CiKEAS HAM Melindungi Murtad Yang Dihukum Oleh Syariah Islam !!!
HAM Melindungi Murtad Yang Dihukum Oleh Syariah Islam !!! Islam adalah agama yang dikelompokkan dalam grup KEPERCAYAAN. Karena kepercayaan itu sendiri bukanlah realitas tetapi bisa disamakan dengan angan2, bisa disamakan dengan perasaan, bisa disamakan dengan perumpamaan, bisa disamakan dengan Percontohan dimana kesemuanya ini masuk kedalam kegiatan HIBURAN atau entertainment, maka secara otomatis Islam itu bukanlah suatu realitas yang bisa dipaksakan keberadaannya selain hanya sebagai angan2 untuk hiburan. Syariah Islam itu artinya hukum Islam, yaitu hukum Islam dalam dunia angan2, hukum Islam dalam dunia hiburan. Maka akan terjadi tragedy apabila angan2 ini dipaksakan menjadi hukum dunia realitas. Jadi pasti salah kaprah dan sesat apabila melakukan eksekusi hukuman secara real atau secara fisik dengan dasar UU yang berasal dari angan2. Misalnya, anda percaya, atau anda ber-angan2 bahwa semua orang botak itu adalah pembunuh dan pemerkosa. Percaya dan ber-angan2 seperti ini tidak bisa disalahkan dan tidak bisa dilarang. Tetapi akibat kepercayaan ini kemudian anda merasa berhak membalas dendam kepada semua orang botak ini dengan cara menembak mati setiap orang botak sebagai hukuman yang pantas bagi pembunuh dan pemerkosa, maka tindakan menembak mati ini pasti salah dan harus dilarang. Kepercayaan yang salah, atau angan2 yang salah, bisa menjadi tragedy didunia realitas. Kita tidak bisa melarang kepercayaannya, atau kita tidak bisa melarang angan2nya. YANG BISA KITA LARANG, yang bisa kita cegah, yang bisa kita salahkan hanyalah tindakannya saja bukan melarang kepercayaan atau angan2nya. Semua angan2 atau semua kepercayaan tidak selalu menjadi penyebab bencana atau menjadi penyebab kelakuan yang salah. Tetapi tindakan dan kelakuan yang salah selalu disebabkan asalnya dari angan2 atau dari kepercayaan yang salah. Meskipun angan2 atau kepercayaannya tidak bisa kita larang, namun kelakuan, tindakan, dan angan2 atau kepercayaannya bisa tetap kita salahkan. Anugrah Greg Setiawibawa grek_2...@... wrote: Muskitawati si phd berpikiran iblis Agama adalah angan angan? Ya Tuhan juga angan angan? Dasar goblok ulasan gak bermutu Sebenarnya yang goblok itu anda, jelas sekali anda tidak mampu membedakan antara realitas dan angan2. Angan2 itu artinya enggak ada realitasnya, Tuhan itu enggak ada realitasnya, jadi termasuk dalam angan2, termasuk kata abstract, juga bisa dimasukkan kedalam simbolisme. Trimurti pencipta alam semesta, Dewa Zeus pencipta alam semesta, Yesus pencipta alam semesta, Allah pencipta alam semesta, Giam Lo Ong pencipta alam semesta, Dewi Sri pencipta alam semesta, Dewi Kwan-Im pencipta alam semesta, Thian pencipta alam semesta, Dewa Semar pencipta alam semesta, Kurcaci pencipta alam semesta, Semua pernyataan2 diatas sama2 bukan realitas, yang artinya sama2 merupakan angan2 dimana tidak ada satu pernyataan diatas yang lebih betul dari pernyataan2 lainnya. Kalo anda menganggap satu dari pernyataan2 diatas lebih betul daripada pernyataan lainnya. maka hal itu bukanlah realitas melainkan kita namakan sebagai KEPERCAYAAN. Dan kepercayaan inilah yang merupakan bagian dari angan2 orang yang percaya karena tidak ada realitasnya. Artinya, tidak ada satupun dari pernyataan2 diatas yang bisa dibuktikan lebih benar dari pernyataan2 lainnya. Karena kalo anda bikin atau merekayasa alasan yang meng-ada2 agar satu pernyataan diatas se-olah2 terasa lebih benar dari pernyataan yang lain, maka cara yang sama juga bisa direkayasa oleh yang lainnya untuk membenarkan pernyataan lainnya dengan alasan2 yang juga direkayasanya berdasarkan perasaan ataupun kepercayaannya sendiri. Jadi enggak usah susah2, kalo memang ada satu saja pernyataan diatas yang benar2 realitas, maka Piagam HAM yang dideklarasikan oleh United Nation tentu pasti akan mencantumkan pernyataan yang bisa dibuktikan realitasnya itu. Ternyata khan tidak satupun dari pernyataan diatas yang dicantumkan dalam Piagam HAM yang Universal ini !!! Malah dalam Piagam HAM itu ditekankan bahwa tidak seorangpun boleh memaksakan apalagi menghukum mereka yang percaya kepada pernyataan2 tsb diatas, yang artinya tidak seorangpun boleh dipaksa apalagi dihukum karena ber-angan2 tentang hal2 tsb diatas. Jadi agama Islam dan Quran sudah pasti salah, karena memaksa cuma boleh percaya Allah, harus percaya Allah, tidak boleh menyembah yang lainnya, padahal piagam HAM itu menjamin setiap orang boleh percaya apa saja seperti pernyataan2 diatas ini. Sangatlah jelas dan kontras bertolak belakangnya ajaran Islam dengan piagam HAM, karena disatu pihak ajaran Islam MELARANG percaya yang lain selain Allah, sebaliknya HAM MENJAMIN setiap umat untuk boleh percaya apa saja termasuk Allah. Itulah sebabnya, agama dan ajaran Islam dikutuk seluruh dunia karena menghukum orang murtad, padahal piagam HAM justru menjamin perlindungan kepada orang2 murtad sama seperti
CiKEAS Quran Itu Sumber Malapetaka Bukan Sumber IPTEK
Quran Itu Sumber Malapetaka Bukan Sumber IPTEK Masih saja banyak umat Islam yang menyebarkan kebohongan2 se-olah2 Quran dan Islam itu sabagai sumber Iptek. Sebagai umat Islam tak perlu konyol menyanggah kenyataan. Marilah kita teliti bersama, semua atribut yang ada dibadan kita dari ujung rambut hingga ujung kaki kita ini adakah iptek yang berasal dari Quran ??? Bahkan sandal dan bakiak sekalipun bukan berasal dari iptek Islam. Memang kenyataannya Islam itu cuma agama saja bukan sumber iptek, apalagi mau mengakui sebagai sumber ilmu pengetahuan dimana orang2 barat dituduh sebagai penjiplaknya yaitu membajak hasil teknologi Islam. Kemanapun anda membicarakan Iptek, tak satupun yang menyenggol tentang sumber2 teknologi Islam ini. Seluruh negara2 didunia membicarakan masalah perkembangan teknologi, science dan penemuan2nya selalu mengaitkan fokusnya kepada negara2 yang baru muncul yang membawakan ide2 barunya seperti negara Jepang, Cina, India, Israel, Korea, Taiwan bahkan juga Singapore. Celakanya, tidak ada satupun dari negara2 yang menonjol dalam pengembangan ipteknya ini yang termasuk negara islam ataupun negara yang mayoritas rakyatnya beragama Islam. Kalo mau mengkaitkan dengan masyarakat beragamanya, maka yang paling menonjol kaitannya dengan perkembangan IPTEK itu adalah umat agama Hindu, Nasrani, Yahudi, Buddha, confusius, Shinto, dan aliran kepercayaan lain yang tak satupun menyentuh umat agama Islam. Umat Islam dan agama Islam jelas menjadi umat dan agama yang paling tertinggal dibelakang umat beragama lainnya dalam segala hal, kecuali dalam hal2 saling membunuh ternyata paling tinggi kejadiannya. Ny. Muslim binti Muskitawati.
CiKEAS Yo! Si Puedo' comes to Timor-Leste: Cuba assists the eradication of illiteracy
Los! Hau Bele! -- `Yo! Si Puedo' comes to Timor-Leste: Cuba assists the eradication of illiteracy By Bob Boughton In Timor-Leste [East Timor], which is one of the world's newest countries and Australia's poorest Asia-Pacific neighbour, Cuba is delivering an educational aid program which aims to eradicate illiteracy, currently affecting nearly 50% of the adult population, within a period of less than 10 years. The Timor-Leste national literacy campaign, utilising the Cuban-developed Yo! Si Puedo (Yes! I can) audiovisual teaching method, opened its first classes in the capital Dili in June 2007. Eighteen months later, by December 2008, nearly 18,000 adults had completed a course of 65 lessons, led by local village monitors who work under the close supervision of 36 Cuban education advisers deployed throughout the country. If it continues at this rate, the literacy campaign can be expected to have a major impact on the stabilisation and development of Timor-Leste, providing a model for other Pacific countries struggling to overcome their educational disadvantage. http://links.org.au/ 210yo_si_puedo_fullerton.jpg
CiKEAS Mendiknas Harus Minta Maaf (RALAT)
Refleksi : Kalau iklan sekolah gratis dipasang sebelum pemilu, itu adalah reklame propaganda pemilu dengan maksud supaya yang duduk berkuasa dipilih oleh rakyat. Setelah pemilu selesai, apa lagi mau dibilang selain maaf, karena yang diumumkan hanya pancingan suara. Rezim berkuasa NKRI tak mau memberikan pendidikan gratis, karena bertentangan dengan prinsip mereka. Rakyat bodoh atau dibodohkan adalah sahabat kental penguasa, rakyat pintar musuh negara. Bukankah kalau orang bodoh gampang ditipu dan dimanipulasikan? http://www.suarapembaruan.com/index.php?detail=Newsid=10620 2009-09-24 Mendiknas Harus Minta Maaf Iklan Sekolah Gratis [TANGERANG] Sejumlah pegiat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang pendidikan menyatakan, penayangan iklan sekolah gratis yang dicanangkan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) di sejumlah media elektronik telah membohongi rakyat. Sebab, iklan sekolah gratis yang didengung-dengungkan hanya mengandalkan dana bantuan operasional sekolah (BOS), adalah menyesatkan. Sebab, faktanya masih ada pungutan-pungutan di sejumlah sekolah. Dan kalau dana BOS diklaim sebagai sekolah gratis, menyesatkan, sebab dana BOS jauh dari cukup. Karena itu, Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) harus mencabut iklan tersebut dan meminta maaf kepada masyarakat. Pemerintah, dalam hal ini Mendiknas harus mencabut iklan tersebut dan meminta maaf, kata Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan, kepada SP, di Tangerang, Banten, Rabu (23/9). Dia menegaskan, iklan itu kental dengan pencitraan publik dan tanpa perhitungan yang matang mengenai kebutuhan siswa. Iklan sekolah gratis itu hanya tong kosong, dan sangat kental dengan muatan politis, terutama untuk kepentingan pemerintah saat ini, karena pungutan di sejumlah sekolah masih marak dan tidak ada sekolah gratis, katanya. Definisi sekolah gratis menurut halaman situs Depdiknas kata Ade, adalah sekolah yang bebas sumbangan pembinaan pendidikan (SPP), tanpa menyentuh aspek kualitas sekolah gratis. Ini sangat beda dengan negara-negara Eropa, ketika pemerintah menyajikan iklan sekolah gratis, tidak hanya biaya sekolah yang disentuh, namun juga kualitasnya diperhatikan, bahkan transpor dan makan siang, katanya. Dalam hitung-hitungan Balitbang Depdiknas, untuk sekolah gratis berkualitas dibutuhkan Rp 1,8 juta per siswa per tahun, namun yang terjadi saat ini, BOS hanya diberikan sekitar Rp 400.000 per siswa SD per tahun, sehingga rata-rata orangtua siswa harus menanggung sisanya Rp 1,4 juta per tahun. Untuk itu, Depdiknas harus mulai memikirkan agar iklan sekolah gratis tidak hanya omong kosong, katanya. Terkait anggaran iklan sekolah gratis, dia belum mengetahui jumlahnya. Namun, dari sumber terpercaya di lingkungan Depdiknas, iklan sekolah gratis dianggarkan oleh Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah. Untuk sekali tayang, bergantung harga yang dipancang stasiun televisi, yakni sekitar Rp 5 juta - Rp 10 juta dengan durasi 30 detik. Koordinator Koalisi Pendidikan Lody Paat menambahkan, iklan sekolah gratis yang dikampanyekan pemerintah, tidak dijalankan secara komprehensif. Sebab, hanya beberapa daerah yang menerapkan sekolah gratis. Sekolah gratis yang ada pun belum tentu dijamin dengan mutu sekolah yang baik. Faktanya berbeda di lapangan. Mendiknas harus minta maaf, katanya. Peneliti dari Indonesia Budget Center Roy Salama mengemukakan, pemerintah memaksakan iklan sekolah gratis. Sebab, kenyataannya banyak sekolah tetap saja menarik pungutan. Daripada menayangkan iklan yang sama sekali tidak benar, sangat bijaksana dana itu untuk pembiayaan sekolah siswa saja, katanya. Dana BOS Tak Cukup Sebelumnya, Arfan (37) orangtua siswa di Bengkulu mengeluhkan masih adanya pungutan terhadap anak-anak mereka di SD dan SMP di kota itu. Alasan yang mereka terima dari sekolah adalah dana BOS tidak cukup untuk membiayai berbagai macam keperluan di sekolah, sehingga terpaksa masih ada pungutan dari orangtua siswa. Anaknya yang SD, misalnya masih harus membayar biaya pendidikan ke sekolah Rp 25.000-Rp 50.000 per bulan. Meski disebut sumbangan sukarela, sebenarnya para orangtua terpaksa membayar itu, karena takut anak mereka diperlakukan yang tidak-tidak di sekolah. Salah seorang kepala SMP negeri di Bengkulu yang tidak bersedia disebutkan namanya mengatakan, dana BOS yang diberikan pemerintah sekarang belum mencukupi biaya operasional sekolah. Sebab, biaya operasional sekolah terus meningkat. Akibatnya, sekolah terpaksa menarik dana sumbangan sukarela dari wali murid. Secara terpisah, Kepala SMP Negeri 22 Kota Jambi, Mahfud SPd kepada SP mengatakan, dana BOS yang diterima siswa SMP di Kota Jambi sebesar Rp 575.000 per orang per tahun tidak mencukupi untuk membiayai seluruh kegiatan siswa tersebut selama setahun. Untuk membeli kapur tulis, spidol, praktikum, dan peralatan belajar untuk 10 mata pelajaran
CiKEAS Mendiknas Harus Minta Maaf
Refleksi : Kalau iklan dipasang sebelum pemilu, itu adalah reklame propaganda pemilu dengan maksud supaya yang duduk berkuasa dipilih oleh rakyat. Setelah habis pemilu, apa mau dibilang lagi selain maaf, karena apa yang diumumkan hanya pancingan suara. Rezim berkuasa NKRI tak mau memberikan pendidikan gratis, karena bertentangan dengan prinsip mereka. Rakyat bodoh atau dibodohkan adalah shabat kental penguasa, rakyat pintar musuh negara. Bukankah kalau orang bodoh gampang ditipu dan dimanipulasikan? http://www.suarapembaruan.com/index.php?detail=Newsid=10620 2009-09-24 Mendiknas Harus Minta Maaf Iklan Sekolah Gratis [TANGERANG] Sejumlah pegiat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang pendidikan menyatakan, penayangan iklan sekolah gratis yang dicanangkan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) di sejumlah media elektronik telah membohongi rakyat. Sebab, iklan sekolah gratis yang didengung-dengungkan hanya mengandalkan dana bantuan operasional sekolah (BOS), adalah menyesatkan. Sebab, faktanya masih ada pungutan-pungutan di sejumlah sekolah. Dan kalau dana BOS diklaim sebagai sekolah gratis, menyesatkan, sebab dana BOS jauh dari cukup. Karena itu, Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) harus mencabut iklan tersebut dan meminta maaf kepada masyarakat. Pemerintah, dalam hal ini Mendiknas harus mencabut iklan tersebut dan meminta maaf, kata Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan, kepada SP, di Tangerang, Banten, Rabu (23/9). Dia menegaskan, iklan itu kental dengan pencitraan publik dan tanpa perhitungan yang matang mengenai kebutuhan siswa. Iklan sekolah gratis itu hanya tong kosong, dan sangat kental dengan muatan politis, terutama untuk kepentingan pemerintah saat ini, karena pungutan di sejumlah sekolah masih marak dan tidak ada sekolah gratis, katanya. Definisi sekolah gratis menurut halaman situs Depdiknas kata Ade, adalah sekolah yang bebas sumbangan pembinaan pendidikan (SPP), tanpa menyentuh aspek kualitas sekolah gratis. Ini sangat beda dengan negara-negara Eropa, ketika pemerintah menyajikan iklan sekolah gratis, tidak hanya biaya sekolah yang disentuh, namun juga kualitasnya diperhatikan, bahkan transpor dan makan siang, katanya. Dalam hitung-hitungan Balitbang Depdiknas, untuk sekolah gratis berkualitas dibutuhkan Rp 1,8 juta per siswa per tahun, namun yang terjadi saat ini, BOS hanya diberikan sekitar Rp 400.000 per siswa SD per tahun, sehingga rata-rata orangtua siswa harus menanggung sisanya Rp 1,4 juta per tahun. Untuk itu, Depdiknas harus mulai memikirkan agar iklan sekolah gratis tidak hanya omong kosong, katanya. Terkait anggaran iklan sekolah gratis, dia belum mengetahui jumlahnya. Namun, dari sumber terpercaya di lingkungan Depdiknas, iklan sekolah gratis dianggarkan oleh Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah. Untuk sekali tayang, bergantung harga yang dipancang stasiun televisi, yakni sekitar Rp 5 juta - Rp 10 juta dengan durasi 30 detik. Koordinator Koalisi Pendidikan Lody Paat menambahkan, iklan sekolah gratis yang dikampanyekan pemerintah, tidak dijalankan secara komprehensif. Sebab, hanya beberapa daerah yang menerapkan sekolah gratis. Sekolah gratis yang ada pun belum tentu dijamin dengan mutu sekolah yang baik. Faktanya berbeda di lapangan. Mendiknas harus minta maaf, katanya. Peneliti dari Indonesia Budget Center Roy Salama mengemukakan, pemerintah memaksakan iklan sekolah gratis. Sebab, kenyataannya banyak sekolah tetap saja menarik pungutan. Daripada menayangkan iklan yang sama sekali tidak benar, sangat bijaksana dana itu untuk pembiayaan sekolah siswa saja, katanya. Dana BOS Tak Cukup Sebelumnya, Arfan (37) orangtua siswa di Bengkulu mengeluhkan masih adanya pungutan terhadap anak-anak mereka di SD dan SMP di kota itu. Alasan yang mereka terima dari sekolah adalah dana BOS tidak cukup untuk membiayai berbagai macam keperluan di sekolah, sehingga terpaksa masih ada pungutan dari orangtua siswa. Anaknya yang SD, misalnya masih harus membayar biaya pendidikan ke sekolah Rp 25.000-Rp 50.000 per bulan. Meski disebut sumbangan sukarela, sebenarnya para orangtua terpaksa membayar itu, karena takut anak mereka diperlakukan yang tidak-tidak di sekolah. Salah seorang kepala SMP negeri di Bengkulu yang tidak bersedia disebutkan namanya mengatakan, dana BOS yang diberikan pemerintah sekarang belum mencukupi biaya operasional sekolah. Sebab, biaya operasional sekolah terus meningkat. Akibatnya, sekolah terpaksa menarik dana sumbangan sukarela dari wali murid. Secara terpisah, Kepala SMP Negeri 22 Kota Jambi, Mahfud SPd kepada SP mengatakan, dana BOS yang diterima siswa SMP di Kota Jambi sebesar Rp 575.000 per orang per tahun tidak mencukupi untuk membiayai seluruh kegiatan siswa tersebut selama setahun. Untuk membeli kapur tulis, spidol, praktikum, dan peralatan belajar untuk 10 mata pelajaran pun dana tersebut
CiKEAS Menanggulangi Kemiskinan
Refleksi : Program menanggulangi kemiskinan bisa banyak, tetapi apakah diimplementasi ataukah sekadar adpertensi ibarat bedak penghias muka bopeng? http://www.suarapembaruan.com/index.php?detail=Newsid=10609 2009-09-23 Menanggulangi Kemiskinan Dunia masih dililit persoalan kemiskinan yang nyaris tak pernah terselesaikan. Di Tanah Air, dengan mudah kita dapat menjumpai fakir miskin dengan tangan terulur menunggu belas kasih sesamanya yang memiliki rezeki berlebih. Mereka bukannya tidak berkarya, tetapi sudah bekerja keras, namun apa pun yang sudah mereka lakukan, toh tetap miskin. Mohamad Nasir, seorang peneliti, mencatat begitu banyak pengemis di negeri ini yang menggantungkan harapan pada belas kasihan orang. Padahal, sudah begitu banyak program pengentasan orang miskin yang digulirkan dengan menggunakan uang rakyat, namun angka kemiskinan begitu sulit ditekan, apalagi diberangus. Tanpa bermaksud menggurui para ahli ekonomi di negeri ini, sebagai bangsa kita diajak memiliki kepedulian yang sama untuk menyelamatkan kaum miskin dari republik ini. Mekanismenya sudah ada, antara lain melalui zakat, perpuluhan, membayar pajak secara jujur dan tepat waktu, dan lebih-lebih, menghindari perbuatan koruptif. Kita sudah punya undang-undang dan institusi yang diberi wewenang khusus untuk menindak koruptor, namun hasilnya belum maksimal lantaran tidak pekanya perasaan kasih sayang kalangan pengelola uang rakyat di negeri ini. Terkait hal itu dan bertepatan dengan momentum Lebaran, kali ini, mari kita renungkan ajakan Pak Yudi Latif PhD, mantan Wakil Rektor Universitas Paramadina Jakarta, yaitu ...hanya yang punya hati nurani yang bisa bicara dari hati ke hati dan mampu mendengar hati nurani rakyat. Ir Sarjito Volunteer NGO Tinggal di Lhokseumawe, NAD sarjito_a...@plasa.co
CiKEAS Platform Presiden 2009 (Artikel 1)
Menangkan IPOD10 Voucher bagi para Voter terundi, Vote sesering mungkin dengan cara Vote Blog at SINI Platform Presiden 2009 (Artikel 1) PENGANTAR Kita telah mencatat 16 calon presiden yang akan berkompetisi untuk memenangkan kedudukan Presiden RI periode 2009 – 2014. Pemberitaannya cukup gaduh di media massa. Namun yang terpenting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita tidak cukup mengemuka, yaitu konsep dan program apa yang ditawarkan kepada rakyat pemilih. Tanpa mempunyai pretensi menggurui dan ikut serta dalam perebutan kekuasaan, saya menyajikan pikiran-pikiran dalam bidang platform yang saya maksud sekedar sebagai sumbangsih dan usulan. KoranInternet yang mempoisisikan diri sebagai koran opini membuka diri untuk dijadikan forum diskusi. Kami sangat berterima kasih apabila anda sudi memberikan pendapat anda tentang berbagai hal yang kami muat dalam serial tulisan tentang Platform Presiden 2009 ini. Semoga bermanfaat. PERMASALAHAN BANGSA Dewasa ini bangsa Indonesia dihadapkan pada permasalahan yang maha besar, meliputi semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam pembicaraan di kalangan manapun, kapan saja dan di mana saja, rasa galau, takut, jengkel, marah selalu mencuat. Kalau kita amati apa yang terjadi di seluruh Indonesia, ratusan seminar dan diskusi diselenggarakan untuk “menyelamatkan” bangsa. Dalam pembicaraan yang sifatnya lebih pribadi dalam lingkungan yang lebih kecil seperti pesta ulang tahun, resepsi pernikahan, arisan dan boleh dikatakan apa saja, perasaan yang sama selalu mencuat sambil bertanya apa yang akan terjadi? Kalau ditanya lebih spesifik apa yang dikahawtirkan, semakin lama semakin banyak orang yang mulai khawatir bahwa kerusuhan sosial dengan kekerasan bisa terjadi kalau rakyat yang mengalami pemiskinan tidak mampu lagi menahan penderitaannya. SOLUSI Saya tidak akan mengawali dengan membuat daftar yang berisi rincian dari segala permasalahan beserta semua aspeknya. Daftar atau rincian seperti itu telah banyak mengemuka dalam berbagai diskusi dan pembicaraan yang telah saya tulis tadi. Maka saya akan mengawalinya dengan solusinya. Setelah itu baru mengemukakan berbagai permasalahan yang membuat saya memilih solusi yang telah saya kemukakan. TATA NEGARA Undang-Undang Dasar 1945 dalam bentuk aslinya diberlakukan lagi. Struktur ketata-negaraan atas dasar UUD 1945 yang telah diamandemen empat kali, yang dijuluki dengan nama “UUD 2002” mengakibatkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang kacau balau. Yang kita alami sehari-hari bukan demokrasi, tetapi anarki dan chaos. Demokrasi atas dasar UUD 2002 tidak mencerminkan kepribadian Indonesia, tetapi membuat beberapa orang berperilaku yang sama sekali menyimpang dari akar budaya dan nilai-nilai leluhur serta karakteristik bangsanya. Penjelasannya sebagai berikut. Demokrasi dengan pemilihan langsung sampai pada jenjang Bupati dan Camat membuat mereka merasa lebih mempunyai legitimasi ketimbang atasannnya. Atasannya merasa lebih mempunyai legitimasi ketimbang atasannya lagi dan seterusnya. Akibatnya wibawa kepemimpinan nasional terkikis. Para pendukungnya tidak mengerti demokrasi a la Amerika Serikat, sehingga massa yang kalah dalam pilkada berkelahi fisik dengan massa pendukung yang menang. Orang Indonesia yang terkenal rendah hati, yang humble, mendadak menjadi orang yang tanpa malu menyombongkan diri, terang-terangan mengatakan kepada rakyat bahwa dirinyalah yang paling hebat memimpin bangsa ini. Untuk itu mereka mengeluarkan banyak biaya perjalanan rombongan tim sukses yang besar, mengetengahkan massa bayaran, membayar iklan media massa yang mahal. Kalau kalah hartanya habis, bahkan masih dililit hutang, membuat massa donaturnya marah dan berkelahi fisik. Kalau menang, uang dalam jumlah besar yang harus dikeluarkan harus dikembalikan yang menciptakan potensi menggunakan kekuasaannya untuk berkorupsi. Mereka yang menyodorkan dirinya sebagai calon pemimpin praktis tidak ada yang mempunyai program yang konkret, rinci dan dapat diterapkan dalam praktek. Semuanya hanya retorik yang mengemukakan apa yang harus dicapai, tetapi tidak dapat mengemukakan bagaimana caranya mencapai tujuan dan target yang dikehendaki atau didambakannya. Mereka hanya mengemukakan what to achieve yang bagus dan indah, tetapi tidak mampu menyusun program kerja tentang how to achieve. Kita saksikan DPR yang tingkat kehadirannya sangat minimal, yang tidak pernah konsisten antara galaknya ketika mensinyalir adanya masalah dengan sikap akhirnya. Adanya indikasi kuat terlibatnya banyak dari anggota DPR dalam korupsi. Kesemuanya tidak terlepas dari jumlah partai politik yang terlampau banyak tanpa mempunyai platform, sehingga yang mengemuka adalah kekuasaan yang tidak dipakai untuk memajukan dan membela kepentingan rakyat yang memberikan kepadanya kedudukan yang terhormat dengan kekuasaan legislatif. Pemilihan Presiden secara langsung ditentukan oleh rakyat yang mayoritasnya miskin dan kurang terdidik. Mereka menjadi obyek manipulasi
CiKEAS Tent Installed on Trump Property for Gadhafi Use Now Dismantled
http://online.wsj.com/article/SB125369276347033435.html SEPTEMBER 24, 2009, 6:57 A.M. ET Tent Installed on Trump Property for Gadhafi Use Now Dismantled By DIONNE SEARCEY and CHRISTINA S.N. LEWIS A tent erected by members of the Libyan government for use by Col. Moammar Gadhafi in Bedford, N.Y., was dismantled this afternoon, apparently at the urging of real estate mogul Donald Trump. AFP/Getty Images Libyan leader Moammar Gadhafi visited the United Nations in New York Tuesday. More a.. Gadhafi Chastises U.N. 'Inequality' The tent had caused a kerfuffle in Bedford, 43 miles north of New York, as officials from Bedford and Westchester County learned of its presence on a sprawling estate owned by Mr. Trump. Mr. Gadhafi apparently was to use it for entertaining while in New York for his visit to address the United Nations Wednesday. Local government officials publicly decried Mr. Gadhafi, pronouncing that he was not welcome and complaining that the U.S. secret service sought law enforcement protection for him, should he arrive in Bedford. Late Wednesday afternoon, Mr. Trump released a statement that the situation had been resolved. We have requested that the tenant occupying the property in Bedford, N.Y., remove the tent that was erected. They have complied with this request, according to the statement. The town of Bedford promptly publicly thanked Mr. Trump for his efforts. Tuesday, Mr. Trump initially denied that Mr. Gadhafi intended to stay at the property but subsequently clarified saying it had been rented on a short-term basis to Middle Eastern partners. Mr. Gadhafi, who arrived in New York on Tuesday, has faced criticism over Scotland's recent release of Libyan Abdel Baset al-Megrahi, who was convicted of the 1988 bombing of Pan Am Flight 103 which killed 270 people. Mr. Gadhafi travels with a tent, which has drawn protests in many cities. In 2007, he pitched it in a Parisian garden of the Elysee Palace, the presidential residence. In Rome last June, he set it up inside Villa Doria Pamphili, a park, and protestors responded with no camping signs. Bedford town building inspectors had ordered the tent be dismantled Tuesday, saying the Libyans should have applied for a number of permits from the department as well as a special permit that can be granted only before a hearing of the town board. This entire situation came as a total surprise to the town, Bedford town attorney Joel Sachs said. He said the town has received numerous calls from residents as well as people outside the town complaining about the situation. Mr. Trump is seeking to develop the Seven Springs property as high-end single-family homes. He had once considered creating an 18-hole golf course there but abandoned those plans, Mr. Sachs said. Yesterday, when inspectors arrived at the Seven Springs estate, several people were inside the tent, which was arranged for human habitation, Mr. Sachs said. He said electricity had been strung inside, and outside there were several satellite dishes. For his New York visit, Mr. Gadhafi sought to set up his tent inside Central Park but city officials said no. He also wanted to pitch it in the town of Englewood, N.J., on property owned by the Libya's U.N. mission. Local opposition turned him away. Write to Dionne Searcey at dionne.sear...@wsj.com and Christina S.N. Lewis at christina.le...@wsj.com OB-EN048_libay0_D_20090923050337.jpg
CiKEAS Balibo inquiry worries Indonesia
http://www.smh.com.au/world/balibo-inquiry-worries-indonesia-20090924-g4t2.html Balibo inquiry worries Indonesia BRENDAN NICHOLSON FOREIGN AFFAIRS CORRESPONDENT September 25, 2009 INDONESIA's ambassador has asked the Australian Federal Police to explain why they are investigating the killings of five Australian-based journalists at Balibo 34 years ago. Primo Alui Joelianto said he rang the new AFP Commissioner, Tony Negus, yesterday to discuss the investigation. ''I just wanted to seek clarification of why he took the decision to start the investigation,'' Mr Joelianto said. Mr Negus explained to him the investigation was based on information referred to the police by the NSW Coroner. ''It's the legal process,'' Mr Joelianto said. ''We can understand that.'' The ambassador said the Indonesian Government was concerned about the investigation. ''It cannot be beneficial for our relations,'' he said. Mr Joelianto said Indonesia would not send its citizens to Australia for trial. The men were killed a long time ago, he said, and Indonesia had considered the case closed. Mr Joelianto said the Foreign Minister, Stephen Smith, was right to say that while relations between his country and Indonesia were very strong the dangers to that relationship were complacency and surprises. ''I agree with him.'' Mr Joelianto stressed he was not trying to intervene in the case and said Indonesia respected the investigation as part of the legal process. After his conversation with Mr Negus, Mr Joelianto met the AFP's assistant commissioner for border and international Affairs, Kevin Zuccato. In September, Mr Smith said the Indonesian Government was ''somewhat surprised'' to hear the AFP was investigating the Balibo killings. In November 2007 the NSW Deputy Coroner, Dorelle Pinch, found the Balibo Five were executed by Indonesian forces to stop them revealing details of Indonesia's invasion. Two Indonesians named in the inquest were Yunus Yosfiah, who is now a retired general, and another soldier, Christoforus da Silva. Ms Pinch found there was strong circumstantial evidence the five were killed on orders by the head of Indonesian Special Forces, Major-General Benny Murdani, to Colonel Dading Kalbuadi, Special Forces Group Commander in Timor, and then to Captain Yunus. Murdani and Kalbuadi are dead. Indonesia claimed the five were killed in crossfire during the battle for the town.
CiKEAS Gaddafi folds up his tent but keeps on talking
http://www.smh.com.au/world/gaddafi-folds-up-his-tent-but-keeps-on-talking-20090924-g4sq.html Gaddafi folds up his tent but keeps on talking ANNE DAVIES HERALD CORRESPONDENT September 25, 2009 How much more ... Ali Abdussalam Treki, General Assembly president, and Colonel Gaddafi Photo: AFP NEW YORK: He called the US President ''our son Obama'', suggested swine flu might have been made by the military in a lab so companies could make money on the vaccine and called the Iraq war the mother of all evils. After all these years, Muammar Gaddafi can still make the world's leaders squirm. Because it was Libya's turn to chair the United Nations General Assembly, Colonel Gaddafi had a prime speaking spot, after Barack Obama, and he used it to berate the world for 96 minutes. He might have been tolerated at the UN, where his envoy is chairing this 64th session of the General Assembly, but the residents of Bedford, New York, where he planned to pitch a large tent for the duration of the General Assembly, have successfully driven the Libyan dictator out. After a day of protest by residents, rabbis, human rights groups, and families of the victims of the Lockerbie terrorist attack, many waving signs calling him a murderer, Colonel Gaddafi literally began packing his tent, after receiving a stopwork order. The tent had been pitched on land owned by the billionaire Donald Trump and leased to the United Arab Emirates. Colonel Gaddafi himself was believed to have been staying with the Libyan ambassador and had planned to use the tent for functions. Anger at the Libyan strongman, who of late has been more friendly towards the US, was reignited after the Scottish Government released a convicted Libyan terrorist, the Lockerbie bomber, Abdelbaset al-Megrahi, on humanitarian grounds. But when Megrahi, who has cancer, was given a hero's welcome by the Libyan Government, many saw red. By Wednesday afternoon, the Trump organisation issued a statement saying the tent was coming down. As the residents of Bedford had no time for their Libyan visitor, so too some UN delegates, including the Americans, chose not to stay to hear his speech. Those who did were treated to Colonel Gaddafi's views on a broad range of subjects. He called the US president ''our son Obama'', which no doubt delighted Mr Obama's minders, and treated bemused diplomats to his views about the assassination of John F. Kennedy, suggesting that the Israelis were behind it because Kennedy wanted to investigate their nuclear plant. The only comments which seemed to draw some broader support beyond Libya's usual supporters was his critique of the UN Security Council. They might have seen his efforts to rename it the ''terror council'' as over the top, but the criticism that it is too narrowly based resonated with many members. In fact, Colonel Gaddafi's idea that the membership should be expanded to include a permanent seat for the African Union, Latin America and perhaps someone else - he suggested Australia - certainly struck a chord. ''Maybe we can assign a permanent seat will be given to them by rotation every six months [inaudible] . Perhaps Japan, Australia, maybe outside any union or Australia, or any other country [sic],'' he said. gaddaficrop-200x0.jpg
CiKEAS Corrupt officials, terrorists granted remission
Reflection : Selama dipenjara berkelakuan baik, hukuman diperpendekkan jangka waktunya dan dibebaskan dari penjara. Syukuralhamdulliah, para koruptor bisabebas menikmati hasil harta korupsi yang telah bermamak biak. Para terrorits tidak banyak alternatif terbuka terkecuali kembali melakukan Dirgahayu NKRI! http://www.thejakartapost.com/news/2009/09/23/corrupt-officials-terrorists-granted-remission.html Corrupt officials, terrorists granted remission Wed, 09/23/2009 12:18 PM | National JAKARTA: The government has cut the prison terms of 38 corrupt officials and several terrorists by between 15 days and one and a half months in conjunction with Idul Fitri. They deserve remission because of their good behavior while serving their sentence, Cipinang prison warden Samsul Hidaya said as quoted by kompas.com on Sunday. Recipients of Idul Fitri remission include former fishery minister Rohmin Dahuri, former Medan mayor Ramli Lubis and former Makassar mayor Andi B, who have had their jail terms reduced by one month each. Former Bank Indonesia governor Syahril Sabirin and former House of Representatives lawmaker Sarjan Taher did not receive remission as they have yet to serve one third of their sentence. The government has decided not to grant remission to convicts guilty of corruption, illegal logging, drug abuse, money laundering and transnational criminal cases until they have served at least one third of their prison sentence. Samsul said Maskur, who was jailed for his role in the 2002 Bali bombing, had his sentence cut by one month, but declined to identify other convicted terrorists who received remission, saying only they were involved in acts of terror in Poso, Bali and Kuningan, South Jakarta. - JP
CiKEAS House to Strip Mandatory Halal Certification From Bill After Strong Protests
September 24, 2009 Dian Ariffahmi House to Strip Mandatory Halal Certification From Bill After Strong Protests Abill being deliberated by the House of Representatives looks set to be stripped of contentious provisions that would have required halal certification of consumer products by the Religious Affairs Ministry, after strenuous protests by the business community and the Indonesian Council of Ulema (MUI). Speaking to the Jakarta Globe, Hilman Rosyid, a member of Commission VIII on religious and social affairs and deputy chairman of the special committee deliberating the bill, said halal certification of consumer products would not be made compulsory. It will remain voluntary as it is under the present legislation, he said. He added that certification powers would remain with the MUI's Food, Drugs and Cosmetics Assessment Institute (LP-POM) and not be transferred to the Religious Affairs Ministry, as the bill would have required. The House committee and the Religious Affairs Ministry planned to hold further talks on the bill with the business community, Hilman said. The Indonesian Chamber of Commerce and Industry (Kadin) had earlier voiced strong opposition to the bill, which called for mandatory halal certification for all packaged foods, beverages, medicines and cosmetics produced or sold in the country, including imported goods. Business leaders said this would raise their costs and slow import procedures. According to a senior Industry Ministry official who declined to be named, it had been agreed at a pre-Idul Fitri meeting between the special committee and the government that the existing rules on voluntary halal certification, now provided for by presidential regulation, would remain in effect. It seems that Kadin's and the MUI's protests against the bill have changed the legislators' minds and they have decided to be guided by the existing system, the official said. It becomes a very sensitive issue when a body like the MUI protests that someone is stepping on its authority. The MUI has vehemently opposed the bill, as the LP-POM would be stripped off its halal certification powers. Responding to the developme nts, Hariyadi Sukamdani, Kadin's deputy chairman for fiscal policy, taxation and customs, said on Thursday that it had always been Kadin's position that there was no need for new halal legislation because it was adequately addressed by the existing presidential regulation. There is also legislation in place that governs halal requirements, he said. It is too much to enact more legislation regulating the same issue. If the bill is not passed before Oct. 1, it would have to be brought before the new House, which would likely significantly delay its passage. Related articles Indonesian Businesses Reaffirm Opposition to Halal Bill 8:36 PM 14/09/2009 Indonesia's House Passes Four More Bills as Clock Ticks 11:22 PM 15/09/2009 Indonesia's House Passes Record Four Bills in One Day 12:58 AM 15/09/2009
CiKEAS Teras Duga Kebakaran Lahan Disengaja
Refleksi : Disengajakan kebakaran hutan, karena dimaksudkan untuk diciptakan peternakan unta. Unta membutuhkan alam semi- desert. Jangan dilupakan bahwa pada zaman bahula unta adalah alat transportasi para nabi. Apabila unta dijadikan alat transportasi umum akan memberikan sumbangan besar untuk undara bersih sesuai cita-cita Kiyoto protokol. Nama NKRI akan harum di medan international sebagai satu-satunya negeri pencegah global warming dan dengan begitu para petinggi yang menjalankan pembakaran hutan bisa mendapat hadiah nobel. Ayo berlomba-lomba membakar hutan. http://www.kaltengpos.com/berita/index.asp?Berita=fokusid=53443 Jumat, 25 September 2009 Teras Duga Kebakaran Lahan Disengaja Minta Penegak Hukum Antisipasi Sejak Dini PALANGKA RAYA - Asap tebal akibat kebakaran lahan yang kembali menyelimuti beberapa wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng), memancing keheranan Gubernur Agustin Teras Narang. Apalagi diduga kuat pembakaran itu dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan situasi. Mereka sengaja membakar lahan-lahan telantar di pinggir jalan. Saya lihat yang aneh justru api banyak terdapat di pinggir jalan trans Kalimantan. Saya juga heran justru di sekitar bandara kok jadi banyak ya?, ungkap Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang kepada sejumlah wartawan usai halal bihalal dengan pegawai di lingkungan pemerintah provinsi di lobi Kantor Gubernur, Kamis (24/9) pagi. Teras Narang mengaku sangat menyayangkan jika ada pihak-pihak tertentu yang sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan di Bumi Tambun Bungai. Sebab, itu berarti yang bersangkutan bukan warga negara yang baik di huma betang. Gubernur meminta aparatur penegak hukum mengantisipasi secara dini jika itu betul terjadi. Jangan sampai terjadi unsur kesengajaan dari pihak-pihak tertentu yang tak menginginkan Kalimantan Tengah ini baik, yang tak menginginkan Kalimantan Tengah maju, ucapnya. Orang nomor satu di Kalteng ini meminta setiap orang baik pemerintah maupun masyarakat kompak mewaspadai jika ada yang memanfaatkan momentum kebakaran lahan untuk kepentingan pribadi. Saya sadar betul akibat dari kebakaran ini adalah asap. Asap menimbulkan penurunan kesehatan pada anak-anak dan saudara-saudara kita. Perekonomian pun turun. Pertanyaannya, apakah memang itu yang diinginkan? Sudahlah, gubernur boleh berganti, ada prosesnya. Tapi, hal-hal seperti ini jangan jadi pembiaran dalam tanda petik, kata Teras. Gubernur mengakui dampak kebakaran lahan saat ini sudah merupakan bencana. Namun, menurutnya itu bisa ditanggulangi jika ada kebersamaan dan tekad yang sama dari setiap orang di Bumi Tambun Bungai. Ia juga meminta bupati dan walikota serta aparat penegak hukum tak membiarkan kebakaran lahan meluas di wilayah masing-masing. Terkait persoalan kekurangan anggaran untuk mengatasi dampak asap akibat kebakaran hutan dan lahan, Gubernur mengutarakan selama ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng selalu menganggarkan tiap tahun. Dana yang dianggarkan pada beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tahun 2009 di tingkat provinsi mencapai hampir Rp 9 miliar. Yang nanti justru saya minta kepada sekda melalui Kepala Biro Keuangan untuk meneliti anggaran karena ada kabupaten dan kota yang nilainya kecil sekali. Padahal ini kejadian tiap tahun. Nilai anggarannya bisa dilihat di Dishut dan BLH. Ini namanya ketidakpedulian dari aparatur berkenaan penanggulangan bencana, jelas mantan Ketua Komisi II dan III DPR RI ini. Mengenai usulan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kalteng, menurut Gubernur, tahun ini juga akan terbentuk. Saya sudah tanda tangan untuk itu. Tetapi, tentu badan tak kan bisa bekerja dengan baik kalau tak dibantu masyarakat, ucapnya. (def/ma
CiKEAS Cari Geraham Emas dalam Tengkorak
http://www.radartarakan.com/berita/index.asp?Berita=UTAMAid=158528 senin, 14 September 2009 Cari Geraham Emas dalam Tengkorak Identifikasi Jenazah yang Diduga Tan Malaka JAKARTA - Pemeriksaan terhadap jenazah yang diduga Tan Malaka tak hanya mengandalkan tes DNA (deoxyribonycleic acid). Tapi juga ciri fisik khas Tan Malaka yang dikenal kerabat dekatnya. Salah satunya adalah geraham dari emas yang terdapat di antara gigi geligi tokoh pergerakan kemerdekaan itu. Sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Asvi Warman Adam mengatakan, Tan Malaka tak memiliki keturunan. Satu-satunya garis keluarga yang masih tersisa adalah Zulfikar Kamarudin. Dia adalah anak dari adik laki-laki Tan Malaka, Kamarudin Rasyad. Dua saudara Zulfikar sudah meninggal. Karena itu, DNA jenazah yang diambil dari desa Selopanggung, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, itu akan dibandingkan dengan DNA Zulfikar. Selain DNA, juga diperiksa ciri fisik Tan Malaka yang diketahui kerabat terdekatnya. Pokoknya ada gigi emasnya. Zaman dulu orang kan suka mengganti gigi yang lepas dengan gigi palsu dari emas, kata kata Asvi kepada JPNN di Jakarta kemarin (13/9). Asvi juga ikut mendampingi sejarawan Belanda Harry Poeze saat penggalian makam di Selopanggung, Kediri, itu. Seperti diwartakan, sebuah makam yang diduga berisi kerangka Tan Malaka di Desa Selopanggung, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, dibongkar Sabtu lalu (12/9). Seluruh kerangka yang diambil dari makam yang berada di lereng Gunung Wilis itu kemudian dibawa ke Jakarta untuk tes DNA. 'Prosesnya diperkirakan membutuhkan waktu sekitar tiga minggu, ujar Ketua Tim Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK UI) dr Djaja Surya Atmadja di sela-sela pembongkaran. Pembongkaran makam itu merupakan buah penelitian Harry Poeze selama 22 tahun merunut jejak Tan Malaka. Lantas, dari mana Harry Poeze bisa menduga makam itu adalah makam tokoh yang ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada 1963 itu. Kata Asvi, ada sebuah tugu kecil di pinggir Kali Brantas. Tepatnya di Desa Petok, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Di desa tersebut dibangun tugu untuk menandai tempat pembuangan jenazah Tan Malaka ke Kali Brantas. Harry Poeze mewawancarai banyak saksi sejarah untuk merunut, apa memang jenazah Tan Malaka dibuang di Kali Brantas, katanya. Harry Poeze, kata Asvi, merunut ke mana saja perjalanan Tan Malaka. Kemudian, di mana tokoh yang dikenal berseberangan dengan Sjahrir itu ditangkap dan ditembak. Harry Poeze menemukan bahwa Tan Malaka ditangkap kemudian ditembak di sekitar kaki Gunung Wilis. Itu yang akhirnya membawa dia ke desa Selopanggung, katanya. Kata Asvi, Tan Malaka ditangkap oleh Letda Soekotjo dari Batalyon Sikatan, Divisi Brawijaya. Penangkapan Tan Malaka itu sebenarnya tidak atas perintah atasan Soekotjo. Namun, saat itu Soekotjo yang memimpin gerilya dan operasi di kawasan tersebut menemukan bahwa Tan Malaka adalah sosok yang dinilai membahayakan negara. Apalagi, dia berbeda pendapat dengan Sjahrir. Zaman dulu di militer kan begitu. Kalau tidak sependapat, diculik, katanya. Tan Malaka pun ditangkap. Tanggal penangkapannya antara 19-21 Februari 1949. Asvi mengaku tak tahu pasti. Yang jelas, pada 21 Februari warga desa menemukan jenazah tersebut. Mereka kemudian menguburkannya sebagai orang luar desa yang meninggal tanpa identitas. Kemudian ada cerita ada sebuah makam yang dipindahkan di samping makam Mbah Selo, seorang pendiri Desa Selopanggung. Makam itu tanpa identitas. Nah, di makam Mbah Selo itu terdapat sebuah pohon Kamboja besar. Dari situ kita tahu kalau makam di samping Kamboja besar itu adalah makam yang diduga jenazah Tan Malaka, katanya. (aga/oki/jp
