Pertama-tama yng disampaikan alasan gedung dah miring...sekarang bilangnya Rp.
1,8 T ngak ada artinya dibandingkan Rp.1.100 T APBN yang diawasi DPR
Gedung Baru
Ketua DPR: Rp 1 Triliun Tak Ada Artinya
Laporan wartawan KOMPAS.com Inggried Dwi Wedhaswary
Senin, 3 Mei 2010 | 18:20 WIB
KOMPAS.com/Caroline Damanik
JAKARTA, KOMPAS.com Ketua DPR Marzuki Alie angkat bicara mengenai rencana
pembangunan gedung baru yang konon dianggarkan Rp 1,8 triliun.
Marzuki mengatakan, angka Rp 1 triliun-an itu tak ada artinya jika dibandingkan
dengan penguatan dan peningkatan kualitas kerja Dewan dengan adanya gedung baru
tersebut. Adanya gedung baru dinilai akan meningkatkan kinerja dan fungsi Dewan
dalam pengawasan, budgeting, dan legislasi.
"Kami bercita-cita ingin agar DPR menghasilkan produk berkualitas. Kalau orang
bilang, belum kerja sudah minta bangunan baru, maka kami berpikirnya jauh ke
depan. Nilai Rp 1 triliun dibandingkan Rp 1.100 triliun yang diawasi oleh Dewan
tidak ada artinya," kata Marzuki dalam jumpa pers di Gedung DPR, Jakarta, Senin
(3/5/2010) petang.
Ia mengatakan, DPR harus berani mengambil keputusan pembangunan gedung itu
untuk perbaikan kinerja ke depan. Alasan pembangunan gedung baru, kata dia,
semata-mata karena Gedung Nusantara I sudah melebihi kapasitas.
Gedung dengan daya tampung 800 orang saat ini sudah dihuni sekitar 2500 orang.
"Percayalah, kami akan mengawasi prosesnya. Kalau fungsi pengawasan budgeting
dilakukan dengan baik, Rp 1 triliun itu enggak ada artinya. Banyak manfaat dan
penghematan yang bisa dilakukan, kalau tugas pengawasan berjalan baik. Jangan
lihat nilai rupiah, tapi nilai manfaatnya," ujarnya.
Mengenai anggaran Rp 1,8 triliun, Marzuki menjelaskan bahwa hal itu belum
diputuskan. Untuk tahap awal, Rp 250 miliar disetujui untuk menyiapkan grand
design yang ditargetkan selesai pada Agustus mendatang. Anggaran Rp 1,8 triliun
merupakan keputusan DPR 2004-2009.
"Untuk perencanaan gedung setinggi 36 lantai di atas tanah 150.000 meter
persegi, berarti harga per meter mencapai Rp 16 juta. "Angka itu sangat mahal.
Kan ada standarnya. Kami akan sangat hati-hati dengan angka ini," ujar mantan
Sekjen Partai Demokrat tersebut.
===
Tidak Ada Laporan Kemiringan Gedung DPR
Laporan wartawan KOMPAS Haryo Damardono
Senin, 3 Mei 2010 | 17:01 WIB
KOMPAS.com/Caroline Damanik
JAKARTA, KOMPAS.com Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian
Pekerjaan Umum Sumaryanto Widayatin menegaskan, dalam laporan Badan Penelitian
dan Pengembangan Permukiman Kementerian PU tidak ada laporan mengenai
kemiringan Gedung Nusantara I DPR.
"Dengan ketinggian gedung 99 meter, apabila terjadi kemiringan 7 derajat, maka
(gedung) akan mengalami simpangan (miring) 8 meter. Itu pasti terlihat jelas,"
kata Sumaryanto Widayatin, Senin (3/5/2010) di Jakarta.
Kementerian PU sebenarnya sudah mengaudit konstruksi gedung itu pada bulan
Oktober 2009. Audit konstruksi itu atas permintaan DPR untuk meneliti dampak
gempa bumi tanggal 2 September 2009.
Menurut Sumaryanto, pemeriksaan dilakukan dalam dua tahap. Pertama, pemeriksaan
visual. Kedua, pemeriksaan detail. Pemeriksaan visual untuk mengidentifikasi
jenis dan tingkat kerusakan secara visual dengan atau tanpa pengujian lapangan
dan analisis struktur keseluruhan, baik terhadap kerusakan komponen nonstruktur
maupun struktur.
=
Gedung Baru DPR Selesai 7 Tahun
Laporan wartawan KOMPAS.com Inggried Dwi Wedhaswary
Senin, 3 Mei 2010 | 16:11 WIB
KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO
Gedung Bundar DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (9/12).
JAKARTA, KOMPAS.com Anggaran Rp 25 miliar untuk tahap pertama pembangunan
gedung baru DPR disetujui dalam APBN-P tahun 2010. Dengan rancangan anggaran
total Rp 1,8 triliun, gedung tersebut akan selesai dalam 7 tahun anggaran. Hal
itu dikatakan Ketua Badan Anggaran DPR Harry Azhar Azis, Senin (3/5/2010) di
Gedung DPR, Jakarta.
"Anggarannya sudah dialokasikan Rp 250 miliar untuk tahap pertama di tahun
2010. Berarti gedung itu baru bisa terhuni 7 tahun kemudian. Dan yang menghuni
bukan kami-kami, tapi anggota yang mendatang. Tapi rancangan anggaran belum
clear," ujar Harry.
Gedung Nusantara I, yang merupakan pusat ruangan anggota Dewan, dinyatakan tak
layak huni karena sudah melebihi kapasitas. Harry mempertanyakan pernyataan
Kementerian PU yang mengungkapkan bahwa gedung tersebut tak mengalami kerusakan
berarti dan masih layak untuk ditinggali.
"Saya tanya kembali ke PU, berani enggak nyatakan gedung itu layak huni?
Menteri PU-nya harus mengatakan itu layak huni. Beberapa anggota DPR saja sudah
tidak mau tinggal di situ," kata anggota Fraksi Partai Golkar ini.
Dari rancangan biaya Rp 1,8 triliun, untuk konstruksi bangunan dialokasikan Rp
1,6 triliun dan Rp 200 miliar untuk perlengkapan dalam gedung.
Bagaimana nasib Gedung Nusantara I? "Gedung lama akan digunakan untuk staf
ahli. Tapi bukan berarti nyawa staf ahli lebih rendah dibandingkan dengan nyawa
anggota Dewan
