Re: BLS: [ekonomi-nasional] Re: Nikmatnya jadi Pegawai Pajak.......
Lah itu yang menghentikan penyidikan pajak 400 M cuma jadi 7-8 M, penghasilannya berapa sih? :-p Bukannya target penerimaan yang kecil (mark down) memang disengaja.. agar margin yang bisa diambil lebih besar.. Beda dengan pengeluaran proyek.. kalau itu dibesar"kan (mark up).. -- Wassalam, Irwan.K "Better team works could lead us to better results" http://irwank.blogspot.com Pada 31 Maret 2010 07:43, jamila lestyowati menulis: > > > saya setuju dengan pak Habibie.. > mengingatkan juga, masih banyak pegawai pajak yang jujur..rumah masih > ngontrak, ke kantor naik angkot.. > > > From: "harryg...@gmail.com " > > > > > To: ekonomi-nasional@yahoogroups.com > Sent: Tue, March 30, 2010 4:16:07 AM > Subject: Re: BLS: [ekonomi-nasional] Re: Nikmatnya jadi Pegawai > Pajak... > > > Wah, jangan2 nanti yang bergelantungan di monas isinya pegawai pajak, > polisi dan pegawai kejaksaan donk hehe > > Haryadi > 'Loving~Caring~ Believing' > > -Original Message- > From: "Habibie Nugroho Wicaksono" > Date: Tue, 30 Mar 2010 11:04:19 > To: ekonomi-nasional@ yahoogroups. com > > Subject: BLS: [ekonomi-nasional] Re: Nikmatnya jadi Pegawai Pajak... > > Justru saya mempertanyakan, apa benar penerimaan pajak kita hanya 600T??? > Saya justru sangat yakin bahwa penerimaan pajak kita sebenarnya bisa > melampaui 2.000T! Jadi, seandainya 10% dihalalkan, maka penerimaan pajak > kita menjadi 2.000T, dimana 1.800T masuk ke kas negara sementara 200T jadi > komisi pegawai pajak. > Salah satu rekan kita mengatakan diskriminasi dengan PNS lain. Lha > pekerjaannya beda kok minta gaji sama. Apa golongan 3A petugas administratif > di kelurahan sama dengan golongan 3A yang menjadi auditor pajak? Tanggung > jawab dan beban kerjanya kan memang beda. Jangan dilihat 12 jutanya saja, > tapi juga dilihat beban kerja ratusan miliarnya. > Kalau mau dapat gaji besar, pindah saja ke pajak, gitu aja kok repot. Kita > bekerja kan dituntut prestasi. Kalau mau sama rata sama rasa seharusnya dulu > jangan menolak komunis dong. > Nah, kalau masih korup juga, hayo pegawai yang korup kita gantung rame-rame > di monas. > > Salam > > Habibie Nugroho Wicaksono > - - - - - - > -Pesan Asli- > Dari: Nizami > Terkirim: 30/03/2010 13:25:29 > Subjek: [ekonomi-nasional] Re: Nikmatnya jadi Pegawai Pajak... > > Rp 12 juta itu untuk golongan 3A sudah sangat besar baik dibanding dgn PNS > departemen lain, atau pun buruh yang cuma Rp 1 juta. > > Biar pun digaji Rp 1 milyar per bulan, tapi sekali serakah tetap saja > serakah. Kalau bisa dapat lebih kenapa harus ditolak? Begitu pikiran orang > serakah dan koruptor. > > Uang Pajak ada Rp 600 trilyun/tahun. Apa petugas pajak yang jumlahnya 32 > ribu orang (kurang dari 0,015% rakyat Indonesia) harus digaji Rp 60 trilyun > (10% pendapatan pajak) atau Rp 156 juta/bulan? > > Kalau tidak mau dapat gaji Rp 12 juta, berhenti saja. Dijamin jika keluar, > untuk 1 orang petugas pajak akan ada 100 orang jujur yang siap menggantikan. > > > Teman saya dengan gaji Rp 600 ribu/bulan, toh tetap saja bisa jujur meski > sering bolak-balik mengantar dan mengambil uang sampai ratusan juta > rupiah/bulan. > > Bagi orang serakah, tidak ada gaji yang cukup besar. Selalu dirasa kurang > dan tetap saja korup jika ada peluang. > > Enak benar para pembayar pajak capek2 nyari uang hingga mengejar2 Bis, para > petugas pajak dengan enaknya menghabiskan uang itu untuk rumah dan mobil > mewah mereka. Harusnya uang itu untuk mensejahterakan rakyat. Bukan cuma > petugas pajak. > > --- In ekonomi-nasional@ yahoogroups. com, "Habibie Nugroho Wicaksono" > wrote: > > > > Kalau menurut saya, gaji 12 juta sebulan itu memang tidak cukup bagi > pegawai pajak. Jangan hanya dilihat 12 jutanya yang memang besar. Namun, > lihat juga tanggung jawabnya. Satu perusahaan besar saja bisa memiliki pajak > sampai puluhan sampai ratusan miliar. Kalau kemudian penghasilannya hanya 12 > juta sebulan, jelas sangat tidak imbang. Inilah yang akhirnya bisa membuat > seseorang tergoda untuk korupsi. > > Saran saya, lebih baik dibuat sistem insentif yang lebih rasional untuk > PNS. Saya beri contoh. Kalau untuk pegawai pajak ya misalnya sekitar 2-10 > persen dari besarnya pajak yang terutang. Angka itu kemudian dibagi dengan > komposisi tertentu untuk kepala kantor dan tim pemeriksa. Auditor pemerintah > diberi insentif 2-5 persen dari total anggaran di audit. Panitia pengadaan > diberi 2-8 persen dari pagu anggaran. Pegawai fungsional diberi insentif > untuk tiap pekerjaan yang diselesaikan. > > Memang,
Re: BLS: [ekonomi-nasional] Re: Nikmatnya jadi Pegawai Pajak.......
saya setuju dengan pak Habibie.. mengingatkan juga, masih banyak pegawai pajak yang jujur..rumah masih ngontrak, ke kantor naik angkot.. From: "harryg...@gmail.com" To: ekonomi-nasional@yahoogroups.com Sent: Tue, March 30, 2010 4:16:07 AM Subject: Re: BLS: [ekonomi-nasional] Re: Nikmatnya jadi Pegawai Pajak... Wah, jangan2 nanti yang bergelantungan di monas isinya pegawai pajak, polisi dan pegawai kejaksaan donk hehe Haryadi 'Loving~Caring~ Believing' -Original Message- From: "Habibie Nugroho Wicaksono" Date: Tue, 30 Mar 2010 11:04:19 To: ekonomi-nasional@ yahoogroups. com Subject: BLS: [ekonomi-nasional] Re: Nikmatnya jadi Pegawai Pajak... Justru saya mempertanyakan, apa benar penerimaan pajak kita hanya 600T??? Saya justru sangat yakin bahwa penerimaan pajak kita sebenarnya bisa melampaui 2.000T! Jadi, seandainya 10% dihalalkan, maka penerimaan pajak kita menjadi 2.000T, dimana 1.800T masuk ke kas negara sementara 200T jadi komisi pegawai pajak. Salah satu rekan kita mengatakan diskriminasi dengan PNS lain. Lha pekerjaannya beda kok minta gaji sama. Apa golongan 3A petugas administratif di kelurahan sama dengan golongan 3A yang menjadi auditor pajak? Tanggung jawab dan beban kerjanya kan memang beda. Jangan dilihat 12 jutanya saja, tapi juga dilihat beban kerja ratusan miliarnya. Kalau mau dapat gaji besar, pindah saja ke pajak, gitu aja kok repot. Kita bekerja kan dituntut prestasi. Kalau mau sama rata sama rasa seharusnya dulu jangan menolak komunis dong. Nah, kalau masih korup juga, hayo pegawai yang korup kita gantung rame-rame di monas. Salam Habibie Nugroho Wicaksono - - - - - - -Pesan Asli- Dari: Nizami Terkirim: 30/03/2010 13:25:29 Subjek: [ekonomi-nasional] Re: Nikmatnya jadi Pegawai Pajak... Rp 12 juta itu untuk golongan 3A sudah sangat besar baik dibanding dgn PNS departemen lain, atau pun buruh yang cuma Rp 1 juta. Biar pun digaji Rp 1 milyar per bulan, tapi sekali serakah tetap saja serakah. Kalau bisa dapat lebih kenapa harus ditolak? Begitu pikiran orang serakah dan koruptor. Uang Pajak ada Rp 600 trilyun/tahun. Apa petugas pajak yang jumlahnya 32 ribu orang (kurang dari 0,015% rakyat Indonesia) harus digaji Rp 60 trilyun (10% pendapatan pajak) atau Rp 156 juta/bulan? Kalau tidak mau dapat gaji Rp 12 juta, berhenti saja. Dijamin jika keluar, untuk 1 orang petugas pajak akan ada 100 orang jujur yang siap menggantikan. Teman saya dengan gaji Rp 600 ribu/bulan, toh tetap saja bisa jujur meski sering bolak-balik mengantar dan mengambil uang sampai ratusan juta rupiah/bulan. Bagi orang serakah, tidak ada gaji yang cukup besar. Selalu dirasa kurang dan tetap saja korup jika ada peluang. Enak benar para pembayar pajak capek2 nyari uang hingga mengejar2 Bis, para petugas pajak dengan enaknya menghabiskan uang itu untuk rumah dan mobil mewah mereka. Harusnya uang itu untuk mensejahterakan rakyat. Bukan cuma petugas pajak. --- In ekonomi-nasional@ yahoogroups. com, "Habibie Nugroho Wicaksono" wrote: > > Kalau menurut saya, gaji 12 juta sebulan itu memang tidak cukup bagi pegawai > pajak. Jangan hanya dilihat 12 jutanya yang memang besar. Namun, lihat juga > tanggung jawabnya. Satu perusahaan besar saja bisa memiliki pajak sampai > puluhan sampai ratusan miliar. Kalau kemudian penghasilannya hanya 12 juta > sebulan, jelas sangat tidak imbang. Inilah yang akhirnya bisa membuat > seseorang tergoda untuk korupsi. > Saran saya, lebih baik dibuat sistem insentif yang lebih rasional untuk PNS. > Saya beri contoh. Kalau untuk pegawai pajak ya misalnya sekitar 2-10 persen > dari besarnya pajak yang terutang. Angka itu kemudian dibagi dengan komposisi > tertentu untuk kepala kantor dan tim pemeriksa. Auditor pemerintah diberi > insentif 2-5 persen dari total anggaran di audit. Panitia pengadaan diberi > 2-8 persen dari pagu anggaran. Pegawai fungsional diberi insentif untuk tiap > pekerjaan yang diselesaikan. > Memang, belanja gaji pegawai dalam APBN akan meningkat pesat. Namun, ini akan > menjadi insentif tak ternilai bagi peningkatan tata kelola pemerintahan kita. > Selama sistem penghasilan tidak proporsional, maka risiko penyimpangan akan > besar. > Korupsi yang dilakukan seseorang, terkadang karena keterpaksaan, semisal > mendadak orang tua sakit, biaya sekolah anak mahal, yang membuat seseorang > korupsi. Mungkin, hanya sekali itu dia berniat korupsi. Namun, sekali > melakukan korupsi, maka orang itu akan terjebak ke dalam satu lingkaran > korupsi lainnya. > Jadi, harus ada investasi pada sistem penggajian yang rasional. Masak ngurus > uang ratusan miliar digaji 12 juta. Dimana ilmunya tuh. > Bahwa korupsi adalah salah. Yang penting saat ini, bagaimana agar ini
[ekonomi-nasional] Re: Nikmatnya jadi Pegawai Pajak.......
Iya. Sebetulnya agar pejabat pajak jadi lurus dan bersih, tidak perlu menaikan gaji karena saat ini sudah sangat besar. Sebaliknya justru para petugas pajak sekarang diperiksa dengan pembuktian terbalik harta kekayaannya apakah wajar atau tidak. Jika harta kekayaannya 10x lipat dari total gaji dan tidak wajar, dipenjara dan disita hartanya. Jika lebih dari itu, hukum mati dan sita hartanya. Insya Allah nanti petugas pajak jadi bersih sendiri. Sebab jika tidak dikenakan hukuman mati, petugas kotor akan makin merajalela dan mengintimidasi petugas yang bersih dan membuang petugas yang bersih ke daerah atau lebih parah lagi mengeluarkannya. === Belajar Islam sesuai Al Qur'an dan Hadits http://media-islam.or.id Milis Ekonomi Nasional: ekonomi-nasional-subscr...@yahoogroups.com --- Pada Rab, 31/3/10, Irwan Kurniawan menulis: > Dari: Irwan Kurniawan > Judul: Re: [ekonomi-nasional] Nikmatnya jadi Pegawai Pajak... > Kepada: ekonomi-nasional@yahoogroups.com > Tanggal: Rabu, 31 Maret, 2010, 12:41 AM > Dari dialog" di TV, jumlah pegawai > Dirjen Pajak belasan/puluhan ribu orang. > Angka 0.01% kalau dikalikan puluhan ribu juga sudah lumayan > besar.. :-p > > Intinya, kalau cuma main angka, selalu ada alasan untuk > menaikkan jatah.. > tapi yang paling bisa menekan/mengurangi KKN adalah soal > mental.. > > Ada teman cerita, kakaknya yang jujur di dirjen pajak, > dilempar ke > Kalimantan.. > di kantor asalnya, orang ini diisolir.. teman"nya > menjauh.. karena tidak > betah, > maka dia terpaksa keluar dan membayar belasan juta rupiah > (karena lulusan > stan). Begitu juga sepupu istri saya -alumni stan-.. > dilempar ke kalimantan.. > karena gak mau, akhirnya terpaksa keluar.. > > -- > Wassalam, > > Irwan.K > "Better team works could lead us to better results" > http://irwank.blogspot.com > > Pada 30 Maret 2010 17:24, Habibie Nugroho Wicaksono > menulis: > > > > > > > Ya kalau begitu naikkan lagi proporsinya. Saya melihat > bahwa pemerintahan > > kita tidak berjalan profesional karena sistem reward > and punishmentnya tidak > > profesional. Coba bayangakan, gaji 12 juta mengurusi > 400 M. Itu masih belum > > nyampe 0,01%nya! Pernah gak nemu perjanjian komisi > bagi hasil 0,01%? > > Daripada korup, mending yang 2-20% itu dihalalin aja, > yaitu diatur jelas > > dalam aturan dengan sejumlah syarat. Kalau masih > korup, kita gantung saja > > para koruptor itu rame-rame di monas. > > > > > > Salam > > > > Habibie Nugroho Wicaksono > > > -- > > Pesan Asli- > > Dari: Irwan Kurniawan > > Terkirim: 30/03/2010 13:03:47 > > Subjek: Re: BLS: [ekonomi-nasional] Nikmatnya jadi > Pegawai Pajak... > > > > Kalau gajinya 2-10%, tawaran suapnya 10-20%, bisa kena > goda juga.. > > Itu sih cuma alasan doank.. > > > > Lah nenek moyangnya (eh big bosnya -menkeu-) aja > menghentikan penyidikan > > tunggakan pajak konglomerat (bos ramayana) dari 400 M > jadi cuma 7 M.. > > Guru kencing berdiri, murid kencing > > > > -- > > Wassalam, > > > > Irwan.K > > "Better team works could lead us to better results" > > http://irwank.blogspot.com > > > > Pada 29 Maret 2010 17:02, Habibie Nugroho Wicaksono > > >menulis: > > > > > > > > > > > > > Kalau menurut saya, gaji 12 juta sebulan itu > memang tidak cukup bagi > > > pegawai pajak. Jangan hanya dilihat 12 jutanya > yang memang besar. Namun, > > > lihat juga tanggung jawabnya. Satu perusahaan > besar saja bisa memiliki > > pajak > > > sampai puluhan sampai ratusan miliar. Kalau > kemudian penghasilannya hanya > > 12 > > > juta sebulan, jelas sangat tidak imbang. Inilah > yang akhirnya bisa > > membuat > > > seseorang tergoda untuk korupsi. > > > Saran saya, lebih baik dibuat sistem insentif > yang lebih rasional untuk > > > PNS. Saya beri contoh. Kalau untuk pegawai pajak > ya misalnya sekitar 2-10 > > > persen dari besarnya pajak yang terutang. Angka > itu kemudian dibagi > > dengan > > > komposisi tertentu untuk kepala kantor dan tim > pemeriksa. Auditor > > pemerintah > > > diberi insentif 2-5 persen dari total anggaran di > audit. Panitia > > pengadaan > > > diberi 2-8 persen dari pagu anggaran. Pegawai > fungsional diberi insentif > > > untuk tiap pekerjaan yang diselesaikan. > > > Memang, belanja gaji pegawai dalam APBN akan > meningkat pesat. Namun, ini > > > akan menjadi insentif tak ternilai bagi > peningkatan tata kelola > > pemerintahan > > > kita. Selama sistem penghasilan tidak > proporsional, maka risiko > > penyimpangan > > > akan besar. > > > Korupsi yang dilakukan seseorang, terkadang > karena keterpaksaan, semisal > > > mendadak orang tua sakit, biaya sekolah anak > mahal, yang membuat > > seseorang > > > korupsi. Mungkin, hanya sekali itu dia berniat > korupsi. Namun, sekali > > > melakukan korupsi, maka orang itu akan terjebak > ke dalam satu lingkaran > > > korupsi lainnya. > > > Jadi, harus ada investasi pada sistem penggajian > yang rasional. Masak > > > ngurus uang ratusan miliar
Re: [ekonomi-nasional] Re: Nikmatnya jadi Pegawai Pajak.......
Memang benar, kalau gaji 12juta akan ngiler dan kurang karena yang diurusi ratusan milyar sampai trilyunan. Sebaiknya digaji pertahun 1 milyar. Tapi harus ada konsekuensinya. Asalkan siap disita semua hartanya dan dihukum mati jika kedapatan berbuat curang. Ada rewards ada punishment dong. 'Salam Pada 30 Maret 2010 12:25, Nizami menulis: > > > Rp 12 juta itu untuk golongan 3A sudah sangat besar baik dibanding dgn PNS > departemen lain, atau pun buruh yang cuma Rp 1 juta. > > Biar pun digaji Rp 1 milyar per bulan, tapi sekali serakah tetap saja > serakah. Kalau bisa dapat lebih kenapa harus ditolak? Begitu pikiran orang > serakah dan koruptor. > > Uang Pajak ada Rp 600 trilyun/tahun. Apa petugas pajak yang jumlahnya 32 > ribu orang (kurang dari 0,015% rakyat Indonesia) harus digaji Rp 60 trilyun > (10% pendapatan pajak) atau Rp 156 juta/bulan? > > Kalau tidak mau dapat gaji Rp 12 juta, berhenti saja. Dijamin jika keluar, > untuk 1 orang petugas pajak akan ada 100 orang jujur yang siap menggantikan. > > Teman saya dengan gaji Rp 600 ribu/bulan, toh tetap saja bisa jujur meski > sering bolak-balik mengantar dan mengambil uang sampai ratusan juta > rupiah/bulan. > > Bagi orang serakah, tidak ada gaji yang cukup besar. Selalu dirasa kurang > dan tetap saja korup jika ada peluang. > > Enak benar para pembayar pajak capek2 nyari uang hingga mengejar2 Bis, para > petugas pajak dengan enaknya menghabiskan uang itu untuk rumah dan mobil > mewah mereka. Harusnya uang itu untuk mensejahterakan rakyat. Bukan cuma > petugas pajak. > > --- In ekonomi-nasional@yahoogroups.com, > "Habibie Nugroho Wicaksono" wrote: > > > > Kalau menurut saya, gaji 12 juta sebulan itu memang tidak cukup bagi > pegawai pajak. Jangan hanya dilihat 12 jutanya yang memang besar. Namun, > lihat juga tanggung jawabnya. Satu perusahaan besar saja bisa memiliki pajak > sampai puluhan sampai ratusan miliar. Kalau kemudian penghasilannya hanya 12 > juta sebulan, jelas sangat tidak imbang. Inilah yang akhirnya bisa membuat > seseorang tergoda untuk korupsi. > > Saran saya, lebih baik dibuat sistem insentif yang lebih rasional untuk > PNS. Saya beri contoh. Kalau untuk pegawai pajak ya misalnya sekitar 2-10 > persen dari besarnya pajak yang terutang. Angka itu kemudian dibagi dengan > komposisi tertentu untuk kepala kantor dan tim pemeriksa. Auditor pemerintah > diberi insentif 2-5 persen dari total anggaran di audit. Panitia pengadaan > diberi 2-8 persen dari pagu anggaran. Pegawai fungsional diberi insentif > untuk tiap pekerjaan yang diselesaikan. > > Memang, belanja gaji pegawai dalam APBN akan meningkat pesat. Namun, ini > akan menjadi insentif tak ternilai bagi peningkatan tata kelola pemerintahan > kita. Selama sistem penghasilan tidak proporsional, maka risiko penyimpangan > akan besar. > > Korupsi yang dilakukan seseorang, terkadang karena keterpaksaan, semisal > mendadak orang tua sakit, biaya sekolah anak mahal, yang membuat seseorang > korupsi. Mungkin, hanya sekali itu dia berniat korupsi. Namun, sekali > melakukan korupsi, maka orang itu akan terjebak ke dalam satu lingkaran > korupsi lainnya. > > Jadi, harus ada investasi pada sistem penggajian yang rasional. Masak > ngurus uang ratusan miliar digaji 12 juta. Dimana ilmunya tuh. > > Bahwa korupsi adalah salah. Yang penting saat ini, bagaimana agar ini > tidak terulang. Harus ada solusinya. > > > > > > Salam > > > > Habibie Nugroho Wicaksono > > -Pesan Asli- > > Dari: rifky pradana > > Terkirim: 29/03/2010 00:45:35 > > Subjek: [ekonomi-nasional] Nikmatnya jadi Pegawai Pajak... > > > > > > > > Pegawai Negeri Sipil di Ditjen Pajak sepertinya memang enak. > > > > Paling tidak dalam soal gajinya yang jauh lebih besar dibandingkan dengan > gajinya tentara (TNI) dan polisi (Polri) serta PNS di instansi lainnya yang > non instansi Depkeu (Departemen Keuangan). > > > > PNS di Ditjen Pajak dengan golongan kepegawaian III-A saja gaji resmi > sebulannya sudah lebih dari Rp. 12 Juta. Suatu jumlah yang memang cukup > spektakuler untuk ukuran gaji TNI dan Polri serta PNS non Depkeu pada > umumnya. > > > > Apalagi jika Gaji yang Rp. 12 Juta itu dibandingkan dengan UMR (Upah > Minimum Regional) para buruh yang tak lebih dari Rp. 1 Juta saja. > > > > > > Pegawai Negeri Sipil di Ditjen Pajak memang nikmat. > > > > Paling tidak jika ditilik dari taraf dan tingkat kehidupannya Gayus > Halomoan Tambunan, seorang PNS di Ditjen Pajak dengan golongan kepegawaian > III-A. > > > > Gayus Halomoan Tambunan, karena merupakan PNS golongan III-A di Ditjen > Pajak yang merupakan instansi di lingkungan Depkeu, maka tentunya juga > bergaji resmi sebesar lebih dari Rp. 12 Juta sebulannya. > > > > Jumlah gaji yang sudah sangat lumayan bagus, jika dicoba dibandingkan > dengan seorang berumur 30 tahun dengan ijasah strata D-4 yang bekerja di > perusahaan swasta nasional. > > > > > > Pegawai Negeri Sipil di Ditjen Pajak memanglah enak dan nikmat. > > > > Rumah tinggalnya Gayus yang PNS di Ditjen Pajak ini tak l
[ekonomi-nasional] Re: Nikmatnya jadi Pegawai Pajak.......
Orang yang korup/serakah diberi berapa pun tidak akan jadi orang yang baik/qana'ah. Terbukti meski gaji petugas pajak paling tinggi di antara PNS lain sehingga golongan 3A saja THPnya sampai Rp 12 juta lebih, sekali korup ya tetap korup. Dan yang seperti Gayus itu banyak. Teman saya bilang bahwa temannya orang pajak yang umurnya di bawah dia (teman saya umur sekitar 32 tahun) beli rumah dan mobil Cash. Tidak pakai kredit! Tetangga istri saya yang orang pajak punya banyak rumah di situ. Cuma pintar atas namanya pakai nama istri dan anak2nya. Agar pegawai pajak benar, ya kalau korup rp 100-200 juta dimaafkan. Paling cuma dikandangin saja. Tapi kalau nilai korupsinya melebihi 1000 x UMR (rp 1 milyar), tembak mati saja dan sita hartanya. Sebagai contoh, jika Gayus benar korupsi, sita semua rumah, mobil, dan perhiasan istrinya. Rekrutlah orang yang qana'ah, jujur, dan cerdas. Dengan gaji RP 12 juta untuk golongan 3A, banyak kok yang berminat untuk jadi petugas pajak. Jadi kalau pak Nugroho yakin pajak bisa Rp 2000 trilyun sementara pajak yang terkumpul baru Rp 600 trilyun, berarti proyek Remunerasi pemerintah dengan memberi petugas pajak gaji paling besar di antara PNS gagal. === Belajar Islam sesuai Al Qur'an dan Hadits http://media-islam.or.id Milis Ekonomi Nasional: ekonomi-nasional-subscr...@yahoogroups.com --- Pada Sel, 30/3/10, harryg...@gmail.com menulis: Dari: harryg...@gmail.com Judul: Re: BLS: [ekonomi-nasional] Re: Nikmatnya jadi Pegawai Pajak... Kepada: ekonomi-nasional@yahoogroups.com Tanggal: Selasa, 30 Maret, 2010, 4:16 AM Wah, jangan2 nanti yang bergelantungan di monas isinya pegawai pajak, polisi dan pegawai kejaksaan donk hehe Haryadi 'Loving~Caring~ Believing' -Original Message- From: "Habibie Nugroho Wicaksono" Date: Tue, 30 Mar 2010 11:04:19 To: ekonomi-nasional@ yahoogroups. com Subject: BLS: [ekonomi-nasional] Re: Nikmatnya jadi Pegawai Pajak... Justru saya mempertanyakan, apa benar penerimaan pajak kita hanya 600T??? Saya justru sangat yakin bahwa penerimaan pajak kita sebenarnya bisa melampaui 2.000T! Jadi, seandainya 10% dihalalkan, maka penerimaan pajak kita menjadi 2.000T, dimana 1.800T masuk ke kas negara sementara 200T jadi komisi pegawai pajak. Salah satu rekan kita mengatakan diskriminasi dengan PNS lain. Lha pekerjaannya beda kok minta gaji sama. Apa golongan 3A petugas administratif di kelurahan sama dengan golongan 3A yang menjadi auditor pajak? Tanggung jawab dan beban kerjanya kan memang beda. Jangan dilihat 12 jutanya saja, tapi juga dilihat beban kerja ratusan miliarnya. Kalau mau dapat gaji besar, pindah saja ke pajak, gitu aja kok repot. Kita bekerja kan dituntut prestasi. Kalau mau sama rata sama rasa seharusnya dulu jangan menolak komunis dong. Nah, kalau masih korup juga, hayo pegawai yang korup kita gantung rame-rame di monas. Salam Habibie Nugroho Wicaksono - - - - - - -Pesan Asli- Dari: Nizami Terkirim: 30/03/2010 13:25:29 Subjek: [ekonomi-nasional] Re: Nikmatnya jadi Pegawai Pajak... Rp 12 juta itu untuk golongan 3A sudah sangat besar baik dibanding dgn PNS departemen lain, atau pun buruh yang cuma Rp 1 juta. Biar pun digaji Rp 1 milyar per bulan, tapi sekali serakah tetap saja serakah. Kalau bisa dapat lebih kenapa harus ditolak? Begitu pikiran orang serakah dan koruptor. Uang Pajak ada Rp 600 trilyun/tahun. Apa petugas pajak yang jumlahnya 32 ribu orang (kurang dari 0,015% rakyat Indonesia) harus digaji Rp 60 trilyun (10% pendapatan pajak) atau Rp 156 juta/bulan? Kalau tidak mau dapat gaji Rp 12 juta, berhenti saja. Dijamin jika keluar, untuk 1 orang petugas pajak akan ada 100 orang jujur yang siap menggantikan. Teman saya dengan gaji Rp 600 ribu/bulan, toh tetap saja bisa jujur meski sering bolak-balik mengantar dan mengambil uang sampai ratusan juta rupiah/bulan. Bagi orang serakah, tidak ada gaji yang cukup besar. Selalu dirasa kurang dan tetap saja korup jika ada peluang. Enak benar para pembayar pajak capek2 nyari uang hingga mengejar2 Bis, para petugas pajak dengan enaknya menghabiskan uang itu untuk rumah dan mobil mewah mereka. Harusnya uang itu untuk mensejahterakan rakyat. Bukan cuma petugas pajak. --- In ekonomi-nasional@ yahoogroups. com, "Habibie Nugroho Wicaksono" wrote: > > Kalau menurut saya, gaji 12 juta sebulan itu memang tidak cukup bagi pegawai > pajak. Jangan hanya dilihat 12 jutanya yang memang besar. Namun, lihat juga > tanggung jawabnya. Satu perusahaan besar saja bisa memiliki pajak sampai > puluhan sampai ratusan miliar. Kalau kemudian penghasilannya hanya 12 juta > sebulan, jelas sangat tidak imbang. Inilah yang akhirnya bisa membuat > seseorang tergoda untuk korupsi. > Saran saya, lebih ba
Re: BLS: [ekonomi-nasional] Re: Nikmatnya jadi Pegawai Pajak.......
saya setuju dengan Pak habibie.. Mengingatkan juga, masih banyak pegawai pajak yang jujur,, yang rumah juga masih ngontrak, ke kantor naik angkot. From: "harryg...@gmail.com" To: ekonomi-nasional@yahoogroups.com Sent: Tue, March 30, 2010 4:16:07 AM Subject: Re: BLS: [ekonomi-nasional] Re: Nikmatnya jadi Pegawai Pajak... Wah, jangan2 nanti yang bergelantungan di monas isinya pegawai pajak, polisi dan pegawai kejaksaan donk hehe Haryadi 'Loving~Caring~ Believing' -Original Message- From: "Habibie Nugroho Wicaksono" Date: Tue, 30 Mar 2010 11:04:19 To: ekonomi-nasional@ yahoogroups. com Subject: BLS: [ekonomi-nasional] Re: Nikmatnya jadi Pegawai Pajak... Justru saya mempertanyakan, apa benar penerimaan pajak kita hanya 600T??? Saya justru sangat yakin bahwa penerimaan pajak kita sebenarnya bisa melampaui 2.000T! Jadi, seandainya 10% dihalalkan, maka penerimaan pajak kita menjadi 2.000T, dimana 1.800T masuk ke kas negara sementara 200T jadi komisi pegawai pajak. Salah satu rekan kita mengatakan diskriminasi dengan PNS lain. Lha pekerjaannya beda kok minta gaji sama. Apa golongan 3A petugas administratif di kelurahan sama dengan golongan 3A yang menjadi auditor pajak? Tanggung jawab dan beban kerjanya kan memang beda. Jangan dilihat 12 jutanya saja, tapi juga dilihat beban kerja ratusan miliarnya. Kalau mau dapat gaji besar, pindah saja ke pajak, gitu aja kok repot. Kita bekerja kan dituntut prestasi. Kalau mau sama rata sama rasa seharusnya dulu jangan menolak komunis dong. Nah, kalau masih korup juga, hayo pegawai yang korup kita gantung rame-rame di monas. Salam Habibie Nugroho Wicaksono - - - - - - -Pesan Asli- Dari: Nizami Terkirim: 30/03/2010 13:25:29 Subjek: [ekonomi-nasional] Re: Nikmatnya jadi Pegawai Pajak... Rp 12 juta itu untuk golongan 3A sudah sangat besar baik dibanding dgn PNS departemen lain, atau pun buruh yang cuma Rp 1 juta. Biar pun digaji Rp 1 milyar per bulan, tapi sekali serakah tetap saja serakah. Kalau bisa dapat lebih kenapa harus ditolak? Begitu pikiran orang serakah dan koruptor. Uang Pajak ada Rp 600 trilyun/tahun. Apa petugas pajak yang jumlahnya 32 ribu orang (kurang dari 0,015% rakyat Indonesia) harus digaji Rp 60 trilyun (10% pendapatan pajak) atau Rp 156 juta/bulan? Kalau tidak mau dapat gaji Rp 12 juta, berhenti saja. Dijamin jika keluar, untuk 1 orang petugas pajak akan ada 100 orang jujur yang siap menggantikan. Teman saya dengan gaji Rp 600 ribu/bulan, toh tetap saja bisa jujur meski sering bolak-balik mengantar dan mengambil uang sampai ratusan juta rupiah/bulan. Bagi orang serakah, tidak ada gaji yang cukup besar. Selalu dirasa kurang dan tetap saja korup jika ada peluang. Enak benar para pembayar pajak capek2 nyari uang hingga mengejar2 Bis, para petugas pajak dengan enaknya menghabiskan uang itu untuk rumah dan mobil mewah mereka. Harusnya uang itu untuk mensejahterakan rakyat. Bukan cuma petugas pajak. --- In ekonomi-nasional@ yahoogroups. com, "Habibie Nugroho Wicaksono" wrote: > > Kalau menurut saya, gaji 12 juta sebulan itu memang tidak cukup bagi pegawai > pajak. Jangan hanya dilihat 12 jutanya yang memang besar. Namun, lihat juga > tanggung jawabnya. Satu perusahaan besar saja bisa memiliki pajak sampai > puluhan sampai ratusan miliar. Kalau kemudian penghasilannya hanya 12 juta > sebulan, jelas sangat tidak imbang. Inilah yang akhirnya bisa membuat > seseorang tergoda untuk korupsi. > Saran saya, lebih baik dibuat sistem insentif yang lebih rasional untuk PNS. > Saya beri contoh. Kalau untuk pegawai pajak ya misalnya sekitar 2-10 persen > dari besarnya pajak yang terutang. Angka itu kemudian dibagi dengan komposisi > tertentu untuk kepala kantor dan tim pemeriksa. Auditor pemerintah diberi > insentif 2-5 persen dari total anggaran di audit. Panitia pengadaan diberi > 2-8 persen dari pagu anggaran. Pegawai fungsional diberi insentif untuk tiap > pekerjaan yang diselesaikan. > Memang, belanja gaji pegawai dalam APBN akan meningkat pesat. Namun, ini akan > menjadi insentif tak ternilai bagi peningkatan tata kelola pemerintahan kita. > Selama sistem penghasilan tidak proporsional, maka risiko penyimpangan akan > besar. > Korupsi yang dilakukan seseorang, terkadang karena keterpaksaan, semisal > mendadak orang tua sakit, biaya sekolah anak mahal, yang membuat seseorang > korupsi. Mungkin, hanya sekali itu dia berniat korupsi. Namun, sekali > melakukan korupsi, maka orang itu akan terjebak ke dalam satu lingkaran > korupsi lainnya. > Jadi, harus ada investasi pada sistem penggajian yang rasional. Masak ngurus > uang ratusan miliar digaji 12 juta. Dimana ilmunya tuh. > Bahwa korupsi adalah salah. Yang penting saat ini, bagaim
Re: BLS: [ekonomi-nasional] Re: Nikmatnya jadi Pegawai Pajak.......
Wah, jangan2 nanti yang bergelantungan di monas isinya pegawai pajak, polisi dan pegawai kejaksaan donk hehe Haryadi 'Loving~Caring~Believing' -Original Message- From: "Habibie Nugroho Wicaksono" Date: Tue, 30 Mar 2010 11:04:19 To: ekonomi-nasional@yahoogroups.com Subject: BLS: [ekonomi-nasional] Re: Nikmatnya jadi Pegawai Pajak... Justru saya mempertanyakan, apa benar penerimaan pajak kita hanya 600T??? Saya justru sangat yakin bahwa penerimaan pajak kita sebenarnya bisa melampaui 2.000T! Jadi, seandainya 10% dihalalkan, maka penerimaan pajak kita menjadi 2.000T, dimana 1.800T masuk ke kas negara sementara 200T jadi komisi pegawai pajak. Salah satu rekan kita mengatakan diskriminasi dengan PNS lain. Lha pekerjaannya beda kok minta gaji sama. Apa golongan 3A petugas administratif di kelurahan sama dengan golongan 3A yang menjadi auditor pajak? Tanggung jawab dan beban kerjanya kan memang beda. Jangan dilihat 12 jutanya saja, tapi juga dilihat beban kerja ratusan miliarnya. Kalau mau dapat gaji besar, pindah saja ke pajak, gitu aja kok repot. Kita bekerja kan dituntut prestasi. Kalau mau sama rata sama rasa seharusnya dulu jangan menolak komunis dong. Nah, kalau masih korup juga, hayo pegawai yang korup kita gantung rame-rame di monas. Salam Habibie Nugroho Wicaksono -Pesan Asli- Dari: Nizami Terkirim: 30/03/2010 13:25:29 Subjek: [ekonomi-nasional] Re: Nikmatnya jadi Pegawai Pajak... Rp 12 juta itu untuk golongan 3A sudah sangat besar baik dibanding dgn PNS departemen lain, atau pun buruh yang cuma Rp 1 juta. Biar pun digaji Rp 1 milyar per bulan, tapi sekali serakah tetap saja serakah. Kalau bisa dapat lebih kenapa harus ditolak? Begitu pikiran orang serakah dan koruptor. Uang Pajak ada Rp 600 trilyun/tahun. Apa petugas pajak yang jumlahnya 32 ribu orang (kurang dari 0,015% rakyat Indonesia) harus digaji Rp 60 trilyun (10% pendapatan pajak) atau Rp 156 juta/bulan? Kalau tidak mau dapat gaji Rp 12 juta, berhenti saja. Dijamin jika keluar, untuk 1 orang petugas pajak akan ada 100 orang jujur yang siap menggantikan. Teman saya dengan gaji Rp 600 ribu/bulan, toh tetap saja bisa jujur meski sering bolak-balik mengantar dan mengambil uang sampai ratusan juta rupiah/bulan. Bagi orang serakah, tidak ada gaji yang cukup besar. Selalu dirasa kurang dan tetap saja korup jika ada peluang. Enak benar para pembayar pajak capek2 nyari uang hingga mengejar2 Bis, para petugas pajak dengan enaknya menghabiskan uang itu untuk rumah dan mobil mewah mereka. Harusnya uang itu untuk mensejahterakan rakyat. Bukan cuma petugas pajak. --- In ekonomi-nasional@yahoogroups.com, "Habibie Nugroho Wicaksono" wrote: > > Kalau menurut saya, gaji 12 juta sebulan itu memang tidak cukup bagi pegawai > pajak. Jangan hanya dilihat 12 jutanya yang memang besar. Namun, lihat juga > tanggung jawabnya. Satu perusahaan besar saja bisa memiliki pajak sampai > puluhan sampai ratusan miliar. Kalau kemudian penghasilannya hanya 12 juta > sebulan, jelas sangat tidak imbang. Inilah yang akhirnya bisa membuat > seseorang tergoda untuk korupsi. > Saran saya, lebih baik dibuat sistem insentif yang lebih rasional untuk PNS. > Saya beri contoh. Kalau untuk pegawai pajak ya misalnya sekitar 2-10 persen > dari besarnya pajak yang terutang. Angka itu kemudian dibagi dengan komposisi > tertentu untuk kepala kantor dan tim pemeriksa. Auditor pemerintah diberi > insentif 2-5 persen dari total anggaran di audit. Panitia pengadaan diberi > 2-8 persen dari pagu anggaran. Pegawai fungsional diberi insentif untuk tiap > pekerjaan yang diselesaikan. > Memang, belanja gaji pegawai dalam APBN akan meningkat pesat. Namun, ini akan > menjadi insentif tak ternilai bagi peningkatan tata kelola pemerintahan kita. > Selama sistem penghasilan tidak proporsional, maka risiko penyimpangan akan > besar. > Korupsi yang dilakukan seseorang, terkadang karena keterpaksaan, semisal > mendadak orang tua sakit, biaya sekolah anak mahal, yang membuat seseorang > korupsi. Mungkin, hanya sekali itu dia berniat korupsi. Namun, sekali > melakukan korupsi, maka orang itu akan terjebak ke dalam satu lingkaran > korupsi lainnya. > Jadi, harus ada investasi pada sistem penggajian yang rasional. Masak ngurus > uang ratusan miliar digaji 12 juta. Dimana ilmunya tuh. > Bahwa korupsi adalah salah. Yang penting saat ini, bagaimana agar ini tidak > terulang. Harus ada solusinya. > > > Salam > > Habibie Nugroho Wicaksono > -Pesan Asli- > Dari: rifky pradana > Terkirim: 29/03/2010 00:45:35 > Subjek: [ekonomi-nasional] Nikmatnya jadi Pegawai Pajak... > > > > Pegawai Negeri Sipil di Ditjen Pajak sepertinya memang enak. > > Paling tidak dalam soal gajinya yang jauh lebih besar dibandi
BLS: [ekonomi-nasional] Re: Nikmatnya jadi Pegawai Pajak.......
Justru saya mempertanyakan, apa benar penerimaan pajak kita hanya 600T??? Saya justru sangat yakin bahwa penerimaan pajak kita sebenarnya bisa melampaui 2.000T! Jadi, seandainya 10% dihalalkan, maka penerimaan pajak kita menjadi 2.000T, dimana 1.800T masuk ke kas negara sementara 200T jadi komisi pegawai pajak. Salah satu rekan kita mengatakan diskriminasi dengan PNS lain. Lha pekerjaannya beda kok minta gaji sama. Apa golongan 3A petugas administratif di kelurahan sama dengan golongan 3A yang menjadi auditor pajak? Tanggung jawab dan beban kerjanya kan memang beda. Jangan dilihat 12 jutanya saja, tapi juga dilihat beban kerja ratusan miliarnya. Kalau mau dapat gaji besar, pindah saja ke pajak, gitu aja kok repot. Kita bekerja kan dituntut prestasi. Kalau mau sama rata sama rasa seharusnya dulu jangan menolak komunis dong. Nah, kalau masih korup juga, hayo pegawai yang korup kita gantung rame-rame di monas. Salam Habibie Nugroho Wicaksono -Pesan Asli- Dari: Nizami Terkirim: 30/03/2010 13:25:29 Subjek: [ekonomi-nasional] Re: Nikmatnya jadi Pegawai Pajak... Rp 12 juta itu untuk golongan 3A sudah sangat besar baik dibanding dgn PNS departemen lain, atau pun buruh yang cuma Rp 1 juta. Biar pun digaji Rp 1 milyar per bulan, tapi sekali serakah tetap saja serakah. Kalau bisa dapat lebih kenapa harus ditolak? Begitu pikiran orang serakah dan koruptor. Uang Pajak ada Rp 600 trilyun/tahun. Apa petugas pajak yang jumlahnya 32 ribu orang (kurang dari 0,015% rakyat Indonesia) harus digaji Rp 60 trilyun (10% pendapatan pajak) atau Rp 156 juta/bulan? Kalau tidak mau dapat gaji Rp 12 juta, berhenti saja. Dijamin jika keluar, untuk 1 orang petugas pajak akan ada 100 orang jujur yang siap menggantikan. Teman saya dengan gaji Rp 600 ribu/bulan, toh tetap saja bisa jujur meski sering bolak-balik mengantar dan mengambil uang sampai ratusan juta rupiah/bulan. Bagi orang serakah, tidak ada gaji yang cukup besar. Selalu dirasa kurang dan tetap saja korup jika ada peluang. Enak benar para pembayar pajak capek2 nyari uang hingga mengejar2 Bis, para petugas pajak dengan enaknya menghabiskan uang itu untuk rumah dan mobil mewah mereka. Harusnya uang itu untuk mensejahterakan rakyat. Bukan cuma petugas pajak. --- In ekonomi-nasional@yahoogroups.com, "Habibie Nugroho Wicaksono" wrote: > > Kalau menurut saya, gaji 12 juta sebulan itu memang tidak cukup bagi pegawai > pajak. Jangan hanya dilihat 12 jutanya yang memang besar. Namun, lihat juga > tanggung jawabnya. Satu perusahaan besar saja bisa memiliki pajak sampai > puluhan sampai ratusan miliar. Kalau kemudian penghasilannya hanya 12 juta > sebulan, jelas sangat tidak imbang. Inilah yang akhirnya bisa membuat > seseorang tergoda untuk korupsi. > Saran saya, lebih baik dibuat sistem insentif yang lebih rasional untuk PNS. > Saya beri contoh. Kalau untuk pegawai pajak ya misalnya sekitar 2-10 persen > dari besarnya pajak yang terutang. Angka itu kemudian dibagi dengan komposisi > tertentu untuk kepala kantor dan tim pemeriksa. Auditor pemerintah diberi > insentif 2-5 persen dari total anggaran di audit. Panitia pengadaan diberi > 2-8 persen dari pagu anggaran. Pegawai fungsional diberi insentif untuk tiap > pekerjaan yang diselesaikan. > Memang, belanja gaji pegawai dalam APBN akan meningkat pesat. Namun, ini akan > menjadi insentif tak ternilai bagi peningkatan tata kelola pemerintahan kita. > Selama sistem penghasilan tidak proporsional, maka risiko penyimpangan akan > besar. > Korupsi yang dilakukan seseorang, terkadang karena keterpaksaan, semisal > mendadak orang tua sakit, biaya sekolah anak mahal, yang membuat seseorang > korupsi. Mungkin, hanya sekali itu dia berniat korupsi. Namun, sekali > melakukan korupsi, maka orang itu akan terjebak ke dalam satu lingkaran > korupsi lainnya. > Jadi, harus ada investasi pada sistem penggajian yang rasional. Masak ngurus > uang ratusan miliar digaji 12 juta. Dimana ilmunya tuh. > Bahwa korupsi adalah salah. Yang penting saat ini, bagaimana agar ini tidak > terulang. Harus ada solusinya. > > > Salam > > Habibie Nugroho Wicaksono > -Pesan Asli- > Dari: rifky pradana > Terkirim: 29/03/2010 00:45:35 > Subjek: [ekonomi-nasional] Nikmatnya jadi Pegawai Pajak... > > > > Pegawai Negeri Sipil di Ditjen Pajak sepertinya memang enak. > > Paling tidak dalam soal gajinya yang jauh lebih besar dibandingkan dengan > gajinya tentara (TNI) dan polisi (Polri) serta PNS di instansi lainnya yang > non instansi Depkeu (Departemen Keuangan). > > PNS di Ditjen Pajak dengan golongan kepegawaian III-A saja gaji resmi > sebulannya sudah lebih dari Rp. 12 Juta. Suatu jumlah yang memang cukup > spektakuler untuk ukuran gaji TNI dan Polri serta PNS non Dep
Re: [ekonomi-nasional] Re: Nikmatnya jadi Pegawai Pajak.......
Saudaraku habibie, Cara pandang anda sungguh tidak rasional. mengapa anda jadi pegawai kalau memang gaji anda tidak dapat menopang cara hidup andaapakah anda lebih suka besar pasak dari pada tiang...kalau gaji anda cuma 10 jt ya..gaya hidup anda harus menyesuaikan pendapatan anda. jangan mengikuti gaya hidup pengusaha kalau hal ini terjadi maka anda dan keluarga akan terjerumus kejurang NISTA...lalu kalau semua pegawai berpola seperti GAYUS maka siap2 saja tatanan moral kita akan segera RUNTUH... Yang terpenting kita harus sadar akan profesi kita..mencari tambahan penghasilkan sangat tidak dilarang..tapi menambah penghasilan dengan cara yg tidak wajar tentu sangat tidak waras dan melanggar semua norma yg ada... Wallahualam IA From: Nizami To: ekonomi-nasional@yahoogroups.com Sent: Tue, March 30, 2010 8:25:29 AM Subject: [ekonomi-nasional] Re: Nikmatnya jadi Pegawai Pajak... Rp 12 juta itu untuk golongan 3A sudah sangat besar baik dibanding dgn PNS departemen lain, atau pun buruh yang cuma Rp 1 juta. Biar pun digaji Rp 1 milyar per bulan, tapi sekali serakah tetap saja serakah. Kalau bisa dapat lebih kenapa harus ditolak? Begitu pikiran orang serakah dan koruptor. Uang Pajak ada Rp 600 trilyun/tahun. Apa petugas pajak yang jumlahnya 32 ribu orang (kurang dari 0,015% rakyat Indonesia) harus digaji Rp 60 trilyun (10% pendapatan pajak) atau Rp 156 juta/bulan? Kalau tidak mau dapat gaji Rp 12 juta, berhenti saja. Dijamin jika keluar, untuk 1 orang petugas pajak akan ada 100 orang jujur yang siap menggantikan. Teman saya dengan gaji Rp 600 ribu/bulan, toh tetap saja bisa jujur meski sering bolak-balik mengantar dan mengambil uang sampai ratusan juta rupiah/bulan. Bagi orang serakah, tidak ada gaji yang cukup besar. Selalu dirasa kurang dan tetap saja korup jika ada peluang. Enak benar para pembayar pajak capek2 nyari uang hingga mengejar2 Bis, para petugas pajak dengan enaknya menghabiskan uang itu untuk rumah dan mobil mewah mereka. Harusnya uang itu untuk mensejahterakan rakyat. Bukan cuma petugas pajak. --- In ekonomi-nasional@ yahoogroups. com, "Habibie Nugroho Wicaksono" wrote: > > Kalau menurut saya, gaji 12 juta sebulan itu memang tidak cukup bagi pegawai > pajak. Jangan hanya dilihat 12 jutanya yang memang besar. Namun, lihat juga > tanggung jawabnya. Satu perusahaan besar saja bisa memiliki pajak sampai > puluhan sampai ratusan miliar. Kalau kemudian penghasilannya hanya 12 juta > sebulan, jelas sangat tidak imbang. Inilah yang akhirnya bisa membuat > seseorang tergoda untuk korupsi. > Saran saya, lebih baik dibuat sistem insentif yang lebih rasional untuk PNS. > Saya beri contoh. Kalau untuk pegawai pajak ya misalnya sekitar 2-10 persen > dari besarnya pajak yang terutang. Angka itu kemudian dibagi dengan komposisi > tertentu untuk kepala kantor dan tim pemeriksa. Auditor pemerintah diberi > insentif 2-5 persen dari total anggaran di audit. Panitia pengadaan diberi > 2-8 persen dari pagu anggaran. Pegawai fungsional diberi insentif untuk tiap > pekerjaan yang diselesaikan. > Memang, belanja gaji pegawai dalam APBN akan meningkat pesat. Namun, ini akan > menjadi insentif tak ternilai bagi peningkatan tata kelola pemerintahan kita. > Selama sistem penghasilan tidak proporsional, maka risiko penyimpangan akan > besar. > Korupsi yang dilakukan seseorang, terkadang karena keterpaksaan, semisal > mendadak orang tua sakit, biaya sekolah anak mahal, yang membuat seseorang > korupsi. Mungkin, hanya sekali itu dia berniat korupsi. Namun, sekali > melakukan korupsi, maka orang itu akan terjebak ke dalam satu lingkaran > korupsi lainnya. > Jadi, harus ada investasi pada sistem penggajian yang rasional. Masak ngurus > uang ratusan miliar digaji 12 juta. Dimana ilmunya tuh. > Bahwa korupsi adalah salah. Yang penting saat ini, bagaimana agar ini tidak > terulang. Harus ada solusinya. > > > Salam > > Habibie Nugroho Wicaksono > -Pesan Asli- > Dari: rifky pradana > Terkirim: 29/03/2010 00:45:35 > Subjek: [ekonomi-nasional] Nikmatnya jadi Pegawai Pajak... > > > > Pegawai Negeri Sipil di Ditjen Pajak sepertinya memang enak. > > Paling tidak dalam soal gajinya yang jauh lebih besar dibandingkan dengan > gajinya tentara (TNI) dan polisi (Polri) serta PNS di instansi lainnya yang > non instansi Depkeu (Departemen Keuangan). > > PNS di Ditjen Pajak dengan golongan kepegawaian III-A saja gaji resmi > sebulannya sudah lebih dari Rp. 12 Juta. Suatu jumlah yang memang cukup > spektakuler untuk ukuran gaji TNI dan Polri serta PNS non Depkeu pada umumnya. > > Apalagi jika Gaji yang Rp. 12 Juta itu dibandingkan dengan UMR (Upah Minimum > Regional) para buruh yang tak lebih dari Rp. 1 Juta saja. > > > Pegawai Negeri Sipil di Ditjen Paj
[ekonomi-nasional] Re: Nikmatnya jadi Pegawai Pajak.......
Rp 12 juta itu untuk golongan 3A sudah sangat besar baik dibanding dgn PNS departemen lain, atau pun buruh yang cuma Rp 1 juta. Biar pun digaji Rp 1 milyar per bulan, tapi sekali serakah tetap saja serakah. Kalau bisa dapat lebih kenapa harus ditolak? Begitu pikiran orang serakah dan koruptor. Uang Pajak ada Rp 600 trilyun/tahun. Apa petugas pajak yang jumlahnya 32 ribu orang (kurang dari 0,015% rakyat Indonesia) harus digaji Rp 60 trilyun (10% pendapatan pajak) atau Rp 156 juta/bulan? Kalau tidak mau dapat gaji Rp 12 juta, berhenti saja. Dijamin jika keluar, untuk 1 orang petugas pajak akan ada 100 orang jujur yang siap menggantikan. Teman saya dengan gaji Rp 600 ribu/bulan, toh tetap saja bisa jujur meski sering bolak-balik mengantar dan mengambil uang sampai ratusan juta rupiah/bulan. Bagi orang serakah, tidak ada gaji yang cukup besar. Selalu dirasa kurang dan tetap saja korup jika ada peluang. Enak benar para pembayar pajak capek2 nyari uang hingga mengejar2 Bis, para petugas pajak dengan enaknya menghabiskan uang itu untuk rumah dan mobil mewah mereka. Harusnya uang itu untuk mensejahterakan rakyat. Bukan cuma petugas pajak. --- In ekonomi-nasional@yahoogroups.com, "Habibie Nugroho Wicaksono" wrote: > > Kalau menurut saya, gaji 12 juta sebulan itu memang tidak cukup bagi pegawai > pajak. Jangan hanya dilihat 12 jutanya yang memang besar. Namun, lihat juga > tanggung jawabnya. Satu perusahaan besar saja bisa memiliki pajak sampai > puluhan sampai ratusan miliar. Kalau kemudian penghasilannya hanya 12 juta > sebulan, jelas sangat tidak imbang. Inilah yang akhirnya bisa membuat > seseorang tergoda untuk korupsi. > Saran saya, lebih baik dibuat sistem insentif yang lebih rasional untuk PNS. > Saya beri contoh. Kalau untuk pegawai pajak ya misalnya sekitar 2-10 persen > dari besarnya pajak yang terutang. Angka itu kemudian dibagi dengan komposisi > tertentu untuk kepala kantor dan tim pemeriksa. Auditor pemerintah diberi > insentif 2-5 persen dari total anggaran di audit. Panitia pengadaan diberi > 2-8 persen dari pagu anggaran. Pegawai fungsional diberi insentif untuk tiap > pekerjaan yang diselesaikan. > Memang, belanja gaji pegawai dalam APBN akan meningkat pesat. Namun, ini akan > menjadi insentif tak ternilai bagi peningkatan tata kelola pemerintahan kita. > Selama sistem penghasilan tidak proporsional, maka risiko penyimpangan akan > besar. > Korupsi yang dilakukan seseorang, terkadang karena keterpaksaan, semisal > mendadak orang tua sakit, biaya sekolah anak mahal, yang membuat seseorang > korupsi. Mungkin, hanya sekali itu dia berniat korupsi. Namun, sekali > melakukan korupsi, maka orang itu akan terjebak ke dalam satu lingkaran > korupsi lainnya. > Jadi, harus ada investasi pada sistem penggajian yang rasional. Masak ngurus > uang ratusan miliar digaji 12 juta. Dimana ilmunya tuh. > Bahwa korupsi adalah salah. Yang penting saat ini, bagaimana agar ini tidak > terulang. Harus ada solusinya. > > > Salam > > Habibie Nugroho Wicaksono > -Pesan Asli- > Dari: rifky pradana > Terkirim: 29/03/2010 00:45:35 > Subjek: [ekonomi-nasional] Nikmatnya jadi Pegawai Pajak... > > > > Pegawai Negeri Sipil di Ditjen Pajak sepertinya memang enak. > > Paling tidak dalam soal gajinya yang jauh lebih besar dibandingkan dengan > gajinya tentara (TNI) dan polisi (Polri) serta PNS di instansi lainnya yang > non instansi Depkeu (Departemen Keuangan). > > PNS di Ditjen Pajak dengan golongan kepegawaian III-A saja gaji resmi > sebulannya sudah lebih dari Rp. 12 Juta. Suatu jumlah yang memang cukup > spektakuler untuk ukuran gaji TNI dan Polri serta PNS non Depkeu pada umumnya. > > Apalagi jika Gaji yang Rp. 12 Juta itu dibandingkan dengan UMR (Upah Minimum > Regional) para buruh yang tak lebih dari Rp. 1 Juta saja. > > > Pegawai Negeri Sipil di Ditjen Pajak memang nikmat. > > Paling tidak jika ditilik dari taraf dan tingkat kehidupannya Gayus Halomoan > Tambunan, seorang PNS di Ditjen Pajak dengan golongan kepegawaian III-A. > > Gayus Halomoan Tambunan, karena merupakan PNS golongan III-A di Ditjen Pajak > yang merupakan instansi di lingkungan Depkeu, maka tentunya juga bergaji > resmi sebesar lebih dari Rp. 12 Juta sebulannya. > > Jumlah gaji yang sudah sangat lumayan bagus, jika dicoba dibandingkan dengan > seorang berumur 30 tahun dengan ijasah strata D-4 yang bekerja di perusahaan > swasta nasional. > > > Pegawai Negeri Sipil di Ditjen Pajak memanglah enak dan nikmat. > > Rumah tinggalnya Gayus yang PNS di Ditjen Pajak ini tak lagi berstatus nebeng > mertua, juga tak lagi hanya sekedar bisa sewa atau kontrak. > > Tapi ia sudah bisa memiliki rumah pribadi milik sendiri. Rumahnya ini juga > bukan di tengah perkampungan padat yang kumuh. Namun rumah tinggalnya itu > berada di lingkungan real estate elit yang harga rumahnya lebih dari Rp. 2 > Milyar. > > Kepemilikan mobil pribadinya juga berjumlah lebih dari satu buah mobil. > Bahkan mo
