Re: [ekonomi-nasional] Achsanul Qosasih (Partai Demokrat) Minta Rp 2 Trilyun untuk Komisi XI?
Memang pajak itu duit embahnya. Kalau orang pajak jujur dan betul2 diawasi oleh pengawas yang benar, lebih dari 25 triliun tambahan yang bisa diperoleh. Coba cek itu toko2 di gelodok yang omzetnya satu hari puluhanan juta, berapa mrk bayar pajak yang resmi, paling banyak 15 juta rph setahun.Jumlah itu kurang lebih sama dengan pajak karyawan yang bergaji 7,5 juta per bulan. Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT -Original Message- From: A Nizami Date: Tue, 11 May 2010 14:27:38 To: ; ; lisi; ; ; Indonesia Raya Subject: [ekonomi-nasional] Achsanul Qosasih (Partai Demokrat) Minta Rp 2 Trilyun untuk Komisi XI? Memangnya anggota DPR tidak digaji apa? Mereka kan digaji besar dan diberi berbagai fasilitas seperti rumah dan kendaraan agar menjalankan tugasnya. Kok masih minta imbalan Rp 2 trilyun untuk pekerjaan yang sudah jadi kewajibannya? http://www.mediaindonesia.com/read/2010/05/10/141751/18/1/Komisi-XI-Tuntut-Imbalan-Rp2-Triliun Komisi XI Tuntut Imbalan Rp2 Triliun Senin, 10 Mei 2010 05:49 WIB 84 Komentar 5 36 Penulis : Kennorton Hutasoit JAKARTA--MI: Komisi XI DPR RI meminta imbalan program/kegiatan senilai Rp2 triliun karena merasa telah mampu melakukan optimalisasi penerimaan Negara dari Pajak sebesar Rp11 triliun. Imbalan tersebut, menurut Wakil Ketua Komisi XI DPR RI (Fraksi Partai Demokrat) Achsanul Qosasih, akan dialokasikan di daerah pemilihan masing-masing anggota Komisi XI. "Komisi XI kan sudah berhasil melakukan optimalisasi dari Pajak sebesar Rp11 triliun, wajar kalau Komisi XI meminta Rp2 triliun digunakan untuk program atau kegiatan yang dialokasikan di daerah pemilihan masing-masing anggota Komisi XI," ujar Achsanul ketika dihubungi Media Indonesia di Jakarta, Minggu (9/2). Menurut Achsanul dana Rp2 triliun kalau dibagikan untuk setiap anggota Komisi XI akan mendapat sekitar Rp20 miliar hingga Rp30 miliar. "Jumlah anggota Komisi XI 53 orang, alokasi untuk dapil anggota Komisi XI, itu sudah kami sepakati dengan pemerintah. Tapi kesepakatan itu tidak diabaikan Badan Anggaran dengan alasan tidak ada dasar hukumnya," ujarnya. Achsanul menjelaskan, anggaran Rp2 triliun itu tetap ditempatkan di anggaran Kementerian/Lembaga (K/L). "Kami meminta supaya program/kegiatan yang dialokasikan untuk dapil anggota Komisi XI tersebut dimasukkan dalam pos anggaran Kementerian/Lembaga seperti PU dalam bentuk proyek pembangunan jalan, jembatan, air bersih, atau irigasi. Proyek seperti ini kan tidak ada di mitra kerja Komisi XI, ini adanya di mitra kerja komisi lain seperti Komisi V," ujarnya. Achsanul mengatakan pengalokasian anggaran untuk program/kegiatan yang dimintakan Komisi XI, tetap punya dasar hukum dan sesuai aturan. "Kalau dibilang tak punya dasar hukum, Komisi Komisi lain mengalokasikan anggaran untuk suatu proyek/program yang dialokasikan untuk satu tempat, apa dasar hukumnya? Itu kan tergantung kesepakatan. Kalau Komisi XI dan Pemerintah sudah sepakat, kenapa Badan Anggaran tidak menyetujuinya," ujarnya. (Ken/OL-03) http://www.metrotvnews.com/index.php/metromain/news/2010/05/10/17419/Komisi-XI-Tuntut-Imbalan-Rp2-Triliun Komisi XI Tuntut Imbalan Rp2 Triliun Polkam / Senin, 10 Mei 2010 09:05 WIB Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi XI DPR meminta imbalan program/kegiatan senilai Rp 2 triliun karena merasa mampu mengoptimalkan penerimaan Negara dari Pajak sebesar Rp 11 triliun. Imbalan tersebut, menurut Wakil Ketua Komisi XI dari Fraksi Partai Demokrat Achsanul Qosasih, akan dialokasikan di daerah pemilihan masing-masing anggota Komisi XI. "Komisi XI kan sudah berhasil melakukan optimalisasi dari Pajak sebesar Rp 11 triliun, wajar kalau Komisi XI meminta Rp 2 triliun digunakan untuk program atau kegiatan yang dialokasikan di daerah pemilihan masing-masing anggota Komisi XI," ujar Achsanul di Jakarta, kemarin. Menurut Achsanul duit Rp 2 triliun kalau dibagikan untuk setiap anggota Komisi XI akan mendapat sekitar Rp 20 miliar hingga Rp 30 miliar. "Jumlah anggota Komisi XI 53 orang, alokasi untuk dapil anggota Komisi XI, itu sudah kami sepakati dengan pemerintah. Tapi kesepakatan itu diabaikan Badan Anggaran dengan alasan tidak ada dasar hukumnya," terang dia. Achsanul menjelaskan, anggaran Rp 2 triliun itu tetap ditempatkan di anggaran Kementerian/Lembaga (K/L). "Kami meminta supaya program/kegiatan yang dialokasikan untuk dapil anggota Komisi XI dimasukkan dalam pos anggaran Kementerian/Lembaga seperti PU dalam bentuk proyek pembangunan jalan, jembatan, air bersih, atau irigasi. Proyek seperti ini kan tidak ada di mitra kerja Komisi XI, ini adanya di mitra kerja komisi lain seperti Komisi V," ujarnya. Achsanul mengatakan pengalokasian anggaran untuk program/kegiatan yang dimintakan Komisi XI, tetap punya dasar hukum dan sesuai aturan. "Kalau dibilang tak punya dasar hukum, Komisi Komisi lain mengalokasikan anggaran
[ekonomi-nasional] Achsanul Qosasih (Partai Demokrat) Minta Rp 2 Trilyun untuk Komisi XI?
Memangnya anggota DPR tidak digaji apa? Mereka kan digaji besar dan diberi berbagai fasilitas seperti rumah dan kendaraan agar menjalankan tugasnya. Kok masih minta imbalan Rp 2 trilyun untuk pekerjaan yang sudah jadi kewajibannya? http://www.mediaindonesia.com/read/2010/05/10/141751/18/1/Komisi-XI-Tuntut-Imbalan-Rp2-Triliun Komisi XI Tuntut Imbalan Rp2 Triliun Senin, 10 Mei 2010 05:49 WIB 84 Komentar 5 36 Penulis : Kennorton Hutasoit JAKARTA--MI: Komisi XI DPR RI meminta imbalan program/kegiatan senilai Rp2 triliun karena merasa telah mampu melakukan optimalisasi penerimaan Negara dari Pajak sebesar Rp11 triliun. Imbalan tersebut, menurut Wakil Ketua Komisi XI DPR RI (Fraksi Partai Demokrat) Achsanul Qosasih, akan dialokasikan di daerah pemilihan masing-masing anggota Komisi XI. "Komisi XI kan sudah berhasil melakukan optimalisasi dari Pajak sebesar Rp11 triliun, wajar kalau Komisi XI meminta Rp2 triliun digunakan untuk program atau kegiatan yang dialokasikan di daerah pemilihan masing-masing anggota Komisi XI," ujar Achsanul ketika dihubungi Media Indonesia di Jakarta, Minggu (9/2). Menurut Achsanul dana Rp2 triliun kalau dibagikan untuk setiap anggota Komisi XI akan mendapat sekitar Rp20 miliar hingga Rp30 miliar. "Jumlah anggota Komisi XI 53 orang, alokasi untuk dapil anggota Komisi XI, itu sudah kami sepakati dengan pemerintah. Tapi kesepakatan itu tidak diabaikan Badan Anggaran dengan alasan tidak ada dasar hukumnya," ujarnya. Achsanul menjelaskan, anggaran Rp2 triliun itu tetap ditempatkan di anggaran Kementerian/Lembaga (K/L). "Kami meminta supaya program/kegiatan yang dialokasikan untuk dapil anggota Komisi XI tersebut dimasukkan dalam pos anggaran Kementerian/Lembaga seperti PU dalam bentuk proyek pembangunan jalan, jembatan, air bersih, atau irigasi. Proyek seperti ini kan tidak ada di mitra kerja Komisi XI, ini adanya di mitra kerja komisi lain seperti Komisi V," ujarnya. Achsanul mengatakan pengalokasian anggaran untuk program/kegiatan yang dimintakan Komisi XI, tetap punya dasar hukum dan sesuai aturan. "Kalau dibilang tak punya dasar hukum, Komisi Komisi lain mengalokasikan anggaran untuk suatu proyek/program yang dialokasikan untuk satu tempat, apa dasar hukumnya? Itu kan tergantung kesepakatan. Kalau Komisi XI dan Pemerintah sudah sepakat, kenapa Badan Anggaran tidak menyetujuinya," ujarnya. (Ken/OL-03) http://www.metrotvnews.com/index.php/metromain/news/2010/05/10/17419/Komisi-XI-Tuntut-Imbalan-Rp2-Triliun Komisi XI Tuntut Imbalan Rp2 Triliun Polkam / Senin, 10 Mei 2010 09:05 WIB Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi XI DPR meminta imbalan program/kegiatan senilai Rp 2 triliun karena merasa mampu mengoptimalkan penerimaan Negara dari Pajak sebesar Rp 11 triliun. Imbalan tersebut, menurut Wakil Ketua Komisi XI dari Fraksi Partai Demokrat Achsanul Qosasih, akan dialokasikan di daerah pemilihan masing-masing anggota Komisi XI. "Komisi XI kan sudah berhasil melakukan optimalisasi dari Pajak sebesar Rp 11 triliun, wajar kalau Komisi XI meminta Rp 2 triliun digunakan untuk program atau kegiatan yang dialokasikan di daerah pemilihan masing-masing anggota Komisi XI," ujar Achsanul di Jakarta, kemarin. Menurut Achsanul duit Rp 2 triliun kalau dibagikan untuk setiap anggota Komisi XI akan mendapat sekitar Rp 20 miliar hingga Rp 30 miliar. "Jumlah anggota Komisi XI 53 orang, alokasi untuk dapil anggota Komisi XI, itu sudah kami sepakati dengan pemerintah. Tapi kesepakatan itu diabaikan Badan Anggaran dengan alasan tidak ada dasar hukumnya," terang dia. Achsanul menjelaskan, anggaran Rp 2 triliun itu tetap ditempatkan di anggaran Kementerian/Lembaga (K/L). "Kami meminta supaya program/kegiatan yang dialokasikan untuk dapil anggota Komisi XI dimasukkan dalam pos anggaran Kementerian/Lembaga seperti PU dalam bentuk proyek pembangunan jalan, jembatan, air bersih, atau irigasi. Proyek seperti ini kan tidak ada di mitra kerja Komisi XI, ini adanya di mitra kerja komisi lain seperti Komisi V," ujarnya. Achsanul mengatakan pengalokasian anggaran untuk program/kegiatan yang dimintakan Komisi XI, tetap punya dasar hukum dan sesuai aturan. "Kalau dibilang tak punya dasar hukum, Komisi Komisi lain mengalokasikan anggaran untuk suatu proyek/program yang dialokasikan untuk satu tempat, apa dasar hukumnya? Itu kan tergantung kesepakatan. Kalau Komisi XI dan Pemerintah sudah sepakat, kenapa Badan Anggaran tidak menyetujuinya," ujarnya.(MI/ICH) === Belajar Islam sesuai Al Qur'an dan Hadits http://media-islam.or.id Milis Ekonomi Nasional: ekonomi-nasional-subscr...@yahoogroups.com Belajar Islam via SMS: http://media-islam.or.id/2008/01/14/dakwah-syiar-islam-lewat-sms-mobile-phone
