Presiden dan wapres gelar rapat sendiri-sendiri
Persaingan SBY-JK Terungkap Via Teleconference
INI masih soal ada apa di balik video teleconference Presiden SBY dari AS.
Sinyalemen some-thing wrong sudah dibantah. Kini dinilai menunjukkan
adanya per-saingan antara SBY dengan Wa-pres Jusuf Kalla. Wapres itu,
ka-lau satu kali tidak hadir tidak ma-salah, ini kan sudah tiga kali. Ini
makin kentara adanya persai-ngan SBY-Kalla, kata Pakar Ko-munikasi Politik
UI Effendy Gha-zali. Hal ini disampaikan dia usai mengikuti acara peluncuran
situs www.forumpolitisi.org di Hotel Hil-ton, Jakarta, Kamis (15/09).
Pernyataan Presiden SBY bahwa ketidakhadiran Kalla adalah hal yang wajar,
tidak cu-kup menghilangkan kecurigaan masyarakat, ujar Effendy. Dia menilai
video teleconference SBY justru semakin menunjuk-kan hubungan sang presiden
dengan Kalla tidak solid. Soal-nya, ini lain kata, lain perbuatan. Jadi itu
saja tidak cukup. Kalau memang citranya tidak mau ter-ganggu, harusnya
telecon-ference jangan dibuka ke publik, dirahasiakan saja, cetus Effendy.
Dia pun mengusulkan agar SBY-JK bisa duduk bersama mengatasi masalah ini.
Mereka berdua punya gaya komunikasi yang berbeda. Untuk itu harus ada
keren-dahan hati dari mereka sen-diri, ujarnya menasihati.
Seperti diketahui, ketika di Istana Presiden, berlangsung rapat kabinet
terbatas yang dipimpin Presiden SBY langsung dari AS. Pada wak-tu bersamaan
juga, Wapres Jusuf Kalla memimpin rapat kabinet terbatas bertempat di
kantornya, Jln Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (15/09). Rapat
yang dipimpin SBY dihadiri oleh Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh, Ka-polri
Jenderal Pol Sutanto, Mensesneg Yusril Ihza Ma-hendra, Ketua KPK
Taufieq-urrahman Ruki, Wakil Ketua BPK Abdullah Zainie, Wakil Ketua Timtas
Tipikor Brigjen Pol Indarto, dan Wakil Ketua Komisi Ombudsman Prof
Su-naryati. Temanya adalah, Tindak Lanjut Pemberanta-san Korupsi.
Sedangkan rapat yang di-pimpin Jusuf Kalla bertema Aceh. Rapat ini
bertepatan dengan penyerahan senjata GAM tahap pertama yang dimonitor oleh
Aceh Mo-nitoring Mission (AMM) di Aceh. Rapat pimpinan Kalla dihadiri oleh
Menko Polhu-kam Widodo AS, Menko Kesra Alwi Shihab, Mendagri M Maruf,
Menkeu Jusuf Anwar dan Mensos Bachtiar Chamsyah. Hmm, ada apa?
Soal isu ketidakharmo-nisan ini diklarifikasi Men-sesneg Yusril Ihza
Mahendra. Dia kemudian menjelaskan panjang lebar tentang tugas dan
kewenangan wakil presi-den selama presiden ke luar negeri.
Penjelasan Yusril ini disam-paikan sebagai ralat penjela-san sebelumnya,
karena muncul kesalahpahaman se-telah diadakannya rapat pre-siden dengan
anggota ka-binet selama SBY di luar ne-geri. Pada hakikatnya,
tele-conference bertujuan agar presiden tetap dapat terus berkomunikasi
dengan para menteri dan pejabat tinggi negara lainnya. Kemudian memberikan
arahan lang-sung terhadap hal-hal yang dirasa perlu, kata Yusril Ihza
Mahendra. Jadi, lanjut Yusril, tugas-tugas yang diberikan kepada wapres
tetap berjalan seba-gaimana mestinya, seperti yang tertuang dalam Keppres
Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas
Presi-den selama presiden di luar negeri.
Saya sampaikan, wapres tidak dalam posisi untuk mengambil putusan penting.
Kalau dalam bahasa hukum-nya, sebagai termuat dalam keppres, apabila dalam
jang-ka waktu penugasan terse-but perlu segera ditetapkan kebijakan baru,
maka wa-pres selaku pelaksana tugas presiden terlebih dahulu berkonsultasi
dan meminta persetujuan presiden, ujar Yusril panjang lebar.
Jadi kalau ada kebijakan baru, yang awalnya belum digariskan oleh presiden
sebelum berangkat ke luar negeri, dan akan diputuskan segera oleh wapres,
maka wapres harus mengkonsul-tasikannya dan meminta persetujuan presiden
terle-bih dahulu.
Sebenarnya, yang ingin saya sampaikan dengan ba-hasa umum bahwa wakil
presiden tidak dalam posisi mengambil putusan-putusan penting, tutur eks
Ketua Umum PBB itu.(dtc/zal)
-Original Message-
From: ekonomi-nasional@yahoogroups.com
[mailto:[EMAIL PROTECTED] Behalf Of A Nizami
Sent: Friday, September 16, 2005 5:19 AM
To: ekonomi-nasional@yahoogroups.com; lisi; ppiindia@yahoogroups.com;
sabili
Subject: [ekonomi-nasional] Rp 426 Juta untuk 1 Minggu Teleconference
dan Rp 250 Juta untuk Desa Miskin Seluruh Indonesia
Dari Detik.com untuk 1 minggu teleconference biayanya
Rp 426 juta lebih. Sementara untuk 12.384 desa miskin
seluruh Indonesia hanya diberi Rp 250 juta selama 4
bulan.
Teleconference karena datanya memang mengalir lewat
negara asing, tetap rawan penyadapan. Oleh karena itu
isi teleconference tidak ada rahasia negara yang
dibahas.
Oleh karena itu alternatif pemakaian teknologi
komunikasi yang gratis/murah dengan biaya tak lebih
dari Rp 1 juta seperti YM, Skype, atau VoIP Merdeka
lewat broadband internet seharusnya dipertimbangkan,
ketimbang teknologi mahal yang menghabiskan uang
hampir setengah milyar dalam waktu 1 minggu. Untuk
negara Indonesia yang rakyatnya banyak mati kelaparan
kurang pantas.
Dana Rp 250 Juta U
