Apakah pemerintah tidak mempunyai dana untuk membeli saham Cemex di SMGR?
Bukankah pemerintah punya SAL tahun anggaran 2005 yang sangat besar? Bukankah
saham Cemex di SMGR akan dijual hanya senilai USD 500 juta yang hanya setara
dengan IDR 4,5 trilyun (berapa ya harga pembelian Cemex dulu?). Tentu kita malu
kalau sampai negara ini tidak cukup dana untuk membelinya!
Atau pemerintah pinjam saja dulu dananya dari PT Jamsostek. Biar bunganya nanti
bisa dinikmati sama buruh. Niscaya buruh akan tersenyum. Gak kayak sekarang ini.
Janganlah biarkan investor asing kembali menguasai asset negara yang berharga.
Kalau tidak berharga sih, boleh-boleh saja dijual ke pihak asing. Jangan kayak
Indosat yang dijual. Jangan kayak Telkomsel yang dijual. Jangan kayak bank-bank
hasil rekap yang dijual ke investor asing. Bukankah pemerintah kita dulu telah
mengobral perusahaan-perusahaan yang bagus dan juga perusahaan jelek yang telah
dibagusin? Bukankah pemerintah dulu sangat "pintar" merekap bank kemudian
menjual bank tersebut dan kemudian harus membayar bunga untuk obligasi rekap
itu selama bertahun-tahun?
Kenapa mesti harus ada privatisasi dan dijual ke asing pula? Kenapa tidak
melakukan cara penerbitan surat hutang saja seperti yang belakangan ini gencar
dilakukan untuk menutupi bolong-bolong APBN? Kenapa privatisasi tidak
dikhususkan untuk investor publik dalam negeri saja?
Ngomong-ngomong kenapa ya APBN mesti bolong-bolong? Infrastruktur dari dulu
juga selalu buruk. Mungkin belanja pegawai dan untuk membayar gaji pegawai
tidak cukup nih? Atau bolong-bolong karena dibolongin sama aparat?
Jangan terlalu berharap pada investor asing deh. Kenapa tidak mendayakan
investor lokal saja? Investor lokal toh sudah terbukti tahan banting dan tahan
uji terhadap kondisi apa pun yang terjadi di negeri ini. Janganlah hanya untuk
mengundang investor asing terus UU Tenaker itu mesti direvisi. Tunggulah dulu
semua faktor yang lainnya sudah dibagusin baru benahi UU Tenaker.
Sebenarnya faktor yang paling penting bukanlah di tenaker itu.
Kenapa pemerintah tidak memberantas saja aparat pemerintah, bea cukai,
kepolisian dan TNI yang menjadi beking dari penyelundupan ke luar dan ke dalam?
Babat saja preman dan organisasi preman yang berkedok kepemudaan dan kepartaian.
Sikat saja oknum aparat pajak yang tugasnya bukan me-PAJAK-in tapi me-PALAK-in
Libas saja oknum aparat pemerintah daerah yang cuma bisa memungut (baca
mengemis dan memeras) dari pengusaha di daerah.
Berantas saja oknum aparat pemerintahan pusat yang KKN.
Penjarakan saja oknum penegak hukum yang memeras dan KKN.
Tangkap saja pejabat BUMN yang korup.
Hukum pengusaha-pengusaha yang KKN juga.
Bangun infrastruktur yang memadai.
Ciptakan regulasi inti yang memadai.
Revisi UU Otonomi Daerah.
Turunkan tingkat inflasi.
Turunkan tingkat suku bunga.
Ngomong-ngomong soal tingkat suku bunga. Dapatkah Anda menghitung berapa jumlah
dana ekstra yang harus dikeluarkan untuk membayar bunga obligasi negara dan SBI
akibat dari kenaikan sukubunga sebagai akibat dari inflasi tinggi sebagai
dampak pencabutan subsidi BBM? Berapa SUBSIDI yang harus dipindahkan dari orang
miskin (rakyat banyak) ke orang kaya (pemilik obligasi)?
Kenapa BBCA sanggup mencetak pertumbuhan laba bersih di tengah kenaikan suku
bunga? Jawabannya, karena BBCA investasinya bukan hanya di kredit saja, tapi di
obligasi rekap juga pegang porsi sangat besar dan sebagian besar dari obligasi
tersebut adalah dengan suku bunga yang mengambang, maka tentu saja
penghasilannya akan meningkat. Duh, hebatnya manajemen BBCA, nggak kayak BMRI.
Jadi sebenarnya dengan tingginya SBI maka sisi pengeluaran bagi APBN juga
meningkat dengan tinggi.
Kenapa IDR dibiarkan begitu perkasa dengan begitu cepatnya? Bukankah hanya
menguntungkan importir dan merugikan eksportir? Bukankah hanya menurunkan daya
saing Indonesia?
Tapi..penguatan justru terjadi bukan karena menguatnya fundamental ekonomi,
tapi menguat karena tingginya tingkat bunga IDR. Siapa sih yang membayar bunga
itu? Tentu saja itu duit dari para pembayar pajak. Dari PPh21 Anda yang tiap
bulan dipotong sama perusahaan. Dari PPh Badan perusahaan-perusahaan. Dari
pungutan cukai rokok yang Anda hisap (siapa suruh Anda merokok?). Dari PPN yang
Anda bayar ketika membeli barang..dsb.dsb..
Negara China saja terus dikecam sama AS karena terus mempertahankan mata
uangnya dengan nilai yang undervalue, konon pula Indonesia sengaja memperkuat
mata uangnya hingga sedemikian rupa. BI boleh berbangga dan pemerintah boleh
berbangga, tapi yang ngerasain adalah para pembayar pajak yang tidak memperoleh
apa-apa. Duit pajaknya hanya lari ke bunga yang dibayar ke investor asing yang
memborong obligasi.
Kenapa sih pemerintah begitu "pintar"? Kenapa sih BI harus independen? Kenapa
BI tidak dibawah pemerintah saja seperti dulu? Toh yang mengatur negara ini
adalah pemerintah. Kenapa sih selalu mencotoh AS yang ekonominya sudah mapan?
Kenapa begitu susah untuk menurunkan SBI?
Salam,
IN
[Non-text portions of this message have been removed]
DILARANG KERAS MEMOSTING OPINI PRIBADI TENTANG POLITIK DI MILIS INI.
Silahkan lakukan itu di milis [EMAIL PROTECTED]
[EMAIL PROTECTED] untuk unsubscribe dari milis saham
[EMAIL PROTECTED] untuk subscribe ke milis saham
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/saham/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
