referensi] Vietnam Southern Key Economic Zone Rekans ysh, Apakah terpusat atau terdesentralisasi, kalau kewenangan pada "kawasan ekonomi khusus" itu utuh, terutama soal "kepemerintahan, perizinan, pertanahan, kepelabuhanan, keimigrasian, tax, perburuhan, dan pendukung lainnya" jelas, kemungkinan besar jalan baik. Tentu di samping syarat fisik adanya sumber energi dan air. Soal prasarana kalau daerahnya strategis developer dan investornya pasti akan invest untuk prasarana juga. Developer atau pengelola otorita bisa dikontrakkan ke pengelola otorita terbaik (pemenang tender) di dunia. Tapi ini untuk kawasan yang betul-betul dikhususkan untuk "mesin ekonomi". Kalau daerah ordinary diberi label "khusus" tentunya tidak bisa, karena penduduk kan tidak boleh dikorbankan. Bulan yang lalu kebetulan saya juga ke Vietnam, tapi untuk sumber daya air (Mekong). Kesan saya suasana semangat membangunnya seperti Indonesia pada pertengahan 70an-awal 80. Semua tampak optimis. Banyak real-estate dan kawasan modern di HCM city dibangun dan dikelola developer dari Singapura. Saya kira bukan soal komunis/terpusat nya yang menentukan, banyak negara lain juga tidak terpusat tapi punya KE yang maju. Masalahnya kerelaan memberikan kewenangan pada beberapa kawasan ekonomi itu, supaya punya kewenangan penuh sebagai "mesin ekonomi". Seperti RRC memberikan status Special Administrative Region (SAR) kepada beberapa kawasannya yang jadi "mesin ekonomi modern"nya, terpisah dari sistem utama. Salam, Risfan Munir --- On Tue, 6/29/10, bs.priyohadi@ gmail.com <bs.priyohadi@ gmail.com> wrote: From: bs.priyohadi@ gmail.com <bs.priyohadi@ gmail.com> Subject: Re: [referensi] Vietnam Southern Key Economic Zone To: refere...@yahoogrou ps.com Date: Tuesday, June 29, 2010, 3:18 AM Dear Ida, rekans ysh. Ada keyword yg diajukan bu Ida yg hrs saya garis bawahi tebal. Pertama, tidak baru ....saya tambahi .... (namun efektif). Kedua, blue print yg jelas ini berarti terjabar dlm kerangka yg jelas dan terstruktur. Ketiga pembagian kewenangan pusat dan daerah yg jelas. Yg tdk dikemukakan tapi tdk kalah penting ....stake holders konsisten menjalankan. Mungkin dari sini baru kita bicara lbh lanjut. Salam Bambang sp Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT From: "ida gumelar" <i_gume...@yahoo. com> Sender: refere...@yahoogrou ps.com Date: Tue, 29 Jun 2010 08:13:36 +0000 To: <refere...@yahoogrou ps.com> ReplyTo: refere...@yahoogrou ps.com Subject: [referensi] Vietnam Southern Key Economic Zone Dear all, Saya kebetulan sedang di ho chi minh city, bertemu badan promosi industri dan perdagangan utk southern key economic zone. Yg mereka lakukan nggak ada yg baru, tapi kemajuan yg dicapai mengagumkan. Thn ini diperkirakan ekonomi tumbuh 14 persen. Yg membuat berhasil adalah, ada blue print yg jelas dr pusat, ada delegasi kewenangan pelaksanaan ke pemda dan ada kontrol yg efektip dr pusat. Semua izin dikeluarkan badan pengelola di ho chi minh saja. Selain itu, ada spesialisasi fungsi antara ho chi minh city dan kota2 satelit disekitarnya. Jadi saling bersinergi. ho chi minh city malah ikut mendorong investor ke satelit town. Menarik diskusi dg mereka. Tapi hrs pergi dulu ke kementerian planning. Sampai nanti. Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss... ! From: Risfan M <risf...@yahoo. com> Sender: refere...@yahoogrou ps.com Date: Mon, 28 Jun 2010 13:14:27 +0800 (SGT) To: <refere...@yahoogrou ps.com> ReplyTo: refere...@yahoogrou ps.com Subject: Re: Bls [referensi] Fw: KEK, soal BSD Ralat: Menurut saya persoalan KEK, Kapet dan lainnya persoalannya bukan perencanaan fisik nya (RTRW) tetapi "kewenangan pengelolaan" nya. Kawasan Khusus, maksudnya apa bukan "dikelola secara khusus". Seperti yang disampaikan Bu Ida G., soal koordinasi antar sektor/kementerian yang di Jakarta gak pernah selesai itu, kalau dibawa ke kawasan khusus. Ya membuka "kawasan tempur baru" namanya. Malah konflik-konflik sektor yang terpendam muncul disitu. Mau bikin "kawasan ekonomi" atau "kawasan konflik" sektor? Saya setuju dengan Bu Ida. Sebaiknya KEK, Kapet dan nama baru apapun untuknya nanti, dikelola seperti Shenzhen dan kawasan ekonomi khusus lainnya di dunia. Jadikan itu kawasan "Mesin Ekonomi", yang pengelolaannya betul-betul khusus. Lelang pengelolaannya secara terbuka, kepada pengelola kawasan khusus berskala dunia, apakah dari China, Singapura, Korea, Taiwan, Eropa, US, atau yang pengalaman dari mengelola skala kawasan di Tanah Air. Terapkan aturan standar internasional soal lingkungan, buruh, outsourcing, energi, pertanahan. Otoritanya harus lapor langsung ke presiden. Kalau perlu buat aturan yang desepakati presiden dan legislatif, yang mensyaratkan jangan ada satu ke-menteri-an pun yang boleh mencampuri, tanpa perintah presiden. Sehingga bebaslah kawasan itu sebagai "mesin ekonomi" nasional. Beri otoritas target setor income berapa triliun dalam sekian tahun. Sepakati milestone nya, kapan dia memasarkan ke seluruh kelompok industri (kelompok Hyundai, Samsung, Sumitomo, dari China dst) perusahaan jasa, dst ke seluruh dunia. Minta pengelola untuk mendaftarkannya (menjadi satu dari mata rantai "ecomomic pole" dalam sistem ekonomi dunia. Begitukah? Salam, Risfan Munir --- On Sun, 6/27/10, cut safana <cutsaff...@yahoo. com> wrote: From: cut safana <cutsaff...@yahoo. com> Subject: Re: Bls [referensi] Fw: KEK, soal BSD To: refere...@yahoogrou ps.com Date: Sunday, June 27, 2010, 11:13 PM Yth. Bp. BSP, Bp. BTS, Pak Deni dan milisters. Terima kasih informasinya Bapak-Bapak, walaupun hanya bagian dari tim yang menyelesaikan perencanaan wilayah regional nya, tetapi toh yang jelas yang PNS termasuk Pak SBA merupakan wakil dari Pemerintah, (kok saya yang bangga ya ?) dan rencana wilayah regional yang disusun tetap merupakan dasar pengembangan selanjutnya, yang berhasil dan berkembang pesat saat ini. Ini yang kita harapkan dari pemerintah kabupaten/kota saat ini, yaitu jangan menyusun RTRW kabupaten/kota karena diamanatkan/ dipaksa oleh UU No 26/2007, tetapi ya memang kebutuhan. Demikian pula, jika Perda RTRW tidak dapat diimplementasikan, tolong dibuat rencana detailnya, wake up !. Kalau dari awal kita sadar akan hal ini, mungkin Jakarta sebagai Ibu Kota negara, tidak seperti ini, tentunya dengan sedikit mengenyampingkan masalah-masalah ekonomi sekelompok golongan, misal : moda transportasi. Pilihan roda 4 dan roda 2 merupakan alternatif terakhir masyarakat Jabodetabek. Bgmn kondisi 5 tahun kedepan ?. menyusul 10 tahun lagi Kota Bandung, Surabaya, Makassar ? Wallahu 'alam bissawab. Salam hangat. From: "bs.priyohadi@ gmail.com" <bs.priyohadi@ gmail.com> To: refere...@yahoogrou ps.com Sent: Fri, June 25, 2010 9:21:32 PM Subject: Re: Bls [referensi] Fw: KEK, soal BSD Bu Cut, mmg benar yg merencanakan BSD adalah swasta dan itu termasuk mas BTS lho, lalu ada Pingky Pangestu dan Jo Santoso ... Mrk anggota milist ini tdk? Kaitannya dg pemerintah adalah dlm perenc. regionalnya. Waktu itu ada tim yg diminta menyusun renc regional namanya JMDP alias Jabotabek sbg pelaksanaan Inpres 13/76. Tapi renc itu tdk pernah ditetapkan dg peraturan. Baru sebagian dr Jabotabek terdiri dr 14 kec yg ditetapkan th. 92 melalui Renc Bopunjur. Mungkin ini bisa sedikit me refresh teman2 Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT From: Bambang Tata Samiadji <btsamia...@yahoo. com> Sender: refere...@yahoogrou ps.com Date: Fri, 25 Jun 2010 22:46:29 +0800 (SGT) To: <refere...@yahoogrou ps.com> ReplyTo: refere...@yahoogrou ps.com Subject: Re: Bls [referensi] Fw: KEK, soal BSD Mbak Cut, setahu saya BSD itu tidak direncanakan oleh Pemerintah. Yang merencanakan dan yang membangun semua swasta. Pemerintah daerah hanya meng-iya-kan dan dapat pajaknya saja. Berkembangnya BSD akibat spill-over Jakarta. Kalau nggak ada Jakarta, BSD ya nggak jadi apa-apa. Thanks. CU. BTS. --- Pada Jum, 25/6/10, cut safana <cutsaff...@yahoo. com> menulis: Dari: cut safana <cutsaff...@yahoo. com> Judul: Re: Bls [referensi] Fw: KEK Kepada: refere...@yahoogrou ps.com Tanggal: Jumat, 25 Juni, 2010, 11:06 AM Pak Aby, Pak Nuzul Ysh, Terima kasih pencerahannya, mudah-mudahan penjabaran Pak Aby dan Pak Nuzul akan terwujud. Namun walau bagaimanapun faktor efektifitas dan efisiensi tetap menjadi salah satu dasar pertimbangan pilihan pengembangannya. Contohnya, maaf, mungkin bukan suatu perbandingan yang tepat dan pengamatan hanya secara general, tanpa dasar teori apapun. Perbedaan Batam dan BSD -Tangerang, walau infrastruktur sudah dibantu dibangun di Batam, namun harga lahan masih rendah (tidak ada 25 %nya Singapura), investasi masih tersendat, belum menggembirakan. Sebaliknya BSD (yang direncanakan oleh Pemerintah juga), tanpa dibantu infrastrukturnya, dapat sedemikian berkembang, 2-3 tahun terakhir dibangun jalan bebas hambatan). Kita berdo'a semoga pengembangan KEK ini dapat mengangkat perekonomian di Indonesia baik skala nasional maupun regional/lokal, praktis dapat mengurangi jumlah pengangguran sekaligus menurunkan persentase angka kemiskinan. Salam hangat. From: Nuzul Achjar <ach...@gmail. com> To: refere...@yahoogrou ps.com Sent: Fri, June 25, 2010 8:15:57 AM Subject: Re: Bls [referensi] Fw: KEK Pak Aby, Ibu Cut Savana dan Sahabat Referensiers, Menyambung apa yang disampaikan pak Aby, kebetulan saya berada dalam rapat koordinasi hari Senin pagi di Kantor Menko Perekonomian. Sebatas yang mungkin boleh disampaikan (apalagi referensier adalah komunitas yang patut dihormati), Menko perekonomian antara lain mengusulkan agar muncul semacam pusat pertumbuhan baru, dan itu searah dengan apa yang diinginkan oleh Bappenas. Muncul pemikiran mungkinkah kita kembangkan pusat pertumbuhan baru di Sulawesi Tengah (dengan basis gas alam Donggi-Senoro) , ditambah lagi dengan sumber gas baru oleh Chevron di Selat Makasar.. nah kenapa nggak kita munculkan sebuah ide agar muncul ada LNG, ada pabrik pupuk dan petrokimia lainnya di sekitar ladang gas tersebut. Seperti kayak Bontang lah begitu, ada kilang LNG, ada Pupuk Kaltim, dst. Bedanya, kalau dulu LNG Bontang untuk ekspor, sekarang paradigmanya sudah berubah, gas terlebih dahulu diberikan prioritas untuk domestik. Pemikiran ini sama sekali tidak ada dalam 48 KEK yang diusulkan daerah... ini pandangan ke depan. Dalam waktu dekat akan muncul perspektif pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (Green Energy) dalam konteks Pengembangan Daerah. Pengen saya pribadi sih komunitas Referensiers adalah pendukung green energy dalam pembangunan daerah he he... Salam hangat selalu Nuzul Achjar
