Refleksi: Korordiansi antara instansi akan mudah  dijalankan, jika terdapat 
kemauan politik pro kaum buruh dari pemerintah NKRI!

http://www.kompas.com/read/xml/2008/12/19/07252240/masalah.buruh.migran.kuncinya.koordinasi.antar.instansi


Masalah Buruh Migran, Kuncinya Koordinasi Antar Instansi

 
DOK IMWU
Sedikitnya 50 orang buruh migran Indonesia di Hong Kong berunjuk rasa 
memperingati hari buruh migran internasional 2008 di depan Konsulat Jenderal 
Republik Indonesia (KJRI) Hong Kong., Kamis (18/12). Mereka menuntut pemerintah 
lebih serius melindungi buruh migran Indonesia yang mengirim remitansi 
sedikitnya Rp 85 triliun tahun 2008 dari berbagai negara ke Indonesia.
/
Artikel Terkait: 
  a.. Pemerintah Masih Belum Optimal Bela TKI 
  b.. Tinjau Ulang Seluruh Perjanjian Bilateral di Bidang Perburuhan 
  c.. Presiden Dinilai Abaikan Nasib Buruh Migran 
  d.. Peringati Hari Migran Internasional, SBMI Ajukan 10 Tuntutan 
  e.. Franky Serukan 10 Tuntutan Buruh Migran 
Jumat, 19 Desember 2008 | 07:25 WIB

JAKARTA, KAMIS - Masalah pekerja migran memang penuh kompleksitas, tetapi kata 
kunci yang bisa diterapkan yakni koordinasi anatar instansi yang saat ini 
memang belum berjalan. 

Hal itu diungkapkan Kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat dalam peringatan Hari Buruh 
Migran di Gedung YTKI, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (18/12). 

"Berkali-kali saya tekankan, semua stakeholder seperti agen, pekerja, PJTKI, 
LSM dan pemerintah dalam hal ini Deplu dan Depnaker termasuk BNP2TKI perlu 
bersama-sama mengatasi ini. Ratifikasi konvensi internasional tentang hak 
pekerja migran itu menajdi agenda urgen, mari kita bersama-sama menggolkan," 
uajrnya.

Selain itu dikatakan Jumhur, pekerja migran adalah aset karena dari mereka, 
perputaran uang dalam jumlah besar masuk ke desa-desa. "Apa yang terjadi bila 
seandainya mereka semua pulang ke tanah air. Seandainya mereka pulang ke 
kampung dan tidak bekerja maka berjuta orang akan menjadi miskin," kata Jumhur.

Ditambahkannya, yang menjadi keprihatinan justru banyak pekerja migran yang 
belum mendapatkan perlindungan dan hak-haknya.

"Misalkan para pengusaha tidak memberikan pelatihan yang memadai terhadap para 
TKI, karena mereka hanya dilatih selama 2 jam saja lalu mereka diberangkatkan. 
Setelah diberangkatkan para TKI terbengkalai," jelasnya.

Sebagai contoh saja, tiap bulannya ada 500 orang TKI dipulangkan dari berbagai 
negara dan salah satu alasannya karena faktor kesehatan.

"Kaena dari pihak PJTKI tes kesehatan hanya alakadarnya. Ketika mereka pulang 
kembali, para TKI wanita malu untuk pulang ke daerah asal, sehingga rawan untuk 
terjadinya woman trafficking," tegasnya.

<<223112p.jpg>>

Kirim email ke