Berita Tentang Palestina Makin Hilang Dari Berita Dunia !!!
Sudah lebih dari sebulan berita dunia cuma diisi tentang demo di Iran, tentang
kerusuhan di Xinjiang, tentang terror bomb jihad di Marriot, tentang kerusuhan
dan terror2 di Pakistant, tentang perang di Afghanistant, dan tidak ada satupun
berita tentang perkembangan pembentukan negara Palestina.
Bahkan bulan lalu berita2 tentang Palestina makin mundur, karena Abbas yang
sekarang sudah bukan lagi seorang Presiden menyatakan menolak pembentukan
Israel sebagai negara Yahudi. Wajar saja kalo Abbas menolak Israel sebagai
negara Yahudi, lalu siapa yang bisa menerima bahwa Abbas mewakili negara
Palestina ??? Lalu siapa yang bisa menerima berdirinya negara Palestina ???
Ada berita kecil tentang 9 orang Arab Palestina yang rumahnya digusur di
Yerusalem Timur, tetapi oleh pemerintah Israel dinyatakan rumah itu tidak
memiliki izin dan orang Arab Palestina ini bukan warga Israel tapi statusnya
orang2 gelap yang masuk dari perbatasan yang mulanya bekerja di Israel tetapi
kemudian izin kerjanya sudah kadaluwarsa. Kasus ini sengaja di-besar2kan di
negara2 Islam dan juga di Indonesia, tetapi tidak mendapatkan response dari PBB
karena untuk kasus seperti ini juga terjadi di Indonesia dimana ribuan
gelandangan yang rumah2nya digusur karena tidak punya izin. Kita khan sering
melihat buldozer2 menggusur rumah2 penduduk karena dianggap tidak berizin.
Jadi kalo di Yerusalem cuma ada 9 gelandangan yang kena digusur bukanlah berita
penting bagi PBB.
Juga ada protest di PBB terhadap Israel yang menyita kapal2 yang membawa
bantuan kemanusiaan dari Libanon dan Spanyol, tetapi protest2 ini ditolak di
PBB karena bantuan kemanusiaan PBB juga sewaktu memasuki Gaza justru dirampok
oleh kelompok Hamas karena alasannya Hamas sebagai penguasa wilayah yang berhak
mem-bagi2kan bantuan tsb. Padahal Hamas bukan mewakili negara Palestina, oleh
karena itu dengan alasan yang sama tetapi legalitas yang formal maka Israel
meminta semua bantuan untuk Gaza atau Westbank diserahkan kepada pemerintah
Israel sebagai penguasa wilayah untuk mem-bagi2kannya. Hal ini juga untuk
mencegah penyelundupan senjata yang berulang kali terjadi.
Meskipun perampokan bantuan kemanusiaan dari UN oleh Hamas, oleh UN malah
disalahkan kepada pihak Israel yang tidak melindungi rombongan bantuan dari UN
ini. Namun pihak Israel menolak tuduhan itu karena rombongan bantuan
kemanusiaan ini masuk ke Gaza tanpa meminta izin kepada pemerintah Israel.
Sejak itulah, semua bantuan ke Gaza dan Westbank akhirnya disepakati untuk
dititipkan kepada pemerintah Israel yang dipercayakan untuk mem-bagi2kannya.
Secara keseluruhan, berita2 Gaza dan Westbank hampir hilang dari berita dunia,
keamanan meningkat, tembakan2 roket hampir hilang total karena Israel berhasil
menghancurkan lorong2 tempat penyelundupannya dari Iran.
Krisis global ekonomi sangat berpihak kepada pemerintah Israel, negara2 Timur
Tengah secara menyeluruh mengalami kehancuran ekonomi yang paling parah dalam
sejarahnya sehingga tidak mampu lagi untuk membantu terror2 Hamas dan Hezbollah
ke Israel. Kehancuran ekonomi Mesir memperkuat posisi tawar Israel akan kerja
sama keamanan dengan pemerintah Mesir. Hal ini bisa kita lihat besarnya
bantuan pemerintah Mesir menghancurkan operasi2 terror dari Hamas. Juga
bantuan yang besar dari pemerintah Mesir untuk menutup perbatasannya untuk
penyusupan atau bantuan kemanusiaan tanpa seizin Israel.
Kalo kenyataannya kondisi Gaza dan Westbank ini sudah aman, lalu apakah ada
perlunya RI untuk menjadi penengah pertikaian ini ??? Apalagi pertikaiannya
juga sudah reda atau hampir hilang dari berita2 dunia. Lalu pertikaian yang
mana yang mau ditengahi oleh Indonesia ??
Mungkin sudah waktunya dubes Palestina di Jakarta diusir karena kenyataannya
tidak ada negara Palestina atau wakil pemerintah Palestina di PBB. Kedubesan
Palestina di Jakarta hanyalah akal2an saja, biaya perwakilan yang besarnya
sekitar $10juta pertahun ini 100% ditanggung pemerintah RI. Belum lagi bantuan
fiktif, berupa pelatihan tenaga kerja dll, padahal mana ada lapangan kerjanya
di Gaza hingga sekarang ini ??? Andaikatapun Israel dimasa depannya akan
membuka lapangan pekerjaan di Gaza, maka pelatihannya haruslah dilakukan dengan
standard Israel bukan standard Indonesia yang biasanya bisa malas2an. Belum
lagi alokasi dana untuk pembangunan Rumah Sakit di Gaza, uang keluar rumah
sakitnya tidak pernah ada. Ini namanya korupsi, yang jelas untuk membangun
rumah sakit di Gaza haruslah mendapatkan izin dari Israel, apalagi mata uang di
Gaza pun hingga sekarang adalah scheckel yaitu sama dengan mata uang yang
digunakan resmi di Israel. Di-Gaza dan Westbank tidak berlaku mata uang lain
selain mata uang Israel.
Entah, bagaimana pertanggungan jawab jumlah uang yang jutaan dollar yang
dikeluarkan pemerintah RI yang katanya untuk membantu negara Palestina yang
tidak pernah berdiri ini. Mengingat, semua bantuan ke negara Palestina harus
melalui dan seizin Israel dan Indonesia sendiri sama sekali tidak mempunyai
hubungan diplomatik dengan Israel. Ini adalah kesempatan "loop hole" yang
terbuka lebar untuk korupsi. KPK sendiri jangkauannya cuma dalam negeri tidak
mungkin bisa memeriksa urusan negara lain yang katanya diberi sumbangan dari RI.
Ny. Muslim binti Muskitawati.
