FYI, -K-
http://cetak.kompas.com/read/2010/07/30/02363384/pusat.siapkan.tiga.langkah.bantu.dki... .. *KEMACETAN* Pusat Siapkan Tiga Langkah Bantu DKI Jumat, 30 Juli 2010 | 02:36 WIB Jakarta, Kompas - Pemerintah pusat akan mendukung dan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyelesaikan problem kemacetan lalu lintas Ibu Kota. Dukungan itu antara lain berupa pendanaan untuk pengembangan infrastruktur, subsidi pengguna angkutan umum, dan aturan penyediaan lahan untuk kepentingan publik. Menteri Perekonomian Hatta Rajasa mengemukakan hal tersebut di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (29/7). ”Dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur transportasi untuk seluruh wilayah ini jelas, termasuk DKI. Misalnya, pengembangan MRT (mass rapid transit) itu kan pinjaman pemerintah dari Jepang yang masuk APBN. Terkait dengan bagaimana nanti masalah subsidi bagi masyarakat, ini tentu pembicaraannya juga melibatkan pemerintah pusat,” ujar Hatta. Namun, Hatta menegaskan, strategi dan desain transportasi perkotaan Jakarta tetap menjadi urusan pemerintah daerah. Ia meyakini, Pemprov DKI telah memiliki konsep matang soal itu. ”Pertama, MRT kan sudah berjalan dan itu tidak hanya berhenti pada fase pertama. Fase keduanya sampai ke Kota, dan fase berikutnya mengintegrasikan ke Manggarai,” ujar Hatta. Langkah lainnya, merevitalisasi semua jalur kereta yang sudah ada dengan investasi dari swasta. ”Saya kira, DKI juga bisa, peminatnya ada,” ujarnya. Terkait dengan pembangunan dan pelebaran jalan, Hatta menilai konsep Pemprov DKI sudah bagus, tinggal mengimplementasikan. Untuk mendukung hal itu, pemerintah pusat akan mempercepat penyelesaian RUU mengenai pengadaan lahan untuk kepentingan publik. UU ini ditargetkan diajukan kepada DPR pada September mendatang. *Solusi cepat* Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Transportasi Sutanto Soehodo, Kamis, mengatakan, solusi jangka pendek yang dipersiapkan untuk mengatasi macet adalah sterilisasi empat koridor bus transjakarta, pembangunan dua jalan susun, penyelesaian Jalan Tol Lingkar Luar Barat II dan jalan tol akses Priok, serta operasi penertiban di jalan raya. Saat ini semua program percepatan upaya mengatasi kemacetan telah dimulai. Namun, lanjut Sutanto, solusi jangka pendek dari Pemprov DKI Jakarta tidak akan berguna terlalu banyak untuk mengatasi kemacetan jika penjualan sepeda motor dan mobil tidak dikendalikan. Pemerintah pusat diharapkan segera menerapkan pembatasan jumlah kendaraan baru yang boleh dijual. ”Solusi jangka pendek hanya dapat meredakan dampak kemacetan, sambil menunggu angkutan massal berupa MRT, 15 koridor bus transjakarta, dan KA jalur lingkar selesai dibangun,” kata Sutanto. *Tidak bisa dibatasi* Namun, Wakil Ketua Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia Johnny Darmawan menegaskan, kemacetan yang semakin parah di DKI Jakarta tidak dapat diatasi dengan cara membatasi produksi kendaraan. Pembatasan produksi kendaraan justru akan menimbulkan masalah baru yang juga sangat parah dan menjadi beban masyarakat. Menurut Johnny, otomotif saat ini bukan lagi sekadar berjualan mobil. Otomotif sudah menjadi industri penting yang menjadi penyumbang pajak negara terbesar kelima dan penyumbang pajak terbesar di DKI Jakarta. Ada empat hal yang harus dilakukan untuk membenahi kemacetan, yakni traffic management, mendidik masyarakat cara mengemudi yang benar dan tertib dengan penegakan hukum, menyediakan sarana transportasi massal yang baik, serta yang terakhir, kata Johnny, menambahkan jalan. Sementara itu, Sofyano Zakaria, Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik, berpendapat, kemacetan di Jakarta tidak lagi bisa diurai oleh Kota Jakarta sendiri. Masalah ini berkaitan erat dengan kota-kota di sekitarnya mengingat banyak warga kota Bekasi, Tangerang, Depok, Bogor, dan sebagainya mencari nafkah di Jakarta. ”Pemerintah pusat duduk bersama dengan semua pemerintah kota mencari solusi yang tepat untuk mengatasi kemacetan ini,” kata Sofyano. Hal senada diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo. Fauzi mengakui bahwa dibutuhkan satu sistem transportasi terpadu untuk Jabodetabek. Transportasi terintegrasi ini akan menekan jumlah angkutan umum dan kendaraan pribadi yang berlalu-lalang di jalanan Jabodetabek. Namun, untuk mewujudkannya, diperlukan kerja sama antardaerah yang hanya bisa dikoordinasikan oleh pemerintah pusat. (ARN/ECA/NEL) ===================== *Harya Setyaka* 973 Turtle Crest Drive | Irvine, CA 92603 Mobile : +1.949.748.0978 | Skype ID : harya.setyaka | BB-M PIN: 20EEEBB4
