Re: [ekonomi-nasional] Siaran Pers KAU - Presiden Bank Dunia menjerumuskan Indonesia kedalam jerat utang
Pak Ardi, saya pikir kita semua setuju bahwa utang luar negeri itu justru sumber kemelaratan bangsa ini. Karena kita terjebak hutang, kita susah menolak kemauan negara donor yang dipaksakan lewat berbagai kebijakan deregulasi dan liberalisasi. Bahkan katanya, bangsa kita sudah tidak bisa lagi hidup kalau tidak melestarikan taktik gali lobang tutup lobang. Hutang dipandang sebagai satu-satunya cara menutup defisit anggaran, setidaknya demikian menurut versi pemerintah. Tanpa hutang artinya bangsa Indonesia jatuh bangkrut. Sementara itu, banyak pula yang optimis bahwa Indonesia layak meminta penghapusan hutang luar negeri dan ini layak diperjuangkan. Mereka meyakini jika pemerintah giat mengusung opsi ini bukan tidak mungkin lembaga dan negara kreditor akan memberi penghapusan/pemotongan utang. Kalau memang tidak bisa yang dikemplang saja. Tapi semua keyakinan ini mentok begitu sikap pemerintah justru seolah menganggap lembaga dan negara kreditor sebagai sahabat, bahkan malaikat penolong. Semua teriakan kaum kritis menjadi angin lalu yang kembali terhempas di jalanan. Memang kita layak tidak berputus asa dan tetap melawan upaya pembuatan utang-utang baru. Namun, adakah cara-cara cerdas yang bisa dilakukan oleh segenap elemen bangsa ini untuk menolak utang?? Terus terang saja upaya kampanye banyak dilakukan antara lain oleh lembaga anda. Tapi kalau setiap tahun pemerintah bikin utang baru melulu, apa ya efektif cara-cara yang kemarin itu? Buat birokrat-birokrat di atas enggak ngefek sama sekali. Yang mereka dengar adalah ocehan Wolfowitz bahwa Indonesia akan mampu melunasi utang2nya. Mampu sih, tapi banyak yang harus dikorbankan untuk bayar utang; subsidi, sumber daya alam, BUMN. Tidak banyak yang tahu sumber masalah anggaran negara kita adalah utang, akibat terlalu banyak porsi bayr utang anggaran untuk pendidikan dan kesehatan dipangkas hampir habis, anggaran pembangunan kecil. Tapi, suara-suara kritis ini hanya melulu di level pusat pak! di daerah-daerah masih sedikit isu utang luar negeri digelembungkan bersama isu-isu yang lain. Ada juga tantangannya, di daerah saya merasa kurang bisa menemukan sasaran tembak/kampanye tolak hutang luar negeri. Paling hanya proyek-proyek yang sudah berjalan. Nggak ngefek kan, karena yang penting justru tekanan di semua lini kepada pemerintah pusat dan DPR untuk tidak lagi membuat utang-utang baru. Begitulah kurang lebih pertanyaan saya, semoga anda sebagai masinis lokomotif tolak hutan luar negeri bersedia membagi resep berkampanye tolak hutang di daerah. salam, .: jay At 11:14 16/04/2006, you wrote: *Press Statement* ** *Contact: Kusfiardi, Koordinator Nasional* *Hp: **+62811837389** * *Email to; [EMAIL PROTECTED] *cc: [EMAIL PROTECTED] * Jakarta, 16 April 2006 * * Presiden Bank Dunia Paul Wolfowitz; *menjerumuskan Indonesia kedalam jerat utang* P enilaian Presiden Bank Dunia Paul Wolfowitz yang disampaikan dalam kunjungannya ke Indonesia minggu lalu bahwa Indonesia memenuhi syarat untuk mengajukan pinjaman maksimal senilai 1,4 miliar dollar AS kepada Bank Dunia adalah perangkap bagi kebijakan ekonomi dan sosial Indonesia yang masih dirundung krisis. Penilaian tersebut hanya melegitimasi penawaran utang baru pada pemerintah Indonesia dan bank-bank swasta. Pada kenyataannya pemerintah hanya mampu menyerap pinjaman dibawah tawaran dari Bank Dunia. Pada tahun 2006 ini pemerintah memperkirakan hanya mampu menyerap pinjaman sejumlah 900 juta dollar AS. Rendahnya serapan utang ini karena banyak masalah teknis yang memengaruhinya di lapangan. Masalah yang terjadi di lapangan dalam melaksanakan berbagai proyek yang dibiayai pinjaman Bank Dunia. yang paling mencolok adalah pencairan bantuan Bank Dunia yang lambat. Akibat dari pencairan pinjaman yang lambat itu membuat pemerintah harus menanggung beban biaya komitmen. Tawaran Presiden Bank Dunia Paul Wolfowitz ini mengindikasikan adanya usaha sistematis menjerumuskan Indonesia kedalam jerat utang yang tak berkesudahan. Sampai dengan akhir tahun 2005 lalu saja komitmen utang luar negeri Indonesia sudah mencapai 365.883.070.000 dolar AS. Dari komitmen tersebut yang sudah dicairkan baru sejumlah 162.129.673.000 dolar AS dan kewajiban untuk melunasi utang luar negeri yang masih tersisa berjumlah 61.815.110.000 dolar AS (selengkapnya lihat Tabel Posisi Utang Luar Negeri Indonesia sampai dengan 2005). *Tabel * *Posisi Utang Luar Negeri Indonesia sampai dengan 2005* * * *dalam **Dolar** AS*** *dalam Rp* *Kurs 9.000/Dolar AS* *Komitmen Utang* 365.883.070.000 3.292.947.630.000.000 *Jumlah Utang yang dicairkan* 162.129.673.000 1.459.167.057.000.000 *Jumlah Utang yang belum dicairkan* 203.753.398.000 1.833.780.582.000.000 *Jumlah Utang yang sudah dibayar kembali* 100.314.563.000 902.831.067.000.000 *Jumlah Utang yang belum dibayar kembali (OUTSTANDING)* 61.815.110.000 556.335.990.000.000 Sumber: Depkeu Posisi utang tersebut akan membebani anggaran negara
[ekonomi-nasional] Siaran Pers KAU - Presiden Bank Dunia menjerumuskan Indonesia kedalam jerat utang
*Press Statement* ** *Contact: Kusfiardi, Koordinator Nasional* *Hp: **+62811837389** * *Email to; [EMAIL PROTECTED] *cc: [EMAIL PROTECTED] * Jakarta, 16 April 2006 * * Presiden Bank Dunia Paul Wolfowitz; *menjerumuskan Indonesia kedalam jerat utang* P enilaian Presiden Bank Dunia Paul Wolfowitz yang disampaikan dalam kunjungannya ke Indonesia minggu lalu bahwa Indonesia memenuhi syarat untuk mengajukan pinjaman maksimal senilai 1,4 miliar dollar AS kepada Bank Dunia adalah perangkap bagi kebijakan ekonomi dan sosial Indonesia yang masih dirundung krisis. Penilaian tersebut hanya melegitimasi penawaran utang baru pada pemerintah Indonesia dan bank-bank swasta. Pada kenyataannya pemerintah hanya mampu menyerap pinjaman dibawah tawaran dari Bank Dunia. Pada tahun 2006 ini pemerintah memperkirakan hanya mampu menyerap pinjaman sejumlah 900 juta dollar AS. Rendahnya serapan utang ini karena banyak masalah teknis yang memengaruhinya di lapangan. Masalah yang terjadi di lapangan dalam melaksanakan berbagai proyek yang dibiayai pinjaman Bank Dunia. yang paling mencolok adalah pencairan bantuan Bank Dunia yang lambat. Akibat dari pencairan pinjaman yang lambat itu membuat pemerintah harus menanggung beban biaya komitmen. Tawaran Presiden Bank Dunia Paul Wolfowitz ini mengindikasikan adanya usaha sistematis menjerumuskan Indonesia kedalam jerat utang yang tak berkesudahan. Sampai dengan akhir tahun 2005 lalu saja komitmen utang luar negeri Indonesia sudah mencapai 365.883.070.000 dolar AS. Dari komitmen tersebut yang sudah dicairkan baru sejumlah 162.129.673.000 dolar AS dan kewajiban untuk melunasi utang luar negeri yang masih tersisa berjumlah 61.815.110.000 dolar AS (selengkapnya lihat Tabel Posisi Utang Luar Negeri Indonesia sampai dengan 2005). *Tabel * *Posisi Utang Luar Negeri Indonesia sampai dengan 2005* * * *dalam **Dolar** AS*** *dalam Rp* *Kurs 9.000/Dolar AS* *Komitmen Utang* 365.883.070.000 3.292.947.630.000.000 *Jumlah Utang yang dicairkan* 162.129.673.000 1.459.167.057.000.000 *Jumlah Utang yang belum dicairkan* 203.753.398.000 1.833.780.582.000.000 *Jumlah Utang yang sudah dibayar kembali* 100.314.563.000 902.831.067.000.000 *Jumlah Utang yang belum dibayar kembali (OUTSTANDING)* 61.815.110.000 556.335.990.000.000 Sumber: Depkeu Posisi utang tersebut akan membebani anggaran negara sampai dengan 2009 tidak kurang dari kisaran 7.780.117.000 - 8.123.923.000 dolar AS (*lihat Tabel Proyeksi Pembayaran Utang Luar Negeri Indonesia*). Beban itu akan berdampak langsung pada pemenuhan hak anak-anak usia pendidikan dasar untuk bersekolah dan menyelesaikan sembilan tahun pendidikan dasar. Kemudian juga akan menghambat pemenuhan hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, terutama bagi ibu-ibu yang melahirkan, termasuk anak-anak. Dampak berikutnya adalah meningkatkan proporsi penduduk dibawah garis kemiskinan nasional karena terbatasnya lapangan kerja dan meningkatnya angka pengangguran. *Tabel * *Proyeksi Pembayaran Utang Luar Negeri Indonesia* *Tahun* *TOTAL* *Dalam Dolar AS* *dalam Rp* *Kurs 9.000/Dolar AS*** *2005* 7.893.097.000 71.037.873.000.000 *2006* 7.908.982.000 71.180.838.000.000 *2007* 8.123.923.000 73.115.307.000.000 *2008* 7.925.861.000 71.332.749.000.000 *2009* 7.780.117.000 70.021.053.000.000 Sumber: Depkeu Agar tidak terperangkap dalam jebakan utang, Koalisi Anti Utang (KAU) Indonesia mendesak pemerintah untuk tidak menambah utang baru, termasuk yang ditawarkan oleh Bank Dunia. Pemerintah harus mau mengusahakan kepada Bank Dunia (termasuk kreditor Indonesia lainnya) untuk menghapuskan utang luar negeri Indonesia. Desakan ini didasarkan pada penilaian bahwa utang yang sekarang menjadi beban Indonesia adalah utang yang tidak sah dan bias dikategorikan juga sebagai utang haram. Apalagi selama ini, Bank Dunia dan kreditor lainnya telah memberikan utang dalam jumlah besar pada pemerintah Indonesia. Pada saat yang sama para kreditor ini juga mengetahui bahwa utang tersebut telah diselewengkan oleh oleh kroni, baik kroni dari para penguasa maupun kroni dari kreditor sebagai pemberi utang (lihat juga lampiran siaran pers Jubilee USA Network). Transaksi utang haram tersebut telah meluaskan kemiskinan di Indonesia dan semakin menguatkan argumen bahwa Indonesia layak mendapatkan penghapusan uang 100%. Penghapusan utang ini tidak boleh diikuti dengan berbagai persyaratan yang justru menyengsarakan rakyat Indonesia. ###(*RD*)### *Jubilee USA Network * East Timor and Indonesia Action Network* *FOR IMMEDIATE RELEASE** April 11, 2006 Contact: *Debayani Kar, Jubilee USA, 202-783-0215; 202-246-8143 John M. Miller, ETAN, 718-596-7668; 917-690-4391 *Reaction to World Bank President Paul Wolfowitz's Remarks on Corruption Today** Jubilee USA and East Timor and Indonesia Action Networks Challenge Wolfowitz to Address Roots of Corruption by Canceling Indonesia's Suharto-Era Debt* * ** *WASHINGTON As World Bank President Paul Wolfowitz
