Re: [GELORA45] Perwakilan Ular
Mana mereka tahu etika, yang mereka ialah buka mulut untuk disuap.
Re: [GELORA45] Perwakilan Ular
Mestinya kan pimpinan rapat harus memberi peringatan kalau ada anggota DPR melanggar etika rapat. Op ma 6 jul. 2020 om 19:19 schreef 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45] : > > > > > -- > j.gedearka > > https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1874-perwakilan-ular > > Senin 06 Juli 2020, 05:00 WIB > > Perwakilan Ular > > Gaudensius Suhardi, Dewan Redaksi Media Group | Editorial > > Perwakilan Ular MI/EBET . “LIDAH lebih tajam dari pedang. Karena itu, > jangan omong sembarangan, bikin luka dan sengsara. Mendingan diam karena > diam itu emas. Sebab, hanya tong kosong yang nyaring bunyinya,” tulis > Mahbub Djunaidi dalam kolomnya Sekitar Peran Mulut. Eloknya para anggota > Dewan Perwakilan Rakyat dari pusat sampai daerah mampu menjaga dan merawat > lidah sebab lidah mereka menjadi sumber penyalahgunaan kekuasaan, abuse of > power. Penyalahgunaan kekuasaan oleh anggota DPR ditulis Subarto Zaini > dalam buku Leadership in Action. “Saya banyak mendengar tentang kritik dan > kata-kata kasar di luar batas kesopanan yang dilakukan anggota DPR bukan > hanya terjadi kali ini. Banyak pejabat, baik dirjen maupun direksi BMUN, > bahkan menteri sekalipun menjadi bulan-bulanan anggota DPR.” Subarto Zaini > membeber drama yang terjadi dalam rapat dengar pendapat antara Komisi VII > DPR dan direksi PT Pertamina, Selasa, 10 Februari 2009. Dalam rapat > tersebut, seorang anggota DPR menyampaikan kritik dan menggugat direksi > Pertamina dengan bahasa yang arogan, kasar, tidak sopan, tanpa tata krama.. > Buku ini menganalisis tindakan anggota DPR di luar adab kesopanan dan tata > krama. Di antaranya banyak anggota DPR yang tidak memiliki kompetensi yang > cukup untuk dapat berdialog dengan pejabat pemerintah secara bermartabat. > Karena tidak memiliki kompetensi, untuk menunjukkan supremasinya, anggota > DPR harus melakukan cara yang garang dan kasar. Mereka ingin memamerkan > bahwa mereka lebih berkuasa dalam forum dengar pendapat ketimbang pejabat > pemerintah. Persoalan kompetensi terulang dalam rapat dengar pendapat > Komisi VII DPR dengan Holding Industri Pertambangan BUMN, MIND ID, Selasa > (30/6). Dalam rapat itu terjadi insiden pengusiran Direktur Utama MIND ID > Orias Petrus Moedak oleh anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Demokrat > Muhammad Nasir. Pengusiran itu disertai sumpah serapah, “Kurang ajar Anda!” > Pangkal kemarahan sederhana, dikira berutang di pasar modal itu > menggadaikan aset. “Dipikir berutang itu pasti pakai jaminan sehingga > berisiko jaminannya nanti disita. Ada salah paham tentang konsep di pasar > modal, memang belum banyak orang paham,” komentar Direktur PT Anugerah Mega > Investama Hans Kwee. Seusai marah-marah, rapat diskors, dan Nasir langsung > pergi. Ia tidak berada di ruang pada saat rapat dilanjutkan lagi. Pada saat > itulah sejumlah anggota DPR lainnya meminta dilibatkan dalam penyerahan > program tanggung jawab sosial perusahaan. Tabiat anggota DPR habis bertanya > langsung kabur itulah yang memicu kekecewaan Menteri Koordinator Bidang > Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Kekecewaan itu ia > tumpahkan dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR pada Kamis (11/6). “Kita > saling menghormatilah. Bisa enggak? Kalau mau benar-benar bicara yang baik, > kalau habis ngomong panjang, ya jangan ditinggal pergi. Ini rapat resmi. > Rapat lembaga negara. Semua pejabat negara dan lembaga negara punya etika,” > kata Muhadjir. DPR punya kode etik yang wajib dipatuhi setiap anggota > selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan > kredibilitas DPR. Kode etik menyatakan bahwa selama rapat berlangsung > setiap anggota bersikap sopan santun, bersungguh-sungguh menjaga > ketertiban, dan mematuhi segala tata cara rapat. Tanpa dituntun kode etik, > anggota DPR berpotensi menjadi apa yang dikatakan Aldous Huxley sebagai > pedagang politik. Lembaga DPR pun dijadikan sebagai medan transaksi dan > komersialisasi politik. Tidak hanya kode etik, anggota DPR juga dituntun > sumpah/janji yang sudah diucapkan. Sumpah sudah diucapkan, kode etik > menjadi penuntun, tapi mengapa anggota DPR yang tugasnya itu bersidang dan > berbicara tetap tidak mampu menjaga lidah? Sampailah kita pada konsep > Immanuel Kant, bahwa ada dua watak binatang terselip di setiap insan > politik, merpati dan ular. Artikel Etika dan Moralitas Politik Anggota > Dewan yang ditulis Nur Rohim Yunus menarik. Menjabarkan konsep Kant, ia > menulis bahwa politisi memiliki watak merpati yang lembut dan penuh > kemuliaan dalam memperjuangkan idealisme. Namun, ia juga punya watak ular > yang licik dan jahat, serta selalu berupaya memangsa merpati. Celakanya, > yang sering menonjol dalam diri politisi ialah sisi ular ketimbang watak > merpati. Sisi ular itulah yang bisa disimpulkan dari seorang pimpinan DPRD > di sebuah daerah yang mengandalkan otot daripada otak pada saat bereaksi > atas postingan seorang mahasiswa. Tanpa risih ia menumpahkan semua caci > maki dan kata-kata tak patut
[GELORA45] Perwakilan Ular
-- j.gedearka https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1874-perwakilan-ular Senin 06 Juli 2020, 05:00 WIB Perwakilan Ular Gaudensius Suhardi, Dewan Redaksi Media Group | Editorial Perwakilan Ular MI/EBET . “LIDAH lebih tajam dari pedang. Karena itu, jangan omong sembarangan, bikin luka dan sengsara. Mendingan diam karena diam itu emas. Sebab, hanya tong kosong yang nyaring bunyinya,” tulis Mahbub Djunaidi dalam kolomnya Sekitar Peran Mulut. Eloknya para anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari pusat sampai daerah mampu menjaga dan merawat lidah sebab lidah mereka menjadi sumber penyalahgunaan kekuasaan, abuse of power. Penyalahgunaan kekuasaan oleh anggota DPR ditulis Subarto Zaini dalam buku Leadership in Action. “Saya banyak mendengar tentang kritik dan kata-kata kasar di luar batas kesopanan yang dilakukan anggota DPR bukan hanya terjadi kali ini. Banyak pejabat, baik dirjen maupun direksi BMUN, bahkan menteri sekalipun menjadi bulan-bulanan anggota DPR.” Subarto Zaini membeber drama yang terjadi dalam rapat dengar pendapat antara Komisi VII DPR dan direksi PT Pertamina, Selasa, 10 Februari 2009. Dalam rapat tersebut, seorang anggota DPR menyampaikan kritik dan menggugat direksi Pertamina dengan bahasa yang arogan, kasar, tidak sopan, tanpa tata krama. Buku ini menganalisis tindakan anggota DPR di luar adab kesopanan dan tata krama. Di antaranya banyak anggota DPR yang tidak memiliki kompetensi yang cukup untuk dapat berdialog dengan pejabat pemerintah secara bermartabat. Karena tidak memiliki kompetensi, untuk menunjukkan supremasinya, anggota DPR harus melakukan cara yang garang dan kasar. Mereka ingin memamerkan bahwa mereka lebih berkuasa dalam forum dengar pendapat ketimbang pejabat pemerintah. Persoalan kompetensi terulang dalam rapat dengar pendapat Komisi VII DPR dengan Holding Industri Pertambangan BUMN, MIND ID, Selasa (30/6). Dalam rapat itu terjadi insiden pengusiran Direktur Utama MIND ID Orias Petrus Moedak oleh anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Demokrat Muhammad Nasir. Pengusiran itu disertai sumpah serapah, “Kurang ajar Anda!” Pangkal kemarahan sederhana, dikira berutang di pasar modal itu menggadaikan aset. “Dipikir berutang itu pasti pakai jaminan sehingga berisiko jaminannya nanti disita. Ada salah paham tentang konsep di pasar modal, memang belum banyak orang paham,” komentar Direktur PT Anugerah Mega Investama Hans Kwee. Seusai marah-marah, rapat diskors, dan Nasir langsung pergi. Ia tidak berada di ruang pada saat rapat dilanjutkan lagi. Pada saat itulah sejumlah anggota DPR lainnya meminta dilibatkan dalam penyerahan program tanggung jawab sosial perusahaan. Tabiat anggota DPR habis bertanya langsung kabur itulah yang memicu kekecewaan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Kekecewaan itu ia tumpahkan dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR pada Kamis (11/6). “Kita saling menghormatilah. Bisa enggak? Kalau mau benar-benar bicara yang baik, kalau habis ngomong panjang, ya jangan ditinggal pergi. Ini rapat resmi. Rapat lembaga negara. Semua pejabat negara dan lembaga negara punya etika,” kata Muhadjir. DPR punya kode etik yang wajib dipatuhi setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPR. Kode etik menyatakan bahwa selama rapat berlangsung setiap anggota bersikap sopan santun, bersungguh-sungguh menjaga ketertiban, dan mematuhi segala tata cara rapat. Tanpa dituntun kode etik, anggota DPR berpotensi menjadi apa yang dikatakan Aldous Huxley sebagai pedagang politik. Lembaga DPR pun dijadikan sebagai medan transaksi dan komersialisasi politik. Tidak hanya kode etik, anggota DPR juga dituntun sumpah/janji yang sudah diucapkan. Sumpah sudah diucapkan, kode etik menjadi penuntun, tapi mengapa anggota DPR yang tugasnya itu bersidang dan berbicara tetap tidak mampu menjaga lidah? Sampailah kita pada konsep Immanuel Kant, bahwa ada dua watak binatang terselip di setiap insan politik, merpati dan ular. Artikel Etika dan Moralitas Politik Anggota Dewan yang ditulis Nur Rohim Yunus menarik. Menjabarkan konsep Kant, ia menulis bahwa politisi memiliki watak merpati yang lembut dan penuh kemuliaan dalam memperjuangkan idealisme. Namun, ia juga punya watak ular yang licik dan jahat, serta selalu berupaya memangsa merpati. Celakanya, yang sering menonjol dalam diri politisi ialah sisi ular ketimbang watak merpati. Sisi ular itulah yang bisa disimpulkan dari seorang pimpinan DPRD di sebuah daerah yang mengandalkan otot daripada otak pada saat bereaksi atas postingan seorang mahasiswa. Tanpa risih ia menumpahkan semua caci maki dan kata-kata tak patut diucapkan. Saatnya politisi di lembaga perwakilan dari pusat sampai daerah menampilkan watak merpati. Saatnya pula berhenti membenci dan mulai menebar kasih, sebab kata Goethe, “Kita dibentuk dan dituntun oleh apa yang kita cintai.” Karena itu, para wakil
