[Baraya_Sunda] Kumaha atuh kang Dada
Abdi ige,abdi gaduh uneuk2 kanggo sadaya urang sunda khususna kaorang bandung yaeta simkuring seudih ninggali tatangkalan diBandung teh ditaluaran kota Bandung anu kateulah kota Kembang teh jadi kota tebaang tiheula jalan pasteur ayeuna jalan kebon kawung kumaha atuh kang Dada,jikana kang dada kudu disintreuk Bandung teh jadi panas kumaha lawun banjir jika diJakarta,sakituwae nyungkeun maaf bahasa sundana awon maklum anak anyeunamah tapi abdi hoyong diajar salam tiIge anggota anyar
[Baraya_Sunda] kumaha atuh?
Jumlah Gakin Naik 100% BANDUNG, (PR).- Jumlah keluarga miskin (gakin) di Provinsi Jawa Barat bertambah sebanyak 2.312.873 keluarga atau naik hampir seratus persen, dibandingkan data tahap I yang disusun Badan Pusat Statistik (BPS) berkaitan dengan program bantuan langsung tunai (BLT). Pada tahap I, jumlah gakin yang mendapatkan kartu kompensasi BBM (KKB) mencapai 2,5 juta. Dengan adanya penambahan data terbaru, pada tahap II jumlah penerima KKB meningkat hampir dua kali lipat menjadi 4,8 juta. Namun, data tersebut akan kembali diverifikasi oleh tim yang terdiri dari petugas BPS, pemerintah daerah, dan kepolisian. Hal itu terpaksa dilakukan meski verifikasi lanjutan juga masih terkendala, karena belum disetujuinya biaya tambahan, dan mundurnya para petugas lapangan. Gubernur Jabar Danny Setiawan memaparkan hal itu, Kamis (10/11), pada Rapat Paripurna DPRD Jabar perihal penandatanganan kesepakatan Pemprov dan DPRD tentang Arah Kebijakan Umum (AKU) APBD Jabar 2006 di Gedung DPRD Jabar. Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Jabar H.A.M. Ruslan. "Berdasarkan data dari BPS, pada tahap I jumlah kartu kompensasi BBM (KKB) yang dibagikan sebanyak 2.575.224. Kemudian, dari hasil pencocokan dan penelitian terdapat penerima KKB yang tidak layak dan dibatalkan sebanyak 33.473 KKB atau kurang lebih dua persen," ungkap Danny Setiawan. Sehubungan dengan banyaknya laporan gakin yang belum terdata, dilakukan pendataan putaran II yang menghasilkan data tambahan keluarga miskin sebanyak 2.312.873 KK. "Berdasarkan arahan pemerintah pusat, verifikasi selanjutnya akan dilakukan oleh suatu tim yang terdiri dari petugas BPS, pemda, dan aparat Polri," katanya. Danny mengemukakan, menyikapi persoalan BLT belakangan ini, ia berharap semua pihak tidak tergesa-gesa mendesak penghentian BLT. "Karena mendesak penghentian BLT tanpa ada program pengganti yang lebih baik, pasti akan mendatangkan masalah baru, terutama dari keluarga miskin yang sudah merasa terbantu dengan adanya program ini," tutur Danny. Sesuai kebijakan pemerintah, BLT pada dasarnya merupakan first step (langkah darurat) untuk membantu secara langsung keluarga miskin dari beban berat akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). "Pada tahap berikutnya, pemerintah memang sedang menyiapkan program lain yang lebih bersifat edukatif dan produktif. Semoga desain program yang akan datang dapat lebih sesuai dan benar-benar tepat sasaran," ujarnya. Tidak valid Ketua DPRD Jabar, H.A.M. Ruslan berharap semua pihak yang berkompeten dapat memetik pelajaran berharga dari kekisruhan penyaluran BLT tahap pertama. "Harus diakui banyak juga masyarakat yang merasa terbantu oleh program BLT tersebut. Meskipun, berbagai persoalan sosial yang muncul pada penyaluran tahap pertama tetap harus dievaluasi secara serius dan diperbaiki secara mendasar," katanya. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi A DPRD Jabar Ahmad Adib Zain menegaskan, bertambahnya data keluarga miskin penerima BLT tahap kedua menjadi bukti tidak validnya data BPS selama ini. "Karena itu, saya mendukung langkah gubernur untuk meminta laporan BPS dan mempertanyakan data-data dari BPS maupun lembaga pendata kependudukan lainnya," ungkap Adib Zain. Menurutnya, pelaksanaan BLT sesungguhnya mengungkap dua persoalan di masyarakat. Pertama, BLT telah mengungkap peta kemiskinan secara nasional dan kedua yakni mengungkap peta kerawanan sosial. "Dalam waktu satu tahun, hal itu cukup untuk membuka mata kita tentang kondisi sosial masyarakat. Sisi positif dapat kita petik bahwa potret kemiskinan yang semakin nyata ini, menjadi patokan bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujarnya. Ia berharap pada proses pendataan selanjutnya, yang muncul adalah kompilasi dari data-data, baik yang disusun pemerintah pusat maupun daerah. "Jadi, data yang dipakai mengacu pada sumber yang saling melengkapi. Dengan begitu, pelibatan pemerintah daerah juga akan lebih eksplisit," ucap Adib.(A-64)*** Baktos, Rahman, Wassenaar/NL __ Yahoo! Mail - PC Magazine Editors' Choice 2005 http://mail.yahoo.com Yahoo! Groups Sponsor ~--> Get fast access to your favorite Yahoo! Groups. Make Yahoo! your home page http://us.click.yahoo.com/dpRU5A/wUILAA/yQLSAA/BRUplB/TM ~-> http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/ [Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/Baraya_Sunda/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[Baraya_Sunda] Kumaha atuh?
2009, Penyakit Elite Penguasa Oleh: ERROS DJAROT Akibat menang Pemilumeski belum setengah tahun berkuasa upaya untuk memenangi pemilu berikut sudah gencar dibicarakan, dirancang, dan digelar. Hal ini dilakukan agar kekuasaan bisa diraih kembali nanti. Pengalaman ini saya rekam saat masih mengawal partai besar pemenang Pemilu 1999. Saat itu para pemimpinnya banyak yang menduduki kursi jabatan penting di pemerintahan. Alhasil, berbagai urusan menyejahterakan rakyat dan upaya keluar dari krisis tersedot oleh energi para pemimpin partai yang notabene juga pemimpin negeriyang amat bergiat mengurus penguatan posisi partainya sendiri. Targetnya? Agar lebih kuat dan menang dalam Pemilu 2009, yang notabene masih empat setengah tahun lagi. Caranya? Mengumpulkan uang sebanyak mungkin lewat sejumlah kantong basah dari berbagai instansi pemerintahan. Selanjutnya, mengumpulkan barisan cukong untuk dibina. Padahal, rata-rata cukong besar di negeri inisaat itu bahkan hingga kiniamat sarat dengan berbagai masalah mega-utang. Kultur politik warisan Orde Baru kabarnya masih trendy. Perilaku politik seperti yang pernah saya saksikan langsung belakangan santer terdengar kembali. Maka, tidak mengherankan bila jabatan di berbagai kursi basah pemerintahanBUMN misalnyaamat ramai diintip dan terjadi berbagai tarik-menarik kepentingan. Begitu pula dengan kenyataan bahwa para pengguna uang rakyatsehubungan dengan kasus BLBIhingga kini tak satu pun dari mereka yang tersentuh jeratan hukum. Matahari kembar Kini, benarkah para penguasa negeri ini masih asyik bermain di wilayah kultur politik? Dalam berbagai kesempatan bertemu dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), baik sebelum maupun sesudah menjadi presiden, kesan itu tidak saya rasakan. Masalahnya, kembali ke persoalan klasik; bagaimana dengan orang di kanan-kiri dan di sekeliling Mr President? Misteri ini membuat saya masih menyimpan berbagai kekhawatiran. Apalagi tersiar adanya semacam dua faksi kepemimpinan istana yang sering diistilahkan dengan kiasan matahari kembar. Pada sisi lain, ada pula kegiatan para tokoh dan pemimpin masa lalu yang konon secara reguler berkumpul dan terkesan giat melakukan upaya penggelembungan barisan oposisi. Salahkah hal ini dilakukan? Menurut pakem demokrasi ala sekarang (liberal), jelas tidak. Hanya saja, jika dua isu ini benar adanya matahari kembar dan barisan oposisi malu-malu, sebagai rakyat saya prihatin. Harapan saya, seluruh komponen dan kelompok yang dimiliki negeri ini sesegera mungkin merapatkan barisan dan bersatu menggalang kekuatan nasional, membantu pemerintah memerangi krisis yang sedang dihadapi rakyat bangsa ini. Ambil kasus kelangkaan BBM. Hingga kini, langkah pasti pemerintah dan DPR belum menunjukkan tanda-tanda telah ditemukannya formula program/ rancangan (strategi politik minyak nasional)yang berkelanjutan dan berketahanan. Belum lagi saat dihadapkan masalah busung lapar akibat akumulasi panjangoleh sikap para elite penguasa negeri ini yang tak peduli nasib rakyat kecil. Begitu pula dengan aneka bencana yang menimpa rakyat negeri ini. Ditambah masalah pilkada yang menyimpan potensi disintegrasi sosial dan kemungkinan munculnya kekuatan penguasa dan cukong yang bersatu melawan kepentingan rakyat. Dengan semua itu, luar biasa mengerikan bila kita sempatkan sejenak bertanya; mau ke mana dan apa jadinya bangsa ini ke depan? Karena itu, saya menjadi kurang tertarik mendengar laporan seorang pejabat tentang rating Indonesia yang konon naik di mata dunia. Begitu pula dengan prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang konon akan mencapai 6,3 persen. Bagi saya, yang terpenting adalah bagaimana kehidupan dan kualitas ekonomi rakyat pertumbuhannya dapat secara nyata terlihat dan dirasakan rakyat. Bukan menurut laporan pejabat atau pengamat, tetapi oleh suara rakyat itu sendiri! Galang kekuatan nasional Mendengar suara rakyat secara langsung, jelas kehidupan rakyat kebanyakan jauh dari gambaran menuju ke 6,3 persen pertumbuhan yang diharapkan. Yang terjadi justru sebaliknya. Musibah demi musibah harus mereka alami. Dan mereka dalam keadaan tak berdaya! Itulah sebabnya saya merindukan timbulnya kesadaran para pemimpin di negeri ini (partai politik-pemerintah-pengusaha nasional-is) berkumpul di satu meja, bersatu menggalang kekuatan nasional; berembuk memecahkan persoalan bangsa, hari ini dan ke depan. Menyitir pernyataan Bung Karno, Kita kuat karena bersatu, kita bersatu karena kuat! Bila dalam keadaan bangsa dan negara seperti ini hal itu tidak dapat dilakukan, maka jelas kita hanyalah kumpulan orang kalah dari sebuah bangsa yang kalah! Bersatu itu indah dan betapa indah bila bersatu! Untuk itu, sementara, lupakan dulu kepentingan 2009! Erros Djarot Politikus Baktos, Rahman, Wassenaar/NL Sell on Yahoo! Auctions no fees. Bid on great items. http://auctions.yahoo.com/ Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur uran
