Setuju Bung Nizami!
Kemarin malam, saya naik sekaligus mengobrol dengan tukang Bajaj:
Dalam sehari sekarang beliau paling banter dapat pemasukkan 90 ribu:
Namun 90 ribu itu harus dikurangi 30 ribu setoran dan 47 ribu bensin.
Sehingga hingga larut malam, dia hanya membawa pulang uang sebanyak 13
ribu.
Dan satu lagi: itu pun belum dikurangi ongkos pulang ke Tambun (beliau
beroperasi di Matraman)...
Bayangkan...!
Salam,
-Original Message-
From: ppiindia@yahoogroups.com [mailto:[EMAIL PROTECTED] On
Behalf Of A Nizami
Sent: Monday, October 24, 2005 8:53 AM
To: sabili; ppiindia@yahoogroups.com; lisi
Subject: [ppiindia] Makro Ekonomi - Detail = Rakyat Sengsara
Pada setiap momen kenaikan harga BBM, para ahli
ekonomi makro cenderung meramalkan angka yang
indah-indah. Misalnya kenaikan harga BBM akan
mengurangi jumlah kemiskinan, akan meningkatkan
lowongan kerja, akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi,
dan sebagainya.
Namun mereka melupakan proses pemiskinan massal yang
terjadi akibat naiknya biaya hidup hingga mencapai
67%.
Para ekonom (terutama kaum neoliberalis) hanya
memperkirakan harga barang akan naik antara 0,3-0,5%
untuk setiap kenaikan BBM sebesar 10%. Jadi kenaikan
BBM sekitar 125% akan menaikan harga barang 12,5%
saja.
Padahal realitanya kenaikan harga minyak tanah dari Rp
900/liter jadi Rp 3.000/liter (di pasar) naik 233%.
Pertamina angkat tangan soal ini.
Telur dari Rp 7.500/kg jadi Rp 11.000/kg naik sebesar
47%. Bis kota naik dari Rp 1.200 menjadi Rp 2.000,
naik sebesar 67%.
Harap diingat, transportasi dan makanan adalah
komponen terbesar dari biaya hidup. Sebagai contoh,
jika satu keluarga dengan 2 anak sebelumnya
menghabiskan biaya transportasi Rp 12.000/hari dan
biaya makanan Rp 15.000/hari, dalam satu bulan mereka
menghabiskan Rp 264.000 untuk transport dan Rp 330.000
untuk makan. Begitu terjadi kenaikan harga BBM,
pengeluaran mereka bertambah menjadi Rp 428.000 untuk
transport dan Rp 425.000 untuk makan. Naik Rp 259.000
rupiah hanya dari 2 komponen saja. Belum dari Listrik,
PAM, minyak tanah/gas, biaya sekolah, dsb.
Oleh karena itu, angka inflasi 12% menurut saya amat
dikecilkan karena angka kenaikan untuk 2 komponen saja
sekitar 43%. Paling tidak angka inflasi yang real bisa
mencapai 35%.
Sementara gaji orang-orang tersebut sulit bertambah
karena perusahaan juga sudah menanggung beban biaya
operasi yang bertambah. Sekali lagi ini adalah proses
pemiskinan massal.
Memang pemerintah akan mendapat pertambahan pendapatan
paling tidak sebesar 86% dari kenaikan harga BBM
sebesar 125%. Pemerintah mendapat tambahan dana
sekitar Rp 126 trilyun dari selisih harga (Rp
4.500-2.400/liter) di sisi lain rakyat harus
menanggung beban akibat kenaikan harga sebesar sekitar
Rp 180 trilyun/tahun dengan asumsi tiap 60 juta
keluarga menanggung tambahan biaya Rp 250 ribu/bulan
akibat kenaikan harga BBM.
Di satu sisi pemerintah naik penerimaanya (sebesar Rp
126 trilyun) - ini yang dihitung para ahli ekonomi
makro. Di sisi lain rakyat bertambah melarat karena
harus mengeluarkan tambahan dana Rp 180 trilyun - ini
kelihatannya tidak dihitung oleh para ekonom
neoliberal tersebut.
Para investor baru, khususnya perusahaan minyak
seperti Shell, Chevron, Exxon, mungkin akan masuk
berinvestasi untuk membangun SPBU sendiri akibat harga
BBM naik di sini. Jumlah investasi mereka niscaya
dicatat oleh para ekonom tersebut. Ini adalah satu
pertumbuhan ekonomi.
Namun angka investasi yang hilang akibat hengkangnya
perusahaan-perusahaan asing atau pun tutupnya
pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan karena
kenaikan biaya niscaya akan luput dari perhatian
mereka.
Di berbagai media massa diberitakan Menaker Fahmi
Idris memprediksi akan terjadi PHK terhadap 1 juta
karyawan akibat kenaikan harga BBM (padahal sebelumnya
dia memprediksi lowongan kerja bertambah). Berarti 1
juta karyawan berikut 3 juta anggota keluarganya
kehilangan nafkah sebesar Rp 8,4 trilyun.
Oleh karena itu, angka kemajuan ekonomi sebesar 6%
yang diutarakan ekonom seperti Chatib Basri itu
seperti fatamorgana bagi rakyat kecil. Angka itu hanya
manis bagi pemerintah dan perusahaan-perusahaan
minyak, tapi pahit bagi mayoritas rakyat Indonesia dan
perusahaan-perusahaan menengah bawah.
Bangkrutnya ribuan perusahaan kecil, misalnya tekstil
yang mempekerjakan ratusan ribu buruh meski
tergantikan oleh puluan perusahaan besar dengan
puluhan ribu buruh dengan omset yang lebih besar meski
secara angka hebat, namun tidak bagi peluang mencari
nafkah bagi rakyat Indonesia.
Besarnya angka Gross Domestic Product Indonesia tak
diiringi dengan pemerataan pendapatan. 200 keluarga
Indonesia menguasai 80% uang yang ada di Indonesia.
Kita tahu bagaimana sebagian saham keluarga HM
Sampoerna dibeli sebesar Rp 60 trilyun oleh Phillip
Morris.
Tahun 2003 GNP per capita di Indonesia diperkirakan
mencapai US$ 741/tahun
(http://www.studentsoftheworld.info/country_information.php?Pays=IDN).
Atau tiap orang dapat Rp 617.600/bulan atau 1 keluarga
dengan 2 anak dapat Rp 2,47
