RE: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah
Teman2 IAGI, Sudah waktunya IAGI membantu Pemerintah demi kepentigan kita sendiri, yaitu mendapatkan pekerjaan. Salah satu contoh yang perlu dapat tanggapan adalah keputusan MK. Saya cuma melihat dari sudut manfaatnya bagi IAGI dan bukan dari sudut hukumnya. Kenyataannya sudah ada tiga keputusan MK dalam kurun waktu empat tahun yang menurut saya pelaksanaanya bisa dianggap merugikan IAGI dan anggotanya. Pertama adalah pembubaran BPMIGAS. Kedua adalah ttg. UU air tanah yang diberikan kepada Asing untuk kemasan air minum. Ketiga yang baru terjadi bulan lalu dan dibahas oleh Pak Noor adalah pembatalan Pasal 11 yang melarang swasta termasuk asing untuk penyediaan listrik. Padahal Pemerintah tidak punya uang untuk mengerjakan sendiri. Berarti akan ada stagnasi. Memang akirnya listrik yang dikelola swasta akan dilanjutkan juga dengan merubah atau mengeluarkan peraturan baru seperti yang diutarakan Pak Noor. Tapi ini memerlukan biaya dan waktu yang sebetulnya tidak perlu. Kita sering bikin peraturan yang merugikan diri sendiri. Namun, "damage has been done", investor baru takut dan mundur. Produksi batubara akan turun menunggu peraturan baru? Geologist nganggur. Investor Geothermal mulai bertanya, kapan giliran kita? Sebagai contoh kita lihat sejarah BPMIGAS yang dibubarkan karena dianggap inkonstitutional. BPMIGAS sudah berjalan 11 tahun. Ditutup langsung termasuk cabang tidak diperkenankan beroperasi. Semua sedang rapat diluar kota dipanggil pulang. Semua yang ada logo BPMIGAS tidak boleh dikeluarkan dan diganti termasuk email, fax, dsb. Selama kurang lebih seminggu terjadi stagnasi total. Pergantian crew berhenti. Investor diluar negeri bingung, tidak bisa berhubungan. Mereka bertanya apakah kontrak PSC yang ditandatangani dengan BPMIGAS masih berlaku? Konsultan asing menyebutkan sebagai "Draconian Law" atau hukum rimba yang berlaku abad 16/17 di Eropa. Kerugian prusahaan bisa triljunan. Yang rugi akirnya Pemerintah karena K3S akan menagih lewat Cost recovery. Kita perlu bertanya? Apakah perubahan dari BPMIGAS ke SKKMIGAS membawa manfaat bagi Negara? Apakah perlu begitu drastis? Apakah keputsuan MK yad. bisa diberi tenggang waktu? Apa yang perlu diganti, sistim, orang, atau undang-undangnya? Diperlukan pengarahan yang jelas. Apakah setelah setahun berjalan, MK perlu datang untuk menguji? Dsb. Kalau tidak ada perbaikan, berarti cuma ganti baju, karena semua sama kecuali pimpinan yang diganti. Mungkin ada anggota IAGI yang pandai menulis dan sedang ngangur bisa menulis sejarahnya dimulai dari Pertamina/BKKA menjadi BPMIGAS lalu SKKMIGAS. Buku demikian pasti akan sangat bermanfaat bagi kita semua termasuk orang hukum. IAGI bisa sponsor dan saya akan bantu. Ini merupakan kontribusi IAGI nyata. Salam, HL Ong From: iagi-net@iagi.or.id [mailto:iagi-net@iagi.or.id] On Behalf Of Ong Han Ling Sent: Saturday, January 14, 2017 11:36 PM To: iagi-net@iagi.or.id Subject: RE: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah Pak Noor, Terima kasih atas comment. Saya langsung memberi comment dengan warna biru. Prinsip yang saya ingin utarakan adalah bahwa kita rela membayar tinggi impor minyak diesel dan mendatangkan LNG dari Arun yang mahal, nanmun PLN tidak rela memberi harga wajar kepada gas, uap geothermal, dan CBM yang ada di Sumatra Selatan dan Jawa Barat. Kekurangan energi di Jawa Barat sudah kita ketahui sejak 2000, tetapi K3S tidak melakukan eksploprasi karena harga yang dipatok PLN, pembeli satu-satunya, terlalu rendah dan tidak wajar (Ingat perkataan Pak Sigit bahwa betapapun kayanya SDM, semuanya tergantung pada kebijakan Pemerintah!). Hasilnya, Geologist kita ngangur. Salam, HL Ong From: iagi-net@iagi.or.id [mailto:iagi-net@iagi.or.id] On Behalf Of noor syarifuddin Sent: Thursday, January 12, 2017 7:34 AM To: iagi-net@iagi.or.id Subject: Re: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah Pak Ong, sedikit koreksi mungkin dari yang saya ketahui: - fasilitas FSRU di teluk Jakarta dioperasikan oleh Nusantara Regas yang merupakan perusahaan JV antara PGN dan PERTAMINA. Betul. PT Nusantara Regas didirikan tahun 2010 untuk supply gas PLN Muara Karang dan Tg. Priok. Prinsip PT adalah mencari keuntungan, apalagi karena sifatnya monopoli tanpa ada tandingan. Seharusnya PLN protes (mungkin ada faktor politik?). - FSRU Jakarta ini menerima gas dari Bontang dan juga Tangguh sesuai alokasi (bukan karena membatalkan kontrak dgn Taiwan). Waktu pertama kali, LNG didatangkan dari Bontang, Tangguh belum berproduksi penuh. Pembatalan kontrak bukan yang jangka panjang, tetapi kalau tidak salah "spot market LNG" yang pada waktu itu mulai berkembang. - yang di Lampung (bukan Jambi), PGN menyewa FSRU untuk menerima gas dan mendistribusikan gas ke wilayah SumSel. Betul Pak, regassing LNG dibangun di offshore Lampung dan sudah beroperasi sejak akir 2014. Gas selain dipakai di Lampung juga
RE: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah
Pak Noor, Trima kasih ata keterangannya. Memang rupanya banyak permainan hingga harga gas cuma dihargai S1/mmbtu dan regassing sampai $5/mmbtu. Kalau K3S cuma dapat $1/mmbtu, tidak ada yang explorasi dan geologist kita ngangur. Salam, HL Ong From: iagi-net@iagi.or.id [mailto:iagi-net@iagi.or.id] On Behalf Of noor syarifuddin Sent: Tuesday, January 17, 2017 1:33 PM To: iagi-net@iagi.or.id Subject: Re: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah Selamat siang Pak Ong, Saya sepakat soal monopoli PLN yang menjadikan pasar gas tidak berjalan dengan baik/normal. Soal monopoli NR di pasar gas Jakarta rasanya tergantung bagaimana kita melihatnya Pak... mereka yang invest utk RFSUnya dan tidak ada competitor ya jadinya seperti itu.. proses transportasi dan regassing LNG itu bisa makan biaya 5-6 US$ sendiri... jadi wajar saja akhirnya harga gasnya naik cukup tinggi.. yang pusing sekarang untuk FSRU Benoa di Bali, Menteri memutuskan harga gas dipatok di 6 US$ di plant gate artinya produsen gas (K3S dan Negara) hanya dapat 1 US$/mmbtu... Waktu pertama kali, LNG didatangkan dari Bontang, Tangguh belum berproduksi penuh. Pembatalan kontrak bukan yang jangka panjang, tetapi kalau tidak salah "spot market LNG" yang pada waktu itu mulai berkembang. Rasanya bukan Pak, silakan Bapak buka majalah Tempo sekitar tahun 2014 soal ramainya kasus spot cargonya Tangguh... :-) Jadi sebetulnya redundant, dua regassing unit untuk Jakarta? Akir-akir ini FRSU Lampung berhenti selama beberapa bulan karena permintaan kurang. Ini adalah ineffisiensi. Gas dari FSRU Lampung dikirim ke Banten karena PLN tidak mau beli dengan harga yang cukup mahal (+5-6 US$ dari harga LNGnya untuk proses regasing)... sementara PGN sebagai pengelola FRSU harus bayar sewa, jadilah bleeding mereka... Saya juga tambah heran kalau sekarang ada wacana mau buat satu FSRU lagi di Banten.. kalau ini menurut saya betul-betul ineffisiensi... Saya perkirakan demikian. Tapi manfaat nya kurang karena kebutuhan energi di Arun kecil, volume terbesar disalurkan dengan pipa ke Medan. Inefficiency (mungkin ada faktor politik?). LNG yg masuk ke Arun memang ditujukan untuk konsumsi industri di sumatera utara Pak dan bukan untuk Arus itu sendiri... hanya saja karena rantainya panjang, ada fee tambahan yang menjadikan gasnya bisa sampai 14 US$/mmbtu dan oleh karenanya indutsri di sana teriak semua :-) Sebenarnya tata kelola gas yang bagus dan sudah terbukti jalan adalah di Kalimantan timur... bayangkan Pupuk Kaltim V bisa membayar hanya 5-6 US$/mmbtu untuk gas dari lapangan Ruby yang lokasinya berjarak lebih dari 500km (via pipa bawah laut maupun pida di daratan)... ini karena skema pengembangan pipanya masuk di paket hulu dan menjadi infrastruktur milik Negara... salam, 2017-01-14 22:35 GMT+07:00 Ong Han Ling : Pak Noor, Terima kasih atas comment. Saya langsung memberi comment dengan warna biru. Prinsip yang saya ingin utarakan adalah bahwa kita rela membayar tinggi impor minyak diesel dan mendatangkan LNG dari Arun yang mahal, nanmun PLN tidak rela memberi harga wajar kepada gas, uap geothermal, dan CBM yang ada di Sumatra Selatan dan Jawa Barat. Kekurangan energi di Jawa Barat sudah kita ketahui sejak 2000, tetapi K3S tidak melakukan eksploprasi karena harga yang dipatok PLN, pembeli satu-satunya, terlalu rendah dan tidak wajar (Ingat perkataan Pak Sigit bahwa betapapun kayanya SDM, semuanya tergantung pada kebijakan Pemerintah!). Hasilnya, Geologist kita ngangur. Salam, HL Ong From: iagi-net@iagi.or.id [mailto:iagi-net@iagi.or.id] On Behalf Of noor syarifuddin Sent: Thursday, January 12, 2017 7:34 AM To: iagi-net@iagi.or.id Subject: Re: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah Pak Ong, sedikit koreksi mungkin dari yang saya ketahui: - fasilitas FSRU di teluk Jakarta dioperasikan oleh Nusantara Regas yang merupakan perusahaan JV antara PGN dan PERTAMINA. Betul. PT Nusantara Regas didirikan tahun 2010 untuk supply gas PLN Muara Karang dan Tg. Priok. Prinsip PT adalah mencari keuntungan, apalagi karena sifatnya monopoli tanpa ada tandingan. Seharusnya PLN protes (mungkin ada faktor politik?). - FSRU Jakarta ini menerima gas dari Bontang dan juga Tangguh sesuai alokasi (bukan karena membatalkan kontrak dgn Taiwan). Waktu pertama kali, LNG didatangkan dari Bontang, Tangguh belum berproduksi penuh. Pembatalan kontrak bukan yang jangka panjang, tetapi kalau tidak salah "spot market LNG" yang pada waktu itu mulai berkembang. - yang di Lampung (bukan Jambi), PGN menyewa FSRU untuk menerima gas dan mendistribusikan gas ke wilayah SumSel. Betul Pak, regassing LNG dibangun di offshore Lampung dan sudah beroperasi sejak akir 2014. Gas selain dipakai di Lampung juga disalurkan dengan pipa ke Jawa Barat dan Jakarta, berkompetisi dengan PT Nusantara Regas di Jakarta. Jadi sebetulnya redundant, dua reg
Re: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah
Selamat siang Pak Ong, Saya sepakat soal monopoli PLN yang menjadikan pasar gas tidak berjalan dengan baik/normal. Soal monopoli NR di pasar gas Jakarta rasanya tergantung bagaimana kita melihatnya Pak... mereka yang invest utk RFSUnya dan tidak ada competitor ya jadinya seperti itu.. proses transportasi dan regassing LNG itu bisa makan biaya 5-6 US$ sendiri... jadi wajar saja akhirnya harga gasnya naik cukup tinggi.. yang pusing sekarang untuk FSRU Benoa di Bali, Menteri memutuskan harga gas dipatok di 6 US$ di plant gate artinya produsen gas (K3S dan Negara) hanya dapat 1 US$/mmbtu... Waktu pertama kali, LNG didatangkan dari Bontang, Tangguh belum berproduksi penuh. Pembatalan kontrak bukan yang jangka panjang, tetapi kalau tidak salah "spot market LNG" yang pada waktu itu mulai berkembang. Rasanya bukan Pak, silakan Bapak buka majalah Tempo sekitar tahun 2014 soal ramainya kasus spot cargonya Tangguh... :-) Jadi sebetulnya redundant, dua regassing unit untuk Jakarta? Akir-akir ini FRSU Lampung berhenti selama beberapa bulan karena permintaan kurang. Ini adalah ineffisiensi. Gas dari FSRU Lampung dikirim ke Banten karena PLN tidak mau beli dengan harga yang cukup mahal (+5-6 US$ dari harga LNGnya untuk proses regasing)... sementara PGN sebagai pengelola FRSU harus bayar sewa, jadilah bleeding mereka... Saya juga tambah heran kalau sekarang ada wacana mau buat satu FSRU lagi di Banten.. kalau ini menurut saya betul-betul ineffisiensi... Saya perkirakan demikian. Tapi manfaat nya kurang karena kebutuhan energi di Arun kecil, volume terbesar disalurkan dengan pipa ke Medan. Inefficiency (mungkin ada faktor politik?). LNG yg masuk ke Arun memang ditujukan untuk konsumsi industri di sumatera utara Pak dan bukan untuk Arus itu sendiri... hanya saja karena rantainya panjang, ada fee tambahan yang menjadikan gasnya bisa sampai 14 US$/mmbtu dan oleh karenanya indutsri di sana teriak semua :-) Sebenarnya tata kelola gas yang bagus dan sudah terbukti jalan adalah di Kalimantan timur... bayangkan Pupuk Kaltim V bisa membayar hanya 5-6 US$/mmbtu untuk gas dari lapangan Ruby yang lokasinya berjarak lebih dari 500km (via pipa bawah laut maupun pida di daratan)... ini karena skema pengembangan pipanya masuk di paket hulu dan menjadi infrastruktur milik Negara... salam, 2017-01-14 22:35 GMT+07:00 Ong Han Ling : > Pak Noor, > > > > Terima kasih atas comment. Saya langsung memberi comment dengan warna biru. > > > > Prinsip yang saya ingin utarakan adalah bahwa kita rela membayar tinggi > impor minyak diesel dan mendatangkan LNG dari Arun yang mahal, nanmun PLN > tidak rela memberi harga wajar kepada gas, uap geothermal, dan CBM yang ada > di Sumatra Selatan dan Jawa Barat. Kekurangan energi di Jawa Barat sudah > kita ketahui sejak 2000, tetapi K3S tidak melakukan eksploprasi karena > harga yang dipatok PLN, pembeli satu-satunya, terlalu rendah dan tidak > wajar (Ingat perkataan Pak Sigit bahwa betapapun kayanya SDM, semuanya > tergantung pada kebijakan Pemerintah!). Hasilnya, Geologist kita ngangur. > > > > > Salam, > > > > HL Ong > > > > *From:* iagi-net@iagi.or.id [mailto:iagi-net@iagi.or.id] *On Behalf Of *noor > syarifuddin > *Sent:* Thursday, January 12, 2017 7:34 AM > *To:* iagi-net@iagi.or.id > *Subject:* Re: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah > > > > Pak Ong, > > > > sedikit koreksi mungkin dari yang saya ketahui: > > > > - fasilitas FSRU di teluk Jakarta dioperasikan oleh Nusantara Regas yang > merupakan perusahaan JV antara PGN dan PERTAMINA. Betul. PT Nusantara > Regas didirikan tahun 2010 untuk supply gas PLN Muara Karang dan Tg. Priok. > Prinsip PT adalah mencari keuntungan, apalagi karena sifatnya monopoli > tanpa ada tandingan. Seharusnya PLN protes (mungkin ada faktor politik?). > > - FSRU Jakarta ini menerima gas dari Bontang dan juga Tangguh sesuai > alokasi (bukan karena membatalkan kontrak dgn Taiwan). Waktu pertama > kali, LNG didatangkan dari Bontang, Tangguh belum berproduksi penuh. > Pembatalan kontrak bukan yang jangka panjang, tetapi kalau tidak salah > "spot market LNG" yang pada waktu itu mulai berkembang. > > - yang di Lampung (bukan Jambi), PGN menyewa FSRU untuk menerima gas dan > mendistribusikan gas ke wilayah SumSel. Betul Pak, regassing LNG dibangun > di offshore Lampung dan sudah beroperasi sejak akir 2014. Gas selain > dipakai di Lampung juga disalurkan dengan pipa ke Jawa Barat dan Jakarta, > berkompetisi dengan PT Nusantara Regas di Jakarta. Jadi sebetulnya > redundant, dua regassing unit untuk Jakarta? Akir-akir ini FRSU Lampung > berhenti selama beberapa bulan karena permintaan kurang. Ini adalah > ineffisiensi. > > - Fasilitas regasing di Arun setahu saya alokasi gasnya dari Tangguh. Saya > perkirakan demikian. Tapi manfaat nya kurang karena kebutuhan energi di > Arun kecil, volume terbesar disalurkan dengan pipa ke Medan. Inefficiency > (mungkin ada faktor politik?). > > > > > > > > salam, > > > > 2017-01-11 21:00 GMT+07:00 Ong Han Ling : > >