Bahan-bahan dari berbagai sumber yang membuktikan bahwa Soeharto memang tidak layak dipahlawankan:
Kalau Soeharto bukan penjahat tidak akan ada korban jiwa manusia satu juta lebih dan ratus ribu dipenjarakan untuk bertahun-tahun tanpa proses hukum di pulau buru dan lain-lain. Kalau Soeharto bukan penjahat maka tidak akan ada pembunuhan di Timor Timur (Pembantaian di pemakaman Santa Cruz, Kasus Balibo, terbunuhnya lima wartawan asing secara misterius dll) , pembunuhan di Aceh dll Kalau Soeharto bukan penjahat tidak terjadi kerugian pada Pertamina disaat perusahaan minyak dan gas di dunia memetik laba berlipat ganda atau paling tidak ada pertanggungan jawab terhadap kerugian tsb. Kalau Soeharto bukan penjahat lingkungan keadaan hutan Indonesia tidak separah sekarang, dan tidak ada raja-raja kayu yang sembarangan membabat hutan. Kalau Soeharto bukan penjahat tidak akan diturunkan dari tahtanya oleh demonstrasi mahasiswa Indonesia. Kejahatan di zaman Soeharto: - Koran-koran berbahasa Cina ditutup oleh pemerintah - Pelarangan demo mahasiswa - Pembunuhan terhadap seorang aktifis buruh perempuan, Marsinah. Tanggal 8 Mei 1993 - Pembunuhan Misterius di Indonesia - Pengusiran, perampasan dan pemusnahan Becak dari Jakarta - Kasus tanah Kedung Ombo - Kasus tanah Cimacan, pembuatan lapangan golf - Kasus tanah Lampung, 100 orang tewas oleh ABRI. Peritiwa ini dikenal dengan dengan peristiwa Talang sari - Keluar Keppres tentang Monopoli perdagangan cengkeh oleh perusahaan-nya Tommy Suharto selengkapnya: 1965 Penculikan dan pembunuhan terhadap tujuh Jendral Angkatan Darat. Penangkapan, penahanan dan pembantaian massa pendukung dan mereka yang diduga sebagai pendukung Partai Komunis Indonesia . Aparat keamanan terlibat aktif maupun pasif dalam kejadian ini. 1966 Penahanan dan pembunuhan tanpa pengadilan terhadap PKI terus berlangsung, banyak yang tidak terurus secara layak di penjara, termasuk mengalami siksaan dan intimidasi di penjara. Dr Soumokil, mantan pemimpin Republik Maluku Selatan dieksekusi pada bulan Desember. Sekolah- sekolah Cina di Indonesia ditutup pada bulan Desember. 1967 Koran-koran berbahasa Cina ditutup oleh pemerintah. April, gereja- gereja diserang di Aceh, berbarengan dengan demonstrasi anti Cina di Jakarta . Kerusuhan anti Kristen di Ujung Pandang. 1969 Tempat Pemanfaatan Pulau Buru dibuka, ribuan tahanan yang tidak diadili dikirim ke sana . Operasi Trisula dilancarkan di Blitar Selatan. Tidak menyeluruhnya proses referendum yang diadakan di Irian Barat, sehingga hasil akhir jajak pendapat yang mengatakan ingin bergabung dengan Indonesia belum mewakili suara seluruh rakyat Papua. Dikembangkannya peraturan- peraturan yang membatasi dan mengawasi aktivitas politik, partai politik dan organisasi kemasyarakatan. Di sisi lain, Golkar disebut- sebut bukan termasuk partai politik. 1970 Pelarangan demo mahasiswa. Peraturan bahwa Korpri harus loyal kepada Golkar. Sukarno meninggal dalam ‘tahanan’ Orde Baru. Larangan penyebaran ajaran Bung Karno. 1971 Usaha peleburan partai- partai. Intimidasi calon pemilih di Pemilu ’71 serta kampanye berat sebelah dari Golkar. Pembangunan Taman Mini yang disertai penggusuran tanah tanpa ganti rugi yang layak. Pemerkosaan Sum Kuning, penjual jamu di Yogyakarta oleh pemuda- pemuda yang di duga masih ada hubungan darah dengan Sultan Paku Alam, dimana yang kemudian diadili adalah Sum Kuning sendiri. Akhirnya Sum Kuning dibebaskan. 1972 Kasus sengketa tanah di Gunung Balak dan Lampung. 1973 Kerusuhan anti Cina meletus di Bandung . 1974 Penahanan sejumlah mahasiswa dan masyarakat akibat demo anti Jepang yang meluas di Jakarta yang disertai oleh pembakaran- pembakaran pada peristiwa Malari. Sebelas pendemo terbunuh. Pembredelan beberapa koran dan majalah, antara lain ‘Indonesia Raya’ pimpinan Muchtar Lubis. 1975 Invansi tentara Indonesia ke Timor- Timur. Kasus Balibo, terbunuhnya lima wartawan asing secara misterius. 1977 Tuduhan subversi terhadap Suwito. Kasus tanah Siria- ria. Kasus Wasdri, seorang pengangkat barang di pasar, membawakan barang milik seorang hakim perempuan. Namun ia ditahan polisi karena meminta tambahan atas bayaran yang kurang dari si hakim. Kasus subversi komando Jihad. 1978 Pelarangan penggunaan karakter-karakter huruf Cina di setiap barang/ media cetak di Indonesia. Pembungkaman gerakan mahasiswa yang menuntut koreksi atas berjalannya pemerintahan, beberapa mahasiswa ditahan, antara lain Heri Ahmadi. Pembredelan tujuh suratkabar, antara lain Kompas, yang memberitakan peritiwa di atas. 1980 Kerusuhan anti Cina di Solo selama tiga hari. Kekerasan menyebar ke Semarang , Pekalongan dan Kudus. Penekanan terhadap para penandatangan Petisi 50. Bisnis dan kehidupan mereka dipersulit, dilarang ke luar negeri. 1981 Kasus Woyla, pembajakan pesawat garuda Indonesia oleh muslim radikal di Bangkok. Tujuh orang terbunuh dalam peristiwa ini. 1982 Kasus Tanah Rawa Bilal. Kasus Tanah Borobudur . Pengembangan obyek wisata Borobudur di Jawa Tengah memerlukan pembebasan tanah di sekitarnya. Namun penduduk tidak mendapat ganti rugi yang memadai. Majalah Tempo dibredel selama dua bulan karena memberitakan insiden terbunuhnya tujuh orang pada peristiwa kampanye pemilu di Jakarta . Kampanye massa Golkar diserang oleh massa PPP, dimana militer turun tangan sehingga jatuh korban jiwa tadi. 1983 Orang- orang sipil bertato yang diduga penjahat kambuhan ditemukan tertembak secara misterius di muka umum. Pelanggaran gencatan senjata di Tim- tim oleh ABRI. 1984 Berlanjutnya Pembunuhan Misterius di Indonesia. Peristiwa pembantaian di Tanjung Priuk terjadi. Tuduhan subversi terhadap Dharsono. Pengeboman beberapa gereja di Jawa Timur 1985 Pengadilan terhadap aktivis-aktivis islam terjadi di berbagai tempat di pulau Jawa. 1986 Pembunuhan terhadap peragawati Dietje di Kalibata. Pembunuhan diduga dilakukan oleh mereka yang memiliki akses senjata api dan berbau konspirasi kalangan elit. Pengusiran, perampasan dan pemusnahan Becak dari Jakarta. Kasus subversi terhadap Sanusi. Ekskusi beberapa tahanan G30S/ PKI. 1989 Kasus tanah Kedung Ombo. Kasus tanah Cimacan, pembuatan lapangan golf. Kasus tanah Kemayoran. Kasus tanah Lampung, 100 orang tewas oleh ABRI. Peritiwa ini dikenal dengan dengan peristiwa Talang sari. Bentrokan antara aktivis islam dan aparat di Bima. Badan Sensor Nasional dibentuk terhadap publikasi dan penerbitan buku. Anggotanya terdiri beberapa dari unsur intelijen dan ABRI. 1991 Pembantaian di pemakaman Santa Cruz, Dili terjadi oleh ABRI terhadap pemuda-pemuda Timor yang mengikuti prosesi pemakaman rekannya. 200 orang meninggal. 1992 Keluar Keppres tentang Monopoli perdagangan cengkeh oleh perusahaan-nya Tommy Suharto. Penangkapan Xanana Gusmao. 1993 Pembunuhan terhadap seorang aktifis buruh perempuan, Marsinah. Tanggal 8 Mei 1993 1994 Tempo, Editor dan Detik dibredel, diduga sehubungan dengan pemberita-an kapal perang bekas oleh Habibie. 1995 Kasus Tanah Koja. Kerusuhan di Flores. 1996 Kerusuhan anti Kristen diTasikmalaya. Peristiwa ini dikenal dengan Kerusuhan Tasikmalaya. Peristiwa ini terjadi pada 26 Desember 19962. Kasus tanah Balongan. Sengketa antara penduduk setempat dengan pabrik kertas Muara Enim mengenai pencemaran lingkungan. - Sengketa tanah Manis Mata. Kasus waduk Nipah di madura, dimana korban jatuh karena ditembak aparat ketika mereka memprotes penggusuran tanah mereka. Kasus penahanan dengan tuduhan subversi terhadap Sri Bintang Pamung-kas berkaitan dengan demo di Dresden terhadap pak Harto yang berkun-jung di sana. Kerusuhan Situbondo, puluhan Gereja dibakar. Penyerangan dan pembunuhan terhadap pendukung PDI pro Megawati pada tanggal 27 Juli. Kerusuhan Sambas–Sangualedo. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 30 Desember 1996. 1997 Kasus tanah Kemayoran. Kasus pembantaian mereka yang diduga pelaku Dukun Santet di Jawa Timur. 1998 Kerusuhan Mei di beberapa kota meletus, aparat keamanan bersikap pasif dan membiarkan. Ribuan jiwa meninggal, puluhan perempuan diperkosa dan harta benda hilang. Tanggal 13 – 15 Mei 1998. Pembunuhan terhadap beberapa mahasiswa Trisakti di jakarta , dua hari sebelum kerusuhan Mei.3. Pembunuhan terhadap beberapa mahasiswa dalam demonstrasi menentang Sidang Istimewa 1998. Peristiwa ini terjadi pada 13 – 14 November 1998 dan dikenal sebagai tragedi Semanggi I. 1999 Pembantaian terhadap Tengku Bantaqiyah dan muridnya di Aceh. Peritiwa ini terjadi 24 Juli 1999. Pembumi hangusan kota Dili, Timor Timur oleh Militer indonesia dan Milisi pro integrasi. Peristiwa ini terjadi pada 24 Agustus 1999. Pembunuhan terhadap seorang mahasiswa dan beberapa warga sipil dalam demonstrasi penolakan Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya (RUU PKB). Peristiwa Ini terjadi pada 23 – 24 November 1999 dan dikenal sebagai peristiwa Semanggi II. Etc salam Merdeka Teddy FirmanMU itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya, untuk berpegang pada hukum hukumMU yang adil (Mazmur 119:105 -106) Your word is a lamp to my feet and a light for my path. I have taken an oath and confirmed it, that I will follow your righteous laws (Psalm 119: 105 - 106) --- On Sun, 1/17/10, sunny <am...@tele2.se> wrote: From: sunny <am...@tele2.se> Subject: CiKEAS> Istana Baru Koruptor To: undisclosed-recipi...@yahoo.com Date: Sunday, January 17, 2010, 4:49 PM http://www.lampungp ost.com/cetak/ berita.php? id=2010011801081 028 Senin, 18 Januari 2010 OPINI Istana Baru Koruptor Nur Amalia Z. Mahasiswi Jurusan Administrasi Negara Unila Ada sebuah cerita baru di negeri Indonesia. Cerita tentang luasnya pengaruh uang atas segala sesuatu yang ada di negeri ini. Pengaruhnya ini telah menyebar kesegala aspek di penjuru negeri ini. Sepertinya saat ini sudah tidak ada lagi tempat di negeri ini yang tidak bisa dibeli dengan uang. Bahkan penjara yang identik dengan kesan seram, pengap, panas, dan sangat tidak nyaman pun bisa disulap menjadi tempat yang nyaman seperti kamar hotel dan kantor jika ada uang. Penjara "mewah" ini biasa dipakai oleh para narapidana yang berkantong tebal. Mereka biasanya adalah narapidana yang terjerat kasus korupsi. Contohnya sel tahanan yang diperuntukan bagi Artalyta Suryani atau biasa dipanggil Ayin, pengusaha sukses yang berasal dari Lampung. Selain Ayin, ada beberapa pejabat dan pengusaha yang terlibat kasus korupsi yang menapatkan fasilitas khusus di dalam penjara. Mereka tetap dapat hidup nyaman sambil mengendalikan perusahaan mereka di dalam penjara. Di dalam sel yang mengurung mereka, bisa ditemukan kasus pegas, televisi, penyejuk udara, dan kamar mandi dengan shower. Para tersangka kasus koruptor ini pun dapat membawa telepon seluler dan komputer jinjing ke kamar baru mereka. Terkadang mereka pun dapat menerima tamu hingga larut malam. Jika ingin keluar penjara, itu pun bisa diatur. Asalkan mereka dapat menyiapkan uang jutaan rupiah dan beberapa amplop untuk para sipir penjara, para koruptor ini dapat melenggang bebas ke luar penjara selama beberapa jam. Bahkan khusus untuk Ayin, dia mandi dengan air kemasan yang dipasok khusus untuk dirinya. Mungkin dia takut terkena penyakit kulit jika mandi dengan air keran yang biasa digunakan oleh narapidana lainnya. Guna menutupi pemberian keistimewaan ini, kepala rumah tahanan pun telah menyiapkan alasan yang logis atas kemewahan yang diberikan kepada para narapidana kasus korupsi. Contohnya saja ruangan dengan berbagai perlengkapan mewah yang dinikmati para koruptor itu, diakui bisa digunakan oleh semua napi dan bukan beberapa napi saja karena ruangan itu memang untuk umum. Sedangkan izin keluar penjara diberikan karena sang napi telah memenuhi prosedur yang telah ditentukan untuk izin keluar penjara. Mereka mengatakan bahwa segala kemewahan yang dinikmati pasakitan ini memang sudah sewajarnya mereka terima karena sudah sesuai prosedur. Akan tetapi, jika melihat beberapa pemberitaan akhir-akhir ini di media cetak dan elektronik, sepertinya apa yang dikatakan kepala rumah tahanan hanya sebuah pleidoi. Pembelaan atas segala tindakan yang mereka coba sembunyikan. Seperti pepatah yang mengatakan "Jika penjahat mengaku, maka penjara akan penuh". Jadi jika para penjaga rumah tahanan ini mengakui adanya keistimewaan yang mereka berikan kepada para tahanan kasus korupsi karena mereka pun telah disuap oleh para napi. Maka sel penjara akan penuh diisi oleh para sipir penjara itu sendiri. Pemberian keistimewaan ini sangat mencerminkan tidak adanya keadilan di lembaga permasyarakatan. Di saat para koruptor ditahan di sel mewah mereka, maka para penjahat lainnya hidup seperti di neraka saat mereka di penjara. Para maling, copet, pembunuh, pengedar narkoba, dan penjahat kecil lainnya ini harus berdesakan di dalam sel yang sempit dan pengap. Terkadang mendapat perlakuan buruk dari sipir penjara atau narapidana lainnya. Seharusnya lembaga permasyarakatan menjadi tempat untuk memberikan hukuman kurungan atas kesalahan yang seseorang lakukan. Selain itu juga menjadi tempat rehabilitasi agar para narapiana saat keluar dari penjara nanti tidak kembali melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Bukannya berubah fungsi menjadi kantor dan rumah sementara bagi para koruptor. Inilah mungkin sebagai tugas pertama bagi Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum yang baru saja dilantik, yaitu mengembalikan fungsi sesungguhnya dari lembaga permasyarakatan. Semoga saja keadilan di Indonesia benar-benar bisa ditegakkan. Tanpa melihat status sosial dan jumlah kekayaan seseorang sehingga sila kedua dalam Pancasila yang berbunyi Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dapat terwujud. Tapi apakah keadilan itu akan benar-benar bisa terwujud? Kita lihat saja kelanjutan cerita ini. n
