Rekans ysh, Sambil kita diskusi chatting soal kontemporer ini, tentu perencanaan yang konvensional jalan terus. Misalnya Buku 3 RPJMN yang mengarahkan pembangunan ke berbagai wilayah untuk mendorong pertumbuhan (ekonomi) daerah dan pemerataan kesejahteraan antar daerah.
Tata ruang Greater Jabodetabek Powered by Telkomsel BlackBerry® -----Original Message----- From: abimanyu takdir alamsyah <[email protected]> Sender: [email protected] Date: Tue, 27 Jul 2010 14:54:17 To: <[email protected]> Reply-To: [email protected] Subject: Re: [referensi] Fokus ke Transportasi Massal Rekans ysh, Pang perlu sesungguhnya adalah merubah paradigma, pengertian rumah atau tempat tinggal tidak harus "seumur hidup", "ideal" dan "milik" dalam konsep penataan ruang. Anak saya yang belum berkeluarga masing-masing memilih menyewa "tempat tinggal" di Jakarta dan Bogor sebagai asal transportasi mereka. Pada waktu tertentu baru pulang (menengok) "rumah' (ortu) nya. Pola hidup semacam ini juga umum di negara "maju". Bahkan dengan pengembangan jalan orang dan sepeda yang baik penduduk kota di banyak negara-negara lain dapat mengurangi biaya lingkungan setempat (termasuk produksi C tentunya). Jalur-jalur pejalan kaki di sebagian Jakarta Pusat (sekitar kantor Gubernur?) hendaknya merupakan model pembangunan kota yang merupakan keharusan. Permukiman yang mengutamakan pemilik mobil dan menutup jalan tembus pejalan kaki perlu menjadi contoh yang tidak diijinkan untuk dikembangkan. Apalagi kita sedang memamerkan bahwa negara mau dan mampu menurunkan emisi C, penyelesaian tersebut merupakan bagian dari hitungan pengurangan sumber C dan meningkatkan basis pembangunan yang meningkatkan penurunannya (berbasis transpor, tata ruang, penghijauan, dll). Artinya, rencana pengembangan kota yang menambah jalur kendaraan pribadi tanpa menyediakan fasilitas pejalan kaki dan pengendaraan non polutif sebelumnya perlu di"denda" (lebih besar daripada biaya membangun jalur pedestrian) atau dibatalkan ijin pembangunannya, misalnya mulai dengan kota-kota di Jabodetabek (Depok? bukan kampus UI lho). TPAK bukan sekadar menelusuri bangunan namun juga tata ruang bagian kota terkait. Salam, ATA 2010/7/27 Risfan M <[email protected]> > > > Rekans ysh, > > Iya, saya kembali mendukung lontaran Koko sebelumnya. Prioritaskan spt > jalur Transjakata Bekasi-Semanggi- Kebayoran. Sebagai prioritas utama. Jalan > Tol prioritas yang melingkar, dari kws industri ke pelabuhan, bukan ke pusat > kota. > > Beberapa bulan ini saya coba kerja dua hari di rumah, tiga hari di kantor, > lumayan. Mungkin ada baiknya pak Wamen menyarankan perusahaan konsultan > rekanan PU berkantor di kota satelit. Biar para profesionalnya gak perlu > tiap hari ke Monas-Menteng-Kbybaru. > > Ada teman geografer yang menulis buku, "Kerja di Rumah, Ngapa Tidak?" > Menarik juga, harusnya bouwheer juga bisa terima Report online (iReport). > Wong mbayarnya juga online. > > Salam, > Risfan Munir > > Powered by Telkomsel BlackBerry® > ------------------------------ > *From: * Wicak Soegijoko <[email protected]> > *Sender: * [email protected] > *Date: *Tue, 27 Jul 2010 14:05:45 +0700 > *To: *<[email protected]> > *ReplyTo: * [email protected] > *Subject: *Re: [referensi] Fokus ke Transportasi Massal > > > > Nope. > > gue bukan planner, so CMIIW, tapi kl gak salah konsep satellite city itu > kan memang utk saling mendukung satu sama lain. jadi yg diperlukan disini > adalah MRT antara kedua kota itu bukan? > > contoh kasus: sebagian besar orang yg kerja di NYC berasal dari kota2 > sekelilingnya, bahkan banyak juga yg dari New Jersey. Demikian juga LA. Saya > pilih kota2 besar itu karena mereka (dimata saya) juga merupakan megapolitan > dgn populasi luar biasa besar, dan sprawl yg besar juga. > > memang idealnya mungkin semua self sustain/ employing, tapi saya rasa > kondisi itu jauh dari kenyataan. > > maaf nubie ikutan berpendapat. > > salam, > > wicak (yg bukan arsitek) > > 2010/7/27 Harya Setyaka <[email protected]> > >> >> >> >> FYI, >> Setuju dengan Pak Wakil Menteri ? >> >> --- >> ”Pendirian kota satelit Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Depok, seperti Bumi >> Serpong Damai, harus konsisten. Warga yang tinggal di kota satelit itu harus >> secara bertahap bekerja di kota itu, jangan lagi bekerja di Jakarta,” kata >> Hermanto, yang pernah menjabat Direktur Jenderal Tata Ruang Pekerjaan Umum. >> >> >> -K- >> >> >> >> http://cetak.kompas.com/read/2010/07/27/02555885/fokus.ke.transportasi.massal >> >> >> Fokus ke Transportasi Massal >> Selasa, 27 Juli 2010 | 02:55 WIB >> [image: >> list-style-type:none;list-style-position:initial;border-top-width:0px;border-right-width:0px;border-bottom-width:0px;border-left-width:0px;border-style:initial;border-color:initial;border-style:initial;border-color:initial;] >> >> Jakarta, Kompas - Satu komando untuk mengatasi kemacetan di Jakarta perlu >> didukung dengan adanya realokasi anggaran di tingkat pemerintah pusat dan >> provinsi. Realokasi anggaran diharapkan terfokus untuk realisasi proyek >> angkutan massal yang terintegrasi. >> >> Direktur Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) >> Indonesia Milatia Kusuma, Senin (26/7), menegaskan, realokasi anggaran untuk >> realisasi pembangunan sistem angkutan massal amat penting dibandingkan untuk >> penambahan jalan tol. >> >> ”Dalam ilmu transportasi, setiap ada penambahan jalan, volume >> bertransportasi akan bertambah. Dengan kata lain, kemacetan tetap akan >> terulang terjadi. Jadi, pembangunan jalan baru, termasuk jalan tol, bukan >> pilihan bijak untuk mengatasi kemacetan,” kata Milatia. >> >> Penambahan jalan, selain memicu peningkatan kemacetan, menelan biaya amat >> tinggi. Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo memaparkan, untuk menambah jaringan >> tol dalam kota ataupun Tol Cikarang-Tanjung Priok dibutuhkan sedikitnya 2,7 >> miliar dollar AS (Rp 24,3 triliun). >> >> Sementara untuk membangun mass rapid transit (MRT) dari Lebak Bulus hingga >> Jakarta Kota hanya butuh 2,1 miliar dollar AS (Rp 18,9 triliun). Pembangunan >> bus transjakarta koridor 11-15 menelan biaya 100 juta dollar AS (Rp 900 >> miliar), dan jaringan kereta komuter dalam kota (loopline) mencapai 250 juta >> dollar AS (Rp 2,25 triliun). >> >> Fauzi menambahkan, dari banyaknya anggaran yang dibutuhkan, Pemprov DKI >> Jakarta hanya memiliki 500 juta dollar AS (Rp 4,5 triliun). Dana selebihnya >> untuk realisasi proyek diharapkan didapatkan dari pemerintah pusat dan >> investasi asing. >> >> Dengan begitu banyaknya biaya yang dibutuhkan dan menimbang manfaat jangka >> panjang, Milatia mengatakan, realokasi anggaran akan lebih baik digunakan >> untuk pengembangan bus transjakarta, kereta api komuter, dan mewujudkan >> sinergi antarmoda transportasi, baik di dalam lingkup Jakarta maupun dengan >> kawasan sekitarnya. >> >> Namun, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak menegaskan, penambahan >> jaringan jalan di Jabodetabek tetap diperlukan untuk mendukung upaya >> penyebaran pertumbuhan pusat perekonomian. >> >> ”Kami membangun tol dan jalan nasional ke Tangerang-Merak dan >> Bekasi-Cikampek meski sebenarnya masyarakat cenderung ingin bermukim di >> selatan Jakarta,” katanya. >> >> Pemerintah pusat terus mendesak investor tol menuntaskan Lingkar Luar >> Jakarta, yang kini terputus di Ulujami-Puri Indah. Hal ini, kata Hermanto, >> supaya tidak ada pembauran lalu lintas dari barat Jakarta (Tangerang) ke >> timur Jakarta (Bekasi) dengan lalu lintas dalam kota. >> >> *Pajak* >> >> Terkait dengan usulan adanya realokasi anggaran, pengamat transportasi >> Fransiskus Trisbiantara mengusulkan agar pemasukan dari pajak transportasi >> kembali sektor transportasi. >> >> ”Program antisipasi kemacetan tidak akan berjalan mulus jika pemasukan >> pajak dari bisnis transportasi dan belanja pembangunan untuk infrastruktur >> transportasi tidak seimbang. Pajak dari bisnis yang terkait transportasi >> sangat besar, tetapi dana yang dianggarkan untuk pembangunan jalan dan >> angkutan massal sangat terbatas,” kata Trisbiantara. >> >> Berdasarkan data APBD DKI Jakarta 2010, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) >> ditargetkan mencapai Rp 3,07 triliun, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor >> (BBNKB) Rp 3,05 triliun, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Rp >> 800 miliar sehingga totalnya Rp 6,92 triliun. PKB adalah pajak tahunan bagi >> kendaraan yang sudah beroperasi dan BBNKB adalah pajak bagi kendaraan baru >> atau kendaraan yang berpindah kepemilikan. >> >> Adapun dana yang dialokasikan untuk pembangunan jalan, subsidi dan >> penambahan bus transjakarta, serta keperluan transportasi lainnya hanya >> kurang dari Rp 2 triliun atau hanya 28,9 persen dari total pemasukan. >> Kecilnya perbandingan antara belanja pembangunan dan pemasukan disebabkan >> mekanisme keuangan pemerintah. >> >> Dalam sistem keuangan pemerintah, semua pemasukan dijadikan satu dalam kas >> daerah. Semua dana kemudian dibagi dalam berbagai pos anggaran dan belanja >> dan sektor transportasi mendapat bagian yang tidak memadai. Padahal, lanjut >> Trisbiantara, idealnya sekitar 75 persen pemasukan dari pajak transportasi >> seharusnya kembali ke sektor transportasi. Dana dari sektor transportasi >> seharusnya dimasukkan di kas khusus agar penyusunan alokasi pembangunan >> transportasi menjadi prioritas. >> >> Deputi Gubernur DKI Bidang Transportasi Sutanto Soehodo mengatakan, >> anggaran pembangunan infrastruktur jalan dan angkutan massal harus mendapat >> porsi lebih besar karena pajak sektor transportasi sangat besar. Pembangunan >> sistem angkutan massal dan jalan pun memerlukan dana sangat besar. >> >> ”Pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu merumuskan aturan mengenai >> proporsi tertentu yang wajib dialokasikan dari bisnis transportasi untuk >> pembangunan infrastruktur transportasi,” kata Sutanto. >> >> *Tata kota* >> >> Terkait dengan usulan satu komando untuk atasi macet, Hermanto menegaskan, >> sudah dirintis kebijakan di tingkat pusat antara lain mengatur tata kota >> dengan pola pembagian kota inti dan kota satelit. Pengaturan tata ruang dan >> tata guna lahan itu seharusnya diselaraskan dengan kebijakan daerah dalam >> pembangunan prasarana jalan dan transportasi umum. >> >> ”Pendirian kota satelit Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Depok, seperti Bumi >> Serpong Damai, harus konsisten. Warga yang tinggal di kota satelit itu harus >> secara bertahap bekerja di kota itu, jangan lagi bekerja di Jakarta,” kata >> Hermanto, yang pernah menjabat Direktur Jenderal Tata Ruang Pekerjaan Umum. >> >> (RYO/ART/ECA/NEL) >> >> >> >> >> > > > -- > Sent from my regular laptop. Nothing to see here, move on! > > >
