[ekonomi-nasional] [Editorial] Kembali Pada Konstitusi Anti-Kolonial
Kembali Pada Konstitusi Anti-Kolonial! Rabu, 18 Agustus 2010 |Editorial Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya tanggal 18 Agustus 1945, sebuah konstitusi baru telah ditetapkan oleh Panitia yang ditunjuk untuk menyempurnakan kemerdekaan Indonesia, dengan tambahan 6 orang dari kalangan pemuda, diantaranya, Sukarni, Chaerul Saleh dan Wikana. Itulah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. UUD ini pada dasarnya, selain dimaksudkan untuk memenuhi kelengkapan pendirian negara baru ini, juga ditujukan untuk memperkuat kemerdekaan negara yang sedang menghadapi ancaman serius dari negara-negara imperialis. UUD ini mempunyai sifat anti-kolonial dan anti-imperialis yang sangat kental. Di bagian preambule-nya dinyatakan bahwa kemerdekaan merupakan hak segala bangsa, dan tercantum seruan ke arah penghapusan penjajahan kolonial di atas dunia. Dalam perjalanannya, Indonesia beberapa kali mengalami pergantian konstitusi, yaitu tahun 1949 dengan konstitusi RIS, lalu pemberlakuan UUDS 1950, dan terakhir kembali pada UUD 1945 melalui dekrit 5 Juli tahun 1959. Konstitusi RIS sangat berbau federalistik, dan sangat sesuai dengan taktik kolonial untuk melakukan penetrasi di negara-negara bagian. Segera setelah rejim Soeharto berkuasa secara illegal, UUD 1945 mengalami pengkultusan yang luar biasa dalam berbagai cara, namun jiwa dan sifat anti-kolonialnya sudah dihilangkan. Naiknya Soeharto sudah merupakan penghianatan terhadap UUD 1945, karena telah memutar-haluan politik, ekonomi, dan kebudayaan; telah melakukan pembunuhan dan penyiksaan terhadap jutaan kaum kiri dan nasionalis. Selain itu, pada awal kekuasaannya, Soeharto pun menyetujui pengesahan UU Penanaman Modal Asing (PMA) yang telah merestorasi kekuasaan kolonialis dalam lapangan ekonomi di Indonesia. Tidak berhenti di situ, Soeharto telah melembagakan kediktatoran militeristik dengan menindas gerakan rakyat dan membunuh kehidupan demokrasi, padahal UUD 1945 menempatkan kedaulatan rakyat sebagai hal yang harus diutamakan dan mengakui prinsip-prinsip demokrasi. Tidak dapat dipungkiri, bahwa rejim Soeharto telah melakukan penyelewengan besar-besaran terhadap UUD 1945, menjadikannya sebagai dogma yang kasar dan menjauhkannya dari lapangan praktik. Salahnya, kemudian, ada yang menganggap bahwa Soeharto identik dengan UUD 1945. Padahal, jika kita perhatikan secara seksama, praktik kekuasan rejim Soeharto sangatlah bertolak belakang dengan UUD 1945. Paska kejatuhan Soeharto (reformasi?), UUD 1945 sudah empat kali mengalami perubahan (amandemen). Sebagian besar amandemen ini didorong oleh beberapa hal: Pertama, semangat anti-Soeharto yang kebablasan, seolah-olah Soeharto identik dengan UUD 1945, sehingga inti-sari UUD 1945 warisan founding father, misalnya pasal 33 UUD 1945, pun turut dibongkar. Kedua, ada kecenderungan untuk melemahkan UUD 1945, menghilangkan sifat anti-kolonial dan anti-imperialisme, demi membuka jalan bagi neo-kolonialisme dan imperialisme. Jadinya, perubahan ini justru menjadikan UUD 1945 hasil amandemen sebagai kuda tunggangan kepentingan neo-kolonialis untuk menjajah kembali bangsa dan tanah air Indonesia. Lebih parah lagi, bahwa proses amandemen ini dilakukan tanpa sedikit pun melalui konsultasi dengan seluruh rakyat. Di bawah pemerintahan SBY, konstitusi UUD 1945 makin diperlakukan tidak senonoh, terkait berbagai praktik kebijakan ekonomi, politik, dan budaya yang menindas rakyat; pendidikan dan kesehatan diserahkan kepada pasar, sebagian besar rakyat menganggur, kekayaan alam sebagian besar diserahkan pada pihak asing, fakir miskin dan anak terlantar diabaikan negara, dan lain sebagainya. Pada intinya, SBY telah menjadi penganut garis keras kebijakan neoliberal,jubah baru dari neo-kolonialisme modern. Tidak ada pilihan lain; jika kita hendak meluruskan kembali rel perjalanan bangsa ini, maka kita harus kembali kepada jiwa dan semangat proklamasi itu sendiri, termasuk di dalamnya adalah UUD 1945 yang anti-kolonial dan anti-imperialis. Namun demikian, sehubungan dengan perubahan jaman dan perkembangan masyarakat kita, tidak menutup kemungkinan bahwa beberapa pasal dalam UUD 1945 itu memerlukan perubahan-perubahan. Namun, perlu kami tegaskan, bahwa setiap perubahan terhadap konstitusi harus melalui konsultasi dan persetujuan rakyat; Referendum. Dengan kembali pada jiwa UUD 1945 yang anti-kolonial dan anti-imperialis, maka kita telah menemukan kembali Revolusi kita. Anda dapat menanggapi editorial kami di: redaksiberdik...@yahoo.com mailto:redaksiberdik...@yahoo.com http://berdikarionline.com/editorial/20100818/kembali-pada-konstitusi-an\ ti-kolonial.html http://berdikarionline.com/editorial/20100818/kembali-pada-konstitusi-a\ nti-kolonial.html [Non-text portions of this message have been removed]
[ekonomi-nasional] Rasialisme Dunia Pendidikan
http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/politics/7952448/Nick-Clegg-challenges-middle-class-domination-of-universities.html *Nick Clegg challenges middle-class domination of universities* New university funding rules will reduce the share of university places taken by middle class children, Nick Clegg has signalled. By James Kirkup, Political Correspondent Published: 5:08PM BST 18 Aug 2010 Photo: REX FEATURESThe Deputy Prime Minister suggested that school-leavers from better-off homes had taken a disproportionate number of higher education places in recent years. Britain suffers from an educational Apartheid where poorer youngsters are effectively frozen out of university places and the well-paid professional jobs that often follow, he said. [Non-text portions of this message have been removed] Ingin bergabung ke milis ekonomi-nasional? Kirim email ke ekonomi-nasional-subscr...@yahoogroups.com http://capresindonesia.wordpress.com http://infoindonesia.wordpress.comYahoo! Groups Links * To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ekonomi-nasional/ * Your email settings: Individual Email | Traditional * To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/ekonomi-nasional/join (Yahoo! ID required) * To change settings via email: ekonomi-nasional-dig...@yahoogroups.com ekonomi-nasional-fullfeatu...@yahoogroups.com * To unsubscribe from this group, send an email to: ekonomi-nasional-unsubscr...@yahoogroups.com * Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[ekonomi-nasional] Social System Overhaul (Sistem Sosial Turun Mesin)
http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-11013291 http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-11013291 Nick Clegg promises to overhaul social mobility The coalition will boost social mobility by focusing on helping children from deprived backgrounds, Nick Clegg has said. The deputy prime minister promised a more rounded approach than under Labour, whose investment of huge sums had made little discernible impact. Mr Clegg said he wanted to use education to improve people's lives. But Labour leadership contender David Miliband said the coalition's policies would damage social mobility. The debate comes as the coalition marks its 100th day in power. Start Quote Fairness means everyone having the chance to do well, irrespective of their beginnings [Non-text portions of this message have been removed] Ingin bergabung ke milis ekonomi-nasional? Kirim email ke ekonomi-nasional-subscr...@yahoogroups.com http://capresindonesia.wordpress.com http://infoindonesia.wordpress.comYahoo! Groups Links * To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ekonomi-nasional/ * Your email settings: Individual Email | Traditional * To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/ekonomi-nasional/join (Yahoo! ID required) * To change settings via email: ekonomi-nasional-dig...@yahoogroups.com ekonomi-nasional-fullfeatu...@yahoogroups.com * To unsubscribe from this group, send an email to: ekonomi-nasional-unsubscr...@yahoogroups.com * Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[ekonomi-nasional] Pelatihan Food Hygiene di Serpong, 21-22 Sept 2010, Audiometri di Serpong 23-24 Sept 2010.
Pelatihan Food Hygiene di Serpong, 21-22 Sept 2010, Audiometri di Serpong 23-24 Sept 2010. Food Hygiene di Serpong: Di kawasan Karawang dan Bekasi banyak sekali kasus terjadinya keracunan makanan di beberapa industri. Mereka kebingungan mau memasak sendiri atau masak di dapur provider. Kebingungan lebih bergolak ketika di masak di kantin perusahaan masih juga terjadi keracunan makanan. Apa sebabnya? Dalam pelatihan peserta diajak memahami cara baru mengawasi makanan, bukan hanya inspeksi secara berkala, melainkan semua mata rantai pengolahan makanan diawasi. Audiometri di Serpong: Audiometri banyak dilakukan perusahaan terutama kepada mereka yang terpajan kebisingan. Sebenarnya bukan itu saja. Belakangan ada beberapa bukti bahwa xylene yang banyak ditemukan dalam thinner cat, juga bisa menyebabkan ketulian telinga dan juga buta warna. Dengan perkataan lain audiometri harus dikerjakan secara serius untuk memantau mara bahaya ini. Pemeriksaan sudah menggunakan standard ISO 6189. Dengan demikian di mana saja kapan saja pemeriksaan audiometri pada seseorang bisa menghasilkan audiogram yang sama. Jika berminat silakan menghubungi Dewi di 08119697318 atau Atik di 0813105210490. Salam, Atik Dwi Suharti Staff Yayasan Sudjoko Kuswadji Bersaudara Konsultasi dan Pelatihan Kesehatan Kerja Jl Puyuh Timur III EG 3 No 1 Bintaro Jaya Sektor 5 Jurang Manggu Timur Tangerang 15222 Banten Indonesia Telepon: +62217343651 Fax: +62217358966 Email:atikdwisuha...@yahoo.co.id HTTP://www.yayasansudjokokuswadji.org/ [Non-text portions of this message have been removed]
[ekonomi-nasional] Pidato Politik KP-PRP dalam rangka HUT RI ke-65
Pidato Politik Pimpinan Komite Pusat Perhimpunan Rakyat Pekerja Nomor: 266/PI/KP-PRP/e/VIII/10 (Disampaikan pada saat HUT RI ke-65, 17 Agustus 2010) “5 Setan Dunia Musuh Demokrasi Rakyat Pekerja” Mari Kibarkan Panji-panji Perang, Lawan Sampai Menang! Jakarta, 17 Agustus 2010 Terbanglah garudaku, Singkirkanlah kutu-kutu di sayapmu, Berkibarlah benderaku, Jangan ragu dan jangan malu, Bahwa sesungguhnya kita mampu (“Bangunlah Putra-putri Pertiwi”, Iwan Fals) Kawan-kawan seperjuangan, Hari ini kita mengenang kembali Proklamasi Kemerdekaan RI dalam umur 65 tahun. Waktu melangkah terus, bangsa Indonesia masih jatuh bangun dalam membangun demokrasi. Model demokrasi seperti apa yang dicari oleh Indonesia? Jika menurut konsepsi umum, Indonesia pernah bereksperimen dengan demokrasi parlementer/liberal (1950-1959), demokrasi terpimpin (1959-1966), dan demokrasi Pancasila di bawah Jenderal Soeharto (1966-1998). Kemudian, pada saat ini di bawah Jenderal SBY-Boediono, Indonesia melangkah pada model demokrasi yang menggunakan pemilihan langsung presiden, gubernur, bupati, dan walikota sebagai mekanisme yang disebut demokratis. Namun, eksperimen model demokrasi selama eksistensi kemerdekaan Indonesia ada, seperti bangunan tanpa fondasi yang ambruk disikat gempa tanpa meninggalkan internalisasi pengetahuan dan tradisi yang demokratis. Sebagai rakyat pekerja yang setia membayar pajak negara, pada kesempatan ini, mari kita blejeti model-model demokrasi —yang telah disebutkan itu— yang dicangkokkan di negeri ini sejak 17 Agustus 1945, yang terbukti mengalienasikan (mengasingkan) rakyat pekerja dengan relasi-relasi sosial-budayanya terhadap kontrol ekonomi-politik negara. Kawan-kawan seperjuangan, Mengapa eksperimen demokrasi dalam sejarah Indonesia merdeka tak menginternalisasikan suatu pengetahuan dan tradisi, baik dalam tatanan pemerintahan maupun relasi dalam berkehidupan bersama sebagai rakyat Indonesia? Mengapa makin lama rakyat pekerja makin merasa tak betah hidup di tanah air sendiri sebagai satu ikatan bangsa yang multi-etnik dan multi-agama, yang di dalamnya terdapat relasi sosial oleh karena perbedaan gender maupun perbedaan kelas? Mengapa rakyat pekerja teralienasi dari model-model demokrasi yang pernah dilahirkan maupun yang sedang dipraktekkan, selama 65 tahun Indonesia merdeka? Jawabannya hanya satu kalimat: Karena konsepsi demokrasi kita merupakan musyawarah mufakat dengan “5 Setan Dunia”, untuk menyingkirkan, mengucilkan, “membunuh” rakyat pekerja dari kehidupannya yang layak. Siapa “5 Setan Dunia” itu? Ialah Neoliberalisme, Kolonialisme, Imperialisme, Patriarkisme, dan Fundamentalisme (NEKOLIMPATFU). Kawan-kawan seperjuangan, Secara kesejarahan, Indonesia adalah negara bangsa yang lahir dari kolonialisme. Kolonialisme telah menjajah sekitar 4 abad lamanya dan berganti-ganti alih kekuasaan dari VOC (perusahaan multinasional pertama di dunia), Hindia Belanda, Inggris, Jepang, sampai kemudian Indonesia mempunyai peluang mendeklarasikan kemerdekaannya di tengah kecamuk Perang Dunia II. Secara formal Soekarno-Hatta —atas desakan pemuda revolusioner— mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, tetapi masyarakat internasional baru mengakuinya pada 1949. Sedangkan dari perspektif Belanda, baru mengakui kedaulatan kemerdekaan Indonesia pada Oktober 2005. Ini artinya apa? Dari aspek ekonomi, kepentingan Belanda menjajah Indonesia pada mulanya bukan untuk kepentingan politik dan militer, melainkan untuk kepentingan dagang (bisnis). VOC bukan sama dengan pemerintah Belanda, melainkan konsorsium 6 kamar dagang (investasi) di Belanda. Sehingga kolonialisme di Indonesia berwatak mencari peruntungan dagang dengan memonopoli komoditi hasil bumi sejak rempah-rempah, kayu cendana, beras, kopi, tembakau hingga tambang, laut, hutan, dan lain-lain. Maka terang sudah, disain kolonisasi atas Indonesia hanya menjadikan negeri ini sebagai sumber bahan baku sekaligus pasar —sebagai teritorial untuk memutar kapital modal internasional. Kemerdekaan yang dideklarasikan pada saat itu merupakan gagasan, agar Indonesia tidak lagi menjadi sumber bahan baku dan pasar bagi kepentingan korporasi perusahaan internasional. Syaratnya, secara domestik harus berdikari untuk mengurus dirinya sendiri dari campur tangan kekuatan korporasi modal internasional yang kemudian disebut kaum imperialis. Secara politik, berarti Indonesia harus menciptakan demokrasi yang memberikan kedaualtan kepada rakyat pekerja untuk menentukan sendiri bentuk struktur ekonominya yang tak berwatak kolonial. Tetapi, rupanya tak semudah Soekarno membaca teks proklamasi di Lapangan Ikada pada 17 Agustus 1945. Sebab, tak lama sesudah itu, pemerintah Indonesia yang merdeka mengadakan transaksi utang kepada imperialisme —karena sebuah kenyataan penguasaan modal terpusat di tangan imperialis, dan Indonesia berada dalam
