Primaironline 27 Agustus 2010 | 10:24 | Sosial Wakil Ketua DPR: Asuransi tak layak kelola Jamkesmas Zul Sikumbang Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengatakan, diperlukan political will atau kemauan politik dari pemerintah untuk melaksanakan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) untuk seluruh rakyat. Ini diperlukan untuk memberikan kemudahan bagi rakyat untuk berobat ketika terkena penyakit. "“Persoalan Jamkesmas saat ini adalah persoalan politcal will bukan persoalan UU. Orang sakit tidak berpikir itu. Yang penting masuk Rumah Sakit ditangani, tidak perlu ditanya-tanya tentang DP atau segala macam prosedur, tapi cukup menyerahkan KTP,” kata Taufik dalam diskusi publik di Jakarta, Kamis (26/8). Oleh karena itu, Taufik mengharapkan agar Kemenkes bekerja keras untuk mengoptimalkan pekerjaan dalam memudahkan pelayanan jamkesmas. Sebaliknya, Kemenkes jangan terlalu sibuk untuk membuat Undang Undang (UU). “Mau berapa banyak UU kalau memble, percuma. Ke depan, Jamkesmas jangan dikaitkan dengan kepentingan politik. Karena rakyat sakit tidak ditanya dari partai apa. Ke depan perlu kebijakan yang substansi agar standarisasi pelayanan di permudah. Bupati sudah bicara kesehatan gratis, kenapa Kemenkes tidak bisa?” papar dia. Menurutnya, Jamkesmas merupakan satu-satunya alternatif dari negara untuk melayani rakyatnya. Dengan Jamkesmas tak akan ada lagi pengkotak-kotakan masyarakat. Karena itu, ia juga berharap, Jamkesmas tidak selayaknya dikelola oleh perusahaan asuransi. Apalagi, kata taufik, selama ini sudah terbukti, peserta asuransi tidak mendapatkan kemudahan dalam akses kesehatan. Mereka tetap dipungut biaya dan tak jarang jumlahnya sangat tinggi. “Askes dan Jamsostek profit oriented-nya terlalu tinggi, saya tahu betul tentang itu,” katanya. (new)
