SUARA PEMBARUAN DAILY
RUU Antipornografi Sarat Konspirasi
JAKARTA - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDI-P)
menilai pembahasan RUU Antipornografi dan Pornoaksi oleh Pansus DPR
tidak jujur, penuh penipuan dan konspirasi. FPDI-P Kamis (9/3)
memilih walkout saat rapat Pansus dan tidak mengikuti rapat tim
musyawarah Pansus yang dilaksanakan di Cisarua mulai Jumat (10/3)
selama tiga hari, untuk pembuatan sekaligus pembahasan Daftar
Inventaris Masalah (DIM) RUU tersebut.
Hal itu dikatakan Wakil Ketua Pansus RUU Antipornografi, Agung
Sasongko (FPDI-P), Eva K Sundari (FPDI-P) dan Alfridel Jinu (FPDI-P)
di Jakarta, Jumat (10/3).
Agung mengatakan, FPDI-P tidak mau terburu-buru atau kejar target
dalam pembahasan RUU tersebut. Karena untuk dapat melahirkan sebuah
UU yang baik, haruslah dengan prosedur dan substansi yang benar,
yakni tidak bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia dan
Pasal 28 dan 32 UUD 1945.
Karena itu, PDI-P dalam mempersiapkan dan menyusun DIM RUU ini
berusaha sebisa mungkin mengakomodasi aspirasi, pendapat dan usul
dari berbagai lapisan masyarakat yang selaras dengan nilai Pancasila
dan UUD 1945.
Tidak Jujur
Eva Sundari mengatakan, situasi pembahasan RUU ini sudah tidak
jujur, penuh penipuan dan konspirasi. Misalnya, pada Kamis (9/3),
Pansus bersidang membahas rencana penyerahan DIM RUU ini dari fraksi-
fraksi. FPDI-P mengatakan, belum siap karena masih harus menerima
begitu banyak masukan dan aspirasi dari masyarakat. Karena itu,
kami meminta penundaan hingga satu minggu lagi, katanya.
Tapi pimpinan Pansus menolak usulan itu. Alasannya, semua fraksi
sudah siap menyerahkan DIM, dan kalau PDI-P belum bisa silakan
menyelesaikannya, tapi Pansus tetap memproses DIM yang sudah
ada. Kami tidak menerima cara-cara pemaksaan seperti itu dan kami
pun memutuskan walkout, kata Eva.
Ironisnya, setelah dicek, ternyata hanya Fraksi Partai Keadilan
Sejahtera (FPKS) saja yang sudah siap dengan DIM-nya. Beberapa
fraksi lain belum siap dan belum menyerahkannya.
Bahkan Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) dan Fraksi Kebangkitan
Bangsa (FKB) juga meminta penyerahan DIM diundur. Itu artinya, ada
proses yang tidak fair, penuh penipuan dan konspirasi yang dilakukan
pimpinan Pansus dan beberapa pihak yang memaksakan RUU ini agar
segera disahkan, katanya.
Tidak Akomodatif
Secara terpisah Ketua Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia DKI
Jakarta, I Gde Dharma Nugraha mengatakan, pihaknya dengan tegas
menolak RUU Antipornografi dan Pornoaksi karena tidak akomodatif,
mengekang kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab,
kontraproduktif, batasan, definisi dan pengertian RUU ini tidak
jelas serta menyiratkan diskriminasi gender.
Sementara itu, rohaniawan Benny Susetyo Pr menjelaskan, tugas negara
melindungi nilai-nilai masyarakat, khususnya anak-anak dan perempuan
dari perdagangan anak-anak dan perempuan, serta eksploitasi kaum
perempuan. Kewajiban negara meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
bukan menentukan dan mengatur bagaimana seharusnya masyarakat
bermoral dalam bentuk melahirkan RUU Antipornografi dan Pornoaksi.
(L-8/E-5)
.: Forum Diskusi Budaya Tionghua dan Sejarah Tiongkok :.
.: Kunjungi website global : http://www.budaya-tionghoa.org :.
.: Untuk bergabung : http://groups.yahoo.com/group/budaya_tionghua :.
.: Jaringan pertemanan Friendster : [EMAIL PROTECTED] :.
Yahoo! Groups Links
* To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/budaya_tionghua/
* To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
* Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
