Anggota DPR aja ada yang belum ber-NPWP. APA KATA DUNIA ?
Jumat, 02/10/2009 00:00 WIB Waduh, 60% anggota DPR belum ber-NPWP Waduh. Sontak asa yang semula ingin saya amanahkan kepada 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan 128 anggota Dewan Perwakilan Daerah sirna begitu mengetahui fakta sekitar 60% para legislator dan senator periode 2009-2014 belum memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Boleh saja ada yang beranggapan tidak ada hubungannya kepemilikan NPWP itu dengan kinerja DPR dan DPR mendatang. Cuma, bagi saya, punya atau tidaknya NPWP bisa menggambarkan tingkat kepedulian seseorang terhadap persoalan besar di negeri ini yaitu menyangkut ekonomi. Data Direktorat Jenderal Pajak tentang NPWP itu tentu valid karena telah dilakukan cross check data yaitu dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang nama-nama anggota DPR dan DPD terpilih hasil Pemilu 2009 dengan data base milik Ditjen Pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Djoko Slamet Surjoputro menjelaskan rendahnya kepemilikan NPWP di kalangan anggota dewan yang baru disebabkan oleh kepemilikan NPWP tidak disyaratkan dalam pendaftaran calon legislator pada Pemilu 2009. Djoko, di sela-sela pelantikan anggota DPR dan DPD kemarin, meminta agar para anggota dewan baru tersebut secara sukarela mendaftarkan diri untuk mengurus NPWP guna memberikan tauladan kepada masyarakat luas. Pada saat acara pelantikan anggota DPR dan DPD, kemarin, Ditjen Pajak membuka gerai pajak di dalam gedung DPR dan mobil keliling untuk pendaftaran NPWP dan informasi perpajakan bagi anggota dewan dan seluruh pegawai di lingkungan Ditjen Pajak. Namun, berdasarkan pengamatan Bisnis, sedikit sekali anggota dewan yang mendatangi gerai tersebut. Anggota DPD-nya cuma dua orang tapi kalau anggota DPR-nya belum ada. Kebanyakan pegawai di sini [DPR] yang daftar NPWP,? kata salah seorang petugas gerai pajak. Pengamat pajak dari Tax Center UI Danny Septriadi menilai rendahnya kepemilikan NPWP di kalangan anggota dewan yang baru tersebut merupakan kondisi yang ironis mengingat mereka adalah wakil rakyat. ?Seharusnya ada syarat administratif minimal berapa tahun tidak hanya memiliki NPWP tetapi juga melaporkan SPT PPh orang pribadi. Suara pesimistis Tanpa fakta tentang NPWP itu pun, kita tahu tidak sedikit kelompok yang pesimistis dengan kinerja DPR dan DPD anyar ini, meski kini lembaga terhormat itu didominasi orang muda. Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Sebastian Salang termasuk pihak yang menyimpan keraguan akan adanya perubahan di Senayan. Orang muda biasanya progresif, lebih peka terhadap perubahan. Tetapi perlu diingat bahwa faktor usia bukan poin utama. Kinerja Dewan juga ditentukan oleh peta politik. Bagaimanapun juga nantinya fraksi akan tunduk pada partai, ujarnya. Sebastian khawatir dominasi fraksi-fraksi pendukung koalisi pasangan Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono dapat menghambat sikap kritis dari parlemen. Wakil rakyat saat ini perlu menggenjot kinerja untuk menghapus citra mereka yang terlanjur buruk dan merebut kembali kepercayaan publik yang kadung hilang, salah satunya akibat ulah anggota Dewan yang terseret kasus korupsi. Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch Ibrahim Fahmy Badoh, yang juga tergabung dalam Koalisi Penegak Citra DPR, berpendapat kasus korupsi di parlemen disebabkan oleh lemahnya aturan internal DPR yang memungkinkan banyaknya rapat-rapat tertutup di luar Senayan. Problem substansial lainnya, menurut Ibrahim, terletak pada ketiadaan aturan main yang jelas terkait konflik kepentingan pejabat negara yang secara bersama-sama memegang jabatan bisnis sekaligus sebagai pejabat negara. Dari kasus DPR terbukti bahwa jabatan publik digunakan untuk akumulasi kepentingan bisnis dan dilakukan dengan cara-cara korup. Anggota Dewan yang baru harus berbenah dan berupaya keras untuk mengubah wajah DPR, ujarnya. Saya yakin para legislator dan senator itu tentu mendengar suara yang meragukan kinerja mereka -apalagi mereka yang benar-benar orang baru atau para selebritas yang memainkan peran baru. Memang, tidak hanya gres, penghuni Senayan banyak yang cantik, ganteng, dan lucu. Mereka adalah para selebiritas yang sukses merintis jalan duduk di kursi empuk Senayan. Sebut saja Vena Melinda, Rachel Maryam, Angelina Sondakh, Rieke Diah Pitaloka, Nurul Arifin, Okky Asokawati, Eko Patrio, Adjie Massaid, Primus Yustisio, Tantowi Yahya, Deddy Gumelar alias Miing, Jamal Mirdad, hingga Nova Rianti Yusuf sang novelis. Akibatnya, Gedung DPR dan DPD tidak lagi menjadi domain wartawan politik dan hukum, tetapi juga para pemburu berita infotainmen. Sebagian masyarakat menilai kehadiran para artis di Senayan hanya sebagai kelompok penggembira dan meragukan kapasitas mereka. Seperti menjawab pesimisme itu, artis cantik Vena Melinda dari Partai Demokrat yang baru saja dilantik berjanji segera membangun rumah aspirasi ( Vena Melinda Center ). ?Saya ingin sesegera mungkin bekerja menunaikan tugas sesuai janji kampanye kemarin, kata mantan Puteri Indonesia itu. Jamal Mirdad dari Partai Gerindra, hanya menanggapi hal tersebut dengan senyuman. Terlepas dari pandangan adanya kelompok baru sebagai penggembira, tentunya kami ingin memberikan kontribusi yang lebih kepada masyarakat. Optimisme juga muncul dari politisi muda asal PDI Perjuangan, Puan Maharani. Saya yakin anggota dewan yang baru bisa menyesuaikan diri dan lebih berkualitas dibandingkan dengan sebelumnya. Okelah, kita kebelakangkan dulu urusan NPWP, pesimisme, dan selebritas. Mengutip data Jurnal Sidang MPR RI Edisi No.3/ 2009, dari jumlah total anggota DPR periode 2009-2014 seharusnya kita memang bisa berharap banyak dengan DPR dan DPD periode sekarang, seperti yang disuarakan Puan. Lebih dari 650 anggota DPR periode sekarang merupakan lulusan sarjana strata satu (S1) sebanyak 49,5% persen dan lulusan pascasarjana (S2) 41,1%. Komposisi pada DPR yang lalu terdiri atas 49,1% anggota merupakan lulusan S1 dan 33,6% orang lulusan S2. Jadi, kita tunggu saja. (eries.adlin @bisnis.co.id) Reportase: Achmad Aris, Siti Munawaroh, Ratna Ariyanti Oleh Sutan Eries Adlin Wartawan Bisnis Indonesia bisnis.com URL : http://web.bisnis. com/edisi- cetak/edisi- harian/1id139639 .html © Copyright 1996-2009 PT Jurnalindo Aksara Grafika [Non-text portions of this message have been removed]
